Surat Menhan kepada Panglima TNINomor B/802/09/814/Ditkon tanggal 10Juli 2008 telah menyetujuiPenghapusan tanah Kantor Makodim0503/JB dari daftar IKN TNI AD cq.Kodam Jaya (Bukti Tlw.. 139)3.2.13.3.3. Surat KODAM JAYA No.B/2491/X1V2009 tanggal 2 Desember2009 (Bukti Tlw.l. 140) yang ditujukankepada Gubernur DKI Jakarta padaangka 1 e menyatakan Surat MenhanRI kepada Panglima TNI NomorB/802/09/814/Ditkon tanggal 10 Juli2008 tentang Penghapusan tanahKantor Makodim 0503/JB dari daftarIKN TNI AD cq.

B/83//2011tanggal 22 Januari 2011 (Bukti Tlw.l. 141) yang ditujukan kepada GubernurDKI Jakarta pada angka 1 emenyatakan Surat Menhan RI kepadaPanglima TNI NomorB/802/09/814/Ditkon tanggal 10 Juli2008 tentang Penghapusan tanahKantor Makodim 0503/JB dari daftarIKN TNI AD cq. Kodam Jaya danpemindahan Kantor Makodim 0503/JBke lokasai yang baru karena lahantersebut akan digunakan oleh YayasanSawerigading Jakarta (ic.

(bangunan Kodim sedangdilaksanakan) sebagaimana dimaksuddalam Surat Menhan kepada PanglimaTNI Nomor B/802/09/814/Ditkon tanggal10 Juli 2008 yang telah menyetujuiPenghapusan tanah Kantor Makodim0503/JB dari daftar IKN TNI AD cq.Kodam Jaya (vide Bukti Tlw. 139).Hal 41 dari 64 hal Put.

teknis ;Bahwa dalam Bab Ill Persyaratan Prakualifikasi di Huruf A DokumenPrakualifikasi angka 2 b poin (12) menyatakan sebagai berikut Memilikikinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi ;Bahwa sebagaimana adanya laporan BPK RI atas hasil pemeriksaanatas manajemen aset/pengelolaan barang milik Negara (BMN) TahunAnggaran 2005, 2006 dan 2007 pada TNI Angkatan Udara di Jakarta,Malang, Solo dan Medan (halaman 92) yang didalamnya adanyaRekomendasi BPK RI kepada Menhan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menhan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya memenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3) tersebut di atas;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Termohon di Kelurahan Sawah Lebar seiama lebin Kurang Th tanun ;bahwa Pemchon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isterdan jeiah dikaruhial dua orang anak 1) RE nur 18 tahun @ bulan (lehir 11 Maret 1998). tingaalnarsdota Pemciecir fr sees 2 teteerbute flat 74 Jui 2004), haggal bertacks Tennantheh natniu@an Tate tanga Pana Tennoahon taish penaisn munundan harmenis selama lebih kurang 14 tahun, nmamun seiak tanggal 22.Sguetos G83. ah aps Pernacm cam Teevec: satitsy boaeedeTHe Gan perengkaran Menhan

casu beserta Tergugat II dan IVin casu. adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa seluas 54,4 Haberdasarkan 85 (delapan puluh lima) akta jual beli yang dibuat olehdan dihadapan PPAT yang bernama Soedirdja, SH;Bahwaselain itu juga telah dibuat Surat Perjanjian Perdamaiansengketa Hak atas tanah jatikarya tanggal 21 Nopember 2005 yangditandatangani oleh Tergugat II in casu mewakili Hasan Karno, cs danUsman Ralibi, cs selaku ahli waris Nyai Dewi, Brigjen TNI SugengWidodo, SH, MSi, MH untuk mewakili Menhan

Tergugat I in casu selaku wakil dari Departemen Pertanahandan Keamanan R I, Turut Tergugat II in casu selaku wakil dari Panglima TNI(Mabes TNI) serta Turut Tergugat II in casu selaku wakil dari H Saaman, csdan Candu bin Godo, Cs;66Bahwa benar perdamaian tersebut kemudian ditindaklanjuti denganpembuatan surat perjanjian pelaksanaan perdamaian yang ditandatanganioleh: Tergugat Il mewakili Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV; Tergugat V selaku ahli waris Nyai Dewi; Turut Tergugat I mewakili MenHan

,MSi,MH untuk mewakili Menhan, Letkol ChkNurhajizah M, SH, mewakili Mabes TNI (Panglma TNI), H Dam Bahdani,SH, mewakili pihak ketiga dan keempat yaitu H.

Tergugat III dan IV in casu adalah sebagai pemilik tanah objeksengketa seluas 54,4 Ha berdasarkan 85 (delapan puluh lima) akta jualbeli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yang bernama Soedirdja, SH;Bahwa benar selain itu. juga telah dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaanperdamaian sengketa hak atas tanah Jatikarya tanggal 21 Nopember2005 yang ditandatangani oleh Tergugat II in casu mewakili Hasan Karno,cs dan Usman Ralibi, cs selaku ahli waris Nyai Dewi, Brigjen SugengWidodo, SH, MSi, MH untuk mewakili Menhan

penduduk disitu. dan tidak pernah melakukansesuatu diatas tanah tersebut.Bahwa saksi pernah mendengar sekitar tahun 19992000 adaperkara antaraCandu bin Godo melawan Hankam, cs dimana saksi menjadi saksi dansekaligus sebagai penggarap.Bahwa saksi pernah ditegor oleh orang lain yang menyatakan bahwatanahyang saksi garap adalah milk Nyai Dewi, namun saksi tidak tahu perolehanNyai Dewi atas tanah tersebut, tetapi saksi tetap menggarap tanah tersebut.Bahwa saksi tahu Riyandra Rinati pernah mewakili Menhan

Pengguna Barang Milik NegaraEselon 1 (PPBMN1) sama sekali tidak dimasukkan sebagai pihakTergugat;Mengingat status Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara(PLB), Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara (PNB),Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (KPBMN) danKasad selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon 1 (PPBMN1) atas tanah Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya JakartaSelatan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, maka seharusnyaMenkeu, Menhan

saat Terdakwa pulang dari acara itu Terdakwa dihadang sekitar tujuhpuluh orang dari kelompok Garis Keras dan Abas di perempatan Fajarindah;e Bahwa selanjutnya kelompok tersebut melakukan pemukulan dan mengeroyokTerdakwa dan temantemannya, sehingga akibat dari pemukulann danpengeroyokan tersebut Terdakwa mengalami memar;e Bahwa setelah kejadian penghadangan dan pengeroyokkan terhadaap Terdakwatersebut Terdakwa kemudian mengumpulkan temantemannya dan selanjutnyaTerdakwa melaporkan peristiwa itu ke Menhan

Pasopati yaitu mas Iwan Walet;e Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Menhan Pasopati mas IwanWalet mengenai peristiwa penghadangan dan pengeroykkan yang Terdakwaalami, ditempat tersebut juga sudah banyak orang dan ada yang mengatakanuntuk balas dendam tapi mas Iwan Walet mengatakan tidak usah melakukanbalas dendam; Bahwa setelah Terdakwa melapor kepada mas Iwan Walet selanjutnyaTerdakwa mengatakan kepada temantemannya besok supaya berkumpul diTanggul untuk melakukan balas dendam pada saat

Point lima cukupjelas; Jawaban Point 5 : 1 tidakSaya sebagai seorang ibu yang mengandung selama 9bulan lebih berbagai bentuk kesushan dan penderitaanselama saya mengandung saya sebagai seorang ibu yangsehat jasmani dan rohani tentunya saying sangatmenyayangi dan mengasihinya, tetapi Pemhon seorangsuami dan seorang ayah tidak mau mengertikesusugan saya, sedangkan saya melahirkan sayamendapatkan 8 (delapan) jahitan betapasusahnya saya ketika itu menhan kesakitan menurusbayi yang habis melahirkan dan

