Ananuntuk pembayaran koral sebanyak 75rit ;Kwitansi tanggal O06 Januari 2006sejumlah Rp. 21.200.000, dariBendahara OMS kepada Muallim untukpembayaran koral sebanyak 106 rit ;Nota pembelian dari Toko MHarapanBersama kepada Bendahara OMSsebesar Rp. 7.500.000, untukpembelian semen sebanyak 150 saktanggal 03 Januari 2006 ;Nota pembelian dari Toko MHarapanBersama kepada Bendahara OMSsebesar Rp. 5.000.000, untukpembelian 100 batang besi 12 inctanggal 03 Januari 2006 ;Surat Pernyataan MenyelesaikanPekerjaan (SPMP

Ananuntuk pembayaran koral sebanyak 75rit ;Kwitansi tanggal 6 Januari 2006sejumlah Rp. 21.200.000, dariBendahara OMS kepada Muallim untukpembayaran koral sebanyak 106 rit ;Nota pembelian dari Toko MHarapanBersama kepada Bendahara OMSsebesar Rp. 7.500.000, untukpembelian semen sebanyak 150 saktanggal 3 Januari 2006 ;Nota pembelian dari Toko MHarapanBersama kepada Bendahara OMSsebesar Rp. 5.000.000, untukpembelian 100 batang besi 12 inctanggal 3 Januari 2006 ;Surat Pernyataan MenyelesaikanPekerjaan (SPMP

No. 1181 K/Pid.Sus/2010Kwitansi tanggal 6 Januari 2006sejumlah Rp. 21.200.000, dariBendahara OMS kepada Muallimuntuk pembayaran koral sebanyak106 rit ;Nota pembelian dari TokoHarapan Bersama kepadaBendahara OMS sebesar Rp.7.500.000, untuk pembeliansemen sebanyak 150 sak tanggal3 Januari 2006 ;Nota pembelian dari TokoHarapan Bersama kepadaBendahara OMS sebesar Rp.5.000.000, untuk pembelian 100batang besi 12 inc tanggal 3Januari 2006 ;Surat Pernyataan MenyelesaikanPekerjaan (SPMP) tanggal 16Desember

atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 202.427.148,00jawaban klarifikasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan bahwa Faktur Pajaksejumlah tersebut "Tidak Ada" sebesar Rp199.427.148,00 dan tidak terdapat dokumen pendukunguang dan/atau arus barang sebesar Rp3.000.000,00;bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan : Faktur Pajak Invoice/Kuitansi Bukti Setoran Bank, Surat Permohonan Transfer ke Bank Purchase Order atau Surat Perintah Memenuhi Pekerjaan (SPMP

melakukan tanggapanataupun pembayaran utang pajak yang dimaksud, sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal (8) ayat (1) UndangUndangPPSP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menerbitkan Surat Paksa Nomor SP00377/WPJ.06/KP.0404/2008 tanggal 12 Juni 2008, dan telah disampaikanpada hari Senin, 23 Februari 2009, dan diterima oleh BapakSuhendro (pegawai administrasi);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UndangUndangPPSP, pada tanggal 8 Mei 2009 telah diterbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP

Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/2016PPSP, Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)melakukan tindakan penagihan aktif berikutnya denganmenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)Nomor SIT00007/WPJ.06/KP.0404/2012 tanggal 21 Juni 2012;5.10.

Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dengan Nomor BeritaAcara Pelaksanaan Sita Nomor BA00007/SIT WPJ.06/KP.0404/2012 terhadap Barang Tidak Bergerak yaitu RumahTinggal yang terletak di Jalan Pantai Kuta 1/22 Rt 001/Rw 010,Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, sesuai dengan KartuTanda Penduduk (KTP) Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) tersebut;5. 11.

Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melakukantindakanpenagihan aktif selanjutnya berdasarkan UndangUndang Nomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000, denganmemohon bantuan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan5152(SPMP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe BBatam melalui surat No. 3213/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014;.

II1a, yaitu UndangUndang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan SuratPaksa;2) P.I & II1b, yaitu UndangUndang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa;3) P.I & II 2, yaitu Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada KementerianKeuangan Republik Indonesia Nomor : SR139/BC.8/2015, tertanggal 10 April 2015,Perihal : Jawaban atas Bantahan Penggugat Dalam Gugatan terhadap Berita AcaraPelaksanaan Sita Nomor BA01/WBC. 12/SPMP

UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa; Pasal 37 ayat (1);63642) T.I2, yaitu UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 1 angka (5); Pasal 31; Pasal 80 ayat (1) huruf f;3) T.I3, yaitu UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman,; Pasal 274) T.I4, yaitu Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S762/KPU.02/2014 tanggal 13 Oktober 2014;5) T.I5, yaitu.

tersebut di atas merupakan sebuah produk Keputusan Pejabatdibidang perpajakan; yang merupakan ranah sengketa pajak, dalam hal ini SuratPerintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S762/KPU.02/2014 jo.

Pasal 80 ayat (1) huruf f tentang Pengadilan Pajak tersebut, disebutkanperihal kompetensi penyelesaian sengketa pajak melalui Putusan Pengadilan Pajakyang dapat membatalkan produk sengketa KTUN dalam bidang perpajakan, yangjika dikaitkan dengan objek sengketa adalah adanya permohonan dari Para Pelawanuntuk pembatalan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S762/KPU.02/2014 jo.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin; Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaa (SPMP).

Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasiaviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta suratperintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukanoleh PT.

MJPL perihal pembangunanpipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddindan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihalpembangunan pipanisasi aviur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013. sedangkan surat permohonan daridebitur dan dokumendokumen lainnya belum ditemukan. PegawaiPT.

Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Bahwa atas surat Penggugat tersebut Turut Tergugatmemberikan tanggapan melalui Surat nomor S3/WP.22/KP.1204/2013, tanggal 21 Januari 2013 dengan perihalPenegasan Perihal Permohonan Pengembalian 1 (satu)unit mobil yang pada pokoknya sebagai berikut :e Wajib Pajak atas nama Tergugat memiliki tunggakanpajak di KPP Pratama Bekasi ;e Tindakan penagihan sudah dilakukan sampai denganpenerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP) yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadapsatu unit mobil atas nama Tergugat

KPP Pratama Bekasi Selatan menerbitkan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Nomor:0008/WP.22/KP.1204/2011 tanggal 20 Desember2011 untuk menyita barangbarang milik WajibPajak/Penanggung Pajak karena Penanggung Pajaktidak juga melunasi utang pajaknya.

Sengketa a guo adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannyakeputusan Tergugat in casu diantaranya:1) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) No Surat Perintah Melakukan PenyitaanNomor Tanggal1 SPMP 27/07/201110/WPJ.09/KP.1304/20112 SPMP 27/07/201110/WPJ.09/KP.1304/2011 2) Surat Permintaan Pemblokiran Nomor S911/WPJ.09/KP.13/2012tanggal 30 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT Bank DanamonIndonesia Cabang Asia Afrika;d.

Tanggal1 SP00087/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20112 SP00086/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20113 SP00085/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20114 SP00092/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20115 SP00088/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20116 SP00084/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20117 SP00084/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20118 SP00084/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/20119 SP00093/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/201110 SP00092/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/201111 SP00091/WPJ.09/KP.1304/201 1 04/03/2011 4) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin; Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaa (SPMP).

Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

MJPL perihal pembangunanpipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddindan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihalpembangunan pipanisasi aviur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013. sedangkan surat permohonan daridebitur dan dokumendokumen lainnya belum ditemukan. PegawaiPT.

Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi aviur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasiaviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta suratperintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukanoleh PT.

Menyatakan tindakan Turut Tergugat Il dalam melaksanakan penyitaanberdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) nomor SIT00005/WPWJ.10/KP.0304/2012 terhadap tanah dan = bangunan SHM3062/Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang atas nama Turut Tergugat Illdalam rangka penagihan utang pajak adalah sah dan berharga sesuai denganketentuan yang berlaku;Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor 366/Padt.G/2014/PN.SMG2.

TT I43 Copy dari asli dokumen Membuktikan bahwa telahSuratPerintah Melaksanakan diterbitkan Surat PerintahPenyitaan (SPMP) Nomor Melaksanakan Penyitaan00005/WPJ.10/KP.0304/2011 (SPMP) kepada Juru Sitatanggal 22 Mei 2012 Pajak KPP PratamaSemarang Barat terhadapCV. Wita Saputra44.

Pemberitahuan akan dilakukan penyitaan, sebagaimana telahdibuktikan oleh Turut Tergugat II dengan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam bukti nomor TT I43;4. Tindakan Penyitaan, sebagaimana telah dibuktikan oleh TurutTergugat II dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita dalam bukti nomorTT I44.E. Semua ianapan unaaKan penagihan dimaksud telah disampaikan sesuaidengan prosedur kepada Penanggung Pajak in case Turut Tergugat Ill.F.

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 diterbitkan Surat PerintahMelaksanakan Sita (SPMP) nomor SITOOOO5MPUJ.10/KP.0304/2012 (TTI43) dan pada tanggal 12 Juni 2012 telah ditandatangani berita acara (BA)pelaksanaan sita Nomor BAO0005/SITA/WPJ. 1 O/KP.0304/2012 terhadaptanah dan bangunan SHM 3062/Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang(TT 1k44);.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan tindakan Turut Tergugat Il dalam melaksanakan penyitaanberdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) nomor SITOOOO5ANPV.10/KP.0304/2012 terhadap tanah dan bangunan SHM3062/Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang atas nama TurutTergugat Ill dalam rangka penagihan utang pajak adalah sah dan berhargasesuai dengan ketentuan yang berlaku;.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaa (SPMP).

Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. 5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihalSurat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan PembangunanPipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Sel10.11.tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunanpipanisasi aviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddindan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus2013 dan Surat PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihalSurat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan PembangunanPipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi aviur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulapekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur danterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihalSurat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan PembangunanPipanisasi Avtur dari TIBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa mengenai penerbitan SKPKB,Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan tindakan penyitaan denganberdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), yangdipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sangatlah jelasdan tidak terbantahkan bahwa hal tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugatin casu Direktur Jenderal Pajak.6.

Penerapan yang demikian ditegaskan dalamPutusan MA No. 677K/Sip 1972...b) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, upaya hukum yangdapat ditempuh terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) adalah melalui upaya banding di Pengadilan Pajak yangtunduk pada prosedur (hukum acara) banding yang diatur dalamUndangUndang Pengadilan Pajak, sedangkan upaya hukum yangdapat ditempuh terkait penyitaan asset Penggugat berdasarkan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah melalui

gugatan diPengadilan Pajak yang tunduk pada prosedur (hukum acara) gugatanyang diatur dalam UndangUndang Pengadilan Pajak.c) Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prosedur (hukumacara) upaya hukum terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) dan prosedur (hukum acara) upaya hukumyang dapat ditempuh terkait tindakan penyitaan berdasarkan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah berbeda.

Eksepsi Error In Persona.Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Error In Persona ini adalah bahwa dalilPENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru karena TERGUGAT yang dalam halini Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan pihak yang menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB), Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan tindakan penyitaandengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) telahdilimpahkan

Eksepsi Obscuur Libel.Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Obscuur Libel ini adalah bahwa dalil gugatanPENGGUGAT tidak jelas, kabur dan tidak berdasar karena jika yang dipermasalahkanmengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maka upaya hukumnya adalahbanding ke Pengadilan Pajak sedangkan upaya hukum yang terkait dengan penyitaanasset PENGGUGAT berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalahmelalui gugatan ke Pengadilan Pajak yang tunduk pada prosedur (hukum acara) gugatanyang

Biaya sejumlah Rp2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut: Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlahRp500.000,00;Bahwa pada tanggal 12 November 2013, untuk memenuhi ketentuan Pasal117 juncto Pasal 272 juncto Pasal 119 Undang Undang Kepailitan & PKPU,Termohon telah membuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren YangDiakui/Dibantah oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)(Sementara) (bukti T05.a.) dan Daftar Tagihan Kreditor Preferen

Pasal21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atas tagihan: Nomor Kohir 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember 2007sejumlah Rp100.000,00; Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00; Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlahRp500.000,00;Halaman 16 dari 30 hal. Put.

Bahwa mengenai penyitaan initelah kami buktikan yaitu berdasarkan buktibukti:1) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 729/12.71300/IV/2013 tanggal 16 April 2013;2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor 01/I/SPMP/B/2000tanggal 17 Januari 2000;3) Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 01/BAPS/SGA/2000 tanggal19 Januari 2000;4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 139/Ket12.71/IV/2013 tanggal 16 April 2013;dan seandainya pun (quad non) sudah mempertimbangkan haltersebut, sejauh apakah

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaa (SPMP).

Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. 5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihalSurat Perintan Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan PembangunanPipanisasi Avitur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Seltertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasiaviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan suratperintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 danSurat PT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi aviur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi aviur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulaipekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihalSurat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan PembangunanPipanisasi Avtur dari TIBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

MJPLtertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasiaviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan suratperintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 danSurat PT.

mendapati Tergugat dalamkeadaan mabuk.Halaman 5dari 8 halamanPutusan Nomor: 0203/Pdt.G/2013/PA.Ktg Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain,namun saksi tidak tahu apakah perempuan itu selingkuhannya atau bukan.Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa O,Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sampai sekarang.Bahwa hal itu saksi ketahui, karena selama Penggugat kembali ke rumahorang tuanya, saksi tisak pernah lagi melihat Tergugat.2 Saksi kedua: SPMP

Bahwa kuasa ini diberikan berdasarkan Surat Perjanjian Menangani Perkara (SPMP)dan mengingat Pasal 1 ayat 1,2 dan Pasal 22 ayat 1,2 UU No. 18 Tahun 2003tentang AdvoCat. 2+ 2= noe nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen nnn nnn nee enePenerima Kuasa diberi hak pula untuk memberikan substitusi pada kuasa lain ataukuasa ini boleh dilimpahkan kepada orang lain bila dianggap perlu dan berguna olehorang diberi kuasa/Penerima Kuasa."

Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melakukan tindakanpenagihan aktif selanjutnya berdasarkan UndangUndang Nomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19Tahun 2000, dengan memohon bantuan penerbitan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP) kepada Kepala Kantor PelayananHal 42 dari 63 hal. Put. No.207/PDT/2015/PT.PBRUtama Bea dan Cukai Tipe B Batam melalui surat No. 3213/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014;.

faktanya para Pelawan bukanlahpihak wajib pajaknya, oleh karenanya bukanlah sengketa pajak, melainkanhanya permasalahan penyitaan; sehingga menjadi ranah sengketa keperdataan(vide Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juli 2016 Nomor224/Pdt.G/Plw/2014/PN.Btm halaman 65);Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Pengadilan TingkatPertama berpendapat yang pada intinya sebagai berikut : Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah SuratPerintah Melakukan Penyitaan (SPMP

19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa, telah dengan tegas menyatakan bahwa gugatan penanggungpajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah MelakukanPenyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada BadanPenyelesaian Sengketa Pajak; Bahwa demikian pula jika melihat bentuk dari obyek sengketa yaitu SPMPtersebut di atas merupakan produk Keputusan Pejabat di bidang perpajakan,yang merupakan ranah sengketa pajak, dalam hal ini Surat PerintahMelakukan Penyitaan (SPMP

mengadili perkara a quo; (vide Putusan Sela PengadilanNegeri Batam tanggal 14 Juli 2016 Nomor: 244/Pdt.G/Plw/2014/ PN.Btmhalaman 6567);Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapatdengan pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama tersebutkarena Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan obyek sengketadalam perkara a quo, karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah Surat PerintahMelakukan Penyitaan (SPMP

) Nomor S762/KPU.02/2014 juncto Berita AcaraPelaksanaan Sita Nomor BA02/KPU.02/JS/2014 Surat Perintah MelakukanPenyitaan Nomor S762/KPU.02/2014 juncto Berita Acara Pelaksanaan Sita (BASita) Nomor BA02/KPU.02/JS/2014, dengan demikian jika melihat bentuk dariobyek sengketa yaitu SPMP tersebut di atas merupakan sebuah produk dibidang perpajakan yang merupakan ranah sengketa pajak, dalam hal ini SuratPerintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S762/KPU.02/2014 juncto BeritaAcara Pelaksanaan Sita Nomor

Khou Siu Seng berikut bangunan yang adadiatasnya terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Benua MelayuDarat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, ProvinsiKalimantan Barat melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) dengan rincian sebagai berikut:1) SPMP dengan Nomor SIT00005/WPJ.13/KP.0104/2018tanggal 13 Februari 2018 dengan Berita Acara PelaksanaanSita (BAPS) Nomor 00005/WPJ.13/KP.0104/2018 tanggal20 Februari 2018;2) SPMP dengan Nomor SIT00043/WPJ.13/KP.0104/2018tanggal 30 Agustus

SPMP dengan Nomor SIT00005/WPJ.13/KP.0104/2018 tanggal13 Februari 2018 dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)Nomor 00005/WPJ.13/KP.0104/2018 tanggal 20 Februari 2018;b.

SPMP dengan Nomor SIT00043/WPJ.13/KP.0104/2018 tanggal30 Agustus 2018 dengan BAPS Nomor 00005/WPJ.13/KP.0104/2018tanggal 31 Agustus 2018;adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan tindakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah sahdan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Tergugat

Khou Siu Sengberikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan GajahMada, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan PontianakSelatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat melalui SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dengan rinciansebagai berikut: SPMP dengan Nomor SIT00005/WPJ.13/KP.0104/2018tanggal 13 Februari 2018 dengan Berita Acara PelaksanaanSita (BAPS) Nomor 00005/WPJ.13/KP.0104/2018 tanggal20 Februari 2018; SPMP dengan Nomor SIT00043/WPJ.13/KP.0104/2018tanggal 30 Agustus 2018

Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa syaratsyarat tersebut telah terpenuhi di dalamseluruh perjanjian tertulis yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugatyang tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo MitraUsaha Nomor SPMP/KNMU/056/X1/2018 dan Nomor SPMP/KNMU/031/IX /2019 sehingga telah terjadi hubungan hukum perikatan yang sah menurut hukumantara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum Poin 2 beralasanhukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya

Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa syaratsyarat tersebut telah terpenuhi di dalamseluruh perjanjian tertulis yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugatyang tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo MitraUsaha Nomor SPMP/KNMU/056/X1/2018 dan Nomor SPMP/KNMU/031/IX /2019 sehingga telah terjadi hubungan hukum perikatan yang sah menurut hukumantara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum Poin 2 beralasanhukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya

Kontrak tersebut adalah untukmelaksanakan pekerjaanpekerjaan Tergugat dan Tergugat Il berupaworkover / reaktivasi / perawatan sumur (well service) yang berlokasi dilapangan minyak dan gas bumi Pandan, Petanang, dan Tapus yangterletak di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, ProvinsiSumatera Selatan;Bahwa menindaklanjuti Kontrak Jasa Rental Workover/Well Service RigKapasitas 550 HP Nomor : 034/KONETT/X14 tersebut Tergugat danTergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) kepada

Penggugat melalui Surat Nomor :019/PROCETT/III15,Tanggal 6 Maret 2015 Perihal : Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) Mobilisasi Rental Workover/Well Service Rig Kapasitas 550 HP;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat Il adalah untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak Tergugat dan Tergugat Il menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) yakni tanggal 6 Maret 2015 sebagai acuan waktu bagiPenggugat dalam memulai menjalankan pekerjaan Tergugat danTergugat

Dalam surattersebut Penggugat menyatakan bahwa Kontrak Jasa RentalWorkover/Well Service Rig Kapasitas 550 HP Nomor : 034/KONETT/X14 dengan masa kontrak 6 (Enam) bulan yang dihitung sejak PenggugatHalaman 5 dari 74 Putusan Perdata Nomor 778/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel17.18.19.menerima SPMP tertanggal 6 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 6September 2015 dengan Nilai Kontrak maksimum sebesar USD860.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Koma Nol Nol DollarAmerika Serikat);Bahwa dalam surat elektronik tertanggal

dari asli Lampiran Jadwal D Pemilahan Tanggung Jawab,diberi tanda P5;Fotokopi dari fotokopi Lampiran Jadwal E Kompensasi danPembayaran, diberi tanda P6;Fotokopi dari fotokopi Jadwal E1 SCHEDULE E1 Rincian TarifDasar Harian Rig, diberi tanda P7;Fotokopi dari fotokopi Nilai Kehilangan Peralatan Dalam Sumur, diberitanda P8;Fotokopi dari asli surat dari Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat berupa Surat Nomor : 019 /PROCETT /Ill15, Tanggal 6Maret 2015, Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP

Fotokopi dari asli Surat KSO Pertamina EP Energi Tanjung TigaNo.019/PROCETT/III15, Perihal: Surat Perintah MelaksanakanPekerjaan (SPMP) tertanggal 6 Maret 2015, diberi tanda T.22;3. Fotokopi dari asli Surat KSO Pertamina EP Energi Tanjung Tiga No.175/GM/EXT/IX16 tertanggal 15 September 2016, diberi tanda T.23;Foto Cipi dari asli Material & Service Requisition, diberi tanda T.2.4.;Fotocpi dari asli Harga Perhitungan Sendiri Rental Rig WO/WS untuk 6(enam) dan 3 (tiga) sumur reaktivasi.