Ditemukan 829 data
98 — 57
Tumisah, sidang ditunda untuk memberikankesempatan Mediator melaksanakan tugas mediasi namun menurutlaporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapaikesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasahukumnya memberikan jawaban secara tertuis sebagai berikut:Dalam eksepsi:1.
105 — 31
Ir.Putuhena telah tertuis SHGB atas nama YUSUFRUMATORAS, SE dan tidak diasuransikan, hal ini tidak sesuai dengankondisi senyatanya dokumen tanah masih Hak Pakai.Bahwa pada tanggal 15 April 2009 Terdakwa MARKUS F. FANGOHOY,SE selaku Analis Kredit bersama Kasi Pemasaran PT. BANK MALUKUCabang Utama Ambon melakukan tinjauan ke lokasi Pembangunan KPRPoka Grand Palace oleh PT.
Ir.Putuhena telah tertuis SHGB atas nama YUSUFRUMATORAS, SE dan tidak diasuransikan, hal ini tidak sesuai dengankondisi senyatanya dokumen tanah masih Hak Pakai.Bahwa pada tanggal 15 April 2009 Terdakwa MARKUS F. FANGOHOY,SE selaku Analis Kredit bersama Kasi Pemasaran BANKPEMBANGUNAN DAERAH MALUKU Cabang Utama Ambon melakukantinjauan ke lokasi Pembangunan KPR Poka Grand Palace oleh PT.
37 — 3
AGUSTINA ARINENGSE melalui telpondan SMS dengan nilai Rp.50.000.000.000, ( lima puluh milyar rupiah) denganketertuan membayar biaya administrasi sebesar Ro.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah)sampai dengan Rp.30.000.000, ( tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi RAWANSANTOSO transfer melalui Internet Bank King dari tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan25 Agustus 2014 dengan nilai total kurang lebih Rp3,5 Milyar ke AGUSTINAARNENGSE.Bahwa AGUSTNA ARINENGSE tidak memberikan kesepakatan atau peraniiansecara tertuis
101 — 41
Bahwa Sertifikat adalah bukti kepemilikan atas tanaholeh atas nama yang tercatat dan terdaftar didalam Sertifikattersebut (hal ini sesuai dali Para Penggugat pada halamn 3 poin 4yang tertuis sbb : ....dst, dan selanjutnya telah dibalik namakanatas nama Penggugatl pada tanggal 9 April 2002, dengandemikian SAURMA PURBA (Penggugat Il) tidak memilikihubungan hukum dalam perkara a quo karena namanya tidaktercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.33 tanggal 3 April 2002,dan tidak berhak secara hukum mengajukan
116 — 15
Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);Setelah mendengar nota pembelaan secara tertuis dari Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, menyatakanTerdakwa bebas demi hukum dan bebas dan tahanan, oleh karena tidak terbuktsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimanadalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan
38 — 4
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundarngundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturankelentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
JEMMY D. KABUNGSINA
Tergugat:
1.1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRASI LABUAN
2.BRUNO RADO
92 — 52
suaraterbanyak yaitu 217 (Seratus tujuh belas) Suara. sesuai dengan Berita AcaraPerhitungan Suara tanggal 26 November 2020 secara tertulis kepada BadanPermusyawaratan Negeri Administrasi Labuan yang nantinya BadanPermusyawaratan Negeri Administrasi Labuan menyampaikan kepadaBupati Maluku Tengah melalui Camat Seram Utara Barat, akan tetapi BadanPermusyawaratan Negeri Administrasi Labuan tidak pernah menyampaikanhasil pemilihnan, sesuai Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26November 2020 secara tertuis
129 — 120
jawabannya secaratertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan paraPenggugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasanyatersebut, para Penggugat / Kuasanya telah menyampaikan Replik secaratertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan yangdikemukakan oleh para Tergugat / Kuasanya, kecuali yang secara tegastelah diakuinya;Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikanduplik secara tertuis
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ginting, dan Masmin Bangun (Alm.) juga tidak pernahmendapatkan izin menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi apabilaseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajibmengajukan permohonan secara tertuis kepada Pengadilan, mengingat halhaltersebut di atas, maka sudah barang tentu, menurut hukum tentang perkawinanMasmin Bangun (Alm.) dengan
59 — 27
Kartu Keluarga atas nama Bambang Widoyoko, suami dari AtlitLariana Oktaviani (Tergugat Ill) terbitan tahun 2013, didalamkolom orang tua tertuis nama .NGASMANI danSUSETYONINGS IH;5. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Atlit Niken Nilasari(Tergugat Il) tanggal 18 Agustus 2014 yang diketahui oleh RTdan RW setempat yang menerangkan bahwa Tergugat Il danTergugat Ill benar anak dari Alm.
177 — 60
PATRAS, (di KTP tertuis JAN GERETH PATRAS), Swasta,beralamat : di Lingkungan , Kel. MahakeretHal.2 Dari 136 Hal.Puts.Prkr.Pdt.No.:26/Pdt.G/2015/PN.Yyk.Timur, Kec. Wenang, Kota Menado, SulawesiPee easter tree tiesUntuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V6. SHERLY ERNI PATRAS, Swasta, beralamat : di Jalan Kampus TimurNo.16 Lingkungan Il, Kel. Kleak, Kec.Malalayang, Kota Menado, Sulawesi Utara;Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VI 7. JEFRI PATRAS, Swasta, beralamat : di Gg. RS.
15 — 3
dilaksanakanakan tetapi tidak berhasil rukun lagi/ gagal:;Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan senantiasa berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap hidup rukun danmempertahankan keutuhan serta membina rumah tangga, namun tidakberhasil;Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan olehnya sendiri dalam persidangan ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah didengarketerangannya dan memberikan jawaban secara tertuis
44 — 21
Sesungguhnya adalah sebuah keanehan dan kemustahilan darigugatan yang berperihal : Gugatan Wanprestasi dan TuntutanGanti Rugi, sebab mana mungkin pemerintah daerah provinsiPapua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,hendak membayar hakhak pihak ketiga atau pihak mana punketika tidak ada sebuah Perjanjian Tertuis atau Kontrak secaraTertulis yang dibuat baik di hadapan pejabat public (notaris)Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2019/PN.Mnkmaupun karena suatu Putusan
28 — 16
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenapersoalan ekonomi dimana penghasilan pemohon masih sangat terbatassedangkan termohon tidak bisa menerima apa adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi pemohon ternyata kedua belahpihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, walaupuntelah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa termohon didepan persidangan mengajukan pulaalat bukti tertuis
62 — 25
Penggugat ingin hak asuh anak ke Penggugat sebagai ibunyakarena tergugat telah melanggar isi surat perjanjian yang dibuat padatanggal 28 Januari 2020;Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat di atasTergugat menolak gugatan penggugat,maka menurut hukum (Pasal 163 HIR)Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatanya;Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalill gugatannya Penggugatmengajukan bukti tertuis berupa P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orangsaksi bernama :XXXXX dan XXXX,sedangkan pihak
CORNELIS J. SOSELISA
Tergugat:
JOPY MUSKITA
27 — 13
akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 maupun bukti P2 = T4 diketahuibahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk jual beli sebidang tanahyang terietak di Karang Panjang depan SMK Negeri 1 Ambon Kelurahan AmanteluKecamatan Sirimau sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp 70,000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)untuk digunakan sebagai nilai jual beli sebagaimana yang tertuis
34 — 7
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundargundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
117 — 27
Penetapan tertuis yang juga mencakup tindaka faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;f.
136 — 48
) tahun , dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; Denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar rok paniang wama merah muda ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN (korban) ;Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumterdakwa akan mengajukan tanggapan secara tertuis
21 — 12
mempunyai hak untuk melakukan perbuatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis