Ditemukan 7433 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : minum mainim minil mini milik minin monim minem munim minir
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
338 — 123
  • Siburian, S.Si. melakukan konsultasi dankoordinasi ke Bakosurtanal (sekarang BIG) Jakarta perihal biaya kegiatanfoto udara digital Pulau Nunukan ;Bahwa Koordinasi dilakukan secara lisan, untuk menentukan item uraiankegiatan sedangkan untuk jumlah, satuan, hari/ bulan volume, harga satuandan total biaya tidak dikonsultasikan ke Bakorsurtanal namun hanyamenanyakan apakah cukup dengan biaya Rp 1.420.000.000, untukmelaksanakan kegiatan foto udara Pulau Nunukan dengan luas 23.190 Hadan dijawab sangat minim
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 195/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
200 — 110
  • Apakah salah jika pemahaman seseorang yang memiliki tingkatpendidikan yang minim hanya berpikir bahwa sebagai dan untukmenjadi karyawan/pegawai yang baik/teladan mengikuti perintahpimpinannya ?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARIDUP LUMBANTOBING
84 — 40
  • Viktor Jaya dalam mengerjakan proyek KegiatanPemasangan Pipa Transmisi Air Minim Sipoholon TA 2013 dengan nilai kontrakdengan nilai kontrak sebesar RP. 1.335.150.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluhlima juta seratus lima pulu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai Wakil Direktur CV.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5227 — 9353
  • mengenai kesaksian yang diperoleh dari orang lain, apakah dapatmenjadi alat bukti untuk menghukum Terdakwa, menurut Ahli kalauketerangan dari orang lain hanya satu saja keterangan itu, tidak dapatdijadikan bukti untuk menghukum seseorang, mestinya dalammenghukum seseorang itu kekuatannya pada alat bukti, dan alat buktitidak hanya satu kalau alat bukti hanya keterangan satu saksi, gak bisauntuk menghukum orang, tapi harus ada serangkaian alat bukti, kalaudalam bahasa putusan pengadilan atau Hakim itu, minim
    kadangkadangsebagai ahli yang kedua tapi kadang pula biasanya ahli ditempatkanyang ketiga, ahli biasanya sebagai penengah dalam kontek ini, tapi Ahlikan gak membaca keterangan ahli yang pertama dan kedua, karena inikan ada perkembangan baru dalam kontek ini bahwa tersangka bolehmengajukan ahli sehingga ada pro konitra ahli, dan itu tidak jadi masalah,maka ahli ketiga yang menentukan, jadi tidak masalah sesungguhnyasupaya profesionalisme penyidik terarah sehingga pada proses masukkesidang, itu sudah perdebatan minim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E
118 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jauh lebihberkembang dibandingkan tahuntahun sebelumnya, antara lain adanyainfrastruktur jalan ke daerahdaerah pelosok di Kabupaten Talaud, adanyasarana Rumah Sakit Daerah yang sebelum tidak ada, adanya gedungperkantoran yang sebelumnya masih sangat minim, pembangunan saranasarana pendidikan, dan lainlain.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juni 2020 — DWI ANDRIANTO
346 — 84
  • Astrid Sihar (Kasei underwriting),Masnani Siahaan (Kabag Tekni), menerima email dari Humaini selakuKepala Cabang Jakarta 2, yang pada pokoknya memerintahkan untukmemproses pengajuan penjaminan SP2D yang diajukan oleh PT.Dharma Perdana Muda dan memerintahkan untuk diselesaikan sorehari pada tanggal yang sama, namun kami tim tekni tidak bisamemproses karena tidak ada dokumen kelengkapan yang dilampirkan,Humaini hanya meneruskan emai dari Ricky Sutaner yang isinya hanyaCompany Profile, dikarenakan data minim
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
144 — 70
  • , sehingga antarakondsi fisik berbeda dengan dokumen kontrak; Bahwa dokumen tidak sempurnayaitu didalam gambar tidak ada titiiktitik pompa dan lainnya, sehinggamenurut ahli mereka bekerja itu berdasarkan kemauan mereka sendiri; Bahwa dokumen kontrak yangsempurna adalah kontrak yang mencakup atau memenuhi syaratumum/khusus, kemudian spesifikasinya jelas, gambar yang Jelas detail,semua detail peleksanaan pekerjaan tertera dalam gambar itu, yang ahlitemukan hanya 1 kontrak dimana kondisinya sangat minim
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
103 — 18
