Ditemukan 722 data
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
142 — 77
Saksi : Yayat Surya Purnadi, SH., MH tidak di sumpah karena Tergugatkeberatan ;Bahwa saksi pernah dikuasai oleh Penggugat untuk menyelasiakantanah di Kelurahan ;Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.
108 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alis Tabri, Fajar Purnadi semuanyapekerja PT Pertamina (PERSERO) yang untuk selanjutnyamemberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyono, SH.MH. dkk,Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Petrus Bala Pattyono& Rekan berkantor di Gedug Fuyinto Sentra Mampang lantai 3,Jl.
152 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat a quo tidak pernah membuktikan adanyaalas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA);Bahwa agar jelas mengenai pengertian Hubungan Hukum, berikut ini TergugatII Intervensi kemukakan beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut:Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hubungan hukum(rechtsbetrekking) merupakan hubunganhubungan dalam hukum, sebagai ikatanhak dan kewajiban antar subjek hukum (Purnadi
192 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
D3 Nomor 11, Kramat Watu, Serang;PURNADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan BagianWelder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di CiampelRT 003/03, Kelurahan Ciampel, Kecamatan Kersana,Kabupaten Brebes;RUDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanBagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat diHalaman 18 dari 102 halaman.
99 — 47
Hukum agraria barat (Hukum Perdata Barat) yang melahirkanhak atas tanah seperti hak eigendom, hak postal, hak erfacht,hak gebruik dan sebagainya (Purnadi purwacaraka.SH danA.Ridwan Halim.SH dalam bukunya sendisendi hukum agraria,penerbit Ghalia Indonesia 1983, halaman 23)...Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembandinglll terhadapsaksi SARPIN yang dihadirkan Penggugat/Terbanding dipersidanganadalah bukan Ahli, tetapi saksi fakta yang menurut hemat Terbandingmengetahui tentang proses pendaftaran
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
98 — 33
Bahwa, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalambukunya Sendisendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, (Bandung:Alumni, 1979), him. 49), menyatakan bahwa hubungan hukum(rechtsbetrekking) merupakan hubunganhubungan dalamhukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum;12.2. Bahwa, Mochtar Kusumaatmadja dan B.
301 — 243
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwahubungan hukum (rechtsbetrekking) merupakan hubunganhubungandalam hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukumPurnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendisendi IImu HukumDan Tata Hukum, (Bandung: Alumni, 1979), hlmn. 49. b. Mochtar Kusumaatmadja dan B.
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1798 — 2033
Sarjana Putra Purnadi, S.H.masingmasing Kewarganeraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, beralamat diMenara Pertiwi Lantai 38, Jalan Mega Kuningan Barat III No.Halaman 1 dari 101 hal. Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUNJKT.3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai, Penggugat ;Melawan :GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Selatan 89, Jakarta 10110. Dengan ini memberiKuasa kepada :1.
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MOHAMMAD KALIBI.
175 — 107
Oleh Hakim Pengadilan Negeri dialinkan Penahananya menjadi tahanankota sejak tanggal 19 November 2020Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum YayatSurya Purnadi ,SH,MH.,CPL DKK, yang tergabung dalam Tim PenasehatHukum Terdakwa Mohamad Kalibi berlamat di Jl.
56 — 13
Bahwa selanjutnya dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka, SH (Filsafat HukumPidana dalam Tanya Jawab, CV. Rajawali, Jakarta, 1982), bahwa telah dijelaskandengan tegas tentang pengertian Tindakan Pengecualian dan Tindakanpenyimpangan berikut ciricirinya, yakni :a.
Piet Wirayawan SH &Purnadi Purbacaraka, SH) , maka dapat kami simpukan bahwa Upayaminimalisasi anggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Drs. SriSadono DARMO SUDIBYO dalam perkara aquo adalah dapat dibenarkan danbukanlahtermasuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya. Atau dengan katalain tindakan terdakwa dan saksi Drs.
201 — 71
BTNVeronica Sandra Ilrawati Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).2.2.
112 — 63
meneliti surat kuasa dari Para Penggugat berupa suratAUTHENTICATION CERTIFICATE, date this 4th day of December 2017,signature by, TEO LAY ENG, ASSISTANT DIRECTOR SINGAPORE ACADEMYOF LAW ternyata terbukti di pojok sebelah kanan dari surat tersebut telahdilegalisir No.6216/KonsLeg/XIl,17, Dilihat untuk pengesahan tanda tanganMOHAMMAD FAZUDDIN, ministry of Foreign Affairs Singapore denganketerangan bahwa KBRI tidak bertanggung jawab atas isi dokumen, 07 Dec2017, a.n Kepala Perwakilan RI YULINUR RUDY PURNADI
Terbanding/Terdakwa : Adrian Herbowo
252 — 119
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Penagdilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Maret 2021 Nomor74/Pen.Pid/TPK/2021/PT.DKI sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengantanggal 22 Mei 2021 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasiholan Yayat Surya Purnadi,S.H., M.H Indra Kasyanto, S.H., Nourwandy, S.H dan Advokat Magang FadelMuhammad, S.H kesemuanya adalah Advokat / Advokat Magang pada kantorAdvokat dan Konsultan Hukum YSP & PARTNERS beralamat kantor antaralain beralamat
227 — 319
Ir.Hendro Purnadi, MM selaku Kasubdit Penilaian KinerjaDirektorat BUHT5. Marataon Hasibuan (Penggugat)6. M. Ridwan Dalimunte (Penggugat)Dengan hasil rapat yang isinya sebagai berikut :1.
125 — 27
karena dalil penguasaan tanah dan pemilikan bangunaneks Bioskop Tobing oleh Penggugat, telah berlangsung sejak tahun 1939, maka ketentuanhukum yang berlaku atas tanah adalah tunduk pada Hukum Agraria sebelum berlakunyaUU Pokok Agraria, yaitu:e Hukum Agraria Adat yang hanya mengenal hak atas tanah seperti Hak Ulayat, HakMilik dan Hak Pakai;e Hukum Agraria Barat (Hukum Perdata Barat) yang melahirkan hak atas tanah sepertihak eigendom, hak postal, hak erfpacht, hak gebruik dan sebagainya;127(lihat Purnadi
390 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Purnadi Purbacaraka dan Prof.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Itudari pengantar ilmu hukumnya Purnadi Purwacaraka dan demikian jugaProf. Suryono Sukanto yang menghidupi teoriteori tentang ilmu hukum.Bicara mengenai normatieve wetenschap maka kalau dikaitkan denganpasal yang dimohonkan para Pemohon, maka normatieve wetenschapnyaharus dimulai dengan bunyi dari norma yang dipersoalkan.
158 — 67
ketentuan UUPA ;Menimbang, bahwa oleh karena dalil penguasaan tanah dan pemilikan olehPenggugat, telah berlangsung sejak tahun 1990, maka ketentuan hukum yang berlaku atastanah adalah tunduk pada Hukum Agraria sebelum berlakunya UU Pokok Agraria, yaitu:e Hukum Agraria Adat yang hanya mengenal hak atas tanah seperti Hak Ulayat, HakMilik dan Hak Pakai;e Hukum Agraria Barat (Hukum Perdata Barat) yang melahirkan hak atas tanah sepertihak eigendom, hak postal, hak erfpacht, hak gebruik dan sebagainya;(Purnadi
YONGKI ARVIUS,SH.MH
Terdakwa:
SYAFARUDIN ALS SAPAR BIN BOSE, Alm
50 — 23
Melawanhukum yaitu. perbuatan melanggar peraturan perundangundangan.Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedahverbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalamhukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikansebagai tindak pidana.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANAS Als KOMBET Bin MAKKUL ALM.
59 — 18
Melawanhukum yaitu. perbuatan melanggar peraturan perundangundangan.Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedahverbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalamhukum pidana baik larangan maupun perintahn dapat diformulasikansebagai tindak pidana.