Ditemukan 5377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Menghina negara
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : TRIMULYONO HENDRADI
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
391 — 48
  • I L I :

    Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
    Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, yang dimintakan banding ; sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dan pemilihan jabatan publik/pejabat

    negara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa Ade Barkah Surahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
    2.
    apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan.
    6. Menetapkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan Hak Pilih dalam Pemilihan Jabatan Publik / Pejabat
    Negara selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
137 — 60
  • Berkurangnya asset dimaksud, dalam hal uang, dapatterjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidakmasuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kasNegara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkankarena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
70 — 18
  • Jadi saat itu Terdakwa masih sebagai pejabat ;Bahwa kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh para pemilik tanahtetapi diserahkan kepada Terdakwa setelah uang diterima ;Bahwa Terdakwa selaku panitia menerima uang dari penjual tanah,aturannya adalah gratifikasi sebagai pejabat negara atau pegawaiHal 210 dari 328 halaman, No. 20/Pid.Sus/2013/P.TPikor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, sebagaimana diketahui sertipikat hak atas tanah merupakan suatuobjek dari Keputusan Pejabat Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
393 — 159
  • PLN (Persero)tidak mengikat secara umum; Bahwa pejabat negara mendapatkan kewenangan sejak yangbersangkutan diberikan kewenangan secara atribusi; Bahwa jika kewenangan dari atasan belum diberikan kepada bawahantapi bawahan sudah bertindak maka bawahan sudahbertindaksewenangwenang, bertindak tanpa dasar kewenangan; Bahwa pihak swasta tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasimelakukan penyalahgunaan kewenangan, jika melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan pasal penggelapan;Bahwa kewenangan seseorang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
145 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dakwaan ini juga tidak terbukti karenapertimbangan putusan Judex Facti tidak berdasarkan padafakta persidangan;Tentang tata kelola anggaran dan keuangan daerah, mohonlihat pula Pledoi Termohon Peninjauan Kembali (disampingPledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum), angka IlRomawi, halaman 9 21, dibawah judul Beberapa CatatanTentang Pengabdian Saya Untuk Negara Indonesia;3) Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Telanh merusaknama baik dan kehormatan pejabat negara yang seharusnyamenjadi teladan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 08-11-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PID.TPK/2022/PT SMR
Tanggal 8 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD Diwakili Oleh : PREDDY PASARIBU, S.H., M.Hum
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLANDO JULIMAR, S.H
318 — 50
  • Pejabat Negara dan Pensiunannya;
38. 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H
Terdakwa:
DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD
187 — 32
  • Pejabat Negara dan Pensiunannya;
  • 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 31 Oktober 2017 — Ir. H. ROSMANSYAH, MM Bin Syahril
213 — 153
  • Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemkot Jambi, tanggal 01 Juli 2013;21.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
265 — 94
  • dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat
    negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.
    Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan
    Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium
    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
260 — 126
  • dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat
    negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.
    Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan
    Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium
    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
140 — 31
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.
  • 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
203 — 120
  • /PN Tte.(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadikarena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeribukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan
    Bahwa sesuaidengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsungyang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmaka akibat perouatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, sebagaimana yangdinyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya,
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
303 — 134
  • negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum parapejabat negara merupakan Kerugian Negarar; Bahwa terjadi berkurangnya asset negara yaitu dikarenakan darikepemilikan negara menjadi dikuasai oleh pihak lain menurut AhiDengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya / berkurangnyaasset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negaradan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karenaperbuatan melawan hukum para pejabat
    negara merupakan KerugianNegara; Bahwa dengan terjadinya pemindahan tangan barang milik negara kepihak lain menurut Ahli harus ada izin dari pejabat instansi yangbersangkutan jadi berjenjang izinnya; Bahwa didalam APBN dan APBD ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
256 — 557
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
162 — 102
  • Dan saksitidak pertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara;Bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplain danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suami dariMarlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riau tersebutdan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas ke BPN KotaPekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan di overlay dengansertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
102 — 18
  • disetor dengan nilai realisasikegiatan, selisinnya merupakan jumlah kerugian keuangan negara; Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara sesuai denganPenjelasan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
179 — 84
  • Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelan melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanHal. 220 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa Warso Widanarto, SE. selaku Direktur Bisnis LPDBKUMKM (LembagaPengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah) MenteriNegara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
132 — 26
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negera pada Lembaga Tinggi Negera;3. Menteri;4. Gubernut;5. Hakim;6. Pejabat Negera yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku; dan7.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
89 — 596
  • Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Halaman 254 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan Terdakwa sendiri serta dinubungkan dengan