Ditemukan 851 data
140 — 78
Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik (In Cassu) Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaHalaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.SusBPSK/2016/PN MalNomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundangundangan, apalagi Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannyaadalah Peraturan Menteri Keuangan.Bahwa sehagai acuan (Pertimbangan/ dasar hukurn) dapat dilihat PutusanPengadilan
31 — 12
sebagai burang bubti dalam perkara ini maka barnmg bukti tersebut dapatdiperumbangkan sehagai barany bukti yang sah dipersidangan .Menimbang. bahwa dalam perkars ini juga terdapat petunjuk berupa hasil Viswin etRepertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit GBhayangkara No Pol.R41 ZOO Rumkit tertangeal 28 Olaober 2010 yang ditandatangani Dr.
36 — 50
Sebidang tanah perumahan seluas 985 M 2 yang terletak di NagariKoto Tangah Simalanggang KecamatanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXKKXXXXKKXXXXKXXXXXKXXXXKKXXxxxxxxKota Sumatera Barat, dengan batasbatas sehagai berikut: Utara berbatas dengan Tanah milik adat; Selatan berbatas dengan Tanah milik adat; Barat berbatas dengan Tanah milik adat; Timur berbatas dengan Tanah milik adat;5.4.
211 — 143
Tidak memiliki kedudukan hukum//ega/ standing untuk mengajukan gugatan(persona standi in judicio):1)Bahwa Almarhum Welly Tangkuman, SE adalah anak dari Almarhumah HjSarinoh, maka bukan hanya para Penggugatsaja yang berstatus sebagaiAhli Waris dari Almarhumah HJ Sarinoh tetapi Almarhum WellyTangkuman, SE juga sehagai ahli waris dari Almarhumah Hud Sarinoh;Bahwa ketika Almarhum Weily Tangkuman, SE meninggal, makaTergugat sebagainya istri yang otomatis menjadi salah satu ahli waris(Almarhum) Welly Tangkuman
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sriyanto sehagai Rendahara.Anggota KSMP :1. Setyo Diharjo Sudiman.Parno SusitoWarbini.Anggit RDPurwo Diharjo.oa fF ONRubiyem.Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 933 K/PID.SUS/201 17. Darmanto.8. Poninten/Poniyem.9. Sapto/ Saptadi.10. Harjo Darsono/Ny. Sunti H.D11. Sutrisno12. Maryadi13.
Sriyanto sehagai Rendahara.Anggota KSMP :1. Setyo Diharjo Sudiman.Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 933 K/PID.SUS/2011Parno SusitoWarbini.Anggit RDPurwo Diharjo.Rubiyem.Darmanto.on ea fe SS PfPoninten/Poniyem.9. Sapto/ Saptadi.10. Harjo Darsono/Ny. Sunti H.D11. Sutrisno12. Maryadi13.
59 — 22
tidak menccrminkan adanya kcbebasanberserikat.Bahwa atas sikap PT.Plasindo Lestari yang diajak duduk berunding melaluisurat maupun secara lisan masalah PKB sebagaimana diuraikan dalam dalilsebelumnya terutama yang tidak merespon dan tidak ada itiJvjd baik untukduduk berunding membahas masalah PKB sehingga SPPL dirasa sudah cukupuntuk melakukan upaya terakhir keputusan organisasi yaitu mogok kerjaberdasarkan Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal137 yang berbunyi Mogok kerja sehagai
75 — 50
No.256/PDT/2016/PT.DKI.tidaklah meminta bukti pendukung lainnya, karena akta tersebutmerupakan akta yang dibuat oleh notaris sehagai pejabat yangberwenang untuk itu. Di mana sebagai pejabat yang berwenangnotaris diberikan kepercayaan oleh negara untuk menjalankansebagian fungsi publik dari negara. Karena diberikan kepercayaanoleh negara, maka akta yang dibuat oleh pejabat tersebut dapatdipastikan kebenarannya ;8.
34 — 5
Selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaBlitar c.q. majelis hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadiliperkara ini dengan menjatuhkan putusan sehagai berikui7. Mengabulkan gugatan Penggugat2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat3. Membebankan biaya kepada Penggugat menurut perundangundanganyang berlaku.
76 — 38
Syafei) adalah merupakan penguasaan tanpa hak,untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketakepada Penggugat sehagai orang yang paling berhak ;Bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan ataupun melalui instansipemerintah setempat sangat sulit mendapatkan penyelesaian. sehingga Penggugatmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya, guna untuk diperiksa dandan diputus sebagaimana prosedur hukum yang berlaku ;10.
48 — 25
Saksi AGUSTINUS G NGAMA, telah memberi keterangan dibawahsumpah dinersidanaan vana naria nnknknva sehagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat ;Bahwa saksi bekerja sebagai Guru pada SMK Bunda Mulia JakartaPusat, juga sebagai Wali Kelas dari siswi bernama RosalynVeronica (anak Penggugat) di SMK Bunda Mulia;Saksi mengenal Rosalyn Veronica anak Penggugat karena saksiadalah wali kelas dari Rosalyn Veronica anak Penggugat di SMKBunda Mulia;Bahwa benar sejak bulan Oktober 2010
76 — 9
terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidikberkaitan dengan perkara terdakwa, terdakwa memberi keterangandengan tidak ada paksaan ataupun ancaman dari Peyidik;Bahwa terdakwa hanya membaca sebagian saja hasil BAP yangdibuat oleh Penyidik dan kemudian terdakwa menandatangani BAPtersebut;mena Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidakmengajukan alatalat bukti di persidangan, meskipun telah diberikankesempatan yang cukup untuk itu ;0"mena Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti,SEHAGAI
94 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian, makabukti surat berupa foto copy tersebut, merupakanalat bukti yang tidak sah didalam persidangan";Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ini, fotocopy tidak dapat digunakan sebagai bukti;iil.Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3609 K/Pdt/1985, tertanggal 9 Desember 1987 menyatakansebagai berikut: "Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidakpernah ada surat aslinya, oleh karena mana suratbukti tersebut harus dikesampingkan";Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ini, fotocopy tidak dapat digunakan sehagai
34 — 7
DPRD Kota Surabaya dalam hal im selaku Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai
448 — 48
dalam tahun 2017, bcrtcmpat di Dalam Kawasan Suaka MargaSatwa Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk di dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Dengan sengaja yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut sera melakukan perbuatan Melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan lanpa memiliki izin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang perbuatan tersebut dilakukan olch para terdakwa dengancaracara sehagai
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelumPengusaha dikukuhkan sehagai Pengusaha Kena Pajak;b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan danstation wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;d.
126 — 30
KONPENSIJAWABAN ATAS GUGATAN DIDALAM POKOK PERKARA.1Bahwa pada prinsipnya Tergugat Dk menolak dengan tegas semuaalasanalasan yang diajukan Penggugat Dk didalam Gugatan ini, kecualihalhal yang secara tegas diakui didalam jawaban ini;Bahwa tidak benar Tergugat Dk Wajib bertanggung jawab atashilangnya mobil tersebut, akan tetapi Penggugat Dk lah yang wajibbertanggung jawab, sebab Mobil tersebut sudah diasuransikan ataskehendak dengan Mitra Penangung yang dipilih oleh Penggugat dksendiri, apalagi yang tercantum sehagai
Terbanding/Tergugat : AMBUR B DAMAN
110 — 49
perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan Jo Pasal 64 Ayat (i) KUHP; walaupun semua ini seharusnyamendahulukan hukum administrative (azas "Ultimun Remedium" dalam. artimengedepankan hukum administrasi dahulu ketimbang hukum Pidana), jadidisinipun sama sekali tidak ada hubungan hukum. dengan kepemilikan tanahmilik Tergugat Rekonvensi, konon pula hubungannya dengan segala buktibuktiSurat Surat Ijin Lokasi, Izin Usaha dan SuratSurat llin lainnya yang diajukanTergugat Rekonvensi sehagai
34 — 4
DPRD Kota Surabaya dalam hal im selaku Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai
61 — 5
Doro, Kabupaten PekalonganSelanjutnya mohon disebut sehagai TANAH OBYEK SENGKETA:Bahwa sejak tahun 2012 bulan Maret, tepatnya 6 bulan yang lalu usahaPenggugat yang berupa Toko Sembako mengalami penurunan sehinggaangsuran yang seharusnya secara lancar disetorkan kepada Tergugat I saatitu. macet. Hal ini disebabkan karena banyaknya tagihantagihanPenggugat yang belum masuk dengan kata lain barangbarang Penggugatsampai sekarang belum dibayar oleh pihak pembeli.
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelumPengusaha dikukuhkan sehagai Pengusaha Kena Pajak;b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan danstation wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;d.