Adapun Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah lIzin UsahaPertambangan Operasi Khusus Pengolahan;Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayahkabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati;Bahwa perbuatan terdakwa menampung, mengolah dan memurnikanemas dengan cara membeli dari Hasil para pekerja pertambang emastanpa izin adalah perbuatan yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

mengadili perkara ini, telahmelakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa menjadi Ketua Kelompok Pertambangan Rakyat(KPR) Cilopang Desa Rancabango sejak tahun 2010 tidak berbadanhukum dan berdiri atas dasar Kesepakatan bersama antara terdakwadengan pihak pemerintahan Desa Rancabango dan para petambanganmanual tugas dan tanggung jawabnya melakukan manajerial terhadapseluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pertambang

Nandangselaku Camat Tarogong Kaler Garut.Yang melatarbelakangi audiensi tersebut adalah merekamenginginkan pertambang pasir yang berlokasi di Blok CilopangDesa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.

BANYU ALAM yaituselaku Direktur.Bahwa terdakwa menjadi Ketua Kelompok Pertambangan Rakyat (KPR)Cilopang Desa Rancabango pada tahun 2010 sampai dengan sekarangyang tugas dan tanggung jawabnya melakukan manajerial terhadapseluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pertambang rakyatbersamasama dengan Pemerintahan Desa Rancabango Kec. TarogongKaler Kab. Garut.Sedangkan terdakwa menjadi Direktur sejak CV.

Garutselain dengan cara manual oleh kelompok pertambang rakyat adakegiatan penambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat beratyang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdr. AEP/Sdr. ERWIN selakupenanggung jawab kegiatan dengan menggunakan alat berat berupa 1(satu) unit Bechoe dan 1 (satu) unit ayakan manual dan Sdr.

yang terungkap dipersidangan berupa keteranganpara saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa petunjuk dan barang buktiyang diajukan dipersidangan ditemukan faktabahwa :Bahwa awalnya terdakwa menjadi Ketua Kelompok Pertambangan Rakyat(KPR) Cilopang Desa Rancabango sejak tahun 2010 atas dasarKesepakatan bersama antara terdakwa dengan pihak pemerintahan DesaRancabango dan para petambangan manual tugas dantanggungjawabnya melakukan manajerial terhadap seluruh kegiatan yang dilakukanoleh kelompok pertambang

belas)meter);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UdangUndang RINomor 4 tahun 2009 tentang Pertambang

Gowa;Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sulsel yang menghentikanaktivitas penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;Bahwa saksi berada dilokasi kejadian untuk melakukan perhentianpengerukan tanah yang diduga sebagai kegiatan usaha pertambang yangtidak memiliki izin pertambangan berdasarkan surat tugas SprinGas/121/VIIV2015/Dit.reskrimsus tanggal 04 agustus 2015;Bahwa ketika berada dilokasi tanah tersebut saksi melihat dua (2) mobilExcavator yang sedang dioperasikan untuk mengerut tanah

melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dan LandClearing terminal Pasar Omele Kecamatan Tanimbar Selatan sebagaimanadidalilkan penggugat dalam Gugatannya karena para tergugat sangatmemahami bahwa anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yangdidalilkan dalam gugatan belum tersedia dalam APBD dan perubahan APBDKabupaten Maluku Tenggara Barat 2014 dan penjabarannya : selain itu,anggaran untuk pekerjaan dimaksud juga tidak tersedia dalam DokumenPelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambang

melaksanakan pekerjaanpeningkatan jalan dan land clearing terminal pasar omelet, kKecamatantanimbar selatan sebagaimana didalilkkan penggugat dalam gugatannya,karena para tergugat sangat memahami bahwa anggaran untukmembiayai pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan dalam gugatan belumtersedia dalam APBD dan perubahan APBD Kabupaten Maluku TenggaraBarat 2014 dan penjabarannya, selain itu anggaran untuk pekerjaandimaksud juga tidak tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) dinas pekerjaan umum pertambang

Adapun Izin yang harus dimilikioleh Terdakwa adalah lzin Usaha Pertambangan Operasi KhususPengolahan;Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayahkabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati;Bahwa perbuatan terdakwa menampung, mengolah dan memurnikan emasdengan cara membeli dari Hasil para pekerja pertambang emas tanpa izinadalah perbuatan yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Olehkarena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 yakni Barang Siapa telahterpenuhi ;2.Unsur melakukan usaha pertambanganMenimbang, bahwa yang menjadi anasir pokok dalam unsur ini adalahUsaha pertambang, maka perlu untuk dijelaskan apa yang dimaksud denganusaha pertambangan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalahupaya untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan atau mineral ikutannya;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa IALFIAN

termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, me/akukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan Usaha Penambangan tanpaIUP (izin Usaha Penambangan), IPR (izin Pertambangan Rakyat), atauUPK (lzin Usaha Pertambangan Khusus)", perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal ketika saksi WELLY LEWAN membuat surat kuasakepada terdakwa dan WINTO LOLUNG yang berisi bahwa terdakwadan saksi WINTO LOLUNG yang bertanggung jawab penuh dalamurusan kegiatan pertambang

hukumPengadilan Negeri Kotamobagu, melakukan, yang menyuruh melakukan atauyang turut serta melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin UsahaPenambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa berawal ketika saksi WELLY LEWAN membuat surat kuasakepada saksi MULYADI LOLUNG dan saksi WINTO LOLUNG yang berisibahwa saksi MULYADI LOLUNG dan saksi WINTO LOLUNG yangbertanggung jawab penuh dalam urusan kegiatan pertambang

tanggal 6 September 2018; Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Prov Kep Bangka Belitung sejak tahun 2009 dan menjabatHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2018/PN Tdnsebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Prov KepBangka Belitung hingga saat ini;Bahwa Tugas pokok ahli sebagai Inspektur Tambang di DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral Prov Kep Bangka Belitung adalahsebagai pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan pertambangan;Bahwa Pertambang

dibidangpertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia danberkedudukan di wilayah NKRI;e Bahwa di dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral danbatubara diatur mengenai ijin dalam melakukan kegiatan pertambanganyang 3 (tiga) yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin PertambanganRakyat (IPR) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);e Bahwa dalam hal ini para terdakwa apabila terbukti dapat diberikan sanksipidana sesuai dengan Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahnu 2009tentang Pertambang

Barito Utara tentang pemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 22 September 2005 Nomor :188.45/489/2005, pada Peta Penggunaan Tanah yang ada padaKantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara tidak terdapat TanahUlayat.Bahwa kemudian tanggal 20 Februari 2007 Termohon PeninjauanKembali Kedua I/Bupati Barito Utara menerbitkan Rekomendasikepada/untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (PT.Global Asia Prima Coalindo Mining) sebagaimana Surat Nomor332/049/2007 dalam rangka menjalankan Usaha Pertambang

merugikan pihak manapun termasuk kepada CV SuryaKencana tidak terbatas pada kerugian yang diderita oleh pemilik lahan(jika ada) sebagaimana Termohon Peninjauan Kembali Kedua Ilsebutkan dalam Surat Peringatan Pertama dan Surat PeringatanKedua tersebut, mengingat kerugian tersebut (jika ada) secara nyatanyata terjadi pada saat diterbitkan SK Menteri yang menetapkanLokasi Pertambangan Muara Teweh sebagai Kawasan HutanProduksi, dan tidak terjadi pada saat adanya pemberian ataupunperpanjangan Kuasa Pertambang

ABAU tidak memiliki perijinan berupa IjinUsaha Pertambang atau Ijin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkanoleh Pemerintah untuk menambang emas. Pada saat Saksi bersama Tim melakukan penindakan terhadappara terdakwa tersebut, tidak ada ditemukan barang yang diduga emasyang dihasilkan dari penambang emas tersebut.Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.2.

ABAU tidak memiliki perijinan berupa IjinUsaha Pertambang atau jin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkanoleh Pemerintah untuk menambang emas. Pada saat Saksi bersama Tim melakukan penindakan terhadappara penambang emas tersebut, tidak ada ditemukan barang yangdiduga emas yang dihasilkan dari penambang emas tersebutTerhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.3. Saksi IGNATIUS NATA Als.

.: DA 1603 KCmilik saksi itu di pergunakan untuk mengangkut batubara hasil produksitambang terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016, dan baru mengangkutsekali sudah ditangkap oleh polisi;Bahwa, saksi tidak tahu legalitas/ perizinan pertambang batubara terdakwa;Bahwa, saksi belum pernah menerima pembayaran jasa angkutan truktrontorn/dump truk Merk Hino, warna Putih, No Pol.: DA 1603 KC dariTerdakwa ISMAEL;Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didalam BAP polisi dalampersidangan dibenarkan oleh saksi

hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan UsahaPenambangan tanpa JIUP (lzin Usaha Penambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal ketika terdakwa membuat surat kuasa kepada saksiMULYADI LOLUNG dan saksi WINTO LOLUNG yang berisi bahwa saksiMULYADI LOLUNG dan saksi WINTO LOLUNG yang bertanggungjawab penuh dalam urmsan kegiatan pertambang

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalahGubernur.3) Ahli NAZLI, ST Kepala Seksi Sumber Daya Mineral pada DinasPertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, Abi Pertambang, menerangkan :34a)b)Bauksit adalah biji logam aluminium (Al), sedangkan Emas(aurum) adalah logam mulia berwarna kuning.Bahwa berdasarkan kajian ilmu ilmiah tentang Geologi yangdituangkan didalam Diktat Sumber Daya Mineal Indonesiauntuk B dan AB Departemen Pertambangan dan EnergiDirektorat Jenderal Pertambangan Umum

Madinah Madani Miningadalah berupa explorasi tambang Bauksit dan mineral pengikutnya ,sedangkan menurut keterangan Ahli NAZLI, STKepala SeksiSumber Daya Mineralpada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi SumateraUtara, Ahli Pertambang, menerangkan bahwa Emas (aurum) bukanlahmineral ikutan dari Bauksitkarena Bauksit mineral ikutannya Tidak ada,sedangkan untuk Emas mineral Pengikutnya adalah Perak, Tembaga,Arsen, Pyrite.

melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan danLand Clearing terminal Pasar Omele Kecamatan TanimbarSelatan sebagaimana didalilkan penggugat dalamGugatannya karena para tergugat sangat memahami bahwaanggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yangdidalilkan dalam gugatan belum tersedia dalam APBD danperubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2014dan penjabarannya : selain itu, anggaran untuk pekerjaandimaksud juga tidak tersedia dalam Dokumen Pelaksanaananggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambang

1. Menyatakan Terdakwa PARYONO Alias AMBON Bin (Alm) JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA DILENGKAPI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN IZIN USAHA PERTAMBANG KHUSUS (IUPK) sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARYONO Alias AMBON Bin (Alm) JUMADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000

Bahwa kejadian longsor dilokasi tambang milik terdakwaterjadi pada hariKamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 10.30 WIB di tambangDusun Meranteh Desa Selingsing Kecamatan gantung kabupaten BelitungTimur ; Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang terdakwa lakukan adalahkegiatan usaha pertambangan bahan tambang jenis bijih Timah ;=" Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan bahantambangjenis bijih timah tersebut sudah berjalan selamalebih kurang 4(empat) tahun ;= Bahwa usaha kegiatan pertambang

terdakwa menjawab MASA SIH setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwalangsung turun dan melihat ke lokasi terdakwa melihat tanahtanah yangberada di belakang mesin diesel penghisap tanah tersebut longsor danmenimbun sebagian para pekerja yang bekerja di tambang milik terdakwatersebut ;Y Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudara RASYID SIDIK,saudara NURIANTO dan saudara DEDI SUTOMO yang semuanyameninggal dunia dikarenakan tertimbun longsoran tanah ;Y Bahwa benar usaha kegiatan pertambang

pemerintah yang membidangi urusanLingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin seorang Menteri yang dalammelangsungkan tugas dan kewenangannya;Bahwa Tergugat II selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilikikewenangan berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa Tergugat II mempunyai kKewenangan untuk menerbitkan atau mencabutperizinan kawasan hutan dan izin simpan pinjam kawasan hutan untukmelakukan eksplorasi terhadap hutan dalam sektor pertambang