Ditemukan 7256 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-07-2019 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk Tanggal 8 Juli 2020 — 1.Rizky Amelia
2.Ratna Juwita
3.Siti Rahayu
4.Lukman Prihandika
5.Fadhila
6.Hermawan Tjakradiwira
7.Gughi Gumielar SH
8.Abi Dwi Pramono
9.Iman Sulaiman
10.Herrizal Febrian
11.Dinda Fauzia Anindar
12.Adam Radiman
13.Dino Ayudya Wibowo
14.Ari Prasetiyo
15.Yuanita Aristona
16.Febri Reni Sri Wahyuni
17.Arie Hangga Fitriansyah
18.Finno Fuadi Saputro
19.Dion Alismir Azwin
20.Hernawan Rihadi
21.Shanty RSB Hutauruk
22.Anna Indah Sofiyani
Melawan
1.Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM
2.Dudit Dharmawan
3.Setiawan
4.M Arief Rachman
Dkk
314 — 150
314 — 150
Bahwa PELAWAN XIll (DINO AYUDYA WIBOWO) mendalilkan padaposita poin 11 halaman 12 ...asetaset terletak di PerumahanMahkota Cimanggis.. dan dalam petitum poin 13.13) pada halaman17 yang terletakdiPerumahan MahkotaCimanggis BlokBougenville Nomor21 dalam petitum poin 3. 13) halaman. 24:Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 16724/ Tugu, seluas61 M, Surat Ukur Nomor: 00103/Tugu/2012. Tanggal 23 Februari2012.
Register : 24-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 108/PID.SUS/2021/PT BTN Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTRI HARTONO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
216 — 152
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
216 — 152
sehingga jelas unsurunsur daripasal 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuanpasal 48 ayat 1 Undang Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan Setiapkorban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperolehrestitusi.Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat MajelisHakim tersebut karena Majelis Hakim tidak memiliki dasar dan menyalahiketentuan, karena apabila Majelis Hakim membaca secara cermat baikterhadap isi pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor21
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat:
1.Arie Rompas
2.Kartika Sari
3.Fatkhurrohman
4.Afandi
5.Herlina
6.Nordin
7.Mariaty
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah
7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2490 — 3239
2490 — 3239
POKOK PERMOHONANMemperhatikan gugatan Penggugat Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plktanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan NegeriPalangkaraya di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Jalan Diponegoro Nomor21, Palangkaraya sebagai berikut:a. Bahwa PARA TERGUGAT selama bencana kabut asap belumbekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan PeraturanPerundangundangan baik pada masa pra, kejadian dan pascakebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap.
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
86 — 31
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
86 — 31
90 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapatmenunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya Ssesuai dengan PeraturanPerundangundangan ; Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturanperudangundangan;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ada dana BantuanKhusus, dan benar Terdakwa ada menggunakan dana Bantuan Khusustersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo PermendagriNomor 57 tahun 2009 jo Permendagri Nomor21
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
372 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa salah satu dampak dari pembentukan norma baru yangdibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 adalah berkaitan dengan tidak adanya upayahukum yang dapat dilakukan terhadap kesalahan, kekeliruan,ataupun kekhilafan hakim tunggal praperadilan yang membatalkanpenetapan tersangka oleh penyidik.4. Bahwa untuk lebih jelasnya, diuraikan terlebih dahulu mengenaikewenangan lembaga praperadilan yang diatur secara tegas danjelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo.
Register : 28-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 22 Desember 2014 — YULINAZRA,SP.MT
58 — 15
58 — 15
;e Bahwa BeritaBerita Acara Bencana Alam tersebut tidak dapat dibenarkankarena tidak melalui prosedur yang seharusnya, sebab tidak ada Tim yangberkompeten yang melakukan survey lokasilokasi tersebut sehingga dapatdipertanggung jawabkan;e Bahwa sesuai dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor21 Tahun 2008 diputuskan berdasarkan SK yang menentukan adalah Bupati;e Bahwa khusus Abrasi Pantai pada Tahun 2012 secara khusus tidak adamengeluarkan status Bencana Alam;e Bahwa berdasarkan laporan
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
240 — 85
240 — 85
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kementrian PerumahanRakyat;12.3.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kementrian PerumahanRakyat;12.3. Petikan Keputusan Menteri Negara PerumahanRakyat Nomor : 47/KPTS/M/2006 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat eselon Ildi Lingkungan Kemenitrian Perumahan Rakyattanggal 14 September 2006;12.4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor02/PERMEN/M/2005 Tanggal 29 Agustus 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja KementrianPerumahan Rakyat;12.5.
sebesar Rp. 2.862.500.000.SMP tahap Ill sebesar Rp. 4.925.000.000.SMP tahap IV sebesar Rp. 900.000.000.SMP tahap V sebesar Rp. 3.321 .000.000.SMP tahap VI sebesar Rp. 6.552.000.000.Barang bukti yang ditunjukan penuntut umum kepadasaksi di depan persidangan :12.112.2.12.3.Petikan Keputusan Menteri Negara PerumahanRakyat Nomor 02 4Tahun 2011 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat eselon Ildi Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyattanggal 12 Januari 2011;Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
76 — 12
76 — 12
SAGIYO HADI SUMARTO BIN HADISUMARTO (Alm) selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa TrimulyoKecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Camat Jetis Kabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor21/KPTS/CMT/JTS/1993.Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Camat JetisKabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor : 21/KPTS/CMT/JTS/1993 tanggal 9Oktober 1993, terdakwa H.