Arun Sipayungmengatakan kepada saksi bahwa tanah miliknya, yang dibeli dari DatukBursal dan Arun Sipayung menunjukkan suratnya kepada saksi berupaSurat Grand Sultan 2018 ;tanah Asrama Widuri pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Medan,selain di PTUN, pada tahun 20172018 antara Bamus dengan Kodam(Menhan RI)Bahwa setahu saksi selain perkara ini sebelumnya Penggugat tidakpernah menggugat di PN MedanBahwa setahu saksi nama asrama Widuri sebelumnya namanya adalahAsrama Brigif 7/RRBahwa setahu saksi

I/ 2017tanggal 26 Januari 2017 tentang tidak melayani permohonan / blokir, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T20;21.Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 1875/ 12.71.300/ XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang permohonan penjelasan keabsahanGrant Sultan No. 214, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T21;22.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2332 K/ Pdt /2015 tanggal 18Februari 2016 antara Penggugat Tawar, Dkk9 orang Melawan PanglimaKodam / BB dan Menhan

Waaslog Kasdam I/BB., telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandabukti T23;24.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 335/ PDT/ 2011/ PT.Mdntanggal 22 Desember 2011 antara Rimbet Tambunan, Dkk 158 orang melawanHal 42 dari 59 Hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PN MdnPangdam I/BB dan Menhan RI, telah disesuaikan dengan fotocopynya diberitanda bukti T24;25.Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Mdn.tanggal 06 Pebruari 2016, yang diajukan oleh Sdr.

Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menhan.. Blangko sinyalemen.Daftar riwayat hidup.. Folmulir Clearence Test (CT) untuk calon anggotaABRI.Qo oo4. Bahwa Terdakwa Lettu) Adm Lulu Lenggono melakukanperbuatan manipulasi data yaitu) dengan cara:a.

Bahwa untuk menjadi calon veteran isi skep Menhan :skep/978/I11/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ~=danPermenhan no : Per/04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007tentang pembukaan kembali pendaftaran bagi prajuritTNI/Polri, mantan TNI/Polri dan warga negara yang ikutdalam peristiwa keveteranan, Trikora, Dwikora danSeroja (foto copy skep terlampir).

Putusan No. 1600/Padt.G/2020/PA.NphTNI atau pegawai menhan, akan tetapi sebagai istri prajurit TNI, secaraimplisit bagi Penggugat berlaku ketentuan yang diatur pada ayat berikutnyayakni pada ayat (2) Pasal 17 Permenhan No.31 tahun 2017, dimana secaraimplisit mengharuskan suatu gugatan cerai agar dibicarakan secara terbukadan melalui perencanaan yang matang mengenai keinginan untuk berceraitersebut guna menghindari proses persidangan yang bisa saja terganjaldengan halhal teknis yang memperlambat penyelesaiannya.Bahwa

Bahwa selanjutnya, ternyata Penggugat juga keliru mendalilkan ketentuanyang menjadi dasar hukum untuk memastikan kalau Penggugat bukanlahPNS atau pegawai menhan dengan Undangundang yang baru saja diganti,yakni UU No. 8 Tahun 1974 yang telah ubah dengan UU No. 43 Tahun 1999,kemudian akhirnya diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014, sehingga Tergugatmenganggap tidak perlu menanggapi lebih lanjut mengenai hal ini.7.

Dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perlakuanterhadap aset Barang Milik Negara telah menentukan/mengamanatkankewajiban dan kewenangan Pengelola Barang (Menkeu), Pengguna Barang(Menhan) dan Kuasa Pengguna Barang (Panglima TNI) yang oleh peraturanperundangundangan diberikan kewenangan dan tanggungjawab yangmewajibkan untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang beradaHalaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2019./PN Jkt.

berikut:Pasal 1 angka 4Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan PenggunaBarang Milik Negara;Pasal 1 angka 5Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yangditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang beradadalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.Pasal 6 ayat (2) huruf fPengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawabmengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalampenguasaannya;Pasal 42(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang (Menhan

Dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perlakuanterhadap aset Barang Milik Negara telah menentukan/mengamanatkankewajiban dan kewenangan Pengelola Barang (Menkeu), Pengguna Barang(Menhan) dan Kuasa Pengguna Barang (Panglima TNI) yang oleh peraturanperundangundangan diberikan kewenangan dan tanggungjawab yangmewajibkan untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang beradadalam penguasaannya secara administrasi, pengamanan fisik, danpengamanan hukum termasuk objek sengketa, yaitu

berikut:Pasal 1 angka 4Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan PenggunaBarang Milik Negara;Pasal 1 angka 5Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yangditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang beradadalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya;Pasal 6 ayat (2) huruf f;Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawabmengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalampenguasaannya;Pasal 42(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang (Menhan

Berdasarkan Surat Penetapan Menhan RIS Nomor: 9/MP/1950tanggal 6 Januari 1950, Pulau Weh (Sabang) diserahkan kepada TNI ALuntuk dijadikan daerah maritim seluruhnya. Di sekitar tanah objeksengketa banyak terdapat bunkerbunker peninggalan Jepang,inimembuktikan bahwa dari awal tanah objek sengketa peruntukkannyasebagai daerah pertahanan militer dan tidak terlinat ada perkebunan.d.

Tanah Hak Pengelolaan.Bahwa para Penggugat yang menyatakan Said Nya Pa merupakan pemilikyang sah atas tanah a quo dan telah diakui negara tanah tersebut adalahtidak benar karena berdasarkan Surat Penetapan Menhan RIS nomor9/MP/1950 tanggal 6 Januari 1950, Pulau Weh (Sabang) diserahkan kepadaTNI AL (ALRI pada saat itu) untuk dijadikan daerah maritime selurunnya danditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/KutaBarat dengan pemegang hak Pemerintah Ri Cq.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusanbanding Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 22/Pdt/1992/PTAceh tanggal 19Maret 1992 yang dikuatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor2010 K/Pdt/1992 tanggal 28 September 1999 Jo putusan PK Nomor:22/PK/Pdt/2002 tanggal 3 Mei 2005 menyebutkan tanah aquo adalah tanahnegara yang dikuasai Tergugat III (Terbanding III) berdasarkan SuratKeputusan Menhan RIS nomor 9/MP/1950 tanggal 6 Januari 1950 danSurat Direktur Djenderal Agraria nomor SK.2/H.Peng/68 tanggal 2

Bahwa dengan permasalahan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwamenurut Penasihat Hukum adalah dilatar belakangi karena kesalah pahaman dantidak mengetahui Terdakwa memiliki efek G Force, dan disisi lain kurangnyapembinaan yang mengarah yang benar, sehingga Terdakwa putus asa tidakmasuk dinas tanpa ijin, seharusnya mengacu pada Juklak Menhan Nomor:06/XI/2004 tanggal 20 Desember 2004 , apabila diketahui desersi segeramenghentikan Gaji dan hakhaknya, namun demikian pejabat personil tidakmelaksanakan

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menhan tentang Pengakuan,Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran PejuangKemerdekaan RI Nomor Skep/573/M/X/1983 tanggal 25 Oktober 1983, telahbermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopitersebut diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan olehKetua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);5.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MENIMBULKANKERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT.8.Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Sei Sikambing D, Tgl.1082006, Surat Ukur Tgl. 13072006 No. 24/Sei SikambingD/2006tercatat atas nama MENHAN RI adalah berada diatas tanah milikahli Waris Sumodikromo (PARA PENGGUGAT) didasarkan padatanah yang sudah didaftarkan milik almarhum Sumodikromo (exGrand D) yang dikuasasi sejak Tahun 1955, dan pernah dimintakanagar dikembalikan kepada Ahli Waris;9.Bahwa berdasarkan dokumen

Bahwa tanah Ex Hak Pakai berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 34/SeiSikambing D, Tgl. 1082006, Surat Ukur Tgl. 13072006 No. 24/SeiSikambingD/ 2006 tercatat atas nama MENHAN RI aquo, telah dilepaskandari asset milik TNI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI(TERGUGAT III) No.

Bahwa perbuatan TERGUGAT H yang menerbitkan Sertipikat HakPakai No. 34/Sei Sikambing D, Tgl. 1082006, Surat Ukur Tgl. 13072006 No. 24/Sei Sikambing D/ 2006 tercatat atas nama MENHAN RIdiatas tanah (objek sengketa) milik PARA PENGGUGAT adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;16.

Membuat Berita Acara serah terima tanah, bangunan danprasarana yang dilepas serta penerimaan asset penggantiberupa tanah, bangunan, prasarana dan dan Alsatri besertaAlhub yang dilaksanakan dengan Akta Notaris/PPAT danhasilnya dilaporkan kepada Menhan dengan tembusanPanglima TNI satu bulam sejak diterbitkan Berita Acara serahterima barang dari Akta Notaris.4) SURAT PERINTAH Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:Sprin/1297/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009 yang ditujukan kepadaPangdam 1/BB untuk:1.

Bahwa penguasaan Tergugat III/Terbanding III sejak tahun 1966 sampaitahun 2009 atas tanah a quo merupakan penguasaan yang dibenarkanoleh hukum, oleh karena itu bukan Perbuatan Melawan Hukum;10.Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak PakaiNo. 34/Sei Sikambing D, tanggal 1082006, Surat Ukur Tgl 13072006No. 24 Sei Sikambing D/2006, tercatat atas nama MENHAN RI diatastanah hak Tergugat III, merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum,bukan Perbuatan Melawan Hukum;11.Bahwa perbuatan

atau peserta lainnya atau peserta lainnya atauuntuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukanoleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukandengan cara saat Molina jalan bersama Eva Silviane sehabis pulangdari bekerja dan Molina sedang menggunakan HP merk Esia jenisHuawei warna hitam, tibatiba datang terdakwa bersama Danidengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One warna hitammerah dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsungmengambil HP dari gemgaman Molina dan Molina menhan

pengadaan senjatalebin lanjut disebutkan dalam Permenhan No. 7/2010, yang menyatakansebagai berikut:Pasal 20 ayat (1):halaman 24 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKISetiap Badan Usaha yang akan melakukan ekspor, impor senjata apistandar militer dan amunisinya terlebih dahulu harus mengajukan suratpermohonan kepada Menteri tentang jumlah, jenis, kaliber, danperuntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagaiberikut : (company profile) NPWP, TOP, API;e surat permohonan kepada Menhan

(company profile) NPWP, TOP, API;b. surat permohonan kepada Menhan;c. surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan;d. surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI;e. Surat izin ekspor/impor dari Kementerian Pertahanan;g. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dariKementerian Perdagangan;. Akte pendirian perusahaan;J. Sspesifikasi teknis dari pengguna (user); dank.

Dengan demikian pembuatan suatuperaturan dinas termasuk dalam pasal 124 KUHPM dikuasakankepada Menhan, Panglima TNI atau Kasad pun termasuk jugadalam cakupan pasal 124 KUHPM.Bahwa berdasarkan ST Kasad Nomor : ST/1651/2013 tanggal5 Juli 2013 ditentukan seorang Prajurit TNI yang akan pergi keluarnegeri harus mendapat ijin terlebin dahulu dari Kasad U.p AspersKasad.Bahwa yang dimaksud dengan tidak mentaati suatu perintahdinas yang ditetapkan oleh Presiden adalah Surat Telegram Kasad(ST Kasad) Nomor