Ditemukan 691 data
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelebihanlainnya dari mekanisme biasa ini adalah tidak terkendala dalammenguntungkan secara finansial, eksportir cenderung memilihmengunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curahapabila ada kenaikan tariff Bea Keluar maupun Harga Ekspor padabulan berikutnya;Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakanakibat dari ketidak taatan Pemohon Banding dalam memenuhiHalaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/201610.konsekuensi dari mekanisme yang dipilinnya.
116 — 72
kepentingan mendesak melainkan kepentingansekelompok orang yang tidak ingin berbagi sarana umum berupa jalandengan masyarakat Jakarta lainnya, adapun kepentingan Tergugat adalahkepentingan mendesak karena atas lahan fasos fasum tersebut akandigunakan sebagai sarana kepentingan umum berupa Marga Jalan yangdapat digunakan oleh semua warga masyarakat Jakarta termasuk juga olehPenggugat sendiri;Bahwa tindakan Penggugat yang membangun tembok (alas pijakan pagar)tanpa ada IMB telah menunjukan bagaimana ketidak taatan
94 — 49
Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun2009 tersebut dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan yaitu :Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabushabukarena rendahnya disiplin dan ketidak taatan akan aturan hukum yangberlaku serta salah dalam memilih teman bergaul sehingga Terdakwatetap mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu padahal Terdakwasudah mengetahui adanya larangan dan penekanan dari Panglima TNIHal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor :199K/PM
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/201610.mengunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curahapabila ada kenaikan tariff Bea Keluar maupun Harga Ekspor padabulan berikutnya.Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakanakibat dari ketidak taatan Pemohon Banding dalam memenuhikonsekuensi dari mekanisme yang dipilinnya.
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelebihanlainnya dari mekanisme biasa ini adalah tidak terkendala dalammenguntungkan secara finansial, eksportir cenderung memilihmengunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curahapabila ada kenaikan tarif Bea Keluar maupun Harga Ekspor padabulan berikutnya;Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakanakibat dari ketidak taatan Pemohon Banding dalam memenuhikonsekuensi dari mekanisme yang dipilinnya.
18 — 15
Ketidak taatan Penggugat dalam rekonpensi kepada Tergugatdalam rekonpensi telah dilakukan oelh penggugat sejak awal pernikahan,dimana sebagaimana posita angka 3 dalam replik tergugat dalamrekonpensi pernah mendaftarkan permohonan talak sebelum perkara Aquotertangal 30/10/2017 yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember denganNomor Perkara 5285/Pdt.G/2017 /PA.jr, yang telah sampai pada putusanakan tetapi Permohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam rekonvensimencabut perkara tersebut dan memberi kesempatan
43 — 12
rumah tangga Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana ditemukan diatas majelis hakim setelah mencermati kemudian berpendapat bahwa rumahtangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rapuh yang ditandai denganberpisah tempat tinggal selama 3 tahun,mereka sudah tidak komunikatif secaraterus menerus ditambah lagi sikap termohon sebagai isteri tidak taat padapemohon,kemudian pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersamadengan termohon;Menimbang bahwa ketidak taatan
109 — 31
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangandaerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikanprinsip pertanggung jawaban hokum dan pertanggung jawaban prosedurdalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawanhokum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsipsewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yangmemegang kepada penyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangandaerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikanprinsip pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedurdalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsipsewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yangmemegang kepada penyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hokum dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hokum dalampengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenangkarena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
60 — 27
mengeluarkan tembakantersebut tanpa alasan yang jelas, apalagi padasaat Terdakwa setiap mengeluarkan tembakan tidaksedang dalam keadaan terdesak atau terancamkeselamatan jiwanya, dan sebelum Terdakwa danSaksi Serma Ferdinand berangkat melaksanakanperintah tersebut, sudah diberikan pengarahanoleh Lettu) Cpl Riswanto selaku Pa Urdal dan SaksiSerma Mohammad Karyawansyah selaku BintaraPengamanan Operasi Denpal 06 12 01/Bjm agarmenjaga dan mengamankan personel dan materil, haltersebut menunjukkan ketidak taatan
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibahas, disusun dan ditetapbkan dengan mengabaikan format, formaldan formalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaankeuangan daerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berartimengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuklarangan terhadap prinsip Sewenangwenang karena adanyakesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepada penyelenggaraNegara.Bahwa
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
136 — 58
bersangkutandapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafan Pancasila, oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu terlebin dahulu memperhatikan halhal yangdapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:Halhal yang meringankan : Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya.Halhal yang memberatkan : Terdakwa sudah tidak memiliki Jiwa Sapta Marga dan SumpahPrajurit yaitu sikap ketidak taatan
diperoleh Terdakwa juga semakin besar jikadibandingkan dengan kasus perkara Terdakwa yang terdahulu,dimana Majelis Hakim menilai hal itu dapat terjadi karena sejak awalTerdakwa sudah memiliki cara dan pola hidup yang salah karenaTerdakwa hobi bermain judi yang memerlukan banyak uangsehingga kemudian dengan cara apapun akan dilakukan Terdakwawalaupun perbuatan itu tidak benar karena pada diri Terdakwasudah tidak memiliki lagi jiwa dan semangat Sapta Marga danSumpah Prajurit khususnya sikap ketidak taatan
110 — 48
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militermenyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"ketidak taatan yang di sengaja secara bersama sama atausendiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.a.
58 — 24
aturanaturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalindengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara.Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengurus dan atau tidak merawatTergugat sekalipun dalam keadaan sakit, bahkan sebaliknya Penggugat malahmendoakan Tergugat agar tetap sakit, agar tidak bisa lagi mengunjungi orangtuanya adalah merupakan wujud dari nusyuz itu sendiri yaitu pembangkangan/Hal. 17 dari 57 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2016/PA Sgm.perlawanan/ ketidak taatan
49 — 12
Karakteristik APBD sebagai kebiyakan daerah yang keseluruhan tahapanformat, formal dan formalisasnya merupakan bagian tap terpisahkan daripengelolaan keuangan Daerah sebagai sub system keuangan Negara, yangsudah diatur dalam peraturan perundangundangan.Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsip/ pertanggung.................
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalampengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenangkarena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
129 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1515 K/Pdt/2010untuk terjadinya konflik terutama pada saat terjadinya perayaan hari besarkeagamaan, seperti Natal, Paskah, Tahun Baru dan pestapesta Gereja lainnya,dan juga ketidak taatan dalam penggunaan jadwal oleh salah satu pihak denganmudah diklaim sebagai upaya untuk menghambat/menghalanghalangi oleh pihaklainnya, kKarenanya sepanjang berlakunya penggunaan Gedung Gereja secarabergiliran (kurang lebih selama 6 (enam) tahun) telah terjadi hampir ratusan kalibentrok ;Bahwa sadar akan kemelut
114 — 41
Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer selama 2(dua) kali di Papua dan Aceh..Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga danSumpah Prajurit khususnya ketidak taatan Terdakwa kepadahukum serta penekanan/perintah dari pimpinan TNI. Terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa jugatelah membeli mobil bodong tanpa dilengkapi dengan suratsuratyang sah.
34 — 11
.= Terdakwa memiliki ketrampilan khusus sebagai pelatihpenembak mariner yang dibutuhkan oleh kesatuannya.Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajuritkhususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum = sertapenekanan dan perintah dari pimpinan TNI. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang gencargencarnya memberantaskejahatan penyalahgunaan Narkotika.
73 — 9
Halini, menunjukkan ketidak taatan Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan Pasal36 Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Janiman Fidusia.
170 — 76
LindungTele ; b) Pada Tanggal 6 Maret 2014 Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia Bidang Penaatan Hukum Lingkungan yangmelakukan Penyegelan, karena Bupati Samosir tidakHal 25 dari156 HalamanPutusan PerkaraNo.o7/G/2015 /PTUNMDNd)melaksanakan tugas pasal 76 UU Nomor 32/2009 yangberbunyi (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotamenerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukanpelanggaran terhadap izin lingkungan ; Bukti ketidak taatan
333 — 166
Bahwa Penggugat secara sadar telah mengikatkan diri padaketentuanketentuan peraturan Partai yang diatur dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, karena Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga tersebut merupakan Undangundang dan pegangan bagisetiap anggota PDI Perjuangan, dengan demikian apa yang didalilkanoleh Penggugat yang tidak menerima Surat Keputusan Nomor:84/KPTS/DPP/II/2020 merupakan ketidak taatan Penggugat sebagaianggota partai Politik PDI Perjuangan, dan oleh karenanya gugatanPenggugat