WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa danterdakwa II tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwa dan terdakwa Il tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI(SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Pemerintah Indonesia.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwaRudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari PemerintahIndonesia.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwaRudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin PelaksanaHal 32 dari 45 Hal Putusan No : 218/Pid.Sus/PN BglPenempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari PemerintahIndonesia.9. Bahwa dari keterangan Ahli bernama Enny Denty,SE.

WRP MALAYSIA tersebut, terdakwaRudi Suryono dan terdakwa Surtini tidak memiliki Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) dan Surat Izin Pengerahan (SIP) dari PemerintahIndonesia.Menimbang, ahwa dari keterangan Ahli bernama Enny Denty,SE.

ANDERIAS SELAN, S.Sos : Ahli menerangkan bahwa Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai denganpengetahuan dan keahlian saksi bahwa kelengkapan Administrasi yang harusdimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Rekrut terhadap Calon Tenaga KerjaIndonesia yang akan ditempatkan diluar Negeri menurut Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Perusahaan harus memilikiSurat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

) dariMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan untukmendapatkan Surat lIzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(SIPPTKI) tersebut menurut pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri adalah sebagai berikut : Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkanPeraturan Perundangan.

Ahli menerangkan bahwa benar, menurut Undang undang No. 39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 12 Perusahaanyang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapatkan izintertulis berupa Surat ljin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(SIPPTKI).Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 556/Pid. Sus/2017/PN. Btm. Ahli menerangkan bahwa benar, berdasarkan Undang undang No. 39 tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TK!

di Luar Negeri Pasal 102 ayat(1) huruf (6) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang tidakmemiliki SIPPTKI adalah Illegal. Ahli menerangkan bahwa dapat ahli jelaskan, berdasarkan pengetahuan danKeahlian yang saya miliki bahwa berdasarkan Pasal 4 UU NO 39 TAHUN 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Ke luar Negeri.

TKI yaitu pada Bulan Februari 2017 danyang kedua pada saat ini dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa denganjumlah dan tujuan yang sama namun berbeda orang untuk dibawa yaitu padahari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Bandara HangNadim Batam ; Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Orang perseorangandilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negerisebanyak 2 (Dua) kali adalah Terdakwa tidak ada mengantongi atau memegangsurat izin tertulis berupa SIPPTKI

adalah melaksanakan kegiatanpelayanan keberangakatan dan kepulangan TKI di Bandara dan menerimapengaduan langsung dan tidak langsung / calon korban datang kekantor sendiri,bersurat dan melalui telpon yang kami lakukan adalah dengan memidiasimempertemukan kedua belah pihak dan sebagai pasilitator;Bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor CabangPPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI keluar negeri harus memiliki :a Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI

merekrutmen calon TKIdi NTB adalah :a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (RekruitmentAgreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan penggunajasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calonTKI dengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI

Untuk dapat memberangkatkan calonTKI keluar negeri berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri haruslah dipenuhi persyaratan sebegaiberikut : bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor CabangPPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luarnegeri harus memiliki :a Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja

merekrutmencalon TKI di NTB adalah :a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan PenempatanTenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekruitment Agreement) antaraPemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI denganPPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI

AWWAN BINA INSANI sebagai Pelaksana merekrut calonTenaga Kerja Indonesia tidak mempunyai Surat lin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja (SIPPTKI) sebagai syarat untuk perekrutan tenaga kerja ; Bahwa sejak bulan Mei 2006 Terdakwa : GUANTO alias ASUN, sebagaiManager Marketing PT. AWWAN BINA INSANI telah merekrut 21 TenagaKerja dari Cilacap, Banyumas dan Kebumen dengan sepengetahuanTerdakwa TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT.

AWWAN BINA INSANI ; Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan akhir Terdakwa : GNWANTO aliasASUN, tidak dapat memperlihatkan Surat lin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja (SIPPTKI) di Kantor penampungan PT.