Putus : 17-10-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1798 K/PID.SUS/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS ; SYAHRUL RAMADHAN alias ADAN bin H. ABDUL RAHMAN (alm)
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SBin SENDANG, MUHAMMAD NASIR tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolahanKeuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih serta tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
86 — 23
86 — 23
/03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;RPK Nomor : 004/03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;:005/03/I/PK/2011 tanggal 08 Maret 2011;:009/03/I/PK/2011 tanggal 10 Maret 2011;:010/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:011/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:017/03/I/PK/2011 tanggal 15 Maret 2011;Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 132/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg8) RPK Nomor9) RPK Nomor10)RPK Nomor11)RPK Nomor12)RPK Nomor13)RPK Nomor14) RPK Nomor15)RPK Nomor16)RPK Nomor17)RPK Nomor18)RPK Nomor19)RPK Nomor20) RPK Nomor21
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
149 — 29
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
149 — 29
tindakpidanayang dilakukan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperolehfakta yuridis bahwa dalam tugas Terdakwa selaku Ketua UEKSP Kelurahan DuriTimur priode 06 Desember 2011 sampai dengan 30 Agustus 2014 telahmenyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 161.427.000,(Seratusenam puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimanatercantum dalam laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis ataskegiatan penggunaan Dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Nomor21
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
124 — 31
124 — 31
RIFKY FAUZI ,SH1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor21/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
Putus : 02-03-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2016 Tanggal 2 Maret 2016 — ELLISNAWATY SIAGIAN
131 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lab Sistematika Indonesia Nomor21/T/LSINX/2010 tanggal O7 September 2010 kepada PT.Menggalang Teguh Berkarya ;e Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 21 A/T/LSI/IX/2010tanggal 07 September 2010 ;e Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna JualNomor 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;e Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan PelatihanPenggunaan Barang/Peralatan Nomor 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07September 2010 ;e Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT.
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPEMOHONâÃÂÃÂ,
538 — 288
538 — 288
menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka keterangansaksi yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu), tidakdapat dinilai sebagai alat buktiBahwa mengacu dari rumusan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, buktipermulaan adalah segala hal yang ditemukan oleh penyelidik yangdengan itu dapat menentukan suatu tindak pidana besertapelakunya, termasuk laporan, pengaduan, keterangan, barangbukti, dil.Bahwa Istilah dari bukti bermulaan yang cukup tidak diatur dalamKUHAP, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
120 — 39
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
120 — 39
Abadi Purna Utama RADENERMAWAN (meninggal dunia) mengajukan permohonan pembebasan tanahganjaran secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Manyar SabranganKecamatan Mulyorejo Kotamadya Surabaya dengan surat Nomor21/APU/I/1997 bulan Januari 1997, tembusan diantaranya kepadaWalikotamadya Tingkat II Surabaya.Bahwa pada tanggal 16 September 1997 Kepala Kantor Pertanahan Surabayamengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 460.135.01145NF.1.S1997 tanggal16 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
711 — 794
711 — 794
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor21/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Kelayakan LingkunganHidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau Bagian Barat Seluas 202,5 Ha, diKelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta UtaraOleh PT. Jaladri Kartika Pakci.Halaman 221 dari 273 halaman. Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.5.
Register : 12-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2021 — YULIUS DAGILAHA, S.H X 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.PA, M.A, dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC, M.T, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,CS
241 — 156
241 — 156
Penggugatatas nama Andriyanto Johan Syah adalah seorang anggota Partai AmanatNasional (PAN) melawan DPP PAN sebagai Tergugat dan MahkamahPartai PAN sebagai Tergugat Il serta Abdul Hakam Naja sebagai TurutTergugat, diberi tanda T1920.Fotokopi sesuai copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor21: 871 K/ Pdt. Sus Parpol / 2019, Tertanggal 21 Mei 2018. Penggugat atasnama Rokiyah adalah seorang anggota Partai NasDem melawan DPPPartai NasDem sebagai Tergugat, diberi tanda T.20;.
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 5 Desember 2016 — B.M. HAFRIZAL,SH.M.SI.Bin Z. HASAN
85 — 60
85 — 60
Pembangunan RSUD KabupatenMukomukoRp43.584.000, Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan StudyKelayakan Pembangunan Prasarana Air BersihRp43.538.618, Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan StudyKelayakan Jalan dan JembatanRp43.585.745, Pembayaran upah pekerja Tortila PUDKabupaten MukomukoRp50.269.500, 10 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatanjauling Tahun 2012 Rp32.500.000, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor21
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
179 — 36
179 — 36
RIFKY FAUZI ,SH1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor21/KW/E.03/LPPM/VIV/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
105 — 87
105 — 87
Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Daerah merupakan Kepala SKPDSekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dalam bidangHalaman 26 dari 199 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ttepengadaan menjadi pejabat pengguna anggaran, sebagaimana dimaksuddalam pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangandaerah jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyaitugas