2 dapat dikabulkanMenimbang, bahwa mencermati alasan pokok Pemohon dan sikapTermohon yang masih menginginkan rumah tangganya dengan Pemohon rukunkembali, sementara Pemohon bersikukuh tetap ingin menceraikan Termohon,maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 158 huruf(ob) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara Ex Officio, Majelis Hakimdapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan kepadabekas isteri Mutah dan IddahMenimbang, bahwa Mutah adalah pemberina

atau = Rp 18.000.000, (delapan belas jutarupiah);Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat yang keempatyakni agar Tergugat dihukum memberikan Mutah sebesar Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah) kepada Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagaiberikut:Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf(6) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat wajid memberikan mutah yang layak kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Mutah adalah pemberina

Tetapi,demi pertimbangan hubungan yang baik, saling berkomunikasi,bersinergi demi anak anak setelah bercerai nantinya, maka TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia secara sukarela memberikan nafkahiddah yang jumlahnya sesuai pemberina seperti sebelum bertengkar, sebelumberpisah yang setiap bulannya saat itu Rp.1000.000,00 ( satu juta rupiah )sehingga total nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) ;4.

oleh Turut Tergugat III adalahbertentangan dengan hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Menyatakan secara hukum bilamana Tanah Pekarangan Sengketa sudahdikeluarkan Sertifikatnya oleh Turut Tergugat Ill ke atas nama Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan atau kepada orang lain atas tanahpekarangan sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Menyatakan secara hukum bahwa sah SAMIDAH almahumah mendapatTanah Sengketa dari pemberina

Menghadap dan bertemu siapa saja dari instansi swasta, pemerintahmaupun militer yang berkaitan dengan maksud pemberina kuasa;2. Melakukan pertemuanpertemuan, pembicaraanpembicaraan,mengirim surat, mengajukan permohonan;3. Melakukan musyawarah, kesepakatankesepakatan, perjanjianperjanjian;4.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberina danPembatalan hak atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan.6.

Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpebsi /Tetmohon Konpensi yang tertuang dalam gugatan balik PengugatRekonpensi / Termohon Konpensi ini yakni menuntut hak hakPenggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi agar Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi dihukum dengan membayar Nafkah lampau /Madiyah, Mutah (tukun tresno), Nafkah Iddah dan mengembalikan hartabawaan milik Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi berupa HandPhone Merk Oppo dan Kalung Manik manik pemberina dari alharnumIbu Penggugat

Apabila persyaratan/kewajiban tersebut tidak dipehuni olehpenerima hak, maka keputusan pemberina hak tersebut dapat dibatalkan olehNegara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan PertanahanNasional atau batal demi hukum ; .

90.000 (sembilan puluh ribu) = Rp. 73.980.000, dan tanah sawah yang terletak di Kelurahaan Bontomantenne Kecamatan Segeri Nomor Nominatif : 00101 seluas 313 M² x Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu) = Rp. 28.170.000 ;

- Pemohon XIX berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahaan Marang Kecamatan Marang Nomor Nominatif : 00069 seluas 455 M² x Rp. 78.000 (sembilan puluh ribu) = Rp.35.490.000 ;

1. Menghukum Para termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberina

berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa Moses Yomungga, SE.MMtelah melanggar hukum sesuai dengan Dakwaan Subsidair, saksisaksi yang dihadirkan tidakmemenuhi syarat sebagai saksi khususnya saksi Winarsih, saksi Victor Manengkey, saksiHendrik Blekasdit karena ketiga saksi tersebut berstatus sebagai terdakwa dalam perkarayang sama hanya perkaranya dipecahpecah, hal ini bertentangan dengan Hukum AcaraPidana yang menjunjung Hak Azasi Manusia, Pemberina

tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah PropinsiDaerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 Ha. berikut lampirannyaberupa peta Kawasan hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Skala :250.000 ;e Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK .395/Menhut II/2011 Tanggal21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNo. 417.Kpts0/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah PropinsiDaerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ;e Berita Acara Tukar Menukar Tanah dan pemberina

Keputusan Bupati tentang Pemberina Hibah ;. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara SKPD yang terkait denganpenerima hibah, yang sekurangkurangnya memuat identitas penerimaHibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan, dibuatrangkap 2 (dua) dan masingmasing bermeterai cukup ;.

Keputusan Bupati tentang Pemberina Hibah ;c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara SKPD yang terkait denganpenerima hibah, yang sekurang kurangnya memuat identitaspenerima Hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yangdihibahkan, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeteraicukup ;d.

DKI Jakarta melalui SuratKeputusan No. 071/57550.209.032003 tanggal 20 Oktober2003 tentang pemberina Hak Guna Bangunan An. PerseroanTerbatas PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) telahmengabulkan permohonan Hak guna Bangunan tersebut.e Bahwa sebelum dan sesudah terbitnya Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

DKI Jakarta melalui SuratKeputusan No. 071/57550.209.032003 tanggal 20 Oktober2003 tentang pemberina Hak Guna Bangunan An. PerseroanTerbatas PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) telahmengabulkan permohonan Hak guna Bangunan tersebut.Bahwa sebelum dan sesudah terbitnya Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.

Anggaran 2016 (legalisir);13) Fotocopy Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (SUB) Tahun Anggaran 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 2162.D4.3/KU/2016 tanggal 21 Juni 2016 (legalisir);14) Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 00660/Dit.PSMA/VII/2016 (legalisir) ;15) Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama Pemberina

APBN) Tahun Anggaran2016 (legalisir);13.Fotocopy Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) BantuanPemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Bar (SUB) TahunAnggaran 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah MenengahAtas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenKepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor2162.D4.3/KU/2016 tanggal 21 Juni 2016 (legalisir);14.Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20 Juli 2016 Nomor:00660/Dit.PSMA/VII/2016 (legalisir) ;15.Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama Pemberina

Tahun Anggaran 2016 (legalisir);13)Fotocopy Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) BantuanPemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (SUB) TahunAnggaran 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atasdengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten KepulauanSangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 2162.D4.3/KU/2016 tanggal21 Juni 2016 (legalisir);14)Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20 Juli 2016 Nomor:00660/Dit.PSMA/VII/2016 (legalisir) ;15)Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama Pemberina

Tahun Anggaran 2016 (legalisir);13)Fotocopy Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) BantuanPemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (SUB)Tahun Anggaran 2016 antara Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor :2162.D4.3/KU/2016 tanggal 21 Juni 2016 (legalisir);14)Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20 Juli 2016 Nomor:00660/Dit.PSMA/VII/2016 (legalisir) ;15)Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama Pemberina

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA -KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

,jika jalan dan kuburan tersebut Sepanjang awalnya berasal dari tanah hakmilik dan belum pernah dilepaskan hal miliknya oleh pemegang hak tanahmaka sewaktuwaktu pemilik hak tanah dapat mengambil kembali tanahtersebut, dalam hal tersebut jalan serta kuburan dak fasilitas umumlainnya ketika belum dilakukan pembeasan dan pemberina ganti rugi olehNegara belum dapat dikategorikan fasilitas umum, dan jaksa penuntuumum tidak dapat mebuktikan apakah jalan dan kuburan yang dimaksudtelah di berikn ganti rugi

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 06/PANITIA -KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 06/PANITIA -KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.