Ditemukan 7069 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah suara suala sikala saala
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
508 — 345
  • Terhadap kegiatankegiatan tersebut kemudiandirinci dalam matriks kegiatan sebagaimana halaman II46untuk pembentukan satgas kebakaran dan pengadaansarana pemadam kebakaran akan dilaksanakan padatahun 2000 sedangkan pelaksanaan patroli secara rutindilaksanakan skala harian terutama musim kemaraudengan cakupan seluruh lahan perkebunan;2.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
68 — 28
  • .> Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasangdi lapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuaikan dengan lapangan dalam ukuran skala tertentu.> BackUp data adalah data hasil pengukuran untuk mendukungyang dituangkan dalam bentuk gambar dan dapat dihitung jumlah(unit) dalam satuan tertentu, dalam ukuran jarak/panjang, ukuranHalaman 172 dari 228 Putusan Nomor22/Pid.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
95 — 28
  • Melakukan pengukuran topografi terhadap seluruh calonlokasi, dengan skala 1:1000, untuk memperkirakan besarnyadaya tampung bila dipergunakan metoda landfilling.e Menganalisa kesesuaian lahan sebagai TPA, di dasarkanpada SNI 3241 1994 tentang Pemilihan Lokasi TPA diIndonesia. Melakukan analisa umur dan kapasitas lahan calon lokasiTPA baru. Bahwa Saksi tidak ada waktu yang mengikat untuk menyelesaikanPerkerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Sampah.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN PDG
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. YANDRIZAL Pgl YAN
57 — 11
  • Sumatera Barat) tersebut adalah :e Telah dilakukan Surve detail di lokasi calon penerimaan bantuanpembangkit Listrik tenaga Air skala kecil (pikohidro) oleh Tim SurveDinas ESDM Prop. Sumatera Barat bersama dengan Konsultan yangHalaman 64dari 244 Putusan No.35/Pid.Sus/T PK/2015/PN PDGakan membangun pikohidro tersebut yang didampingi oleh Tim SurveDinas Pertambangan dan Energi Kab. Sijunjung pada tanggal 9 Maret2012 di Jorong Tandikek Nagari Timbulun kec.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — TURINO, ST Bin NURBAIDIN (TERDAKWA)
73 — 42
  • Kroya Kab Cilacap yang tugas dan tanggungjawabnya adalah menyusun daftar skala prioritas usulan bantuan SD yang rusak ketingkat Disdikpora Kab Cilacap;Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Disdikpora Kab Cilacap yangdisampaikan oleh Kasi Sarpras ( SUPINO ) Kabid Dikdas (SARWONDO ) dan paraKepala Sekolah calon penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak beratTahun 2012;Bahwa yang mendapatkan bantuan rehab ruang kelas rusak berat dengan sumberdana APBN Tahun 2012 sebanyak 15 SDN yaitu
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL
Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
153 — 79
  • Umum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutannya telah menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA TanaToraja No. 23 tahun 2001 dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa khususnyadalam proses penyusunan APBD yang pada intinya menekankan bahwa dalamrangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRDmenyusun arah dan kebijakan Umum APBD.Berdasarkan arah dan kebijakanAPBD dimaksud Pemerintah Daerah menyusun Strategi Prioritas APBD; Bahwaatas dasar faktafakta tersebut diatas wujud nyata atau skala
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
123 — 226
  • CHAIRULSYAH) semenjak tahun 2010 ketika yangbersangkutan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan saksi menjabatsebagai Kabid Sosial Budaya Bappeda;Halaman 34 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi dapat jelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
323 — 55
  • Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
181 — 46
  • Status lahan dan pemanfaatan lahan sekitar.Melakukan pengukuran topografi terhadap seluruh calonlokasi, dengan skala 1:1000, untuk memperkirakan besarnyadaya tampung bila dipergunakan metoda landfilling.e Menganalisa kesesuaian lahan sebagai TPA, di dasarkanpada SNI 3241 1994 tentang Pemilihan Lokasi TPA diIndonesia. Melakukan analisa umur dan kapasitas lahan calon lokasiTPA baru. Bahwa Saksi tidak ada waktu yang mengikat untuk menyelesaikanPerkerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Sampah.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
96 — 160
  • danPemberdayaan Masyarakat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,Kepala Desa berwenang:a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;Cc memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;d. menetapkan Peraturan Desa;e menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;f membina kehidupan masyarakat Desa;g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.ENDO PRABOWO, SH
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTON EPENDI Bin RAWI
95 — 40
90. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;
91. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
AHYADI Bin TAMRIN
121 — 70
  • pembinaan masyarakat desa dan,e Memberdayakan masyarakat desaBahwa wewenang Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat Desa; Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2013 — - Ir. MS PETRUS MANIK, MM Als MANIK
82 — 358
  • Dusun Sei Skala Kec. Selesai Kab.Langkat, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangandengan sebenarnya dipersidangan.Bahwa benar saksi Pada tahun 2007 s/d bulan Juni 2011, saksi menjabat sebagai KepalaDinas Tanaman (KDT) rayon Sei Serdang (AfdV s/d AfdIX) Kebun Kwala Sawit Kec. BatangSerangan Kab.Langkat.Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai KDT adalah sbb :Putusan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
298 — 46
  • Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
147 — 25
  • Jadi dia hanya bersifat pokokpokok kebijakanpemerintah, dokumen (seperti dokumen perancangan saja) jadi hanyamenyampaikan bagaimana dilaksanakannya yang nanti akan disusun;Bahwa untuk PPAS itu Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara, itudokumen yang menunjukkan skala prioritas dari anggaran yangkemudian prioritas terhadap program yang akan diadakan sertaberapa jumlah pelapor yang disampaikan;Bahwa ke 2 Dokumen itu adalah Kebijakan Umum Anggaran KUA danPPAS berbeda dengan dokumen keuangan lain, jadi
    PUTUSAN NO.110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.hukum karena nanti masih ada proses penganggaran dan dasarhukumnya didalam RAPBDP;Bahwa kalau diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden No. 16 Tahun2010 demikian juga mengacu pada Pasal 20 Ayat 3 UndangUndangNo. 17 Tahun 2003 bahwa pembahasan disampaikan kepadaPemerintah Daerah sebagai mitra kerjanya kemudian disampaikanbagaimana aspirasi yang muncul karena nanti salah satunyadisampaikan soal prioritas program, jadi setelah skala atas prioritasyang ditetapkan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
144 — 66
  • ukuran tanah diberikan kepada Pemilik lahan; Bahwa saat pengukuran saksi didampingi warga desa dan 5 (lima) orang teman tetapi lupa naManya, Bahwa atas perintah Penggugat saksi mengukur tanah; Bahwa saksi mengukur tanah bulan November 2012; Bahwa saksi mengukur tanah seluas 2000 Ha memakai GPS; Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi selama saksi mengukur tanah Penggugat; Bahwa hasil pengukuran saksi ada petanya ( Bukti P 218, P 219, P 220, P 281, P 333); Bahwa saksi membuat Peta itu pakai Skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
156 — 35
  • belanjasayur dan buah, selanjutnya saksi membuat kas bon yangsaksi tanda tangani dengan HANIF kemudian saksi serahkankepada bagian keuangan, Setelah uang cair, diambil olehEDI SUSANTO dan IMA PUJI SANTOSO untuk belanja ataspermintaan customer.Y Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada TerdakwaHERI JAMARI untuk kas bon, karena selama 3 (tiga) bulansaksi menggantikan NOVI belum pernah kas bon untukpembelian / belanja ikan.v Bahwa selama 3 (tiga bulan) saksi menggantikan NOVI,prosedur jual beli untuk skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 21 Januari 2015 — DIDI SUBANDI, S.Sn, :M:M.
50 — 8
  • tidakdijalankannya dengan sebagaimana mestinya sesuai fungsi jabatan atau kedudukanitu disandang, dimana terdakwa sebenarnya selaku Ketua APDESI merupakantokoh sentral penggerak potensi sumber daya desa yang semestinya memfungsikanjabatan itu untuk sebesarbesar kemakmuran desa dan masyarakatnya sedangkanfaktanya adalah terdakwa justru memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri danorangorang lain tertentu koleganya demi mendapatkan keuntungan uang danpolitik pencitraan yang tidak bertanggungjawab sekalipun dalam skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
WINTO Bin LUMA
107 — 47
  • Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;e Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;e Membina kehidupan masyarakat Desa;Putusan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2020/PN.Bgl Halaman 132 dari 263 Halamane Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 18 Juli 2013 — SUDIRMAN,SE alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH DAWAMI
95 — 20
  • ; Bahwa betul Barang bukti (B.101109) tentang pengembalian uang ke kasNe Qara; 222 $2 nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nen n nee n eeBahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi susulan pasca gempa bumi2007 khususnya untuk Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidakdibenarkan untuk kepentingan yang lain selain untuk rumah tinggal; Bahwa dengan kearifan lokal dalam kaitannya dengan Rehabilitasi danRekonstruksi; Dalam hal ini kearifan lokal intinya adalah kewenangan Pokmasuntuk menetapkan skala