ARIANTI No.Induk 02030033 yang telah dilegalisir;.1(satu) lembar fotocopy Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonsia( SIPPTKI ) untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dari PT.Bajri Putra Mandiri No: Kep.512/MEN/2006 tertanggal: 30 Nopember 2006;.l(satu) lembar fotocopy Surat Ujin Usaha Penampungan PJTKI PT.

Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi NTB;b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;c. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI danPPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenaga kerjaanKabupaten / Kota;d.

Foto Copy SIPPTKI;g. Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;e Bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeriadalahsebagaimana yang dimuat dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51antara lain :a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagiCalon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusiaminimal 21 tahun;b.

untuk merekrutmen calon TKI di NTB adalah :a.Surat Jjin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekruitment Agreement)antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKIdengan PPTKIS;Foto Copy SIPPTKI

Muhasatama Perdana, dengandiktum berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN:MenetapkanKESATU : Mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia (SIPPTKI) Nomor 326 Tahun 2012tanggal 31 Mei 2012 atas nama PT. MuhasatamaPerdana.KEDUA : Dengan dicabutnya SIPPTKI, maka PT.

Muhasatama Perdana No.439, tertanggal 27 Juni 2008,dibuat di hadapan Jauhar Arifin, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telahmendapatkan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.AHU40527.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, tertanggal 11 Juli 2008.Bahwa Penggugat melaksanakan penempatan TKI di United EmiratArab (UEA) sesuai dengan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI

menyatakan padapokoknya bahwa objek sengketa mana diterbitkan karena telah memenuhiketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No.17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administrasi dalamPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan, yang menyatakan bahwaDalam hal masa skorsing telah berakhir dan PPTKIS tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabutSIPPTKI.Bahwa konsideran tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagiTergugat untuk mencabut SIPPTKI

Oleh karenanya, jelas objek sengketa a quo telah bersifatmelawan hukum dan tidak sah (melanggar asasasas hukum umum dan/atau melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik).Bahwa penerbitan objek sengketa a quo jelasjelas telah melanggar Pasal 17Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2012 yangmenyatakan bahwa Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupapencabutan SIPPTKI, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memintaketerangan dari PPTKIS, sehingga melanggar law principleimpartial

;Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugasperbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.;3 Pasal 10 Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :a Pemerintah;b Pelaksana swasta.4 Pasal 12: perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatanTKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bwajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.5 Pasal 551 Hubungan kerja antara

Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi NTB;b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;c. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI danPPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenaga kerjaanKabupaten / Kota;d.

merekrutmen calon TKIdi NTB adalah :a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (RekruitmentAgreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan penggunajasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calonTKI dengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI

merekrutmen calon TKI di NTB adalah :a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekruitment Agreement)antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKIdengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI

setelah mengetahui bahwa bahwa akan dipekerjakan sebagai pembantu rumahtangga, dengan gaji 400 Ringgit Malaysia dengan potongan 400 Ringgit Malaysia (semua gaji)selama 3 bulan sebagai penggantian biaya keberangkatan Malaysia, maka saksi Murti Sari Dewimemilih untuk tidak mau bekerja dan minta untuk dipulangkan ke Indonesia,Bahwa benar, Pelaksanaan Penempatan TKI dilakukan oleh Pemerintah dan PelaksanaanPenempatan TKI swasta yang merupakan Perusahaan berbadan hukum yang mendapat ijintertulis berupa SIPPTKI

(yangbertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan), dimana untuk memperoleh SIPPTKI tersebutmaka salah satu syarat yang harus dimiliki adalah harus berbentuk badan hukum perseroanterbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan (vide Pasal 13 ayat (1)huruf a UU No. 39 tahun 2004) jadi orangperorangan secara pribadi yang akan menempatkanTKI ke luar negeri sudah pasti tidak memiliki SIPPTKI karena hal tersebut sudah secara tegasmerupakan hal yang dilarang oleh sebagaimana ketentuan

