Menyatakan Terdakwa-I MISJAYA bin alm DURYA dan terdakwa - II CARMITA bin DASKAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ; -------------------------- Hal.10 dari 11 hal No.Per. 682/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.2.

Penjaringan Jakarta Utara ;: Islam ;Pekerjaan : Buruh ;Pendidikan : SD kelas II ;Hal.01 dari 11 hal No.Per. 682/Pid.B/2014/PN. Jkt.

reneeMenimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwatelah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agardijatuhi hukuman yang seringanringannya ; Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntutdengan dakwaan sebagai berikut 0007e0nsc25aan Bahwa ia terdakwa MISJAYA bin alm DURYA danterdakwa II CARMITA bin DASKAM secara bersekutu pada hari Sabtutanggal 26 April 2014 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Muara AngkeHal.02 dari 11 hal No.Per

Selanjutnya para terdakwa ditangkap warga ; Bahwa selain itu para terdakwa ketika di kepolisian mengakui jugapernah melakukan pencurian handphone di kawasan Muara AngkeRt.01/01 Pluit Penjaringan Jakarta Utara milik saksi TEGUH PUulSURATNO dan saksi RISMAN ; "7"Hal.03 dari 11 hal No.Per. 682/Pid.B/2014/PN. Jkt.

Tak lama kemudian terdakwa MISJAYA bin alm DURYA kembali buka pintu rumah kontrakandan berjalan menuju handphone blackberry milik saksi ONASUTRA bin ZAKIR yang tengah di charger tetapi belum sempatdiambil, saksi ONA SUTRA bin ZAKIR langsung bangun danmemegang baju bagian leher terdakwa MISJAYA bin almDURYA dan berteriak maling maling, tetapi terdakwa MISUAYAbin alm DURYA berusaha lari dan terjatuh dan ditolong olehterdakwa II CARMITA bin DASKAM ; Hal.04 dari 11 hal No.Per. 682/Pid.B/2014/PN.

bin alm DURYA dan berteriak malingmaling, tetapi terdakwa MISJAYA bin alm DURYA berusaha laridan terjatuh dan ditolong oleh terdakwa II CARMITA binDASKAM ; 2 22022222 nn none nnncn nn nnncncn cece nn enc neeDemikian keterangan saksi dibenarkan para terdakwa.Saksi Ill RISMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam03.00 pada saat sedang tidur, saksi sedang mengecashandphone Samsung 3321 warna Silver miliknya di dalamHal.05 dari 11 hal No.Per

Koja Jakarta Utara(tepatnya arena Bilyar BATUBARA) ada perjudian judi togel,selanjutnya saksi DANIEL ELIZAR, saksi MARDAKA RICARDOHal.02 dari 14 hal No.Per. 1192/Pid.B/2013/PN. Jkt.

Koja Jakarta Utara(tepatnya arena Bilyar BATUBARA) ada perjudian judi togel,selanjutnya saksi DANIEL ELIZAR, saksi MARDAKA RICARDOdan saksi FREDY SETIAWAN selaku petugas kepolisian dariPolres Metropolitan Jakarta Utara melakukan penangkapan ditempat tersebut dan berhasil menangkap terdakwa sertamelakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 769.000,Hal.04 dari 14 hal No.Per. 1192/Pid.B/2013/PN.Jkt. Ut.

(Seribu rupiah)Hal.06 dari 14 hal No.Per. 1192/Pid.B/2013/PN. Jkt.

(seriou rupiah)dan memasang dua angka maka akan mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akanHal.08 dari 14 hal No.Per. 1192/Pid.B/2013/PN. Jkt.

MH.Panitera PenggantiOERAY AGOEST NL, SH.Hal.14 dari 14 hal No.Per. 1192/Pid.B/2013/PN. Jkt. Ut.

No.Per. 353/Pid/B/2012/PN.Jkt.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------- Hal.14 dari 15 hal No.Per. 678/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----------5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu)buah karung warna putih berisi 4 (empat) gulung selang air warna putih. Dikembalikan kepada Kapal MV.

SAMAWI pergi dari area dermaga Kade 114Pelabuhan Tanjung Priok dengan membawa barangbarangterSe@DUt ; 2nenn enn n nnn nc ncn ncn nnn ccnaHal.07 dari 15 hal No.Per. 678/Pid.B/2014/PN. Jkt.

United Jaluakemudian mengambil 4 (empat) gulungan selang air warnaDUTIA TEFSEDUT, ~~~n nn nnn nner mennnnnnnnnnnnnmnmnnmnnnnHal.10 dari 15 hal No.Per. 678/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut.e Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekirapukl 16.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota PolresPelabuhan Tanjung Priok di Pos 8 pinggir Jln.

(lima juta rupiah);Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum terbukti secara sah menurut hukumtelah terbukti.Hal.12 dari 15 hal No.Per. 678/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut.3.

Hal.13 dari 15 hal No.Per. 678/Pid.B/2014/PN. Jkt.

SH.Hal.15 dari 15 hal No.Per. 678/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut.

Pasal 129 ayat (1) danayat (2), Pasal 142, Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga RI No.Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalamdakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsungtidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada

Pasal 129 ayat (1) danayat (2), Pasal 142, Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga RI No.Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut serta Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI :1. Menyatakan Ir. Wahyudi Agus Kristianto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keselamatan Kerja;2.

HP 0878 2833 3458, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, semula sebagaiPenggugat sekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam PutusanPengadilan Agama Subang Nomor No.per/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 4Hal. 1 dari 15 hal. Put.

RekonvensiMembebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah);Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan AgamaSubang tersebut dihadiri oleh kKedua belah pihak yang berperkara;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembandingtelah mengajukan Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2021sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Subang Nomor No.per

Memori Bandingpada tanggal 23 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuatdalam suratnya tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatanatas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap Memori Bandingtersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal01 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor No.per

No.147/Pdt.G/2021/PTA.BdgMemori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding padatanggal 06 April 2021;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 22 Maret 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzagesebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Subang Nomor No.per/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 06April 2021;Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 23 Maret 2021 dan Terbanding telah melakukan

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor No.per/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20Rajab 1442 Hijriah;lll. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, oleh kamiDrs. Moh.

pembayaran THR Keagamaan jo.Kep.Gub.No.188. 44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Febuari 2008 perubahan atasKep.Gub.No.188 44/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMK Kabupaten/ Kota danUMSK Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 butir 1 Jo.Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No.03/428/Disnaker/2008 tanggal 09 September2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;Adapun ketentuan ketentuan a quo menyatakan:a Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari RayaKeagamaanPasal 2 ayat 1 Permenaker No.Per

. 04/MEN/1994 menyatakan sebagaiberikut:Pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3bulan secara terus menerus atau lebih;Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Permenaker No.Per.04/MEN/1994/menyatakansebagai berikut:Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebihsebesar (satu) bulan upah;Pasal 3 ayat 2 Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambahtunjangan tunjangan

tetap;Pasal 4 ayat 2 Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagaiberikut:Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat wajib dibayar oleh pengusahaselambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;b Surat Edaran Menteri Tenagakerja RI No.SE.356/MEN/PHI.PJSK/IX/2008 tanggal 3 September 2008:1 Butir 2 menyebutkan:Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/ buruh di Perusahaan selama ini diaturdengan Peraturan Menteri Tenagakerja No.PER.04/MEN/1994 tentang THRKeagamaan bagi pekerja/ buruh

No.Per.04MEN1994, jo.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum PERJANJIAN No.PER/64/072014 Tentang Pengadaan Jasa Implementasi CustomersRelationship Management System tanggal 14 Juli 2015 dan AddendumPertama Perjanjian No. PER/64/072014 tentang Perpanjangan JangkaWaktu Costumer Relationship Management System No. PER/38/032015tanggal 24 Mei 2015 ;4.

