.: 201/Padt.P/2017/PA.TngMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 16 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang dengan Nomor: 201/Pdt.P/2017/PA.Tng, tanggal 16Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Para Pemohon melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibodas;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon

Penetapan No.: 201/Padt.P/2017/PA.Tngsebagai kakak kandung Pemohon di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

Janaah Kp.CibodasBesar RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang, mengaku kenal dengan Para Pemohon karena hubungansebagai kakak kandung Pemohon II di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmengatur hal pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon2.

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatHal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 523/Pdt.P/2020/PN.Jkt.UtrPemohon, tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmemeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi MuhamadMuttagim dan Hadian Saputra dikaitkan dengan

alamat anak pemohontersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkattidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon tersebut hanya untukmenambahkan nama belakang anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran (vide bukti surat P2), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidakmerubah identitas secara keseluruhan anak tersebut, maka permohonan ParaPemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebutdikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undangundang No. 24tahun

dari 7 penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PN Gin.diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir padaregister akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 24tahun

PETIKAN PUTUSANNomor 15/7 Pid.C / 2019 / PN.NbaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkaraperkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Hendra.Tempat lahir : Sejor.Umur/tanggal lahir : 24tahun/ 25 Mei 1995.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dsn. Meranti, Ds. Meranti, Kec.

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 24tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;c. Bahwa sekitar tahun 1985 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepadaPenggugat dan anaknya, karena uang hasil kerjanya selalu dibuat untuk berjudi, dan jikadiingatkan agar berhenti berjudi selalu marahmarah dan menganiaya Penggugat;d.

atas pernikahan Pemohon danisterinya yang bernama : ISTERI PEMOHON, karenaarsip pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan rusak ; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohondengan isteri Pemohon pada tanggal 15 April1954, pernikahan tersebut dilangsungkan denganwali nikah ayah kandung, sedangkan saksinyabernama : SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAHKEDUA, dengan mahar berupa uang sebesarRp.100, (Seratus rupiah) dibayar tunai, danpadasaat itu Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun

atas pernikahan Pemohondanisterinya yang bernama : ISTERI PEMOHON, karenaarsip pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan rusak ; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohondengan isteri Pemohon pada tanggal 15 April1954, pernikahan tersebut dilangsungkan denganwali nikah ayah kandung, sedangkan saksinyabernama : SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAHKEDUA, dengan mahar berupa uang sebesarRp.100, (Seratus rupiah) dibayar tunai, dan padasaat itu Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun

tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeritempat Pemohon, dan berdasarkan bukti P3 diketahui bahwa Pemohon tinggal diwilayah Kabupaten Kebumen, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohonsudah memenuhi ketentuan pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor 24tahun

tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapermohonan yang demikian ini menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan,maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/Pat P/2019/PN.Kbm.Mengingat akan ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

akta kelahiran anak Pemohon perludiajukan perbaikan akta kelahiran ;O Bahwa benar akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut DinasKependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakmengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan daripengadilan Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

DpsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPermohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dalam diktum yang ke 2(kedua) pemohon diberikan izinkepada pemohon untuk melaporkan penambahan dan mencantumkan nama keduaOrangtua pemohon dalam akta kelahiran ini ke kantor catatan sipil, maka Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006,sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia nomor 24tahun

aktaPencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum pemohonpada nomor 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentinganPemohon sendiri dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang yaitu Nomor 23 Tahun 2006 Josebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia nomor 24tahun

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan nama dalam aktalahir Pemohon, sepenuhnya menjadi kKewenangan dari Dinas KependudukanHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 316/Padt.P/2019/PN.Mjkdan Catatan Sipil untuk melaksanakannya menurut ketentuan yang diaturdalam Pasal 52 Ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

2006Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden RepublikIndonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendafaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair makasegala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukumdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amarputusan ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

bahwa dari keterangan saksi YATI MALANG dan saksiJULFIMALANGdi hubungkan dengan bukti P.1(Surat Kematian ) dan bukti P.2,P.3,P.4dapatlah diketahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama Raden Abdulrahmantelah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2001 di Ambon, oleh karenanya pemohontelah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian dari AyahKANGUNQNYA ~~~~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nema nen nnnnnnnanannnnnmnmnnnanMenimbang, bahwa dalam pasal 44Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.24tahun

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,namun demikian oleh karena pemohon telah mengajukan permohonannya diPengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastianhukum atas permohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonanpemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) dan (4) UndangUndang No.24tahun

perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis tanggal02 Februari 1998; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa berupa Uang Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah)Halaman 3 dari 7 halamandibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis tanggal02 Februari 1998;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa berupa Uang Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

dirubah menjadi tahun2002 ( vide bukti P2 dan P5 );Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tahun kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

bukti P3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3308102403100002tanggal 5 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD KHOLIDIN,dihubungkan dengan keterangan SaksiSaksi, menerangkan bahwa Pemohon tinggaldi wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan demikian secara formalPemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo danoleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanPermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No. 24Tahun

2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud ayat (1) wayjib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan

karena Pemohontelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkanKeputusan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tertanggal : 25 juni 1996Nomor : 348/Pwi Tahun 1996 ;Menimbang, bahwa oleh karena nama lama Pemohon telah tercatatdalam Kutipan Akta Kelahiran nomor No. 105/1963 tertanggal 14 Juni 1963dari Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (2)UndangUndang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa ganti nama yang dimaksud dan dikehendaki olehPemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52UndangUndang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon padapetitum point 2 dan 3 dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnyaakan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumsebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum permohonan Para Pemohonpada

point 4 dan 1 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;Memperhatikan, UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 708/Padt.P/2021/PN Jkt.SelUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo.

kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon selaku orang tua anak Pemohon kemudianmengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

XXX umur 24tahun, 2.

BalikpapanUtara,Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut PengadilanNegeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yangdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun 2013 tentang

BAKR adalah merupakan nama yang lazim untuk masyarakat umumdan bukan menyangkut gelar Kebangsawanan dan permohonan aquo tidakbertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun