diwajibkanmenggunakan nafkah anak tersebut sematamata untuk kepentingan dankebutuhan anak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telahdapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan telah dibah

Setelah kami, selaku Ketua Dewan Stasi gerejakatolik Bah Gunung memeriksa kembali arsip/pertinggal Surat perkawinan antara JahuriaTurnip dengan Minar Tambunan tertanggal 7Mei 1965, baik arsip di Stasi Gereja Katolik diBah Gunung maupun arsip di Paroki Siantar Il,St.

tahun);Bahwa dalam penilaian kerugian Negara dihitung pada saat terjadi transaksi(saatkejadian/dijual);Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah TerdakwaTerdakwa dapat dibuktikan bersalahterhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang diaturdan diancam dalam Pertama Pasal 2(1) jo Pasal 18 huruf b, ayat 2 dan 3 UU No.31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 joPasal 55(1) ke 1 KUHP;kedua Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan 3 UU No.31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibah dengan UU No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan pertama adalah:Setiap orang;e Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lainatau suatu korporasi;e Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;e Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang

dapat dijadikan bukti dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi kode T7 sebagaimanadipertimbangkan di atas tidak ada bukti yang mendukungnya, maka majelishakim cukup alasan untuk mengenyampingkannya;Menimbang, bahwa saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohontelah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhimaksud pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah

laluoleh anak korban menjawab tangan om alfi masuk ke bebeng(kemaluan anak korban) Dibah, mi sehingga saksi Dinda Yuli Hariatiterkejut dan kembali berulang bertanya kepada anak korban unukmemastikan lagi siapa orang yang melakukan perbuatan cabulterhadap anak korban, dan anak korban selalu menjawab Alfi yangmelakukan perbuatan cabul.Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatancabul terhadap anak korban pada bulan Agustus 2020

Tahun 1940 No.56, sebagaiman kemudiantelah dibah dan ditambah, sehingga sah menurut Undangundang danketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuaneepada halam 149 Buku II Mahkamah Agung tentang menyatakan bahwasuatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku tidak dapat dibatalkan .

Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensimengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;Dalam Konvensi dan RekonvensiHalaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.PspkMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan telah dibah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya

Pada keadaan inilah terletak/tempat sifat melawan hukumnyaperbuatanperbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UndangUndang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telahtelah dibah dengan UndangUndang RI No.19 Tahun 2016 memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik.Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan Informasi Elektronik danDokumen Elektronik?

Kec Subang Kab Subangdan dilakukan sukuran yang dihadiri rekan , tetangga dan saudara dariPenggugat dan Tergugat , ( jadi dalil Tergugat tanah baru dibelltertanggal 14 maret 2019 berdasarkan AJB No 14 setelah berceraiadalah mimpi Tergugat yang penuh kebohongan karena pembangunanrumah dimulai dibangun akhir Maret 2018 masa bisa tanah baru dibeliHalaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 2937/Padt.G/2019/PA.Sbg.tanggal 14 maret 2019 sedang bangunan dibangun maret 2018 , karenafaktanya jual beli akta dibah

subsider Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, bayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi;Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuksubsideritas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan tersebut berbentuk alternative;oleh karena unsurunsur Pasal 2(1) jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat(2) dan (3)UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibah

Menyatakan menurut hukum tanah seluas + 26,2937Ha yang terletak dibah Buluan dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Drs MuhammadSangkim Saragih;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm Drs.MuhammadSangkim Saragih;e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba; Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;Adalah tanah adat/warisan Almarhum Drs Muhammad SangkimSaragih;5.

MUSTAHIR EDY tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No 31tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dibah dengan UndangUndang No.20 tahun 2001jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndangNo.31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.20tahun 2001 jo.

sebesar Rp. 245.000.000,(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian dikurangi pajak sebesar 5 % atauRp. 12.250.000, (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) sehingga yang diterimaTergugat VII adalah = sebesar Rp. 232.750.000, (dua ratus tiga puluh dua juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) ;15Bahwa nilai ganti rugi tersebut dihitung berdasarkan ketentuan di dalam PeraturanPresiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dibah

InvestasiPembangunan Rumah sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)tertanggal 08 September 2010 ;o Surat permohonan Pencairan Kredit Mega UKM untuk dikreditkan padarekening atas nama YULIDA tertanggal 08 September 2010 ;o Surat Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 08 September 2010 ;dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Saksi YULIDA bintiPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2)huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dibah

Angka/jumlah tersebut merupakan angka/jumlahyang signifikan menambah kekayaan atau menjadikan lebih kaya orang lain khususnya saksiKasim Assegaf, S.E. secara tidak wajar dan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke3 dakwaan primer dariPenuntut Umum telah terbukti;Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dibah dengan

Saleh Djindang yang dimaksud denganjabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingannegara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yangdiberinama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatuIngkungan pekerjaan yang sebanyak banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yangbersifat duurzaam atau tidak dapat dibah begitu saja, sedangkan apa yang dimaksud dengankata kedudukan menurut

UangPengganti sebesar yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi,dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, makaharta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidanapenjara;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31tahun 1999 yang telah dibah

SebagaiKepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan danPariwisata dan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada TahunAnggaran 2012.Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun2006 Sebagaimana ditambah dan dibah dengan Permendagri Nomor 58 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan danHalaman 29 dari 295 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/

Sebagai KepalaBidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisatadan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun Anggaran2012.Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006Sebagaimana ditambah dan dibah dengan Permendagri Nomor 58 Tahun 2007tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan danHalaman 81 dari 295 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/

Saksi menerangkanbahwa Dinas Kabupaten Tanah Laut melakukan analisa kebutuhanbarang berdasarkan survey sekolah yang ada pada wilayah kabupatenTanah Laut;Dapat saksi jelaskan bahwa Dasar Hukum Pengadaan barang dan JasaAlat peraga 2012 adalah: Perpres 54 tahun 2010 dibah dan ditambah dengan Perpres 70tahun 2012 tetang pengadaan barang /jasa pemerintah.v Juknis No 67 tahun 2013 tentang petujuk teknis.Saksi menerangkan bahwa yang membuat analisa kebutuhan terhadapkegiatan pengadaan Buku tersebut adalah

SebagaiKepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan danPariwisata dan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaTahun Anggaran 2012.Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006Sebagaimana ditambah dan dibah dengan Permendagri Nomor 58 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dane Menyiapkan dokumen anggaran atas bebanpengeluaran pelaksanaan

Sebagai KepalaBidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisatadan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun Anggaran2012.Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006Sebagaimana ditambah dan dibah dengan Permendagri Nomor 58 Tahun 2007tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dane Menyiapkan dokumen anggaran atas bebanpengeluaran pelaksanaan