Phintraco Technology tentang PerpanjanganJangka Waktu Customer Relationship Management System No.PER/38/032015jo.Peranjian No. PER/64/072014 Tentang Pengadaan JasaImplementasi Customer Relationship Management Systemsebagaimanadiuraikan pada dalil gugatan PENGGUGAT butir 1 dan 2.5.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Butir 1 disebutkan : pada hariSenin tanggal 14 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telahmenandatangani Peranjian Untuk pengadaan Jasa Implementasi CustomerRelationship Management System yang dituangkan dalam Peranjian No.PER/64/072014 Tentang Pengadaan Jasa Implementasi CustomerRelationship Management System ;3.

Phintraco Technology tentang PerpanjanganJangka Waktu Customer Relationship Management System No.PER/38/032015.4.

Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatan konvensinyapada Butir 17 menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telahmelaksanakan seluruh pekefjaansebagaimana isi Penanjian No.PER/64/072014 Tentang Pengadaan Jasa Implementasi CustomerRelationship Management System Addendum Pertama Perjanjian No.PER/64/072014 antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. PhintracoTechnology tentang Perpanjangan Jangka Waktu Customer RelationshipManagement System No. PER/38/032015.11.

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1444 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

perbuatan Pekerja mengenai penggelapan uang perusahaan dantelah membuat surat PHK oleh Pekerja sendiri tersebut tidak pernahdipertimbangkan oleh Tergugat dan Tergugat hanya melihat kepada keteranganPekerja tersebut sematamata dan disamping itu Tergugat pun tidakmempertimbangkan tentang perbuatan Pekerja yang telah melanggar perjanjiankontrak kerja khusus Pasal 2 ayat (1) e selama Saudara Fadhul bekerja diPerusahaan Penggugat ;Bahwa atas perbuatan Pekerja melanggar Peraturan Menteri TenagaKerja RI No.Per

.02/Men/1993 sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat (2)Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per.02/Men/1993 Pekerja tidak layakmendapatkan upah atas sisa masa kontrak kerja ;Bahwa dengan demikian putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan karenamengandung kekeliruan sehingga mengakibatkan putusan tersebut cacathukum dan merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Bahwa Termohon Kasasi memutuskan hubungan kerja secara sepihaksebelum berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu (KKWT) maka sesuaiPasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1993Termohon Kasasi wajid memberikan sisa upah kontrak kerja Pekerja daribulan Mei 2003 sampai dengan Desember 2003 (8 bulan) x Rp.2.030.000, =Rp.16.240.000, (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);4.

Bahwa sesuai pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1996 dalam pemutusan hubungan kerja massal karenaperusahaan tutup, besar uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugianditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 21, pasal 22 dan pasal 23Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/Men/1996 ;b.

Bahwa sesuai pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1996 tersebut diatas jelas Pemohon Kasasi/Tergugat tidakdapat menerima pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta karena dengan adanya permohonan izin Pengusahauntuk memutuskan hubungan kerja terhadap para Pekerja Sdr.

Bahwa sesuai pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1996 dalam hal Pekerja tidak dapat memenuhi segalakewajibannya karena dilarang oleh Pengusaha dan Pengusaha tidakmelakukan skorsing, maka Pengusaha wajib membayar selama dalamproses sebesar 100 % ;e. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartabertentangan dengan pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo.

Tampubolon untukmenjabat sebagai Sekretaris selama 4 tahun telahmembuktikan hubungan kerja yang ada bersifat tetapatau. untuk waktu tertentu karena untuk dapatdikatakan hubungan kerja untuk waktu tertentu harusberpedoman pada Kepmenaker No.Per.02/MEN/1993 (videbukti 7.7) yakni kontrak kerja tidak boleh lebihdari 3 tahun (selama lamanya hanya 3 tahun);2.

Bahwa bukti 7.8 juncto bukti 17.9 tersebut telahbertentangan dengan Kepmenaker No.Per.02/MEN/1993Pasal 4 ayat (3) dan (4) serta Pasal 8 ayat (2) olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 11 (vide bukti T.7)Perjanjian Kerja tersebut telah berubah sifatnyamenjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tentu;b.

Bahwa sikap dan pendapat Judex Factie a quo telahsangat jelas atau nyata nyata selain tidakberdasarkan hukum juga telah melanggar ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku cq.Kepmenaker No.Per.02/MEN/1993 vide bukti 1.7;Judex Factie terbukti telah salah menerapkanhukumnya atau telah melanggar ketentuan KepmenakerNo.Per.02/MEN/1993 (vide bukti 1.7) dan tidak menerapkanketentuan Kepmenaker No.Kep 150/MEN/2000;1.Bahwa sesuai dengan dalil dalil sebagaimana tersebutpada angka 1 s/d 3 tersebut

keberatan kasasi yang juga menjadi keberatandalam Peninjauankembali ini yaitu adanya kesalahan penerapan hukum yangtelah dilakukan oleh Judex Factie ;Berdasarkan buktibukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tentang Suratsurat Peringatandari Pemohon Peninjauankembali yang ditujukan pada para TermohonPeninjauankembali, jelas membuktikan tentang adanya kesalahankesalahanyang dilakukan para Termohon Peninjauankembali ;Namun Judex Factie mengabaikan buktibukti tersebut dengan menerapkanketentuan Pasal 10 (4) Permenaker No.Per

.04 / MN 1986 yaitu mengenaiPHK terhadap karyawan yang tidak melakukan kesalahan apapun ;Sedangkan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, menolak keberatantersebut dengan alasan hal itu merupakan penilaian hasil pembuktian yangbersifat................10bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan ;Padahal dalam hal ini jelas terjadi kesalahan penerapan hukum, dimanaseharusnya Hakim menerapkan Pasal 10 (3) Permenaker No.Per.04 / MEN /1986, yaitu PHK terhadap karyawan yang melakukan kesalahan ringanBukan

/64/072014 Tentang Pengadaan Jasa Implementasi CustomerRelationship Management System ;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian No.PER/64/072014 tersebut, pelaksanaan pekerjaan Pengadaan JasaHal. 3 dari 68 Putusan Nomor 301/Pat.G/2019/PN.

Phintraco Technology tentang PerpanjanganJangka Waktu Customer Relationship Management System No.PER/38/032015jo.Perjanjian No. PER/64/072014 Tentang Pengadaan JasaImplementasi Customer Relationship Management Systemsebagaimanadiuraikan pada dalil gugatan PENGGUGAT butir 1 dan 2.5.

PER/64/072014 Tentang Pengadaan Jasa ImplementasiCustomer Relationship Management Systemdengan nilai pekerjaan sebesarRp. 17.199.804.001,00.Bahwa PENGGUGAT dalam membuat dan menandatangani Perjanjian No.PER/64/072014 tentang Pengadaan Jasa Implementasi CustomerRelationship Management System dan Addendum Pertama Perjanjian No.PER/64/072014 antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. PhintracoTechnology tentang Perpanjangan Jangka Waktu Customer RelationshipManagement System No.

Phintraco Technology tentang PerpanjanganJangka Waktu) Customer Relationship Management System No.PER/38/032015.Bahwa dalil gugatan TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan bahwatelah selesai melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana pada butir 14sampai dengan 17 merupakan suatu hal yang mengadaada.

Phintraco Technology tentang PerpanjanganJangka Waktu) Customer Relationship Management System No.PER/38/032015 jo. Perjanjian No.

satu alat penangkap ikan yangdilarang beroperasi diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Jo.Pasal 24 Ayat (10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNo.PER.02/MEN/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan Pukat Hela(Trowls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia No.PER

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama : 1 (satu) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; Hal.01 dari 14 hal No.Per. 391/Pid.B/2014/PN.Jkt. Ut.3. Menyatakan barang bukti berupa :e Uang tunai sebesar Rp.769.000, (tujuh ratus enam puluhSembilan ribu rupiah).e 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 2630 warna hitam.e 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan .4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Ahli Siti Sabariah, menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda;Bahwa Ahli adalah bekerja di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsiGorontalo sebagai Kasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, PengendalianPenangkapan ikan dan Kenelayanan;Bahwa yang mengatur kegiatan Perikanan adalah UndangUndang No 45tahun 2009 tentang perikanan selain itu Permen No.PER

Pasal 1butir(3) adalah orang /perseorangan atau perusahaan Perikanan, dan butir 6adalah Pemilik Kapal adalah orang /perseorangan warga RepublikIndonesia pasal 6 adalah Pemilik kapal adalah orang Perseorangan wargaRepublik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap dan yangdimaksud dengan mengoperasikan kapal adalah Nahkoda sebagaipemimipin kapal Bahwa selain SIUP dan SIPI serta SPB menurut PERMEN No.PER/30/MEN/2012 pada pasal 86 KMN Inkamina 469 juga membutuhkanSurat Laik operasi (SLO) dan

Pohe, dan sekarang dikelola oleh koperasi dimana Tempat Terdakwa ;Bahwa menurut Ahli bahwa KMN Inkamina 469 telah berukuran 32 GT yangmana pengurusan SIPI menurut ketentuan PERMEN No.PER/30/MEN/2012 haruslah di urus di tingkat Pusat;Bahwa selain SIUP dan SIPI serta SPB menurut PERMEN No.

Pohe, dan sekarang dikelola oleh koperasi dimana Tempat Terdakwa ; Bahwa menurut Ahli bahwa KMN Inkamina 469 telah berukuran 32 GT yangmana pengurusan SIPI menurut ketentuan PERMEN No.PER/30/MEN/2012 haruslah di urus di tingkat Pusat; bahwa selain SIUP dan SIPI serta SPB menurut PERMEN No.

ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si,tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.50/MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal penerbitan surat keputusantersebut adalah tahun 2011. Dengan demikian pada saat menandatangani suratkeputusan tersebut saksi Ir. ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si., seolaholah sudahmengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.

,tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.50/ MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal penerbitan surat keputusantersebut adalah tahun 2011. Dengan demikian pada saat menandatangani suratkeputusan tersebut saksi Ir.

ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si, seolaholah sudahmengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.50/MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal peraturan menteridimaksud baru diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011, sementara suratkeputusan yang ditandatangani saksi Ir. ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si,tertanggal 16 Desember 2011.

ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si,tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.50/MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal penerbitan surat keputusantersebut adalah tahun 2011. Dengan demikian pada saat menandatangani suratkeputusan tersebut saksi Ir.

., seolaholah sudahmengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.50/MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi K hususBidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal peraturan menteridimaksud baru diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011, sementara suratkeputusan yang ditandatangani saksi Ir. ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si,tertanggal 16 Desember 2011.

keberatan kasasi yang juga menjadi keberatandalam Peninjauankembali ini yaitu adanya kesalahan penerapan hukum yangtelah dilakukan oleh Judex Factie ;Berdasarkan buktibukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tentang Suratsurat Peringatandari Pemohon Peninjauankembali yang ditujukan pada para TermohonPeninjauankembali, jelas membuktikan tentang adanya kesalahankesalahanyang dilakukan para Termohon Peninjauankembali ;Namun Judex Factie mengabaikan buktibukti tersebut dengan menerapkanketentuan Pasal 10 (4) Permenaker No.Per

.04 / MN 1986 yaitu mengenaiPHK terhadap karyawan yang tidak melakukan kesalahan apapun ;Sedangkan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, menolak keberatantersebut dengan alasan hal itu merupakan penilaian hasil pembuktian yangbersifat................10bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan ;Padahal dalam hal ini jelas terjadi kesalahan penerapan hukum, dimanaseharusnya Hakim menerapkan Pasal 10 (3) Permenaker No.Per.04 / MEN /1986, yaitu PHK terhadap karyawan yang melakukan kesalahan ringanBukan

Bahwa Panitia Pusat berpendapat, ternyata Pengusaha telah memberlakukanmasa percobaan atau training kepada Pekerja selama 3 (tiga) bulan sebelumkontrak kerja dilaksanakan ; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenaker No.Per.02/Men/1993Jo. Pasal 58 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka dalamkesepakatan kerja waktu tertentu tidak boleh disyaratkan adanya masapercobaan.

Pertimbangan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2Permenaker No.Per 02/Men/1993 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentuyang menjelaskan bahwa " dalam hal disyaratkan masa percobaan dalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak, maka masa percobaan tersebutHal. 3 dari 11 hal. Put.