Ditemukan 5377 data
89 — 596
Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat
negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Halaman 254 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan Terdakwa sendiri serta dinubungkan dengan
130 — 27
tersebutmenyebutkan bahwa Jika ada perkara pidana yang bertautan dengankeabsahan suatu surat perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti makaalat bukti surat tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu dengan putusanperdata, sejatinya perkara itu harus diselesaikan dahulu denganpenuntasan soal keabsahan surat perjanjian dan surat kuasa yangdipegang oleh terdakwa, dan selain itu juga penetapan terdakwa sebagaiterdakwa keliru dan cacat hukum sebab terdakwa bukan bagian daripenyelenggara negara atau pejabat
negara karena status terdakwasebagai masyarakat biasa yang hanya menjual lahan tersebut.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahlisebagai berikut:1.
336 — 164
Pencucian Uang dan tindak pidana asal,penyidik menggabungkan penyelidikan tindak pidana asal denganpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus;Bahwa ketentuan mengenai profil TPPU untuk pejabat
negara adaLHKPN, profil harus sesuai LHKPN;Bahwa TPPU ada pembuktian terbalik, untuk sektor swasta profildibuktikan dengan usaha yang bersangkutan, cocok denganusahanya setiap hari atau tidak, untuk sektor swasta tidak bolehhanya dilihat dari tampilan luarnya tetapi harus dilihat dari usahanya ;Bahwa dengan latar belakang Terdakwa sebagai pengusaha namunpajak yang harus disetor PPN,PPH setiap transaksi bisa digunakanuntuk barometer kekayaannya;Bahwa TPPU kewajiban pelapor dikaitkan dengan Pasal
152 — 75
Dan saksi tidakpertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara; bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplin danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suamidari Marlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riautersebut dan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas keBPN Kota Pekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan dioverlay dengan sertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
212 — 101
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swastaHalaman 229 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnksebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
193 — 131
berpendapat bahwapengertian setiao orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat
negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanHalaman 234 dari 284 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPkK
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
224 — 111
bahwa pengertian setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidanakorupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
967 — 1029
Bahwa Sudikno Mertokusumo berpendapat, yang dimaksuddengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakimsebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau masalah antar pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yangdisebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalambentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan
106 — 41
menmbulkankerugian bagi Negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang tmbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur
menmbulkankerugian bagi Negara, asakan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang tmbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang506didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
77 — 22
Perbuatan penghilangan patok tanah resmiyang merupakan tanda batas bidang tanah yang dipasang oleh aparatur(pejabat) negara pun harus dinyatakan sebagai tindak pidana yang diancamdengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 389 KUHP.
120 — 93
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baikditingkat Pusat maupun Daerah;b.
98 — 18
denganbidang tenaga fungsional masingmasing sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sesuai dengan PenjelasanUndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, *"Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang Timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat
Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daeraha Kerugian Negara/Daerah, sesuai Pasal 1 angka 22Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang,
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
148 — 94
berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat
negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa MUH.
120 — 44
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
80 — 39
Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
- Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp.1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
1.SUTRISNO MARGI UTOMO, SH., MH
2.MEILANY, SH
Terdakwa:
THOMAS ALVA EDISON ONDY,SE
136 — 272
Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
- Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA
145 — 46
Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
171 — 67
Dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negarameliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3 Menteri ;4 Gubernur ;5 Hakim;6 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; dan7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
SULTA D. SITOHANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ANWAR SADAT, ST, MT.
160 — 33
Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANWAR SADAT, ST, MT. Diwakili Oleh : Donal Taliki, S.H.
336 — 93
Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;