Eddy memiliki Perusahaan (PT) yang mempunyai SIPPTKI (SuratIzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri sebagaipersyaratan untuk dapat menempatkan TKI untuk bekerja di luar negeri.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perseorangan yang menempatkan WargaNegara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri " tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalamdakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka Terdakwa

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut : Bahwa PT.SALHA PUTRI TUNGGAL yang beralamat di JI.Otista Ill KebonNanas Selatan 8 No.1 RT.008/05 Komplek Cipinang Cempedak JakartaTimur yang bergerak dalam bidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;Bahwa PT.SALHA PUTRI TUNGGAL mempunyai Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indoensia (SIPPTKI

18(delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan padapengguna perseorangan sekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu)tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan eara sebagai berikut : Bahwa PT.SALHA PUTRI TUNGGAL yang beralamat di JI.Otista Ill KebonNanas Selatan 8 No.1 RT.008/05 Komplek Cipinang Cempedak JakartaTimur yang bergerak dalam bidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ;Bahwa PT.SALHA PUTRI TUNGGAL mempunyai Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indoensia (SIPPTKI

Ahli Dra.Lismia Elita sebagaimana tertuang dan terurai dalam surattuntutan kami menerangkan sebagai berikut : Ahli adalah pegawai pada BNP3TKI Propinsi Bandung, yang dimintaketerangannya sebagai ahli tambahan dalam perkara ini ataspermintaan JPU ; Bahwa perusahaan yang melakukan jasa perekrutan atau pengirimanTKI ke luar negeri harus mempunyai Surat ljin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari dikeluarkan Menteri TenagaKerja dan Trasmigrasi RI dimana PT.SPT telah mendapat ijin dimaksudsesuai

Sodo Sakti Jaya wajib melaporkan kepadaDirektur Jenderal mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaiimana dimaksuddalam Diktum Ketiga dalam Keputusan Direktur Jenderal ini sebelum masaskorsing berakhir.Pada poin Kelima, berbunyi: Apabila masa skorsing telah berakhir dan PT SodoSakti Jaya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DiktumKetiga, maka PT Sodo Sakti Jaya akan dikenakan sanksi administratif berupaPencabutan SIPPTKI sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi

Didik Kustiyo dan beralamat di Jl.Kalimosodo .IX/9 dan 21 Malang, Jawa Timur serta telah diberikanPerpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI) yang berlaku sampai dengan 30 April 2019.b.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang TataCara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa:Ayat (1):Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara onlinedengan mengunggah:b. akta pendirian dan/ atau akta perubahanPerseroan Terbatas (PT) dan keputusanpengesahan akta pendirian atau akta perubahan dariinstansi yang berwenang;o. surat

Didik Kustiyo dan beralamat di Jl.Kalimosodo .IX/9 dan 21 Malang, Jawa Timur serta telah diberikanPerpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI) yang berlaku sampai dengan 30 April 2019,sementara telah terjadi perubahan pemegang saham dan direksi dankomisaris PT.

Sodo SaktiJaya yang melakukan perekrutan calon TKI tanpa Surat Izin Pengerahanbertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri jo, Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 yang intinyadikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI apabilamelakukan perekrutan tanpa memiliki SIP sesuai dengan ketentuanPasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.2. jin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sej ak tahun 2014.o Bahwa PT.

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.2. jin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.3. jin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014.Bahwa PT.

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 20142. lin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 20123. in Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 20114. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 20145. SPRdikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 20146. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014Bahwa PT.

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.2. jin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.3. lin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.5. SPRdikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014.o Bahwa PT.

hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukandengan pasti antara bulan Januari s/d Desember 2007 atau16setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, ~ diKomplek Dosen No.23 Cirende Ciputat Timur Tangerang atausetidak tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan,menempatkan tenaga kerja indonesia (TKI) tanpaizin tertulis berupa Surat Izin Pelaksanaan PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

uangsejumlah Rp.55.000.000, SUKENDAR menyerahkan uang sejumlah40.000.000, ROFII menyerahkan uang sejumlah 40.000.000, yang mengalami kejadian sama dengan saksi M.ARCHAN yangtidak diberangkatkan sebagai CTKI dengan tujuan ke Koreaselatan.Bahwa PT Mitra Munara Kencana Lestari bergerak dibidangpengiriman tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan aktependirian perusaan No.86 tanggal 23 Februari 2007 NotarisHaji DANA SASMITA,SH Akte perubahan No.29 tanggal 21 Mei2007 Notaris KASIR,SH tidak memiliki SIPPTKI

KRIS SUBIANTORO : Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Danmenjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sejak tanggal01 Januari 2009 ; Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PJTKI dalam rangkamenjalankan usahanya pengerahan TKI sesuai UndangUndang RI Nomor 39Tahun 2004 adalah harus memiliki SIPPTKI dari Menteri Tenaga Kerja,memiliki Agen Luar Negeri, memiliki JOB Order, memiliki PL (PekerjaLapangan), memiliki ijin pbenampungan dan tempat penampungan ;e

Karya Semesta Sejahtera mempunyai ijin Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep239/MEN/VI/2007 tanggal 07 Juni2007, tentang Surat ljin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(SIPPTKI) ;11e Bahwa PT. Karya Semesta Sejahtera beralamat kantor Jalan H.

Karya Semesta Sejahtera adalah bergerak dalambidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri yang telahmempunyai ijin Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :Kep239/MEN/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, tentang Surat Ijin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dengan tempat penampungandi Ruko Jalan Raya Bukit Darmo Nomor 21 Surabaya sebagaimana Surat ljinNomor : 562/5491/436.5.10/2008 tertanggal 22 September 2008 ;e Bahwa benar tempat penampungan PT.

O01 Rw. 007 Kelurahan Cirendeu KecamatanCiputat Timur Tangerang atau setidak tidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, sebagai yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telahmenempatkan Tenaga Kerja Indonessia (TKI) tanpa izintertulis berupa Surat Izin PelaksanaanpenemnpatanTenaga Kerja Indonesia ( SIPPTKI), dengancara sebagai berikut : Bahwa PT.

Terdakwamengundurkan diri;Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2011 memulai kembali melakukanpekerjaannya mengirimkan CTKI ke Malaysia langsung melalui agen diMalaysia yang bernama AN AP ANNEYO SDN BERHAD yang berkantordi Kuala Lumpur, Terdakwa mengirim CTKI sebagai pekerja informal(Pembantu Rumah Tangga) dan dalam hal ini Terdakwa tidak punyaSIPPTKI (Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI) dari Kementrian TenagaKerja Indonesia untuk pengiriman CTKI informal dengan negara tujuanMalaysia dan tidak pernah mengajukan SIPPTKI

keteranganTerdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangandiperoleh fakta hukum sebagai berikut;e Bahwa benar, Terdakwa telahmelakukan perekrutan Tenaga Kerjauntuk ditempatkan di NegaraMalaysia tanpa memiliki jjin daripihak yang berwenang;e Bahwa benar, CTKI yang = akanditempatkan di Malaysia bernamaSARIYATI, SITI ROCHANI danKAMSINI; Bahwa benar, Terdakwa melakukanpengiriman CTKI ke Malaysiasebagai pekerja informal (PembantuRumah Tangga);e Bahwa benar, Terdakwa tidakmemiliki SIPPTKI

Unsur menempatkan TKI tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapatkan ijinn tertulis berupa SIPPTKI dari menteri);Berdasarkan keterangan saksisaksi sariyati, Siti Rochani dan saksiKamsini, menerasngkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011sekitar jam 18.00 WIB akan diberangkatkan sebagai CTKI dan dipekerjakan diNegara Malaysia dengan diantar oleh saksi Budi Wijaya , saat kendaraan travelakan berangkat diberhentikan

memberangkatkan CTKIbertindak secara perorangan dan bekerja sama dengan Agency Malaysiabernama An Ap Anneyo Son Berhad an Mr.Victor;Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pemerintah Republik Indonesia telahmembuat Moratorium dan menghentikan sementara pengiriman CTKI informalke Malaysia;Sehubungan dengan faktafakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwayang menempatkan TKI tanpa jjin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajibmendapatkan jjinn tertulis berupa SIPPTKI

HC, (satu) unit minibus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB 1551 PA dan 1(satu) unit mini bus merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan KB1487 QB;7 Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia Terdakwa memberikan NomorHandphone TKI kepada saksi TONI, saksi GOLEK dan saksi JONI untuk dijemput, kemudian pada tanggal 28 November 2015 TKI dijemput dandikumpulkan di Sambas kemudian bersamasama berangkat melalui Subahmenuju Entikong melalui Bengkayang;8 Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin SIPPTKI

Pasal53 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Subsider Pasal 103 Ayat (1) huruf c UU RI No.39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri JoPasal 53 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umumberbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primeryang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Orang perseorangan,2 Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luarnegeri;3 Mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI

Mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri,Menimbang, bahwa izin tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini adalahizin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang menjadipelaksana penempatan TKI Swasta berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI(SIPPTKD;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganTerdakwa adalah orang perseorangan yang telah melakukan kegiatanmenempatkan warga nerga Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan Terdakwatidak memiliki izin berupa

Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI), sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;Ad. 4.

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)Bahwa ahli menerangkan persyaratan untuk dapat membawa TKI ke luarnegeri adalah harus ada izin tertulis berupa SIPPTKI dari Mentri dan untukmendapatkan yang SIPPTKI dari Menteri dan untuk mendapatkan SIPPTKIdari Menteri harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut: Bentuk Badan Hukum (PT) yang didirikan berdasarkan PeraturanPerundangundangan= Memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akte PendirianPerusahaan sekurangkurangnya 3 milyar Menyetor kepada bank

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) Bahwa ahli menerangkan persyaratan untuk dapat membawa TKI ke luarnegeri adalah harus ada izin tertulis berupa SIPPTKI dari Mentri dan untukmendapatkan yang SIPPTKI dari Menteri dan untuk mendapatkan SIPPTKIdari Menteri harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:a. Bentuk Badan Hukum (PT) yang didirikan berdasarkan PeraturanPerundangundanganb. Memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akte PendirianPerusahaan sekurangkurangnya 3 milyarc.

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan MalaysiaSIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014Bahwa PT.

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret2014;Hal 11 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012 ;3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011 ;4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014 ;5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014 ;6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia ;7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014 ;Bahwa PT.

SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014Bahwa PT.

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja1a oe w NY PpIndonesia (PUTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lainberupa :SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.SIP dikeluarkan oleh

melakukan perbuatanmenempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimanadimaksud Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 yang mengatur bahwa orang perseorangandilarang menempatkann warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri danmenempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 39Tahun 2004 yaitu : perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKIswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b UU No. 39 Tahun 2004 wajibmendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI

melakukan kejahatan menempatkan WargaNegara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUNo. 39 Tahun 2004 yang mengatur bahwa orang perseorangan dilarangmenempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri danmenempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU NO. 39Tahun 2004 yaltu : perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKIswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b UU No. 39 Tahun 2004 wajibmendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI

Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta sedang menurut pasal 4 Undang undang RI Nomor 39 Tahun 2004bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indoriesiauntuk bekerja di luar negeri ;e Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Pelaksana penempatan TenagaKerja Indonesia swasta akan memberangkatan calon tenaga kerja Indonesia(SIPPTKD) sesuai dengan pasal 12 dan Pasal 32 UndangUndang No.39 Tahun2004, maka wajib memiliki Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI