Ditemukan 836 data
LUTER BALI
Tergugat:
PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA
117 — 54
atas persetujuan para pihakPasal 62: Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kena sebelumberakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam penanjian kerja waktutertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhirihubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnyasebesar upah pekerna/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktupenanyjian kerjaBahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
59 — 36
Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang orangyang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada UndangUndangyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan
Terbanding/Terdakwa : IMAM SUHERI Als HERI Bin RIFAI AM
54 — 16
tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaHal28 No.17/PID.SUS/2015/PT.JMBperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
58 — 19
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
51 — 25
Penutupsesuai Lembaran Negara (staat blaat) Nomor: 22 Tahun 1948sejak tanggal 10 Maret 2013 saat Terbanding / Tergugatmenerima uang Pinjaman tersebut dari Pembanding/Penggugat.Bahwa dengan demikian uang Pinjaman sejumlah Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah) adalah adil untuk memperoleh bunga 3 %(tiga persen) per bulan yang dimohonkan Pembanding/Penggugatdalam gugatan dengan mempertibangkan kemampuan Terbanding /Tergugat yang adalah seoarang yang berpenghasilan besar, yaitusedang menduduki jabatan
68 — 15
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
DIAN NATALIA SH
Terdakwa:
FADLY NOERRAHMANSYAH Als SIBOB Bin PRATIKNO
58 — 17
No.10 tahun 2019 tentang PedomanPengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan pasal 2 ayat(1), Trinexyphenidyl termasuk golongan obat keras golongan obatobattertentu. sesuai UU RI No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras, dan yangdimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baikdalam bungkusan maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaris van Staat
123 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu jika suatu Lembaga atauPejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu ddalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan
22 — 15
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO :77/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
35 — 17
Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinHalaman 32 dari 38 halaman putusan nomor 49/Pid.C/2020/PN BibPemiliknya atau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat van oorlogen beleg (S.1939582)), menjadi Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958;Menimbang, bahwa selanjutnya Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958 diubah dengan Peraturan PenguasaPerang Pusat No.Prt/Peperpu/041/1959.
39 — 17
keluar darah, ada bekas seretan;Bahwa dari informasi yang saksi dapat, kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2012malam, di Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor PT Trakindo Balikpapan, saat itu ayah saksi sedang pulangdari Pengajian naik sepeda motor , lalu ditabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang ,dan meninggal dunia;Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarai ayah saksi rusak parah;Bahwa atas kejadian yang menimpa ayah saksi, sampai staat
65 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
169 — 34
Maka harus ditolakbutir 13 dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa pengumuman dan rencana lelang atassebidangPerintahjtanah SHGU No: 12/Keladen dan Segendang atas nama PT Sebatin sesuai SuratPenjualan Barang Sitaan Nomor: SPBS03/PUPNC .10.01/2010 tanggal 18 Oktober2010 tersebut tidak adil, dengan alasan sebagai berikut :aBong Kon Ho alias William Bong selaku Direktur Pt Sebatin telah dilaporkanmelakukan tindak pidana korupsi pada staat menerima failitas kredit dari PemohonIntervensi berdasarkan
dan tidakmelawan hukum;4 Bahwa Pengadiloan Negeri Balikpapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Basl;ikpapanNo: 118/PDT.G/2011/PN.Bpp tanggal 15 Nopember 2011 antara lain memerintahkan kepadaTerlawan I untuk menangguhkan pelelangan barang agunan berupa SHGU No.12/ DesaKeledang dan Segendang yang terletak di Desa Keledang dan Segendang Kecamatan TanjungAru Kabupaten Pasir atas nama PT Sebatin , dengan alasan bahwa Pelawan akan melunasiseluruh kewajiban kredit PT Sebatin;5 Bahwa sampai dengan staat
158 — 89
tentangKetenagakerjaan berbunyi: Pekerja/ouruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapatmelakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapatmengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);17.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
73 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut dapatdikwalrfikasr sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Meta wan Hukum(onrechtmatigedaad), dan oleh karenanya guna melindungi hakhak sertakepentingan Penggugat atas tanah objek perkara, maka sangat urgendan relevan untuk "menghukum Tergugat s/d Tergugat V atau siapa sajayang menguasai tanah objek perkara agar segera mengosongkan danmenyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebanisesuatu hak apapun juga";Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat
31 — 7
Pid.Sus/2016/PN Bna.Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
32 — 18
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
29 — 13
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
57 — 11
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 25 PUTUSAN NO :79/PID.SUS/201 5/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2016Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu, Tanah Negaraadalah tanah milik negara (raja/ratu) diterapkan di Indonesia melaluiproduk hukum dalam peraturan agrarnsch besluit yang diundangkandalam lembaran Negara Staatblad Nomor 8 Tahun 1870 (S.1870118), dalam Pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van detweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginselgehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt vaneigendom wordt bewezen,domein van de Staat is:(dengan tidak