SUMBER PELITA 02 tidak dilengkapi SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP RIsesual peraturan yang berlaku Permen KP~ RI No.PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 2,sehingga diancam pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan dapat dikenakan sanksi pidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda

SUMBER PELITA 02 sebagai Kapal penangkap ikanIndonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPP RI tanpadilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)sesual ketentuan peraturan yang berlaku Permen KP RI No.PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 2diancam dengan Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikana

SUMBER PELITA 02 sebagai Kapal penangkap ikanIndonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPP RI tanpaHalaman 24 dari 35Putusan Nomor 7/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bitdilengkapi dengan dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuaiketentuan peraturan yang berlaku Permen KP RI No.PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 2diancam dengan Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.16 / MEN / XI /2011 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaanserta Pembuatan dan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama Pasal 4 Ayat (1).Bahwa atas hal tersebut diatas, Penggugat mengirimkan surat permohonanbipartitke HRD Pitagiri dan diterima oleh Bpk Jemy Pada tanggal 10 april 2018.Bahwa Pada tanggal 15 april 2018 secara tidak sengaja Penggugat mengambiluang via ATM Bank Cimb Niaga milik Penggugat dengan nomor Rekening 23401

dariAtasannya maka Penggugat sebagai Isteri yang menggugat cerai terhadapsuaminya telah melaporkan Gugatan Cerainya secara tertulis tanggal 11 Juli2017 yang diterima oleh Komandan LANUD ATANG SANJAYA SKADRONUDARA 8 (TNI AU) sebagai atasan Tergugat, namun sampai perkara inidiputus tanggal 15 Agustus 2017 ternyata tidak ada jawaban tertulis dariatasan Tergugat maka karena Rekomendasi ini termasuk Administrasi diLembaga TNI tempat Tergugat mengabdi maka Majelis Hakim denganmengingat Peraturan Panglima TNI No.Per

No. 498 K/Pdt.Sus/2010Bahwa apabila hubungan kerja dilanjutkan, kemungkinan hubungan yangharmonis antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan prinsip dasarhubungan industrial relatif sulit diwujudkan;Bahwa Penggugat berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR)Keagamaan karena Penggugat belum diputuskan hubungan kerjanyadengan Tergugat berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 06/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;Bahwa mediator mendukung tuntutan Penggugat untuk memperoleh

PER/03/MEN/1996 ; Uang jasa sesuai pasal 22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER/03/MEN/1996 ; Uang pengganti pengobatan sebesar 5 % dari jumlah uang pesangon danuang jasa ; Uang upah bulan November 1997 s/d bulan Maret 1998 (5 bulan) dibayarsebesar 100 % ; THR tahun 1998 sebesar 1 bulan upah ;Yang namanama beserta rincian hakhaknya terlampir dalam lampiranputusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan ini ;III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.

Kep.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan TenagaKerja Asing dan KEPMENAKERTRANS RI No.Kep.20/MEN/III/2004 TentangTata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sertaPERMENAKERTRANS No.Per. 07/MEN/III/2007 Tentang PenyederhanaanProsedur Memperoleh IMTA;Bahwa Penggugat adalah pemegang Kartu Izin Tinggal terbatas (KITAS)No.2 C11JE5622G, yang berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2009;Bahwa dalam Perjanjian Kerja disepakati halhal, antara lain;a.

Kurnia NataKencana untuk didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi dalamperkara tindak pelanggaran dibidang Peraturan PerundanganKetengakerjaan dan telah diperiksa pada tanggal 17 Januari 2003 ;Bahwa terhadap pelanggaran memperkejakan buruh harian lepasyang dilarang Undangundang No. 14 Tahun 1969 jo Pasal 2 dan Pasal 4Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.06/Men/1985 Perusahaan PT.Kurnia Nata Kencana telah dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) oleh Pengadilan Negeri

dariAtasannya maka Penggugat sebagai Isteri yang menggugat cerai terhadapsuaminya telah melaporkan Gugatan Cerainya secara tertulis tanggal 11 Juli2017 yang diterima oleh Komandan LANUD ATANG SANJAYA SKADRONUDARA 8 (TNI AU) sebagai atasan Tergugat, namun sampai perkara inidiputus tanggal 15 Agustus 2017 ternyata tidak ada jawaban tertulis dariatasan Tergugat maka karena Rekomendasi ini termasuk Administrasi diLembaga TNI tempat Tergugat mengabdi maka Majelis Hakim denganmengingat Peraturan Panglima TNI No.Per

Perincian lengkap Tunjangan Hari Raya (THR) para Penggugat mulai Januari 2007s/d Desember 2009 terlampir di lampiran 4 (empat) gugatan dan mohon dianggapsebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat gugatan ini";18 Bahwa akibat tidak dibayarkan nya hakhak para Penggugat sesuai ketentuanUndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang R.I No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja(JAMSOSTEK) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER

perbuatan Terdakwa SHOO CHIAU HUAT;Melakukan usahaperikanandibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;Menimbang, bahwa unsur keempat dari dakwaan ini bersifatalternatif dalam artian tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur namunapabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi ada dalam perbuatanterdakwa maka unsure keempat ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perikananmenurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER

PER.30/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentangUsaha Perikanan Tangkap usaha perikanan yang berbasis padakegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;Menimbang, bahwa yang menjalankan perusahaan menurut Pasal92b KUHP adalah pengusaha;Menimbang, bahwa yang melakukan usaha perikanan menurutPasal 1 angka 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.30/MEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 adalah Pemilik Kapalatau Perusahaan Perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

No.PER.04/MEN/1994, PENGGUGAT berhak atas Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2014 sebesar Rp.2.716.190,00, (Dua Juta Tujuh Ratus Enam belasRibu Seratus Sembitan Puluh Rupiah)8. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidakmembayarkan upah dan hakhak lain Penggugat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.l,No.PER.04/MEN/1994, PENGGUGAT berhak atas Tunjangan HariRaya Keagamaan Tahun 2014 sebesar Rp.2.716.190,00, (DuaJuta Tujuh Ratus Enambelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)21.

Dan berdasarkanPasal 11 Angka 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) terdiri dari :SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal.

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa ketentuanketentuan ataupun pasalpasal yang mengatur tentang izin kapal yangdioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan dan alih muatandilaut (transhipment) pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.26/PERMENKP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MeneteriKelautan dan Perikanan No.

No.PER.04/MEN/1994, maka adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi untuk memenuhi kewajibannya membayarkan Tunjangan Hari RayaTahun 2009 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar 1(satu) bulan upah :1 x gaji pokok : 1 x Rp. 9.050.000,= Rp. 9.050.000.

Tunjangan Hari Raya sesuai denganPeraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1994 tentang TunjanganHari Raya Keagamaan, sebesar 1(satu) bulan upah :1 x Rp. 9.050.000, Rp. 9.050.000,e. Bonus Tahunan (Tahun 2009) sebesar 2bulan upah :2 x Rp. 9.050.000, Rp. 9.050.000,f. Jaminan Sosial Tenaga Tenaga Kerja,(masa kerja sejak Maret 2007 s/dDesember 2009) x upah pokok x 3,7 %(Kontribusi Perusahaan)33 x Rp.9.050.000, x 3,7 % Rp. 11.050.050.JUMLAH Rp. 191.145.050.

Kreasi SanGinesio dalam menjalankan Management dari Perusahaan mempunyaiPeraturan Perusahaan sebagaimana diwajibkan dan berdasarkan : Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Kepmenakertrans No.Kep.48/Men/IV/2004 tentang Tata cara Pembuatandan Pengesahaan peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB ; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per 08/men/IIl/2006 tentang Perubahan Kepmenakertrans No.

dana pensiun dibayar sendiri oleh Penggugat, makapara Tergugat berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 wajib membayarkan kepada Penggugat berupa : uang pesangonsebesar 2 ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4) ;Bahwa Penggugat adalah peserta dana pensiun, mestinya di pensiunpada usia 55 tahun ataupun 60 tahun, sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Tenaga Kerja No.Per

PemohonKasasi membantahnya, karena menurut Peraturan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia No.PER/04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 padaPasal 2 ayat (1) menyatakan: "pengusaha wajib memberikan THR kepadapekerja/ouruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terusmenerus atau lebih" ;Sedangkan kenyataanya Termohon Kasasi bukanlah sebagai pekerja/ouruhyang bekerja di perusahaan milik Pemohon Kasasi.

Permenakertrans No.Per.06/Men/IV/2005 Pasal4, 5, 6 dan 7 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Kuasa hukumPekerja dalam melakukan Mediasi di hadapan Mediator pada Dinas TenagaKerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo adalah tidak sah karena tidakberdasarkan Surat Kuasa yang sah, sehingga Anjuran No.560/289/Disnakersos/VII/2008 yang dihasilkan dari proses mediasi yang cacat hukumadalah batal demi hukum sehingga tidak

melakukanpelanggaran Pasal 168 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan adalah tindakan yang keliru dan tidak sesuai denganfakta hukum yang sebenarnya;Bahwa tidak masuknya Penggugat bekerja dikarenakan alasan bahwaPenggugat dan karyawan lainnya diberikan kuasa untuk mewakili 32 (tiga puluhdua) karyawan lainnya yang meminta perundingan pada perusahaansebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka 5 PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Per

terhadap Penggugat, akan tetapiPenggugat sendiri yang tidak mau bekerja lagi dimana hal tersebut jugaterungkap dari keterangan saksi Haris Lubis dan Suwandi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat menyatakan tidakdiikutsertakan Tergugat pada program jamsostek dan pensiun, namun olehkarena umur Penggugat telah mencapai 55 tahun maka Penggugat memintaagar hubungan kerja dengan Tergugat diputus dengan alasan Penggugat telahmemasuki usia pensiun sesuai Pasal 2 Permenaker RI No.Per

CentralTimur, yang beralamat di Jalan Ikan Mujair No.14 Surabaya, bergerak dibidangpelayaran;Bahwa oleh karena Penggugattelah berusia 55 tahun, lahir pada tanggal08 Agustus 1953, maka pada tanggal 22 Mei 2008 Penggugat mengajukanpermohonan usia pensiun kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 huruf cUU No.13 Tahun 2003 junto Pasal 2 PERMEN No.PER.02/MEN/1995, danmeminta hakhaknya sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (5) UU No.13 Tahun.2003.