Ditemukan 6042 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
219 — 165
  • HukumAdministrasi Negara .e Strata Dua: Unpad Bandung bagian Hukum Ketatanegaraan .e Strata Tiga : Universitas Hasanudin Lulus tahun 2010 .Bahwa ahli mempunyai spesifikasi dibidang Hukum Administras Negara atau HukumTata Negara.Bahwa Ahli menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Saksi juga sering hadirsebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadir dalam perkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa terdapat sumbersumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi, mandat
    dimintai pertanggungjawaban secara pidana Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian KeuanganNegara dalam perkara a quo; Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian Negara; Bahwa Terdakwa menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Saksi jugasering hadir sebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadir dalamperkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa terdapat sumbersumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi, mandat
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
88 — 41
  • Delegasi, adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuatbesluit) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebutmenjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahanwewenang disebut delegansdan yang menerima disebut delegataris;ai Mandat, merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepadabawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberimandat.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
154 — 130
  • ADE ATE SAKIKIRARA tentunya bertanggung jawab atas pengelolaan yang dilakukan oleh orangyang diberikan mandat atau kuasa untuk menjalankan atau menguruskan ataumengoperasionalkan UD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
384 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 18 P/HUM/2019 angka 26 halaman 188:Bahwa Gubernur wajib melaksanakan tugas penyelenggaraan urusanNegara sesuai dengan mandat konstitusi UndangUndang Dasar 1945 dimana ada kewajiban untuk membentuk peraturan perundangundangan/regulasi yang menjawab kebutuhan hukum di masyarakatdengan pertimbangan esensi dan urgensinya;Halaman 297 dari 339 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2020of98.Dikutip dari dalil Gubernur Provinsi DK!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — INDRA KUSNADI, ST., MM
175 — 39
  • ANJAS RIVAI yang bertanya kepadasaksi, atas dasar apa Saudara memanggil para vendor dan saksi menjawabkarena saksi mendapat mandat dari Sdr.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
995 — 1571
  • Penyampaian tersebut merupakan kebijakan daripimpinan dan bukan merupakan usulan, atas penyampaian tersebuttidak ada peserta rapat yang mengajukan penolakan.Bahwa lewat persetujuan Direktur, yang mengelola dana PP tersebutadalah Bagian Keuangan RSUD Kraton.Bahwa saksi pernah mendapat mandat dari RISK TESSA ketikabertugas sebagai Panitia Hari Kesehatan Nasional padatahun 2014atau 2015, untuk mengantar atau menyampaiakan uang sejumlah 5atau 10 juta rupiah kepada Panitia Hari Kesehatan Nasional DinasKesehatan
    Hal tersebut mengingatbahwa perintah merupakan suatu bentuk pengalihan kewenanganberdasarkan mandat, selama yang diperintah tidak melebihi dariperintah tersebut.Bahwa sesuai laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuatoleh RISKI TESA dan SARTANA, penggunaan uang potonganinsentif manajerial yang ditampung di rekening atas namaSARTANA/RISKI TESA tersebut digunakan untuk:> Belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dankegiatankegiatan yang bersifat emergency.> lur Pemda (pemberian dana kepada
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
ERNI MURNIATI Binti JARTA
136 — 34
  • 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
340 — 77
  • Penyalahgunaan danajTipikor Jakarta Armejn DeskyjJuli 2009bansos Pemkab AcehTenggara TA 20042006 (Bupati Agara) UndangUndang NomorKeuangan.Jenisjenis pemeriksaan tersebut selanjutnya diatur dalam SPKN tahun15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksadengan tujuan tertentu (PDTT).Bahwa pelaksanaan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaanadalah berdasarkan Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G Undangundang Dasar1945 yang memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara secara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
141 — 43
  • Muhammad, baik transaksi dalam dan luarnegeri, Sesuai mandat Direksi dan berkoordinasi secaraefektit dengan unit unit terkait di Kantor Pusat. Bahwa berdasarkan data yang ada Nomor Rekening0652013945 adalah Rekening Tabungan Simpeda (SimpananPembangunan Daerah) yang dibuka di Bank Jatim HR.Muhammad Surabaya atas nama JOHAN.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — Prof. EDY YUWONO,Ph.D., Bin SUYATMAN ; Ir. BUDI RUSTOMO, M.Rur.Sc., PhD., Bin SUDARNO ; WINARTO HADI, SU. Bin SOEPRAYITNO
233 — 1031
  • ayat (1) huruf f KUHAP joPasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yaitu kejahatan luarbiasa yang dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang sangattercela dan meresahkan masyarakat, sedangkan para terdakwa adalahpara akademisi yang sangat terpelajar yang seharusnya menjadi contohdan tauladan bagi masyarakat secara keseluruhan;Page 276 of 305e Para terdakwa merupakan pejabat yang diberi mandat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
299 — 397
  • atasan dan bawahan.Bahwa tanggung gugat perbuatan tidak patut disebut Mal Administrasi.Bahwa untuk membuktikan seseorang mal administrasi haruslah orang itudihukum pidana terlebih dahulu menurut perobuatan hukumnya.Bahwa jika kewenangan bertumpuk pada administrasi Negara asasnyaadalah berkaitan dengan kewenagan pemerintah harus dapat menunjukandasar hukumnya.Bahwa menurut ahli tatacara kewenangan ada dua yaitu atribut danpendelegasian dalam pendelegasian pemerintah adalah delegasiankewenagan berupa mandat
    , mandat dilihat dari esensi atasan danbawahanBahwa menurut ahli tentang esensi perseroan ada perdebatan yangpertama adalah hukum dari hakekat perseroan berlaku hukum publik ataumutlak.Bahwa menurut ahli UU perseroan memberikan legalitas dalam organ adatiga yaitu organ yang disebut RUPS, organ direksi dan organ komisaris.Bahwa menurut ahli RUPS pada pengertian yang lain harus merujuk padaanggaran dasar rumah tangga (ADRT) atau ketentuan lebih lanjut dariADAPT tersebut.Bahwa menurut ahli dipandang
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG.
Tanggal 15 September 2014 — H. YULIUS NAWAWI bin NAWAWI ALHAJ
68 — 28
  • Selatan, pemberian tugastersebut disampaikan secara lisan oleh Bupati dihadapan Sekretaris Daerah, ParaAsisten, Kabag Keuangan dan Kabag Kesbangpol;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Yusup, saksi sebagaiBupati Ogan Komering Ulu memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melaksanakanadministrasi pemerintahan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untukmenjalankan roda pemerintahan karena saksi Edy Yusup sebagai Bupati, mencalonkandiri untuk menjadi Calon Wakil Gubernur berdasarkan mandat
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
227 — 81
  • kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi (kewenangan yang bersumberHalaman 248 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdari pelimpahan) dan mandat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
54 — 117
  • ada sejak tanggalKeputusan ditetapkan (maka wewenang sudah melekat);Hal 157 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sbye Bahwa Jika dikaitkan dengan Pasal 17 Perkaban, No 3 Tahun 2007 bahwa setiap programharus didahului Proposal yang memiliki kebutuhan spesifik sebagai satu keabsahankegiatan ;e Bahwa Kemudian tanggung jawab itu ada 2 yaitu jabatan dalam rangka melaksanakanfungsi jabatannya dan pribadi dalam rangka pribadi dan menyebut nama pribadi ;e Bahwa Adapun hubungan hukum, yaitu delegasi dan mandat
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
77 — 17
  • dikembalikan keKas Negara ;Bahwa Saksi tidak ada dengar Anggota kelompok yang tidakdapat jatah lahan ;Bahwa permasalahan ini timbul karena ada kelompok yangtidak mendapat pembagian uang dari proyek tersebut;258Bahwa waktu Akhiyar dan Asep menemui Saksi, Terdakwa jugaikut dimana Terdakwa yang setir mobilBahwa peranan propinsi dalam proyek ini sebagai pembinatehknis dan monitoring ;Bahwa pene ntuan lokasi adalah kewenangan Kabupaten,propinsi hanya mengadakan sosialisasi ;Bahwa Propinsi tidak ada memberikan mandat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
351 — 147
  • Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasuspenyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang terindikasi TindakPidana Korupsi termasuk dana Nonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraRepublikIndonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah yang di dalamnya menjelaskanstandard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajibmenggunakan acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan auditsesual dengan mandat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
159 — 166
  • Bahwa saksi mMenurut saksi ketua komisi penilai tidak memiliki fungsi apaapa,yang memiliki fungsi adalah Komisi Penilai secara kolegtif kolegial Bahwa saksi Pak Susianto mendapat mandat dari saksi untuk memimpinsidang komisi, kemudian Pak Susianto melapor ke saksi sidang sudahdilaksanakan. Bahwa saksi maksud saksi yang memiliki Tupoksi adalah Tim Komisi Peilaidalam mengambil keputusan kolektif Kolegial.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
121 — 60
  • UDIN kalau terdakwa tidak mampu melaksanakantugas terdakwa sebagai anggota team Verifikasi dan terdakwamemberikan mandat sebaiknya yang memegang jabatan ini ygtidak memiliki jabatan;Terdakwa tidak mengetahui mengenai dana Bansos yangRp.75.000.000 yg dipinjamkan untuk kegiatan Safari Ramdhantersebut;Terdakwa mengetahuinya pada saat inpektorat datang memeriksasekitar tahun 2010 dan juga terdakwa tahunya pada saatdipersidangan ini mengenai stempel palsu tersebut;Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Andriaman K, SH
59 — 22
  • kepada Petugasdi Lapangan agar melaporkan setiap perkembangan pekerjaan secara berkaladalam bentuk tertulis dan saat itu di awal bulan Desember 2015 staf saksi yangbernama DEDE SUHANDI melaporkan kepada saksi bahwa untuk revitalisasipembangunan pasar Wado ada keterlambatan.Adapun tindakan saksi saat itu saksi mengeluarkan memo teguran kepadapihak Kontraktor (yang membuat memo teguran pak DEDE SUHANDI)Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengeluarkan memo (surat teguran)akan tetapi saksi memberi mandat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
299 — 91
  • Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 sebagaidasar hukum yang menyatakan pembayaran upah proses atauupah yang biasa diterima dan upah skorsing maksimal 6 bulanHalaman 271 dari 450 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN Pikapabila: a) UU Ketenagakerjaan tidak mengatur tentangpembayaran upah proses atau upah yang biasa diterima dan upahskorsing; b) UU Ketenagakerjaan dengan tegas mengatur bataspembayaran upah skorsing dan upah proses merujuk padaKepmenaker Nomor 150 Tahun 2000; c) UU Ketenagakerjaanmemberi mandat