Ditemukan 531 data
H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si
Tergugat:
Walikota Samarinda
213 — 134
EDIMARIANSYAH, S.Sos, M.Si ; Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat, karena dulu samasamasebagai Camat; Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai Pegawai Pusat di tempatkandi daerah; Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Golongan IV/B; Bahwa sepengetahuan Saksi untuk golongan IV/B ke atas diberhentikandiberhentikan oleh Gubernur; Bahwa benar ada aturannya, akan tetapi Saksi lupa diaur dimana; Bahwa benar, sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan oleh Walikota,seharusnya oleh Gubernur; Bahwa
259 — 116
wanprestasi,karena Tergugat dengan itikad baik telah menyampaikan kepada Penggugat terkaitpermasalahan yang ada dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan Penggugatdengan menyatakan bahwa perjanjian berakhir dan akan mengembalikan uangpembayaran Termin Pertama kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernahmenanggapi hal ini dan juga tidak pernah memberikan Nomor rekening Penggugatkepada Tergugat, Peggugat masih mau bekerjasama dengan Tergugat walaupunPenggugat mengetahui bahwa lahan objek sewa yang diaur
229 — 74
tahun dua ribu empat belas atau setidaktidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Paloh Kaye Kunyet, KecamatanGandapura, Kabupaten Bireuen atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Militer O01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukantindak pidana "Barang siapa secara bersamasama atau sendirisendiri sengaja dandengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diaur
tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaktidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Paloh Kayeunyet, Kecamatan9Gandapura, Kabupaten Bireuen atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Militer 01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukantindak pidana "Barang siapa secara bersamasama atau sendirisendiri sengajamerampas nyawa orang lain, sebagaimana diaur
puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaktidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Paloh Kaye Kunyet, KecamatanGandapura, Kabupaten Bireuen atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Militer O1 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukantindak pidana "Barangsiapa secara bersamasama atau sendirisendiri melakukanpenganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana diaur
99 — 60
Bahwa Para Tergugat A membantah dan Menolak secara Tegas dalil GugatanPara Penggugat pada Poin 3 halaman 4 karena tanah yang menjadi objekperkara yang yerletak di Sungai diaur jorong lubuak jantan kenagarianmanggilang bukanlah Harta kepunyaan dari Para Penggugat melainkanmerupakan harta milik Para Tergugat A yang diperdapat dari orang tua ParaTergugat A, dan orang tua Para Tergugat A mendapatkan harta tersebut daripernikahan orang tua nya yakni (almh) Mak Ani dengan (alm) Ongku Ojuang.Kemudian orang
CV. RIZKY AULIA DIWAKILI OLEH ZUL AFKAR SIREGAR
Tergugat:
1.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LABUHAN BATU
2.POKJA PEMILIHAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI (D.I) SEI NAHODARIS KECAMATAN PANAI TENGAH
225 — 112
akanmempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketadalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat ditetapkan sebagai (POKJA) PemilihanRehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) SeiNahodarisKecamatan Panai Tengah tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan berupa KeputusanKepala Bagian Pengadaaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah KabupatenLabuhan Batu Nomor: 027/012/PBJ/VI/2019 (vide: bukti T5);Putusan Nomor : 231/G/2019/PTUNMdn Halaman 43Menimbang, bahwa kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan diaur
SYAHRIANAH
Tergugat:
1.SARIPAH
2.JUMALI
Intervensi:
Nursia
107 — 12
Bahwa R.Soebekti juga menjelaskan tentang kedudukan Intervensiyaitu sebagai berikut:Hakim Pengadilan Negeri apabila menganggap perlu dan benarbenardibutuhkan dalam praktek dapat mengambil alih bentukbentuk yang tidakterdapat dalam dan tidak diaur dalam HIR misalnya Voeging,Tussenkomst, Vrijwaring dan sebagainya dari RV akan tetapi disesuaikandengan praktek.Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mrs7.
Drs. Eliyas Sebayang
Tergugat:
Kepala Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia
Intervensi:
HARUN
181 — 115
tanggal 7 November 2018 saat Penggugatmengajukan gugatannya, tenggang waktu 90 hari tersebut belumlah terlewati,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu selayaknya dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan tidak jelas/kabur sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dilakukanpemeriksaan persiapan sebagaimana diaur
BAHRIUN RAMBE
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
Intervensi:
JAPPAR SIDDIK
88 — 66
Penggugat diangkat menjadi Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu SelatanMasa Jabatan 20142019 berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/688/KPTS/Tahun 2014 tentang PeresmianPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan MasaJabatan 20092014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRDKabupaten Labuhan Batu Selatan Masa Jabatan 20142019 tanggal 22September 2014 (vide: bukti P2) ; Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat di peradilan Tata UsahaNegara diaur
47 — 11
menikahi Penggugat adalah masih berstatus mempunyaiisteri, Tergugat bersedia menjadi isteri kKedua dari Tergugat dan isteri Tergugatketika itu tidak berkehendak mempersoalkan keberadaan Penggugat selakuisteri kedua Tergugat :PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983, padapasal 1 yang merupakan ketentuan pasal 4 ayat (2) PP 10 tahun 1983 dengantegas menyatakan Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan menjadi isterikedua/ketiga/keempat: ; pelanggaran atas ketentuan diatas diaur
375 — 300
tidak sah dantidak didasarkan kepada Bukti Permulaan yang cukup ;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon dalam jawabannyamenyatakan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadapPemohon tersebut telah benar dan tepat sebagaimana ketentuan UndangUndang karenaterhadap halhal yang berkaitan dengan Penangkapan terhadap Pemohon telahdilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksudkanoleh Pasal 17 KUHAP ;Bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup tidak diaur
23 — 8
pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinyaharus dikesampingkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon tersebut adalahfakta yang dilinat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalildalil yangharus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebuttelah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diaur
155 — 112
Persetujuan tersebut diberikan olehPenggugat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapunHalaman 12 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 75/Pdt/2018/PT.MDNkarenanya berlakku sah dan mengikat Penggugat dan Para tergugatsebagaimana diaur dalam Pasal 1338 Kitab Undangundang HukumPerdata.8.
121 — 40
Penggugat Tidak Memiliki Legal StandingBahwa Penggugat dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama KetuaLembaga Tata Ruang Lingkungan Hidup (TALIHI) yang berkedudukan diAur Gading, RT. 04 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun ProvinsiJambi yang mana Penggugat sebagaimana dalail Gugatannnya pada HurufA mengenai kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat pada angka 3(tiga) halaman 2 (dua) mengatakan Bahwa Lembaga Tata RuangLingkungan Hidup merupakan lembaga yang concern dan menfokuskanaktifitas
128 — 28
MTN dengan Metro TV adalah melaluiGinsa ; halaman 39 dari 60 Putusan Metro TV Nomor : 100/Pdt.G/2012/PN.JKT.Bar.Bahwa perjanjian anatar Ginsa dengan MTN setahu saksi dibuat pada bulan April 2010 ; Bahwa penayangan sesuai kotrak setahu saksi hanya 52 episode ; Bahwa setahu saksi ada terjadi masalah komisi, fee sehingga MTNmengambil alih langsung berhubungan dengan Metro TV ; Bahwa saksi pernah mendengar ada mengenai cash back, akantetapi saksi tidak tahu persis ; ats Bahwa setahu saksi tidak ada diaur
WAHYUDDIN, SH
Terdakwa:
DARWIS BIN MUHAMMAD BOSENG ALM
541 — 50
pasal 48,kemudian ditujukankepada pemegang IUP produksi khusus yang menerima biji atau bahanbaku untuk diolah dan dimurnikan yang berasal dari penambangillegal/tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 37, pasal 48,pasal 74 (1);Bahwa pasal 161 ditujukan kepada seseorang dan /atau badan usaha yangakan mengolah dan memurnikan bahan tambang dari pemegang IUPoperasi Produksi juga wajib memiliki IUP operasi Produksi Khususpengolahan dan pemurnian sebagimana pasal 103 ayat 2 psal 104 ayat 3;Bahwa yang diaur
H.Fathul Qorib
Termohon:
KAPOLRES JOMBANG
136 — 27
Universitas Wijaya Kusuma sejak tahun 1997dan saya mengajar pada mata kuliah Pengantar IImu Hukum, PengantarHukum Dagang;e Berbicara tentang badan usaha dimana badan usaha terbagi atas 2 (dua)yaitu badan usaha berbadan hukum seperti PT dan badan usaha tidakberbadan hukum seperti CV dimana badan usaha yang tidak berbadanhukum seperti CV ada yang dinama Partner aktif dan Partner pasifdimana partner pasif adalah seseorang dalam ikut serta usahapenyertaan modal dan tidak ikut serta dalam menjalan usaha diaur
140 — 17
Bdw.merupakan perbuatan melawan hukum, hal dimaksud tersebut diatasmerupakan kewenangan yang diaur didalam AD / ART dan Peraturan Partaiyang memberikan kewenangan kepada Para Tergugat.b. Bahwa tidak ada motif atau keinginan dari Para Tergugat denganmengeluarkan Surat Keputusan Nomor. SK 795 / DPP 01 / IV / 2013tanggal. 16 April 2013, untuk menguntungkan atau merugikan seseorang ataupihak tertentu, melainkan hal tersebut semata mata dilakukan demikepentingan partai.c.
651 — 477
BasukiWasis, M.Si, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber padahasil labolatorium pengaruh hutan, Fakultas Kehutanan, Institut pertanianBogor (IPB) yang tidak/belum terakreditasi dan bersetifikasi sebagailabolatorium lingkungan sebagai syarat dan ketentuan yang diaur olehPeraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentangLabolatorium Lingkungan ; 22+ 22+ 2 222 nnn nn nnn eee Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding/Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum
1.LOH WINO RANDY CHANDRA
2.SAMMY THOMAS THO
Termohon:
KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
168 — 106
tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukantersangkannya; Bahwa pengertian PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN menurutpengatahuan hukum yang saya pahami, PENYELIDIKAN adalah serangkaiantindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilkakukan penyidikanmenurut cara yang diatur dalam undangundang ini pasal 1 angka 5 KUHAPundangundang no 8 tahun 1981, PENYIDIKAN adalah serangkaian tindakanyang dilakukan penyidik sesuai cara yang diaur
Terbanding/Tergugat I : Malia Mildawani
Terbanding/Tergugat II : R. Ricky Primansyah
Terbanding/Tergugat III : Drs. Budhiana
Terbanding/Tergugat IV : Bonni Irawan
53 — 31
inimenghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT menetapkan dendadengan bunga majemuk sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulanketerlambatan sampaiputusanini mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dimulai dari bulan pertama keterlambatan: Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/Penggugat belum membayarkan Hakhak PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT yang secara jelas dan tegastelahdiakui oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT pada saatmediasi ke dua di hadapan hakim mediator dan kuasa hukum TERGUGATREKONVENSI, sebagaimana diaur