Bulango Timur a.n Ramin 1 (satu)266 Akuba No.Rek. 512701012916533 (Bank BRI Unit Kabila) sebesar Rp. ranaka Asli2.000.000, sesuai SP2D No. 06693/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 13 gkapNopember 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Natal 2012 GP diSHADDAI Desa267 Helumo a.n Frits Rumagit No.Rek. 1500004840656 (Bank mandiri kc. 1 (satu) Asligorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. 06769/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Pengawasan Kebijakan

Publik (FPKP)268 an Edi S Raat No.Rek. 1500007717844 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar 1 (satu) AsliRp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 06774/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 19 rangkapNovember 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Kepada Kuliah Kerja Sibernas UNG Desa Kemini269 Kec.

Sibernas2012 (KKS) Universitas NegeriGorontalo Desa TambooKec.Bonepantai SesuaiPersetujuan228. 19 06768/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.500.000November BANTUAN/12052/2012 Pelaksana Rema MUda2012 Desa TalulobutuKec.Tapa SesuaiPersetujuan Terlampir229. 19 06769/SP2D Bayar Bantuan Kepada 2.500.000November BANTUAN/12052/2012 Panitia Natal 2012 GPdl2012 SHADDAI Desa HelumoKec.Suwawa SesuaiPersetujuan Terlampir230. 19 06774/SP2D Bayar bantuan Kepada 1.500.000November BANTUAN/12052/2012 Forum Pengawasan2012 Kebijakan

Publik (FPKP)Sesuai PersetujuanTerlampir231. 20 06801/SP2D Bayar Bantuan Hibah 30.000.000November BANTUAN/12052/2012 Biaya Pendidikan Strata2012 (SI) dan BiayaPendidikan SekolahMenengah AtasKab.Bone BolangoSesuai PersetujuanTerlampir232. 21 06823/SP2D Bayar Bantuan Kepada 7.000.000November BANTUAN/12052/2012 Korp Alumni Mahasiswa2012 Islam (KAHMI) Kab.BoneBolango SesuaiPersetujuan Terlampir233. 22 06847/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.000.000November BANTUAN/12052/2012 Kuliah Kerja (KKS)2012 Universitas

Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Natal 2012 GP diSHADDAIDesa Helumo a.n Frits Rumagit No.Rek. 1500004840656 (Bank 1 (satu)mandiri kc. gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. rangkap06769/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.267 Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Pengawasan Kebijakan Publik(FPKP) a.n Edi S Raat No.Rek. 150000771 7844 (Bank Mandiri Cab 1 (satu)Gorontalo) sebesar Rp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 06774/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.268

,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat;Halaman 156 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki

dan rohani, serta bersediamemberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan;Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas(SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan

Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014;Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara1.

menjadi berbeda dalam hal penetapan karena dia memiliki sifat tertentuyang disebut leader ship atau pimpinan dimana dituntut kualitaskulaitas baikseperti keteladanan seorang pemimpin sehinga diperlukan standar yangnetral dan jauh lebih tinggi sehingga dia bisa memberikan teladan bagi orangorang yang dipimpinnya atau masyarakat secara umum dan hal itu tentuberlaku sangat khusus dan banyak juga terkait halhal yang tercakup yangmembedakan seorang pemimpin itu misalnya karena dia melaksanakansuatu kebijakan

publik dan ketika kepecayaan kepada seseorang peminpinatau pejabat publik yang dikeluarkannya itu akan juga merupakan suatuukuran standart etik yang sebenarnya dipahami secara bersama tetapi bagiseorang pejabat publik itu menjadikan sesuatu yang sangat mendasar dandiukur, sangat intens;Bahwa diperkenankan seorang pejabat publik dalam suatu Lembaga negaradan bersifat kolektif kolegial maka harus memperhitungkan juga dicari factorfaktornya lainnya dalam hal itu apakah satu, dia memang mendapat mandateuntuk

Kejaksaan agung melalui surat Nomor: B1950/F.2/Fd.1/06/2015 tanggal 10Juni 2015 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara;Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :e S1 Akuntansi Ul, lulus tahun 2003;e S2 Magister Perencanaan Kebijakan Publik Ul, lulus tahun 2010;Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli :e Pemeriksa KAP HTM (deloitteJakarta), tahun 2003 s.d 2005;e Auditor Ahli Pertama BPK RI, tahun 2005 s.d 2011;e Pemeriksa Pertama, tahun 2011 s.d 2013;e Pemeriksa Muda, tahun 2013 s.d sekarangBahwa Pelatihan yang pernah

Pejabat perseroan juga bertanggungjawab berdasarkanDoktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untukmencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagidibuktikan adanya mens rea dalam tindak pidana yang berlangsung.Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi padakaryawan (pejabat perseroan) untuk kesalahan perseroan harus terbataspada situasi :> ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya(misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang

,M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid,Azas Perobuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif TindakPidana Korupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalahPengertian menyalahgunakan wewenang dalam hukum pidana,khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertianyang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitaspengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakanpendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan olehH.A.

dengan AUPBmaka sangat dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan; BahwaAUPB adalah norma hukum yang dapat diuji dalam peradilan tatausaha negara maka jika asas pelayanan publik terganggu lalu orang ataubadan hukum perdata merasa bahwa orang yang melayani tidakmemberikan pelayanan secara baik maka tentu saja bisa dinilai sebagaiasas pelayanan publik yang kurang baik sehingga setiap pejabat pemerintahberkewajiban untuk memberikan akses yang seluasluasnya kepada publiksebagai bagian dari transparansi kebijakan

publik untuk memberikanpelayanan kepada publik namun jika asas pelayanan publik terganggu dankemudian asas pelayanan yang baik juga terganggu maka itu menjadiproblem dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi jika pencabutan jintidak merugikan kepentingan umum maka dianggap sah tetapi jika salahsatu asas AUPB dilanggar maka bisa saja menjadi batu ujian untukbagaimana menguji aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspeksubstansi karena bisa saja salah satu dari ketiga aspek tersebutmengandung cacat

perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :NamaTempat LahirUmur/ tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanAgamaTempat TinggalPekerjaanPendidikan: LILY SUPRIADI SUKARDI KADIR, S.Sos, MM: Bandung: 50 tahun/ 23 Juli 1964: LakiLaki: Indonesia: Islam: Dusun IV, Desa Tunggula, Kecamatan Limboto Barat,KabupatenGorontalo ;: PNS Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,sekarang sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahandan Kebijakan

Publik pada pemerintah Kabupaten BoneBolango, Mantan Kepala Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan Daerrah (BKPPD) KabupatenBone Bolango ;: Strata dua (S2) Ilmu Magister Managemen;Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya PANGEMANAN RUMONDOR, SH danNEHEMIA REPPI,SH beralamat di Kelurahan Uluindano, Lingkungan 2 Nomor 12Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 15 Juni 2015 yang telah didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan NegeriGorontalo pada tanggal 07 Juli

langsung berpeluang mendorongmajunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di matamasyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya; (v)pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untukmempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkutkepentingan mereka; dan (vi) Pilkada secara langsung juga diharapkanbisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggikepada rakyat; (vii) masyarakat berkesempatan untuk terlibatmempengaruhi pembuatan kebijakan

publik yang dilakukan kepala daerahsebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepaladaerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapatmemaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.Halaman 58 dari 206 halaman.

H.ICHSAN SUAIDI.Halaman 101 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.25262728Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistim Fiskal : HERMAN HALIM.Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERY SOEGIONO,SH, MH.Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi : terdakwa H.DIAR KUSUMA PUTRA, SE.Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis :H.

ICHSAN SUAIDI.Wakil Ketua Umum Bidang Pajak dan Sistim Fiskal : HERMAN HALIM.Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah : HERY SOEGIONO,SH, MH.Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi: H. DIARKUSUMA PUTRA, SE.Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis : H.

Narasumber dalam Workshop Transparansi dan Informasi Kebijakan Publik diKabupaten Gunung Kidul (8 Desember 2007).Halaman 309 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.7. Narasumber dalam Seminar Pola Organisasi Kelembagaan Daerah MenurutPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001 tentang Pola Organisasi PerangkatDaerah di Kabupaten Kuloprogo (3 Desember 2007).8.

Narasumber mengenai "Advokasi kebijakan publik" dalam Karya LatihanBantuan Hukum (Kalabahu) LBH Yogyakarta yang diselenggarakan di RuangKonferensi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 5 Juni 2014.61. Narasumber dalam Focus Group Discussion tentang Peraturan MenteriPertanian NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Izin UsahaPerkebunan dan Pelanggaran Hakhak Masyarakat Adat yang diselenggarakanoleh TUK Indonesia, PILNET dan ELSAM di Hotel Oria, Jalan KH.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

Sibernas2012 2 (KKS) UniversitasNegeri Gorontalo DesaTambooKec.Bonepantai SesuaiPersetujuan228. 19 06768/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.500.000November BANTUAN/12052/201 Pelaksana Rema MUda2012 2 Desa TalulobutuKec.Tapa SesuaiPersetujuan Terlampir229. 19 06769/SP2D Bayar Bantuan Kepada 2.500.000November BANTUAN/12052/201 Panitia Natal 20122012 2 GPdl SHADDAI DesaHelumo Kec.SuwawaSesuai PersetujuanTerlampir230. 19 06774/SP2D Bayar bantuan Kepada 1.500.000November BANTUAN/12052/201 Forum Pengawasan2012 2 Kebijakan

Publik(FPKP) SesuaiPersetujuan Terlampir231. 20 06801/SP2D Bayar Bantuan Hibah 30.000.000November BANTUAN/12052/201 Biaya Pendidikan2012 2 Strata (SI) dan BiayaPendidikan SekolahMenengah AtasKab.Bone BolangoSesuai PersetujuanTerlampir232. 21 06823/SP2D Bayar Bantuan Kepada 7.000.000November BANTUAN/12052/201 Korp Alumni2012 2 Mahasiswa Islam(KAHMI) Kab.BoneBolango SesuaiPersetujuan Terlampir233. 22 06847/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.000.000November BANTUAN/12052/201 Kuliah Kerja (KKS)2012 2 Universitas

Hidayah Kec Bulango Timur a.n Ramin 266 Akuba No.Rek. 512701012916533 (Bank BRI Unit Kabila) sebesar fanakap AsliRp2.000.000,00 sesuai SP2D No. 06693/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 13 Nopember 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Natal 2012 GP diSHADDAI Desa267 Helumo a.n Frits Rumagit No.Rek. 1500004840656 (Bank mandiri kc. 1 (Satu) Asligorontalo) sebesar Rp2.500.000,00 sesuai SP2D No. 06769/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Pengawasan Kebijakan

Publik (FPKP)26g an Edi S Raat No.Rek. 1500007717844 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) 1 (satu) Aslisebesar Rp1.500.000,00 sesuai SP2D No. 06774/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 19 November 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Kepada Kuliah Kerja Sibernas UNG Desa269 Kemiri Kec.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diaturdi dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat; Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupunpekerjaan dengan Terdakwa GRANDY

dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan; Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus $S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Halaman 211 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN MnkLulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan

Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014;Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara 1.

Moechtar Talib,Jakarta (19931994);Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni AkademiAkuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (19941999);Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (19942000);Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia/AASI, Jakarta(20002002);Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan PengambanganKebijakan Publik CRESDEPY, Jakarta (19982002);Direktur Ekesekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik /PKSKP(CeFORDES), Jakarta, (2007sekarang).Bahwa Riwayat Pengalaman lainlain :a.b.C.d.e.f.Tenaga

Tarumanegara, Jakarta dan pernah mengajarFakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta;c Anggota Forum Komunikasi Lembagalembaga Gerejawi ArasNasional (Forkom LGAN) (20032005);d Anggota tim kerja sama Pemda DKI dan FH UKI dalammelakukan kajian ilmiah terhadap Perda No. 11 tahun 1998tentang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah DKI Jakarta(20032005);e Yayasan lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusiapada persekutuan gereja gereja di Indonesia (PGI) (20042005);f Anggota Tim Pengkajian tentang Kebijakan

Publik KementerianPendayagunaan dan Aparatur Negara (2006);g.

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden;danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diaturdi dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo

lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan

publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamoa nop =Halaman 115 dari 171 Putusan Nomor: 66/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Bahwa terhadap pembentukan Perda No.1 Tahun 2004 tentang SusunanKedudukan Keuangan DPRD Kab.

Peraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan perundangundanganyang bersangkutan batal demi hukum; Bahwa fungsi hukum dalam hukum tata negara sebagai salah satu instrumenuntuk penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik, maka tatacara pembentukan dan materi muatannya harus merujuk pada azasazaspenyelenggaraan pemerintah negara yang baik, sebagaimana diatur di dalamUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa terhadap