  • dan Pak Edi Yusmemberi uang 3 juta untuk operasional kurang lebih bulan Januari 2012 ,dan uang tersebut saksi bagikan ke beberapa orang ;Bahwa pada bulan Desember 2011 terima uang dari pak Priyo sebesar28 Juta rupiah, tidak benar karena tidak ada kaitannya dengan perkara iniBahwa dengan meminta kepada 17 kelompok tani sebesar 2,5 juta perkelompok tani untuk melancarkan pembuatan laporan tidak benar, tetapiatas kesadaran kelompok tani sendiri untuk membuat laporan SPJ karenadi Dinas anggarannya minim
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
237 — 127
  • aparat inteliien bisa mencari informasi untuk melakukanHalaman 80 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2019/PN Bglklarifikasi sedangkan kalau datanya lengkap bisa langsung dibuatsprintug dan dibuat telaahan dan karena pada laporan kali ini minimdatanya maka dilakukan klarifikasi;Bahwa sepengetahuan saksi Agus Kisut adalah LSM dan badannyaterdaftar dan pelaporan bisa dari pihak Kejaksaan sendiri dan pelaporantidak perlu hadir dalam pemeriksaan ke lapangan dan karena nilalintelijennya sangat minim
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI
445 — 205
  • HalmaheraTengah sangat minim sehingga kegiatan pembangunan GOR tersebutdilaksanakan secara bertahap;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun2018 untuk penilaian nilai ganti rugi lahan pembangunan GORFagogoru tahun 2018 dilakukan oleh Tim Penilai harga ganti rugi lahanoleh Tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus dan pada tahun2019 oleh Tim KJPP Herman Meirizki dan Rekan (HMR) yangberkedudukan di Jakarta sebagai pihak ketiga.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Mei 2011 — PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ; YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;
241 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.704 K/Pid.Sus/201 120062007 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban hukumPemohon Kasasi Il/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel saat itu (aspeksubyektif), yakni untuk menjalankan fungsi pemerintahan agar dapatmelayani kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (aspek obyektif), dengan uraian sebagai berikut :(a) Tentang Pengadaan KM Wambon :Bahwa Kabupaten Boven Digoel merupakan daerah tertinggal yangterisolir dengan infrastruktur jalan yang masih minim
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg.
Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
79 — 109
  • Penunjukan Pengendali Kegiatan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknik dan PelaksanaAdministrasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang tahun anggaran2010; Bahwa seingat saksi waktu pelaksanaan proyek itu tidak ada KonsultanPerencana untuk kegiatan paket dan paket II dan untuk menentukan volumepekerjaan dilakukan oleh kami sendiri yaitu oleh terdakwa dan staf yang adadi Dinas Pekerjaan Umum, dimana pada awal berdirinya Pemkot Serangkurang lebih 2 (dua) tahun seluruh SKPD sangat minim
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 21-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
MINARNO
92 — 25
  • Hal tersebut saksilakukan karena pengetahuan dan kompetensi saksi tentang peralatanmetrologi tersebut sangat minim. Setelah HPS pengadaan alat metrologidisusun, kemudian Sdr. Agung Arif Gunawan, SE memberikan konsepHPS tersebut kepada saksi untuk ditetapkan dan ditandatangani olehsaksi selaku PPK dan sebagai dasar proses lelang.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
60 — 36
  • maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana : KORUPSI PERBARENGAN* oleh karenanya terdakwa harus dijatuhipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa sertaTerdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohonkeringanan hukuman atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsidikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang baru terbentuk padasaat itu anggaran operasionalnya masih minim
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi
Tanggal 27 April 2018 — RIDWAN Bin LABAI
177 — 98
