Ditemukan 664 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komisi kolidi kamisi kalis khalimi khalidi khalisa khalish khalifi kondisi
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-12-2015 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 70/Pid.B/2014/PN Jap.
Tanggal 22 April 2014 — -EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI -SOLEMAN FONATABA,SE
498 — 271
  • ,tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan Hukum dan HAM di TanahPapua yang berdomisili pada Kantor Komosi untuk orang Hilang dan Korbam TindakKekerasan(KONTRAS) Papua yang beralamat di Jin.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-10-2010 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 172/Pid.Sus/2010/PN.Tte
Tanggal 25 April 2011 — AHMADI BUGIS Alias MADI
80 — 35
  • ditandatangani oleh terdakwasendiri tanpa sepengetahuan Kapolres Ternate (KPA) keterangan tersebutmengartikan bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Kapolres Ternate untukcek pencairan dana, namun faktanya Kapolres Ternate AKBP EDI CHUMAEDIyang menandatangani cek pencairan dana Gaji 13 pada tanggal 24 Juni 2010,diruang IRWASDA POLDA Maluku Utara, penandatanganan cek tersebut diakuioleh Kapolres Ternate bahwa ia menandatanganinya dalam keadaan tergesagesa,pengakuan tersebut disampaikan Kapolres kepada Koalisi
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 30
  • ( PBB), Partai Demokrat danPartai Hati Nurani ( HANURA );Bahwa Pasangan calon Penggugat mendaftarkan diri ke KomisiPemilinan Umum ( KPU ) Kabupaten Kapuas tanggal 09 Januari 2018 laluHalaman 41 dari 55 Putusan Nomor 44/Padt.G/2018/PN KIkpada tanggal 10 Januari 2018 Tergugat IX dan Tergugat X mendaftarsebagai Peserta Pilkada ke KPU Kabupaten Kapuas dengan dukungankoalisi Partai Politik antara lain Partai Bulan Bintang ( PBB ) dan sejumlahPartai Politik lain dan salah satu Partai Politik anggota koalisi
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 16-11-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 70/Pid.B/2014/PN,.Jap
Tanggal 22 April 2015 —
108 — 67
  • ,tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan Hukum dan HAM di TanahPapua yang berdomisili pada Kantor Komosi untuk orang Hilang dan Korbam TindakKekerasan(KONTRAS) Papua yang beralamat di Jin.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DARMA R SEMBIRING, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHAIDIR NASUTION, SH.Ptnh
197 — 47
  • TARIGAN tanggal 4 Nopember 2015perihal konfirmasi tertulis atas surat team Koalisi IKAMPI MADINA dan KetuaLSM GIAK MADINA terbukti bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Mandailing Natal Nomor 01520.102.18TRANS/2009 tanggal 10September 2009 dengan Daftar lampiran Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan 01520.102.18TRANS/2009 tanggal 10 September 2009 adalahsebanyak 541 bidang tanah bukan 648;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan yangdiserahkan kepada transmigran
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum
Register : 22-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 42/Pid.B/2019/PN Klk
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH., MH
2.YOGI NATANAEL CHRISTANTO, SH
Terdakwa:
RUDY HARMADAN, SP Bin DJANWAR
95 — 14
  • ., Para Advokat yang berkantor pada LBH Koalisi MasyarakatMadani (LBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jenderal A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI;
533 — 1468 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, Para Advokat pada Koalisi AdvokatHalaman 5 dari 92 halaman. Putusan Nomor 3 P/HUM/2021beralamat di Jakarta, beradasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2020;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukandi Jalan H. R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014
Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.Perihal serupa juga dicermati olen sejumlah Kelompok Masyarakat danLembaga Swadaya Masyarakat yang secara khusus melakukan kajianhukum atau legal reviewterhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, yang dapatdiuraikan sebagai berikut:a.Hasil public review terhadap Peraturan Pemerintah tentang KawasanHutan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2012) yang disusun oleh Koalisi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus PHI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003
356 — 300
  • Tentang : Ketenagakerjaan
  • pemungutan suara dengan mengikuti prosedursebagaimana dimaksud dalam ayat (2).Pasal 120(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yangberhak mewakili pekerja/ouruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlahkeanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh diperusahaan tersebut.(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikatpekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
143 — 51
  • ParaAdvokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DANHal 1 dari 68 halaman, Putusan Tipikor No. 40/ Pid.SusTPK/2018/PN.Smqg.PENGACARA PENEGAK HUKUM DANKEBENARAN, yang beralamat di Jl.Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, yang bertindak berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/Pid/BH/2018/PN Smg tanggal 24 April2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 40/Pen.Pid.SuSTPK
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Oktober 2020 — Tata Usaha Negra 1. drh. MARIA GEONG, Ph.D 2. SILVERIUS SUKUR, SP PARA PENGGUGAT MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TERGUGAT
397 — 347
  • Warga Negara Indonesia, masingmasing berkedudukan di kantor koalisi TimPemenangan Paket MISI Jalan sernaru Lancang Kelurahan Wae KelambuKecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat Provinsi NTT Email :advokat.pst@gmail.com, paskalbaut@yahoo.co.id HP 081289368002 PekerjaanAdvokat dan Pengacara, yang dalam hal ini bertindak sebagai KUASA HUKUM,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 september 2020 .(terlampir),untuk selanjutnya.
Pengadilan PN WAMENA Pidana Umum
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 120/Pid.B/2018/PN Wmn
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.RICARDA ARSENIUS, SH.
2.FEBIANA WILMA SORBU, S.H
Terdakwa:
3.JAKUB FABIAN SKRZYPSKI
4.SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL
313 — 184
  • .; HELMI, S.H. masingmasing sebagai Advokat, Asisten Advokad/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Koalisi HAM dan Demokrasi yangHalaman 2 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmnberalamat di AIDP Jalan Raya Sentani Padang Bulan Kota Jayapura berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Wamena dengan Nomor : 18/Pid.B/PH/SKU/2018/PN.Wmntanggal 17 Desember 2018;Tim Penasihat Hukum Terdakwa II:Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 12-09-2008 — Upload : 19-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20PK/KPUD/2008
Tanggal 12 September 2008 — Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN ; YOHANIS FELIX HELYANAN, SE. ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MIMIKA
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daerah dan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 06 Tahun 2005 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005, tentang Tata Cara PengajuanUpaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilinan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPUD Propinsi dan KPUDKabupaten/Kota ;Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 2013 yang diajukanoleh "Koalisi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT
134 — 76
  • Jadi sektoralnya yang berada di karawang; Bahwa Ahli menyatakan kalau ada 2 serikat dalam sektor yang palingmenguntungkan, dari Dewan Pengupahan Kabupaten itu menyampaikandilihat hasil daripada Pengkajian dari Dewan Pengupahan akan diserahkankepada sektorsektor di Asosiasi Perusahaan atau sektor serikat pekerja.Nanti akan ada koalisi, siapa di sektor tersebut yang akan menjadi tim untuk membahas Pengupahan;Bahwa Ahli menyatakan untuk menentukan sektor pengupahan ituberdasarkan hasil perundingan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
TOMMY U. SETYAWAN, SH.
Terdakwa:
RIZKI GALIH SAPUTRA Bin KHAERUN
71 — 30
  • ., masingmasing Advokat pada LBH Koalisi LSM & Pengacara PenegakHukum & Kebenaran Legal Consultant PRASETYA, SH. dan Rekan, yangberalamat di Jl.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-06-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 74/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2013 — - AIDIL AGUS, SE
84 — 27
  • PemudaPemudi TapanuliSelatan50.000.00050.000.000 Gerakan MembangunMasyarakat SejahteraProvinsi Sumut50.000.00050.000.000 Gerakan PendidikanBersama Rakyat50.000.00050.000.000 Forum GerakanMembangun InsanCerdas PropinsiSumatera Utara100.000.000100.000.000 Forum Insan CitaPropinsi SumateraUtara200.000.000200.000.000 10.Forum La Tahzan250.000.00012.000.000238.000.000 11.Lembaga KesehatanAnak Indonesia100.000.000100.000.000 12.Lembaga PemerhatiKesehatan SumateraUtara (LPKSU)100.000.000100.000.000 13.LSM Koalisi
    LSM Koalisi Sebelas 100.000.000 100.000.00014. Lembaga Pemerhati 150.000.000 z 150.000.000Penyuluhan Narkoba(LPPN) jl. Panglia Denai 15. LSM Nusantara 200.000.000 200.000.00016. Lembaga pemberdayaan 100.000.000 100.000.000dan Advokasi Pemuda17. LSM North Sumatera 100.000.000 55.300.000 44.700.000Coruppution WatchSumatera Utara18. Lembaga Keluarga 200.000.000 7 200.000.000Mahasiswa Dan Alumni Penerima Beasiswa SuperSemar (KMAPBA)19.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AANG EKA NUGRAHA
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YENI IRAWATI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SRI HARYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN, MM
235 — 132
  • Dkk Advokat/ Penasihat Hukum dariLEMBAGA BANTUAN HUKUM KOALISI LSM DAN PENGACARAPENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN yang berkantor di JI. WonodriKopen Timur Ill No. 04 Semarang, berdasarkan Penetapan PenunjukanPenasehat Hukum No. 74/Pid.Sus/2019/PN. Smg pada tanggal 08 Oktober2019.Dalam peradilan Tingkat banding Terdakwa Il AANG EKA NUGRAHAdan Terdakwa III YENI IRAWATI didampingi Penasihat Hukum, NURBAYUISTIANTO, SH., MH.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1418 — 675
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • kesalahan yang telah dibuktikan dalam berperadilan.Faktor kemanusiaan dapat dijelaskan bahwa bila seorang terhukum tibatiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, hakimadalah seorang manusia mungkin saja hilap atau ada pertimbangan yangbelum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwaperubahan ketatanegaraan, perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa,misalnya ketika Soeharto dijatunkan oleh kekuatan reformasi makakebutuhan grasi tibatiba mendesak terlepas dari kasus koalisi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
477 — 266
  • Fotokopisesuai dengan aslinya).Halaman 96 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.15.16.AT18.19.20.21.22.T15T16T17T18T19T20T21T22Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 502/KEP.36/III/Tahun2021 Tentang Tim Evaluasi Dan Tindak Lanjut Rencana AksiPerizinan Usaha Perkebunan Sawit Di Kabupaten Sorong,Tanggal 29 Maret 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nomor:005/289, Tanggal 31 Maret 2021, Perihal: Undangan,(Fotokopi sesuai dengan aslinya).Tuntutan Aksi Koalisi
    Masyarakat Adat Papua dan OrganisasiMasyarakat Sipil Mendukung Bupati Sorong DalamPencabutan Perizinan Perkebunan Sawit Di Tanah Moi,Kabupaten Sorong, Tanggal 24 Agustus 2021, (Fotokopisesuai dengan aslinya).Konfederasi Masyarakat Adat Tolak Investasi, Solidaritas yangtergabung dalam Masyarakat Adat Moi, Koalisi MasyarakatAdat Papua dan Organisasi Masyarakat Sipil, LMAMalamolAman Sorong Malamoi, Gempar Sorong, Komunitas SaguBakar, Ikatan Klaben Raya, Masyarakat Adat PedulliPembangunan, DPPHimamsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2500 — 2036
  • Soenmandjaja menjelaskan terkait pasalpasalpemberhentian pimpinan DPR, dan menekankan tentangpentingnya soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjagaformasi pimpinan DPR RI;Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Tb. Soenmandjajamenyampaikan pesan dari Dr. Salim Segaf AlJufri, MA, berupadraft surat pengunduran diri untuk ditandatangani olehPenggugat;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Dr.
    Bahkan pada kesempatan itu secara spesifikPENGGUGAT menyampaikan akan memberikan alasan pengunduran diriPENGGUGAT terkait alasan keluarga dan/atau kolega (kolega PimpinanDPR dan Presidium Koalisi Merah Putih).