Ditemukan 7242 data
182 — 46
adalahmelakukan penelitian terhadapFotokopi :9)permasalahan pengadaan barang dan jasapada PT Bank DKI, yaitu PengadaanAplikasi GCMS.e Bahwa benar saksi ditugaskan untukmelakukan penelitian/ pemeriksaan yanglebih mendalam terkait kKasus pengadaanaplikasi GCMS.e Bahwa benar yang menjadi dokumen/buktipendukung yang diperoleh di dalampemeriksaaninvestigasi sehingga diketahuiadanya penyimpangan di PT Bank DKIterkait kKasus pengadaan aplikasi GCMSantara lain :Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank DKI (Akta Nomor21
EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
EDDY Alias EDY AHONG
99 — 12
Sertipikat HakMilik Nomor 888/Malang Rapat, dengan luas 20.000M2, bulan Juli tahun2008 ; Bahwa pemilik lahan atas nama Kim Han Tae memiliki bukti kepemilikanlahan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor886/Malang Rapat, dengan luaslahan 19.120M2, tahun 2008, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor18/Malang Rapat, dengan Surat Ukur No. 0697/Malang Rapat, tahun2009, dengan luas lahan 16.008M2 ;Bahwa pemilik lahan atas nama Yun Jeong Kim memilik buktikepemilikan lahan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor21
156 — 35
Sos mengeluarkan dan menandatangani Surat PerintahPembayaran (SPP) untuk sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Ro187.320.000,(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa kemudian Saksi Samsi Darni membuat Berita Acara Pembayaran Nomor21/BAP.PPK/VIV2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Saksi MartoS.
148 — 128
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor21/2021 tertanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dihnadapan Notaris Ir. DaudSurbakti, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam tindakannya selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Bekasi, antara Ny.NAMA selaku Kuasa dari H. Mochammad Yunus dan Ny. Hj. Zaenab Nahdi(selaku Penjual) dengan Ny. NAMA (selaku Pembeli);Hal. 69 dari 155 Putusan No. 3225/Pdt.G/2020/PA. Ckr.4.Menyatakan sebidang tanah seluas 650 M?
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
218 — 78
hubungan keluarga;Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP(Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, danmenyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut;Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda sejak tahun2010 s.d 2013 berdasarkan surat SK Bupati Teluk Bintuni, ( nomor tanggalSurat SK bupati lupa );Bahwa Saksi memiliki tugas sebagaimana diatur di dalam PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
keluarga;Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) olehPenyidik Polres Sorong KotaBahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.dsekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankantugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
158 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negarasebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negaradan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007tentang Pengurusan Piutang Negara Terakhir diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
235 — 66
Jakarta Blok BQ No. 6 Loa Bakung KotaSamarindaberdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Smr tanggal 10 September 2019;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriSamarinda Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Smrtanggal 29 Agustus 2019tentangpenunjukanMajelisHakim; Penetapan MajelisHakim Nomor21/Pid.SusTPK/2019/PN Smrtanggal 2September 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tjr tanggal 7Agustus 2009, yang cacat hukum telah disandarkan oleh Tergugat IV untukmenerbitkan SK Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 Nomor21/SBW/Tahun 2011 vide Bukti P, dan SK Bupati Berau tanggal 25 Oktober2011 Nomor 21/SBW/Tahun 2011 vide Bukti P sehingga banyakmengandung kecacatan hukum;Bahwa oleh karena ternyata terbukti Penggugat baru mengetahui selamaberproses perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di PengadilanNegeri Tanjung Redeb sejak disidangkan tanggal 17 Januari 2012 tersebut,bahwa
403 — 279
Inti Kebun Lestari terletak di DistrikSalawati, Segun dan Mayamuk Kabupaten Sorong,Halaman 69 dari 181 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.JPRBukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25Bukti P26Bukti P27Tanggal 30 September 2009, (Fotokopi sesuai denganaslinya).Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor21/KPTS/BSRG/2006 Tentang Pemberian jin Lokasiuntuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Inti Kebun Lestari terletak di Distrik SalawatiKabupaten Sorong, Tanggal 30 November 2006,beserta lampiran
93 — 16
., sebagai penerima pembayaran BAMBANGKUNCORO uang sejumlah Rp. 7.400.000. tanggal 12 maret 2014 ;26.Surat Memorandum yang dibuat di tanjung tanggal 07 April 2014 Nomor21/F30002/S5 yang ditujukan kepada wadir SDM dan UMUM hal sampahmedis RSPT yang dibuat oleh BAMBANG KUNCORO ;27.Surat Nomor : 46/F30002/S42014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat olehFasum RS Pertamina tanjung a.n BAMBANG Kyang ditujukan kepadawadir SDM dan Umum tentang permintaan saran terkait sampah medisyang telah di disposisi oleh
84 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor21/Pdt/2013/PTTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal18 Maret 2014;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ParaTerbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28Maret 2014;Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukanjawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMenggala
87 — 102
Sutan Panyusunan sebanyak 4 Nomor21. Azimar DT Bungsu sebanyak 11 Nomor22. Mansurdin DT Sampono sebanyak 8 Nomor23. Marjoki DT Sutan Majo Lelo sebanyak 8 Nomor24. M.Siar Rangkayo Basa sebanyak 1 Nomor25. Febrinaldi Rangkayo Basa sebanyak 3 Nomor26.
38 — 5
., sebagai penerima pembayaran BAMBANGKUNCORO uang sejumlah Rp. 7.400.000. tanggal 12 maret 2014 ;26.Surat Memorandum yang dibuat di tanjung tanggal 07 April 2014 Nomor21/F30002/S5 yang ditujukan kepada wadir SDM dan UMUM hal sampahmedis RSPT yang dibuat oleh BAMBANG KUNCORO ;27.Surat Nomor : 46/F30002/S42014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat olehFasum RS Pertamina tanjung a.n BAMBANG Kyang ditujukan kepadawadir SDM dan Umum tentang permintaan saran terkait sampah medisyang telah di disposisi oleh
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
216 — 78
PaketPekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2di Bali Collection SPK No. 019/BNVBC/X1/2015nominal Rp 27.500.000, dan Kartu NPWP PTJAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9906.0001 lembarCopy 58Invioce Down Payment dari PT JAYA BALISEJAHTERA nomor 1041/JBS/INDP/X1/2015tanggal 30 November 20151 lembarCopy 59Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor01/23/01/2016/BNV tanggal 14 Januari 20161 lembarCopy 60Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor01/23/04/2016/BNV tanggal 04 April 20161 lembarCopy 61Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor21
161 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila sejak awal benarbenar ada unsur pidana yang dilanggaroleh pihak BPR Kandangan terutama yang dilakukan oleh para pegawainya,maka logikanya pihak BI/OJK lah yang tentu terlebih dahulu mengetahui danmenindaklanjuti, bahkan sesuai dengan fungsinya OJK pun berwenangmelakukan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan yang dianggapmenyalahi peraturan perundangundangan (vide Pasal 6 huruf c UU Nomor21 Tahun 2011 tentang OJK), karena mengacu kepada pengawasanterhadap BPR Kandangan, yang dilakukan
IKSAN
48 — 3
Bahwa TERGUGAT menolak dalildalilPENGGUGaATseluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.63.Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suamiistri yang sah, yang tercatat pada Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 16Maret 1991 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor21/JP/1991.64.
293 — 132
., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MHLafat Akbar, SHPanitera Pengganti,Yulman, SH., MHHal. 149.
FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Drs.Robiq Yunianto, M.AP
134 — 61
AnitaYuliartiningsih tersebut diatas tidak mengindahkan ketentuan:Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21
Juni 2017 tersebut diatas tidak mengindahkan ketentuan:= Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;= Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;Halaman 103 dari 527 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN Sby= Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21
229 — 98
penjara dan pidana denda yang dijatuhkan dalam amarputusan ini dinilai telah mempertimbangkan halhal memberatkan dan halhalmeringankan pada diri para terdakwa serta tujuaan pemidanaan sehinggadinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar pidanadenda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yangharus dijalani oleh para terdakwa yang lamanya ditetapbkan dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UndangUndang Nomor21
Terbanding/Terdakwa : LUANNA WIRIAWATY
183 — 77
., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Hal. 145. Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj.