lewat Handphone Xiomi berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor : 08214511750 pada orang yang saat ini berada di LPKerobokan Denpasar yang bernama ARI PERMANA sebanyak 1 (satu) paketdengan kode 0,4 (nol koma empat) kemudian setelah ARI PERMANAmengiyakan, kemudian Terdakwa di beri alamat di areal parkir Rumah Sakit AriCanti Jalan Mas 88.X Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimanapaketan Shabu tersebut berada dalam pembungkus permen merek PARAGOMILK yang di tanam dalam tanah dengan di tindin

Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowati menyebutkanKeputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telah mengeluarkan duaobjek sengketa a guo diatas tanah milik Penggugat, sehingga terjaditumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211 tertanggal 14 Desember 1992dengan luas kurang lebih 3.670 M (tiga ribu enam ratus tujuh puluhHalaman 4 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 402 K/TUN/2015Dari kronologis yang Tergugat II Intervensi 2 gambarkan di atas terbukti,bahwa Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindin Kepemilikantanah antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 2 sejakpertengahan Bulan Januari 2014 saat pihak Penggugat memeriksa AsliSertipikat Tergugat Il Intervensi 2, atau setidaktidaknya pada akhirJanuari 2014, yaitu saat Penggugat menerima Foto Copy kepemilikantanah dari Tergugat Il Intervensi 2, yang kalau dihitung sampai dengantanggal

GunungSubur Sentosa ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa: permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor: 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No.697/Harjamukti dan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015No.1252/Harjamukti, kKeduanya tercatat atas

:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697;(3) Melanggar Pasal

. , maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping ) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat!

persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti yang cukup maupun suatu putusan yangtelah memiliki kKekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidakpula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMAHal. 22 dari 25 Hal..Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN MpwNomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hatihati dalammenjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidakterjadinya suatu tumpang tindin

Sebelah utara > Milik Lawi bin Solo Sebelah timur : Lorong Sebelah selatan : Bagian milik penggugat 1 dan Tergugat Sebelah barat : Milik Lawi bin soloAdalah bagian/milik Penggugat Il, Orang Tua Penggugat Ill danOrang Tua Penggugat IV.Bahwa putusan ini mengandung suatu kontroversi yang bersifattumpang tindin karena berdasarkan pertimbangan hukum yangdilakukan oleh Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertamamenyebutkan : ...... bahwa berdasarkan bukti surat mMaupun saksiyang telah diajukan oleh

kemudian di tahun yang samaPenggugat menerbitkan sertifikat dengan No 825/Malili Surat Ukur No00312/Malili/1985 Puncak Indah Kelurahan Malili Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pembayaran pajak yang menandakansebagai wajib pajak atas objek tersebut dengan no SPPT : 73.24.180.019.0010299.0 sampai saat ini;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, makaPenggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai tersebutsehingga mengakibatkan tumpang tindin

Utara : Ramli S , Pandero (A.Makkaraka) Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebelah Selatan: Jalan Sebelah Barat : Abdul Salam (Vide bukti P1) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian danpenetapan batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalamSurat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 dan ternyata telahditerbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah KabupatenLuwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindin

sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin

Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.

Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN.BDG tanggal 27 Oktober2016.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi , PemohonKasasi Il tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sertifikat objek sengketa tumpang tindin

Penerbitan sertifikathak atas tanah yang tumpang tindin merupakan salah satu bentuk cacatadministratif sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) huruf e PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untukmembatalkannya; Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa akibat ketidakcermatanPemohon Kasasi II/Tergugat, sehingga harus dibatalkan;Menimbang,

Bahwa ternyata penerbitan Sertipikat sertipikat tersebut pada angka 1(satu) tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor884/Kalisuren, Gambar Situasi tanggal 20041984 Nomor 2616/1983seluas 11.930 M2 atas nama Tan Kim Yok terbit tanggal 21041983,sehingga di atas tanah objek sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan;Bahwa, terhadap permasalahan tumpang tindin kepemilikan tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan datayuridis serta dilakukan

masalah keperdataan antara Para Penggugat dengan pihakHalaman 55 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGpemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 884/Kalisuren atau dengan para pihak yangmenjual tanah kepada para Penggugat, Karena yang menjadi pokok masalahadalah sengketa keperdataan dan bukan karena Keputusan TUN yang menjadiobjek gugatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmengadili perkara a quo, selain itu apabilagugatan Penggugat dikabulkan justru akan terjadi tumpang tindin

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionalsesuail kewenangannya menerbitkan keputusan pembatan sertipikat yangtumpang tindih, sehingga diatas tanah tersebut hanya ada satu sertipikatHalaman 58 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGhak atas tanah yang sah yang kewenangan pembatalannya berada padaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap pemberianhak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 dinyatakan bahwatumpang tindin

uangnya yang telah ia serahkankepada Saudara MASDAN sebesar Rp123.000.000,00 (seratus duapuluh tiga juta rupiah) untuk dikembalikan; Bahwa Saksi yakin akan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa IlMASDAN yang dibenarkan oleh Terdakwa SAHJAN karena dengandasardasar berupa suratsurat di atas yaitu segelnya sudah tua, adakuasa ahli waris dan putusan ahli waris dari Pengadilan Agama dan yanglebih meyakinkan lagi bahwa tanah tersebut saat dimintakan lokasinyake BPN, pihak BPN menyatakan : tidak ada tumpang tindin

Lurahhanya memberikan pengantar untuk Camat/Pemkot;Bahwa Saksi tidak pernah melihnat ada pohon sebagaimana yangditunjukan oleh Penasehat Hukum;Bahwa tidak ada laporan masalah tanah kepada Saksi selaku Lurah;Bahwa Saksi rnenhat saat ini terhadap tanah di RT.011 dilakukanpemagaran;Bahwa Saksi tidak mengenal NUR ALI dan AHMAD BASIR;Bahwa Saksi tidak mengetahui proses IMTN yang diajukan NUR ALI danAHMAD BASIR;Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor 1347 K/PID/2017 Bahwa tanah yang terjadi tumpang tindin

tanah para Saksi adalah di Selok Bugis sedangkan menurut paraTerdakwa adalah di Selok Cina sedangkan keterangan para Saksi, utamanyaSaksi MARDANUS selaku Lurah Kariangan jelas menyatakan posisi lahanSaksi SUMANTRI WIBISONO di Jalan Pulau Balang RT.11 dan Saksi tidakpernah mendengar wilayah yang bernama Soenge Saeng dan Songe Oesengsebagaimana SKPT yang ditunjukkan dan tanah yang terjadi tumpang tindihlokasinya berada di Selok Bugis sedangkan fisik Sungai Bugis sendiri jauh darilokasi tanah tumpang tindin

pihakdikarenakan yang seharusnya ikut sebagai pihak Para Penggugat adalahAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE alias ENCIK AKMAL sebagaipemegang hak pertama atas SHM No. 214/Desa Kisaran Barat, dimanaAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE adalah pihak yang seharusnyaberhubungan hukum dengan SHM No. 214/Desa Kisaran Barat danobyek perkara a quo, juga mengetahui secara persis tanah obyek perkaraa quo sebelum beralih kepada orangtua lakilaki Para Penggugat danPara Tergugat Il Intervensi, sehingga terhadap proses kesalahantumpang tindin

Bahwa dalil tumpang tindin yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya adalah dalil yang mengadaada. Sedangkan Para Penggugatsendiri tidak mengetahui dan tidak menguraikan dimana atau sebelahmana dari tanah SHM obyek perkara yang tumpang tindih dengan SHMNo. 214/Desa Kisaran Barat atas nama orangtua lakilaki ParaPenggugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan dan ditolak.2.

halaman 53 alinia ke 4 sampai dengan halaman 54 :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT KAL BARHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskanfakta hukum sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatankarena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara SertipikatHak Milik Nomor 1390/Cipeucang, tanggal 5 Februari 2014 Surat UkurNomor 237/Cipeucang /2013 tanggal 20 Nopember 2013, luas 5.170 M?,atas nama 1. Muljono Martoatmodjo, 2. Deden Arfianto, 3. Ety Sofiawati(objek sengketa) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Cipeucang, tanggal3 Februari 1983, Gambar Situasi Nomor 585/1983 tanggal 20 Januari 1983,luas 5.200 M?

No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanan terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaraHalaman 102 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.103memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Sangat jelas posita tersebut hanyalah merupakanpengulangan belaka yang sama sekali tidak didasari oleh buktibukti hukumdan karenanya harus ditolak;Bahwa oleh karenanya untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukumdan menghindari tumpang tindin putusan perkara di Pengadilan NegeriJakarta Pusat ini yang pokok perkaranya ternyata sama, yang mana atasperkara tersebut telah terlebih dahulu diputus di Pengadilan Negeri JakartaPusat ini juga serta telah berkekuatan hukum yang tetap dan telahdimohonkan

Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat keputusan yangmenjadi objek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin dengantanah Hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB), dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat di dalammenerbitkan Surat kKeputusan yang menjadi Objek sengketa tersebuttelah

Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr: 76/Pdt.G/2017/PN.MTR dan telah diputus oleh Majelis Hakim Agung denganregister perkara Nomor : 1155 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 yangsampai sekarang perkara tersebut masih menempuh upaya hukum luar biasayaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Terlawan ( Gede Gunanta ),hal ini sesuai dengan bukti Surat bertanda T.21, T.22, T.23 dan T.25 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untukmenghindari produk putusan yang tumpang tindin

Sengketa dari saudara PUNDING secara tunai, denganHalaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikSertifikat Hak Milik No. 1280, ukuran luas 960 M2 Tahun 1992 yangterletak di Jalan Junjung Buih Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya;Bahwa sebelum melakukan pembayaran pembelian tanah kami jugatelah melakukan cros cek surat Sertifikat Milik tanah tersebut ke KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya untuk memastikanbahwa tanah tersebut tidak tumpang tindin

Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya; Bahwa sebelum melakukanpembayaran pembelian tanah kami juga telah melakukan cros cek suratSertifikat Milik tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan NasionalHalaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikKota Palangka Raya untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidaktumpang tindih surat menyurat ataupun kepemilikannya; Setelah kamimelakukan cros cek di Badan Pertanahan Nasional Palangka Rayatanah tidak tumpang tindin