Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922, yangditerbitkan oleh Tergugat Il telah terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yang sudah diperpanjangsampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebih dulu terbit dibandingkandengan kedua Sertipikat Hak Milik milik Tergugat yang baru diterbitkanpada sekitar tahun 2007 dan tahun 2008;.Bahwa dari apa yang diuraikan di atas Penggugat menegur Tergugat Il untukmembuktikan dalam mencari kebenaran mengenai

Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas,oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam uraian gugatannyaapakah telah terjadi tumpang tindin (Overlapping) hak di atas tanah yangdiklaim kepemilikannya tersebut ;.

Mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur);Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi halaman 14menyebutkan bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti hasilpemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi,ternyata terlihat tumpang tindin antara tanah sengketa dengan tanah milikTergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II dan ditambah lagipemeriksaan setempat tersebut tidak diikut sertakan Bahan Pertanahan KotaJambi sebagai pihak berkompeten berkaitan

dimohonkan Para Penggugat;Kompetensi AbsolutBahwa tindakan Tergugat berupa penolakan Tergugat untuk memberikanjawaban/untuk memberikan pelayanan terkait permohonan untukmendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat pada blankopengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya yangdimohonkan Para Penggugat, adalah dikarenakan ada pihak lain yakniSaudari Mulyatiningsih, yang juga mengajukan blanko pengukuran batastanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya , yang letak tanahnyatumpang tindin

Nomor : 791 /1977 tanggal 4 Mei 1977 atas namakepemilikan Almarhum A.Rachman Bin Rochim di PengadilanNegeri Klas 1A Palembang, padahal terbukti secara hukumpersoalan tumpang tindin SHM tersebut baru diketahui pada saatadanya perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhitungsejak tanggal 4 Agustus 2004 sedangkan Akta Pengikatan Jual BeliNomor : O01 tersebut dibuat oleh pihakpihak pada tanggal 2 Juli2004, sehingga isi Akta tersebut sangatlah terkesan dibuatbuatsebagai suatu upaya untuk mengulurulur

Bahwa Kepala Desa yaitu Samson Monggesang (terdakwa Ill )menyampaikan kepada saksi tanah tersebut tidak bermasalah,tidaktumpang tindin dan mengatakan pula bahwa ia kenal dan satu kampungdengan pemilik tanah sehingga Kepala Desa tahu persis tanah tersebut .

Mitra AnekaRezeki tersebut, jelas bahwa areal perkebunan Kelapa Sawit milikPenggugat sesuai izin Lokasi aquo, tidak tumpang tindin denganareal perkebunan milik PT. Mitra Aneka Rezeki.

Mitra Aneka Rezeki) masuktumpang tindin dengan lahan lokasinya, selain kewenangan PeradilanUmum juga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atasketerkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan konsekuensi atas objekgugatandalam perkara ini sehingga adalah relevan di dalam hukum bahwaPemohon Intervensi (PT. Mitra Aneka Rezeki) layak diikutsertakan dalamperkara dimaksud.;Bahwa atas pertimbangan keberatan yang diajukan Penggugat berkenaanposisi Drs.

tanah yang sebelah ssJatan ternyata tumpangtindin dengan tanah Bapak Sumarto, oleh karena batas tanah SertifikatHak Milik No. 5740 / Setu dibagian sebelah utara, berada diatas tanahbapak Sumarto yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2438 / Setu,dengan demikian batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 5740 / Setu bagiansebelah utara, berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2438 / Setudibagian selatan;Bahwa, oleh karena batas tanah sebelah selatan Sertifikat hak Milik No.5740 / Setu tumpang tindin

Putusan Nomor 255 K/TUN/20143515/Tamalanrea Indah/2009 terbit tanggal 09 September 2009tidak terindikasi tumpang tindih dengan Gambar Situasi(G.S)/Surat Ukur (S.U) yang lain;Bahwa oleh Tergugat setelah dilakukan pengecekan ulang terhadapSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor : 23285/Tamalanrea Indah atasnama Para Penggugat dan disesuaikan dengan daftar di KantorPertanahan Kota Makassar tanggal 06 Agustus 2010, Nomor : 252tidak terbukti tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) objek gugatan

kemungkinan sepeda motor yang mereka kendarai melewatijalur jalan lain sehingga bertabrakan dengan sepeda motor korban;Bahwa saksi membenarkan fotofoto maupun barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;Bahwa yang saksi tahu, saat itu korban jatuh agak jauh dari sepeda motornya,tetapi bagaimana kondisinya saksi kurang tahu karena saksi sendiri juga dalamkeadaan luka dan sakit akibat kecelakaan tersebut;Bahwa pada waktu itu terdakwa jatuh bersamasama dengan saksi dan merejaterjatuh saling tumpang tindin

Smr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarindapada tanggal 6 Oktober 2016 dan berdasarkan hasil pengecekan di Kepaniteraanperdata ternyata dalam aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurterhadapperkara tersebut telah diajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober2016(akan tetapi berkas perkaranya baru dikirim ke Pengadilan TinggiKalimantan Timur tanggal 27 Maret 2018 dan oleh karenanya belum diputusditingkat banding)oleh karena itu untuk menghindari adanya putusan yangtumpang tindin

Dalam hal terjadi tumpang tindin WIUP, maka Bupati Morowaliharus memperhatikan:e Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan TugasPemerintah Di Bidang Pertambangan Umum (untukselanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM No.1453/2000), yang menyatakan:Hal. 18 dari 148Hal.

Pada tanggal 18 November 2014, Bupati Morowalimenerbitkan Keputusan Bupati Morowali No.188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014, tertanggal 18 November2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT Bintang Delapan Wahana (untuk selanjutnyadisebut sebagai Keputusan Bupati Morowali No. 0243); Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 0243 tersebut,maka IUP Operasi Produksi PT BDW tidak berlaku lagi,sehingga WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DIM) tidaklagi tumpang tindin dengan WIUP Operasi

Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL12.Bahwa dalam menyelesaikan konflik tumpang tindin WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) dengan WIUP Operasi Produksi PTBDW, Tergugat seharusnya membatalkan IUP Operasi ProduksiPT BDW dan bukan melakukan penciutan terhadap WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) berdasarkan Obyek Sengketa;Keputusan Tergugat menciutkan WIUP Operasi Penggugat (PTDIM) berdasarkan Obyek Sengketa, jelas bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauasasasas

Dengan kata lain, seharusnya Tergugatmembatalkan WIUP Operasi Produksi milik PT BDW, yangmenumpang tindin WIUP Operasi Produksi Penggugat; Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Obyek Sengketa telahbertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No.23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral danBatubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016; Obyek

Bahwa dalil Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Obyek sengketatersebut oleh Tergugat, maka terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikPenggugat;won Bahwa dali Penggugat diatas oleh Tergugat II Intervensi barumengetahui akan hal tersebut setelah adanya Gugatan ini bahwa tanah milikTergugat II Intervensi telah ada Sertifikat lain diatasnya atas nama Penggugat,bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi binggung, bagaimanamungkin tanahmiliknya yang telah dibeli dan pemilik tanah sebenarnya

Bahwa dari peta bidang tanah (vide bukti T14=bukti P6) tersebut, terdapattumpang tindin sebagian Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat denganSertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi, yang mana selamapersidangan berlangsung Para Pihak tidak pernah membantah tentang adanyatumpang tindih sertipikat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas diketahui bahwasumber perolehan tanah Para Penggugat berasal dari satu orang yang sama yakni LaSeba yang dibeli oleh Para

Rahman, M.Si, yangmenyatakan tidak ada tumpang tindin antara tanah para Tergugat/Pembanding Il dan dengan tanah Penggugat/Terbanding, makaketerangan Saksi Ahli Drs. H.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat , Il,Ill, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terutama Penggugat tidakbisa meningkatkan surat menjadi Sertifikat Hak Milik, karena terjaditumbang tindin surat Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu suratYahya / Tergugat I, harus dibatalkan;8. Bahwa oleh karena tanah seluas + 4.906 M, adalah milik Penggugat, daritanah keseluruhan + 5.083 M?

Terbanding semulaPenggugat sebagaimana bukti P1 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 114tertanggal 30 Desember 1983 dan terbukti fakta bahwa objek tanah sengketaadalah merupakan bagian dari tanah milik Pembanding semula Tergugat sebagaimana bukti T. 1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 657 tertanggal 29Juli 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114 Tahun 1983 atasnama Zainaria Terbanding semula Penggugat tidak tumpang tindin

Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya PemerintahDaerah terlebin dahulu memberi Peringatan , Il dan Ill serta diberikesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dankepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan IUP;Bahwa dasar penolakan permohonan Para Penggugat oleh Tergugat lebihdisebabkan oleh adanya tumpang tindin di atas lahan menjadi KPPenggugat dengan Perusahaanperusahaan yang telah diberikan IzinUsaha Pertambangan oleh Tergugat, padahal perusahaanperusahaantersebut

Maknatumpang tindih yang dimaksud dalam surat Tergugat V adalah permohonanPenggugat atas SHM 165/Duri dan SHM 166/Duri sisa tumpang tindih denganSHM 6304 /Duri atas nama Kadiman Mansoer autentik, milik Saudara KadimanMansoer dan tidak terdapat SHM lain atau tumpang tindin sebagaimana yangdituduhkan oleh Penggugat.Bahwa istilah tumpang tindih yang digunakan Penggugat di dalam gugatansebenarnya untuk memutarbalikan fakta saja.

Justru apabila Tergugat Vmengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan SHM 166/Duri danSHM 165/Duri sisa yang belum tentu benar keabsahan atas haknya tersebutmaka terjadi tumpang tindih yang sebenarnya dengan SHM 6304/Duri atasnama Tergugat I.Bahwa Tergugat V apabila mengetahui adanya tumpang tindin SHM 6304/Duridengan SHM lain maka Tergugat V dari dahulu tidak mungkin mengabulkanpermohonan ganti nama dari Saudara Kadiman Mansoer kepada Tergugat maupun dari pemilik Kadiman Mansoer kepada Kadiman

tidak terobukti membuattumpang tindih SHM, tetapi justru Penggugatlah yang mengajukanpermohonan SHM 166/Duri dan SHM 165/Duri sisa yang akan membuattumpang tindih dengan SHM 6304/Duri.Bahwa berdasarkan pendapat ahli mengenai PMH diatas dan ketentuan pasal13865 KUHPerdata maka apa yang dimaksud Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi Penggugatsudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada fakta yang kuatbahwa Tergugat membuat tumpang tindin

bagaimana bisa PENGGUGAT dan TERGUGAT Vmengambil dan menyatakan suatu hasil akhir untuk dilaksanakan yangtidak disepakati secara bersamasama pada saat TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak hadir yang menyebabkan pengambilan suara secarasepihak yang seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;45.46.47.48.48Bahwa hasil mediasi yang dilakukan PARA PIHAK tidak tertuang dalamsuatu berita acara, kalaupun ada, sesuai dengan dalil GugatanPENGGUGAT dalam Posita butir 20 yang hanya membahas tentangtumpang tindin

Budewa Tane Mbai (Pemohon) yang luasnyaberkurang sehingga menjadi 11.440 ha;d) Bahwa melalui lampiran pengumuman nomor 699.Pm/04/DJB/2017tanggal 30 Maret 2017, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubaramenerbitkan Pengumuman ke24 (dua puluh empat) rekonsiliasi yangdidalamnya menerangkan WIUP Pemohon seluas 11.440 ha telah clearand clean;e) Bahwa atas tumpang tindin IUP dengan perusahaan lainnya, Pemohontelah pula mengajukan gugatan TUN terhadap pembatalan IUP PT.BenlizPacific Mustika, dan telah diputus

kebenaran dan keadilan;Bahwa dengan tidak dijawabnya permohonan Pemohon maka Termohontelah melanggar asas ini karena mengakibatkan kesempatan yang harusnyadiberikan kepada Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiataneksplorasi sesuai izin yang dimiliki menjadi terhalang, hal ini akibatHalaman 15 dari 59 hal Putusan Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.JPR36.Vi.permasalahan tumpang tindin yang berlarutlarut dan Termohon tidakmenjawab permohonan untuk penyesuaian jangka waktu IUP Pemohon a quo;ASAS KEADILANAsas

No. 989 K/Pdt/2010 Sebelah Utara : Jalan ; Sebelah Timur : Kardi; Sebelah Selatan: Sukardi ; Sebelah Barat : Jalan ;dan tanah sebagaimana termuat dalam SHM No. 21, seluas + 8.460 M2,terletak di Desa Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan, KotamadyaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan ; Sebelah Timur: Inawan ; Sebelah Selatan: Kalen ; Sebelah Barat : Wiryo;(keduanya tumpang tindin dengan SHGB No. 1334 (sebagian) atas namaTergugat ) ;Bahwa sertifikat