Ditemukan 7242 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor29 nomor01 nomor11 nomor12 nomor.c nomor24 nomor31
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID/2019/PT BJM
Tanggal 31 Januari 2019 — MITTA MEILYANI Als MITTA Binti MARWANI, DKK.
245 — 211
  • Jend H.Hasan Basry Komplek Unlam Kayu TangiBanjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juli 2018 dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13September 2018 dibawah Nomor 20/PID/2018/PN BJM dan Nomor21/PID/2018/PN BJM;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor975/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya sebagaiberikut:1.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
254 — 169
  • Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkanoleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha,dahulu terletak di RT. Il, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai,Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletakdi Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau.2.3.
    V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai,Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat initerletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, KotaPekanbaru, Provinsi Riau.Halaman 117 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/P TUN.PBR.3.2 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkanoleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250Ha, dahulu terletak di RT. Il, RK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
225 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perakara a quo adalah menyangkut Pembelian/Pengadaan Tanahdan Bangunan sebesar Rp54 miliar dalam rangka pembukaan Kantorcabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Kota Surabaya Provinsi JawaTimur;Pembelian Tanah dan Bangunan dimaksud adalah merupakanbagian dari kegiatan/usaha Bank, karena termasuk dalam Pengaturan danPengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf a angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
253 — 140
  • Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf c, d, e DokumenPengadaan Secara Elektronik untuk Pengadaan PekerjaanPeningkatan Jalan Kemiri Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Nomor21/PPBJ.14/DOKKUAL/JLN.KD/APBD/VIII/2015 tanggal 14 Agustus2015; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan MIKAELKAMBUAYA tersebut merugikan keuangan negara sebesarRp40.931.277.179,64 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satujuta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiahenam puluh empat sen)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
393 — 167
  • UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014tentang Tata Tertiob; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang KodeEtik Anggota DPR RI; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor21
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
127 — 52
  • (dua juta sembilan ratus sembilan puluhempat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohonkaret kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di DesaTenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ProvinsiJawa Barat sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor21/1980, Nomor : 22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo JayaKecamatan Cibadak;2. Harga yang disepakati adalah Rp.17.000,/m?
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
161 — 52
  • Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat di Dinas Perkim KotaSungai Penuh tahun 2018 2019 adalah pemeriksaan regular.Bahwa dalam mengelola / menggunakan anggaran pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuhtahun 2018 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 tahun 2011.Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaananggaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2213 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — IWAN KURNIA, S.E. bin TEDDY SUARDI
88 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai denganPasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangmengatakan bahwa "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerimaatau. menguasai barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
    Seharusnya berdasarkan Pasal 184 ayat(1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah yangbertanggungjawab adalah lbus Kasri selaku Kepala Dinas dan PenggunaHal. 408 dari 610 hal. Put.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
223 — 169
  • Khotai Makmur Insan AbadiMahakam Coal Mining Nomor: 0O76/KMISTRG/III/2017 perihalPermohonan Pemindahan Jalan tanggal 13 Maret 2017. 208.1 (Satu) bundel copy surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor21 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/AtauKegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian Show Room DanBengkel Oleh PT. Astra International Tbk. Di JI.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
341 — 140
  • Bank DKI, LandasanHukumnya adalah UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dandihadapan Ny.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2719 — 5659
  • Duta Graha Indah Nomor21 tanggal 18September 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumenKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor W710505 ~ HT.01.04TH.2007 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatastanggal 21 September 2007;1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta: Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
118 — 25
  • Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat di Dinas Perkim KotaSungai Penuh tahun 2018 2019 adalah pemeriksaan regular.Bahwa dalam mengelola / menggunakan anggaran pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuhtahun 2018 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 tahun 2011.Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaananggaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
95 — 283
  • Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011.5.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juli 2018 — YUNIRE,S.E.,
74 — 36
  • puluh tiga juta empat ratus enampuluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih atau sisasebesar Rp. 4.950.000, (empat juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian penggunaan diserahkan kepada CV.Bintang Timur Jaya sebesar Rp. 1.072.500, (satu juta tujuhpuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepada terdakwa sebesarRp. 3.877.500, (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribulima ratus rupiah).Kontrak Snack harian peserta diklat prajabatan CPNS Golonganll = angkatan dan =I tahun 2015 #Nomor21
    Bintang Timur Jaya sebesar Rp. 1.072.500, (satujuta tujunh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepadaterdakwa sebesar Rp. 3.877.500, (tiga juta delapan ratustujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).15.Kontrak Snack harian peserta diklat prajabatan CPNSGolongan Il angkatan dan Il tahun 2015 Nomor21/PPTK.IIL1//VBandiklat tanggal 19Jan15 Oleh CV.
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
126 — 42
  • NOLDY ARTHURROMPAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanmemperkerjakan anak buah kapal di kapal tanpa di Sijil dan tanpa memilikikemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undangundang Nomor21 Tahun 1992 tentang pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
434 — 1205
  • Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, buktisurat, barang bukti, keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang saat inidihadapkan sebagai terdakwa di persidangan adalah Hery Susanto Gun DirekturUtama PT Sawit Golden Prima, sebuah perusahaan yang didirikan dan berdomisilidi Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor21
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
231 — 115
  • bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahaKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanHalaman 52 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — RIDUANSYAH, dkk vs. H. MOCHTAR BASRY IDIRIS, dkk
304 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris & PPAT,bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hibrida Raya Pd 14 Nomor21, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Advokat & Kosultan HukumHotman Paris & Partners, beralamat di Jalan GedungSummitmas , Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei2015;Pemohon Kasasi VI juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahuluTergugat Xl/Pembanding V;Vil.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
95 — 129
  • drafNPHD tersebut saksi mengatakan Siap Pak,nanti coba saksi pelajari dulu, untuk melihatapakah ada ketentuan atau produk hukumyang mengatur siapakah yang berwenanguntuk menandatangani NPHD tersebut Keesokan harinya setelah saksi mencaridokumen dibagian hukum dan bahkanmelihat di Buku Register Keputusan BupatiTahun Anggaran 2011, saksi tidak adamenemukan SK tentang pendelegasianwewenang tanda tangan dari Bupati kepadaKepala BPKD, akan tetapi ada produk hukumyaitu berupa Keputusan Bupati Natuna nomor21
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
182 — 103
  • keluarga;Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) olehPenyidik Polres Sorong KotaBahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.dsekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankantugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21