Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-05-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 231/Pid.B/2010/PN-Jpr Tanggal 11 April 2011 — Drs. WIRO YOSEPH WATKEN
107 — 59
107 — 59
Asmat Daci terdapat beberapakejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Papua Tahun 2004.Berdasarkan Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB2004 tanggal5 Agustus 2004 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat dariKepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepadaGubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yangdibuat
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
231 — 175
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
231 — 175
pendaftaran tanah,bidang bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakanletaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihakyang berkepentingan.3) Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukanoleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.4) Bentuk, ukuran , dan tekhnis
Register : 29-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN BREBES Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Bbs Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
PRATOMO DIYANTO BIN AMIRUDIN
99 — 18
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
PRATOMO DIYANTO BIN AMIRUDIN
99 — 18
Bahwa secara tekhnis apabila berat kendaraan melebihi JBI akanberpengaruh kepada sistem pengeremanBahwa sudah pernah ada sosialiasi mengenai JBI kepadaAPTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) dan yang terakhirpada tanggal 05 September 2018 yang dihadiri oleh KakorlantasMabes Polri, Dishub, Balai Bina Keselamatan Transportasi danAPTRINDOSATRIA BAYU AJI BIN SALIMBahwa ahli mengerti di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungansebagai ahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas antara Kom MitsubishiTruck
Register : 02-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb. Tanggal 5 Nopember 2015 — NUR SONNY AL IDRUS
138 — 55
138 — 55
SOULISSA ;Bahwa saksi juga tidak pernah menerima dana operasional panitia tender/panitialelang, karena menurut bendahara tidak ada dana operasional untuk panitia lelang/tender, dan saat itu saksi pernah mengatakan kepada terdakwa untuk menggunakandana APBD saja tetapi terdakwa tidak melaksanakan apa yang diperintahkansaksi ;Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Nomor 275 selaku Tim Tekhnis dariBupati ;Bahwa kapasitas saksi dalam membuat kontrak adalah selaku Ketua PanitiaTender/Panitia lelang ;Bahwa
Putus : 25-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2332 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Mei 2016 — I Dewa Nyoman Putra,S.H(T1),DK
93 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembuatan DED tersebut benarbenartelah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PermenPU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SistemPenyediaan air Minum; dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentangPendirian PDAM;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi dan para Terdakwadiperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa nomenklatur DED (Detail Engenering Design)diterjemahkan dengan istilah rencana tekhnis
Register : 21-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Anri Yuliana, S.H., M.H.
2.Yusriana Yunus . S.H.
Terdakwa:
ADY ARDIANSYAH
140 — 73
1.Anri Yuliana, S.H., M.H.
2.Yusriana Yunus . S.H.
Terdakwa:
ADY ARDIANSYAH
140 — 73
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi tekhnis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.
22. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
323 — 136
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
323 — 136
DPS ada bagian hukum saat pengadaan FD tersebut antar lainatas nama ADIN;Bahwa saksi melakukan kegiatan akuntansi saja;Bahwa survey pengadaan itu urusan dari bagian tekhnis;Bahwa saksi hanya sebagai admin atau pencatatan setelah kegiatanpengadaan selesai dan diserahkan untuk dicatat sebagai aset perusahaanPT. DPS;Bahwa ada tagihan dari vendor / PT.
Register : 11-10-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 28 Februari 2013 — PRASETYO HARDI,S.Ip Bin BANIR PRIYANTO
83 — 22
83 — 22
dua ratus juta rupiah) dan diperlihatkandipersidangan bendahara ada penarikan uang, sekaligus dikonfrontirdengan saksi I Rina Yuliasih, saksi menyatakan benar dari rekeningkoperasi);Bahwa setahu saksi pabrik pakan tidak berhasil, karena bibit tidakdatang pakan jadi busuk, sebagian ada yang dijual, uangnyadiserahkan kepada bendahara koperasi, dan ditanyakan kepada saksiRina Yuliasih (konfrontir) saksi Rina Yuliasih membenarkan,uangnya digunakan untuk operasional koperasi;Bahwa saksi sebagai tenaga tekhnis
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
212 — 75
212 — 75
Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform. bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Tahun2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis dalam penerbitanpenetapan lokasi tanah Embarkasi Haji tersebut dan saksi jugatermasuk kedalam Tim Peneliti dari Pemberian hak Pakai pengadaantanah tersebut
TPK/2016/PN.Pbrmenerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan berikut peta bidangNomor 221/Kep.14.71/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa walaupun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebutdapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun, demi untuk kehatihatian Saksi Drs.
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
121 — 25
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
121 — 25
sawahlunto adalah Mahyudin dengan cara menghubungi melaluitelepon meminta saksi untuk menjemput SK (Saksi sebagai PPTK) keDinas Pendidikan Kota Sawahlunto; Bahwa setelah saksi pergi ke Dinas Pendidikan, untuk menemulMahyudin, S.Pd, lalu beliau menyerahkan foto copy Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto,dalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan pada pembangunan Laboratorium Kimia DAK 2014; Bahwa Saksi tidak diberikan petunjuk tekhnis
Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 Sawahlunto adalah petunjuk tekhnis
, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 Sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK:Halaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 29 September 2011 —
43 — 10
43 — 10
Saat itu saksi masih ingat bahwa Bupati WIN HENDRARSO mengatakan bahwahal tersebut sifatnya sudah tekhnis, sehingga menyerahkan masalah tersebut kepadaKepala Bagian Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan Terdakwa Dra. NUNIKARIYANI.
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
162 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
), Badan/Instansi lainnya dan mediacetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;Harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agentunggal atau Lembaga Independent;Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansiyang berwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa kemudian HPS tersebut tetap disahkan dan ditetapkan oleh Ir.Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;Bahwa dalam proses pelelangan Panitia Pengadaan dalammengevaluasi administrasi dan tekhnis
Register : 28-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 4 Juni 2014 — - 1.SYAFRUDIN, ST
- 2.Muhajirin, ST
- 3.Wahyudin, ST
- 4.Irfan, ST
- 5.Anas, A.Md.T
74 — 83
74 — 83
Kwartet Nine Konsultandan terdakwa adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkan direkturnya adalahIr. Abdul Rasul ; Bahwa terdakwa sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dari Ir. AbdulRasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkan atas perintah dariterdakwa I Syafrudin,ST ; Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian antara Ir.
Register : 23-09-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 18 Februari 2016 — Ir. HENDRI SUHENDRI ( Terdakwa )
118 — 23
118 — 23
Hendri Suhendri selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten BintanNomor : 9/II/DKP/2011 tanggal 08 Maret 2011 merangkap sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor :001//DKP/2011, bersamasama dengan saksi MOCH ARIESWAN (diajukanHalaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
74 — 10
74 — 10
Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap danlegitimate (dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Perencanaan, penyiapan penyusunantata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secaramenyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan) ;d. Penyusunan programprogrampenataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasidan pembuatan laporan ;e. Pengelolaan penataan ruang,permukiman = dan kebersihan, f.Pengelolaan adminsitrasi umum,meliputi urusan umum, urusankeuangan, urusan kepegawaian danperlengkapan dinas.Coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui ?
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.SbY Tanggal 19 Mei 2015 — RIRIN PUJI LESTARI, Spd.Mpd.
KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
45 — 10
45 — 10
Agustus 2014 adalah 21Kepala Sekolah ditambah Pak Lukman dan pada waktu bersamapara Kepala Sekolah yang hadir dimintai pak Lukman melalui BuRirin sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasanuntuk membelikan kenangkenangan buat penyaji berstekHal 143 dari 191 Putusan No.07/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby144144sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) ;Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangada dengan dikoordinasi pelaksanaannya oleh Tim Tekhnis
Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 — HAJI MUHAMMAD ROFI, S.Pt
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti tersebut dalamunsur melawan hukum terlalu sumir dan sama sekali tidak adahubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan, sebagaimana sudah Pemohon Kasasi / PenasehatUmum Terdakwa uraikan dalam Nota Pembelaan sebelumnya dariTim Penasehat Hukum, karena penyimpanganpenyimpanganRKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang menurut PenuntutUmum sebagai bagian dari penyalahgunaan wewenang dipersidangan sama sekali bukan wewenang dan tanggung jawabTerdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 03-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 31 Januari 2019 — Yakub, Dkk >< PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING dan PT. RUPALOAN
192 — 66
192 — 66
pekerjaoutsoursing (dalam perkara aquo Para Penggugat) adalah denganperusahaan outsoursing (dalam perkara aquo Tergugat Il);Ahli berpendapat dalam pemborongan pekerjaan hubungan kerja bisadalam bentuk PKWT dan PKWTT;Ahli berpendapat bilamana ada pelanggaran dalam pemboronganpekerjaan maka status hubungan kerja pekerja outsoursing (dalamperkara aquo Para Penggugat) tetap dengan perusahaan outsoursing(dalam perkara aquo Tergugat Il), dengan alasan, mulai dari rekrutmen,pelatinan/petunjuk pelaksanaan tekhnis
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
76 — 11
76 — 11
Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap danlegitimate (dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Perencanaan, penyiapan penyusunantata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secaramenyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan) ;d. Penyusunan programprogrampenataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasidan pembuatan laporan ;e. Pengelolaan penataan ruang,permukiman = dan kebersihan, f.Pengelolaan adminsitrasi umum,meliputi urusan umum, urusankeuangan, urusan kepegawaian danperlengkapan dinas.Coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui ?
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 — Dr. ISMAIL.,M.Ag;
158 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syahrul.Bahwa benar pengaturan Pembukaan Program studi diDepartemen Agama diatur melalui Petunjuk PelaksanaanPembukaan Prodi pada PTAI melalui Keputusan MenteriAgama No.387 tahun 2004 pada Pasal 4 yang menyebutkanpersyaratan dan prosedur pengajuan program studi ditetapkandengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam.Kemudian secara operasional diatur melalui Surat EdaranDirjen Nomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.I/Dt.I.V/PP.00.11/04/2008yang secara tekhnis
Kemudiansecara operasional diatur melalui Surat Edaran DirjenNomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.J/Dt.L.1V/PP.00.11/04/2008 yang secara tekhnis menyebutkanmelarang PTAI menerima mahasiswa baru bagi programstudi yang belum memperoleh izin penyelenggaraan dariDirjen Pendidikan Islam, apa sebabnya pihak STAIN SjechM.