  • memiliki Lisensi Penjamin Mutu, di Indonesiacontohnya SNI artinya semua poduk yang dikeluarkan di Indonesia harusmemenuhi kualitas yang sudah ditentukan, Untuk kita yang awan ketika melihatproduk berlogo SNI kita sudah bisa mengambil kesimpulan awal jika produk itumutunya terjamin karena memiliki sertifikasi / lisensi;Bahwa untuk komputer komputer merk Gateway belum memiliki sertifikatPenjamin Mutu dan dari informasi pada website Gateway sendin untuk sertifikatPenjamin Mutu produk produknya masih minim
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Nopember 2016 — - Dra. Bincar Wirdani Lubis, M.Si
85 — 32
  • 31Desember 2012 ;Halaman 71Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnBahwa saksi sebagai bendahara penerima atas semua PNBP magistermanajemen ;Bahwa kejadiannya di prodi magister manajemen USU di bawah naunganUSU ;Bahwa terdakwa menerima SPP dari mahasiswa tapi tidak dibayarkan kerekening USU ;Bahwa sebagai bendahara penerima, kalau terdakwa kirim, kami periksaSPPnya apa sudah lunas ;Bahwa SPP di magister manajemen datangnya global jadi tidak bisadeteksi seberapa penyelesaiannya sangat minim
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - ADESI GULO Alias AMA DEOS
57 — 25
  • Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang di bacakan di persidanganpada tanggal 23 Juni 2016 yang pada intinya menyatakan bahwaTerdakwa tidakprofesional melaksanakan tuas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah karenapengetahuan Terdakwa tentang tugas sebagai Kuasa Bendahara UmumDaerah sangat minim apalagi Terdakwa baru menjabat sebagai Kuasa BUDpada akhir tahun anggaran tepatnya (Bulan November
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
455 — 1713
  • ., kondisiPengadilan Agama saat itu sangat minim baik dari segi Sumber dayamanusianya maupun sarana dan prasarana lainnya, hakim yang menjabatsaat itu sama sekali tidak mengenyam bangku Pendidikan Formal Hukumseperti saat ini, tetapi umumnya mereka dari lulusan Pesantren, sehinggaapabila penulisan dalam Vonis Raad Igama Surakarta dipersoalkandidasarkan pada penulisan baku maka menurut DR. DRS H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.JOHAR FIRDAUS 2.SUPARMAN
513 — 222
  • Terdakwa Il tidakmengetahui;Bahwa terkait tim komunikasi Terdakwa II tidak menjadi ketua tapi adaunsur pimpinan yaitu Hazmi Setiadi ;Bahwa tim komunikasi setelah pembentukannya tidak melakukan sesuatudan tidak pernah melakukan pertemuanpertemuan dengan Gubernur danTAPD;Bahwa dalam pembahasan APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 TerdakwaIl adalah anggota banggar biasa;Bahwa pada saat pembahasan APBDP TA 2014 temuan yang menjadifokus anggota dewan terhadap kinerja eksekutif adalah serapan anggaranyang minim
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 74/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Nopember 2016 — - Drs. YUSNI ALI
56 — 16
  • MAJU CITRA UTAMA Bahwa anggaran yang disediakan sesuai kontrak terlalu minim, sehinggaanggaran dana tersebut tidak mencukupi setelah dipotong pajak, sedangkannilai anggaran yang disediakan mengikat profit (Keuntungan) peyedia jasapekerjaan sebesar 15 % (lima belas persen).Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix diJalan Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Bahwa berdirinya CV.
    Tanjung Balai Selatan, terdakwa tidakada mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen), karenaanggaran yang disediakan sesuai kontrak terlalu minim, sehingga anggarandana tersebut tidak mencukupi setelah dipotong pajak.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun anggaran, untukpelaksanaan pekerjaan Proyek kontruksi hotmix di Jl. Sei Dermawan Lk. IIKel Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan JI. Beting Semelur menujutembok PAM Kel Pantai burung Kec.
    Teluk Nibung, terdakwatidak ada mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen), karenaanggaran yang disediakan sesuai kontrak terlalu minim, sehingga anggarandana tersebut tidak mencukupi setelah dipotong pajak.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun anggaran, untukpelaksanaan pekerjaan Proyek kontruksi hotmix di JI. Putri Malu KelSimulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM.Nur Gg Suka Mandiri Kel.Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam, JI. Sei Wampu Kel. Muara SentosaKec.