Ditemukan 5818 data
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
169 — 53
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan namadan dalam bentuk apa pun, firma
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
537 — 603
Perusahaan firma dan perusahaankomanditer:1) surat permohonan yang ditandatanganipengurus perusahaan;2) susunan pengurus dan daftar pemegangsaham; dan3) surat keterangan domisili.Persyaratan Teknisa. Peta WIUP yang dilengkapi dengan bataskoordinat geografis lintang dan bujur sesuai SistemInformasi Geografis (SIG) nasional;b. Persetujuan laporan Eksplorasi;C. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;d. Persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang;e.
66 — 21
Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang olehUndang Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badanhukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur = diri sendiri,orang lain , atau korporasi ini bersifat alternatifPengadilan Negeri Padang berusaha untuk selalu) mencantumkan informasi paling kini danange: peradilan. Bila anda menenukan tnekuvasl informas!
66 — 16
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama: Ir. TITO S.
35 — 12
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
75 — 12
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
414 — 290
IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO(AKHH), beralamat kantor di Jalan Raden Patah, Komp. SumberJaya Blok A No. 56, Nagoya, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau, domisili elektronik: ignatiusgemao@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020;Untuk selanjutnya disebut sebagai......................... TERGUGAT;2. PT.
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
144 — 51
Penghasilan 1984 dan perubahannya;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 3Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milikdaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
63 — 21
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasiyang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
48 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai Badan Hukum, misalnya Firma, UsahaDagang;""Menimbang bahwa oleh karena unsur "diri sendiri", "orang lain", atau"korporasi" ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai denganfakta di persidangan, oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidanganyaitu
67 — 24
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire116117Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang
82 — 42
denganmenyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"153menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebataspada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukumprivat seperti PT, CV, firma
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG Diwakili Oleh : SYAMSUWARDI, SH
93 — 46
Korporasi yang tidak berbentukbadan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, UsahaDagang;Bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuaidengan fakta di persidangan, oleh karena itu, Tim Penasihat Hukumakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu diri
103 — 30
Badanadalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, persoeroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan namadan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif
40 — 6
M.SYAMSUL ARIFIN, S.H;Advokat yang berkantor di kantor Firma Hukum LJH PRO SOLUTION yangberalamat di JI.
60 — 22
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yangterdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitucukup salah satu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh
170 — 51
tapiditerbitkan oleh TERGUGAT ;Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Somasi/Teguran Pertama melaluiKANTOR HUKUM HERYAN RICO SILITONGA & PARTNERS pada tanggal 27Agustus 2020 tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak TERGUGAT I,seakanakan pihak TERGUGAT menganggap remeh atas kelalaian yangdilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT; Bukti P24 (Poin 31halaman 15 pada gugatan sebelumnya menjadi Poin 34 halaman 17)Bahwa pada tanggal 04 September 2020 PENGGUGAT telah melakukanSomasi/Teguran Kedua melalul FIRMA
81 — 34
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
ANDRI KURNIAWAN, SH.MH.
Terdakwa:
MUCHLIS ADJIE, Bc.I.P, SH.,M.Si. bin RODJIKAN
78 — 8
., FIRMA ULI SILALAHI, Bc.lp., S.H., M.H., BUDI HARYADI, Bc.lp., S.H.,IMAM SANTOSO, S.H., M.H., SEPTONO ROCHIDAM PUTRO, S.H. danHERMAN YANTO SIMARMATA, S.H., M.H. Semuanya Advokat pada LembagaBantuan Hukum Pemasyarakatan (LBH PAS) beralamat di Cipinang Raya BlokA No.9 lantai 2 Suite 203, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 September 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor1262/Pid.Sus/2018/PN.
64 — 21
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yangterdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitucukup salah satu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh