Menyusun Rancangan Penetapan dan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah) sampai ketingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD),;3.

kepada saksi pada waktu itu :Zaenal Azis, ke ruang saksi dan mengatakan : karena untukHalaman 114 dari 544 Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smgkelengkapan berkas adminstrasi guna kelengkapan pemeriksaan dariInspektorat Porpinsi.Bahwa menurut saksi, maksud dari kelengkapan adminstrasi adalah :terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan, dimana honor adalahbagian dari kelengkapan adminstrasi di Biro Bina Sosial, karena BiroAdbangda adalah sekaligus sebagai anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Inspektorat, LembagaTeknis Daerah, Satpol PP dan Lembaga Lain;c. pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah danpersandian;d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahandaerah;e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuaidengan tugas dan fungsinya.Bahwa pada tahun 2011, selain sebagai Sekretaris DaerahProvinsi Jawa Tengah, saksi juga menjabat sebagai TAPD

dalamBelanja Tidak Langsung berada pada Biro Keuangan selaku PPKD akantetapi untuk teknis kegiatannya dikelola oleh SKPD Pengampu dalam halini adalah Biro Bina Sosial dimulai sejak proses pengkajian sampaidengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentangPemberian Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah;Bahwa pada saat perencanaan APBD Tahun 2011 usulan anggaranBantuan Sosial termasuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan Tahun 2011berasal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

40. 8 (delapan) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan Hasil pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama.

41. 11 (sebelas) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan 27/8 2019 Arah Pak Obaja di ruangan Kabid Anggaran, defisit 9,920 ditutup dari BK, adakan rapat TAPD buatkan BA.

53. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas PUPR nomor: 600/191/DPUPR-TU tanggal 28 Juni 2019 perihal Usulan Program dan Kegiatan Dinas PUPR pada Perubahan APBD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ALEKSIUS) yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kab.

empat riburupiah); Bahwa penentuan harga BBM ditentukan olen SKPD; Bahwa kegiatan pengelolaan persampahan menggunakan sistem GantUang/GU, yaitu mengisi kas, yaitu tidak dirincikan terkait pembelian apa sajatapi hanya meminta untuk pengisian kas; Bahwa dalam permintaan SPP, SPM nya menggunakan GU;Halaman 52 dari halaman 98 No Put 11/Pid.Sus/2021/PN Tte53 Bahwa untuk pertanggungjawabannya yaitu harus Menyusun SPJ, laludisampaikan ke keuangan lalu keuangan memperifikasi semua bukti; Bahwa tugas tim TAPD

Kemudian usulan hibahyang diajukan KONI Kota Yogyakarta ditelaah oleh KantorKesatuan Bangsa, telaahan itu bertujuan untuk menentukandana hibah yang bisa diberikan oleh Pemerintah KotaYogyakarta, kemudian telaahan tersebut disampaikan ke TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kantor KesatuanBangsa membuat Surat Perjanjian membuat NPHD (NaskahPerjanjian Hibah Daerah) dengan KONI, KONI mencairkanke Pengurus KONI Kota Yogyakarta/PBVSI.

Selain Tupoksi tersebut,Kabag TU Bappeda adalah juga sebagai Sekretaris II Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD);Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag TU Bappeda Kabupaten Purwakarta padatahun 2007/2008 ;Bahwa anggaran untuk Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Purwakarta tahun2008 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) MurniKabupaten Purwakarta tahun 2007 sebesar Rp.7.000.000.000, (tujuh milyarrupiah) dan dari APBD Perubahan 2007 sebesar Rp.5.409.750.000, (limamilyar empat ratus sembilan

tahun2007/2008 menurut sepengetahuan saksi penyusunannya sudah dimulai daritahun 2006 sudah dilakukan inventarisasi Kebutuhan untuk belanja pegawai,=113=belanja Operasional dan belanja barang dan belanja kontijensi acuannyaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian dibahas beberapa kalidalam rapat pleno KPU Kabupaten Purwakarta, setelah disetujui olehKomisioner (KPU Kabupaten Purwakarta) diajukan usulan RKB nya kepadaPemerintah Daerah, setelah dilakukan pembahasan beberapa kali dengan TAPD

panitiapengadaan, maka fungsi paraf dari Terdakwa selaku Kepala BagianKeuangan tersebut tidak memiliki kKekuatan hukum, bila dilihat darisegi administrasi baik sebagai kendali ataupun sebagai validasi ;Bahwa persetujuan terhadap pengusulan anggaran untuk kegiatanpengadaan jasa konsultan pajak untuk kompensasi PPh pasal 21PNS Kabupaten Langkat tahun 2001 dan tahun 2002 ke tahun 2003dan tahun 2004 bukan mutlak melekat menjadi kewenangan dariTerdakwa selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Desember 2016

23

32

188.45 /275/ 436.1.2/ 2016

23 Desember 2016

23

TOTAL

731

Rekap Pengantar proposal Hibah Tahun 2016 nomor : 910/546/436.5/2017 tanggal 25 Januari 2018 berisi Rekap Penyampaian Hibah Jasmas Tahun 2016 DPRD Kota Surabaya dan Surat Pengantar proposal dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ke Walikota Surabaya
Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya bersama TAPD

Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawa tahunanggaran 2012Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; 711.712.713.714.715.1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi JawaBarat nomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012 halpermohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetap APBDtahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernur melaluiSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi Jawa Baratbeserta lembar asistensi pra DPASKPD RAPBD APBD ProfinsiJawa Barat tahun anggaran 2012

Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawa tahunanggaran 2012Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; 711. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi JawaBarat nomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012 halHalaman 224 dari 330 Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2015/PT.BDGpermohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetap APBDtahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernur melaluiSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi Jawa Baratbeserta lembar asistensi pra DPASKPD RAPBD

Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawatahun anggaran 2012Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; 711. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi JawaBarat nomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012Halaman 326 dari 330 Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2015/PT.BDG712.713.714.715.hal permohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetapAPBD tahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernurmelalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi JawaBarat beserta lembar asistensi pra

., M.Si tersebut tidakada jawaban tertulis dari pihak Pemkab Bangka Selatan dan meskipuntanpa proposal awal permintaan hibah, ternyata Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Pemkab Bangka Selatan tetap menganggarkan danahibah untuk KONI Kabupaten melalui APBD Kabupaten Bangka Selatantahun 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)dan disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Selatanpada saat rapat pembahasan anggaran dan pada akhirnya pemberianbelanja hibah kepada KONI Kabupaten

rincianRp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk kebutuhanpembinaan atlit KONI Kabupaten Bangka Selatan danRp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) supayadianggarkan oleh Pemkab di SKPD yang berkompeten melaksanakanpengadaan sarana dan prasarana, akan tetapi terhadap ikhtisar notulenrapat yang disampaikan oleh Terdakwa Sofian, AP., M.Si tersebut tidakada jawaban tertulis dari pihak Pemkab Bangka Selatan dan meskipuntanpa proposal awal permintaan hibah, ternyata Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

No.1475 K/PID.SUS/2015tanpa proposal awal permintaan hibah, ternyata Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Pemkab Bangka Selatan tetap menganggarkan danahibah untuk KONI Kabupaten melalui APBD Kabupaten Bangka Selatantahun 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)dan disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Selatanpada saat rapat pembahasan anggaran dan pada akhirnya pemberianbelanja hibah kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan sebesarRp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar

Bogor sejak tahun 2012yang mempunyai tugas pengkoordinasianPenyusunan rancangan anggaran, pendapatan,belanja dan penyusunan RAPBD ;Bahwa benar saksi mengetahui awalnya padatahun 2012 ada proposal yang masuk ke Bupatimelalui Dinas Pendidikan Kab.Bogor untuk dikaji,lalu diteruskan ke Asisten Kesra mengenai layaktidaknya mendapat bantuan dana hibah, dariAsisten Ksra ke Tim Anggaran PemereintahDaerah (TAPD) untuk diadakan pertimbanganguna diusulkan dalam Rancangan APBDKab.Bogor , selanjutnuya RAPBD adapersetujuan

AcaraPenyerahan.MelaporkankemajuanPekerjaantermasukpenyerapananggarandanhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan danMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang /jasaBahwa dalam fakta sidang terungkap Qari keterangan :1) Muhammad Rusdi (Kepala BAPPEDA 20122016 pada PemkabBanjar) yang memberikan keterangan sbb:o Bahwa saksi menerangkan RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim danditandatangani oleh Kepala Dinas/SKPD selaku PenggunaAnggaran (PA) kemudian diusulkan ke Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Banjar.Halaman 120 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT.BJMo Bahwa saksi menerangkan tim TAPD ( Tim Anggaran PemerintahDaerah) diketuai Sekretaris Daerah Kab. Banjar dengan anggotaantara Kepala BPKAD Kab. Banjar, Ketua Bappeda Kab. Banjar,Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.

.,22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

Selanjutnya Bagian Hukum yang berhadapan di pengadilan.Apabila ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukanpembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bandung, maka DPKADakan memproses pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan perintahdari Walikota atau permohonan dari SKPD terkait yang sudah masukdalam TAPD untuk diproses anggarannya masuk kedalam APBD.Bahwa Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa ikut dalamkegiatan pengadaan tanah yang berasal dari klaim pihak ketiga dalam

Pembangunan Kota Binjai adalahkarena saksi selaku Sekda adalah sebagai Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kota Binjai ; Bahwa kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahasanggaran yang diajukan oleh PD. Pembangunan Kota Binjai kemudian hasilpembahasan tersebut diusulkan kepada walikota dengan memberikan saranmengenai jumlah dana yang dapat ditampung di APBD Kota Binjai ; Bahwa pengajuan anggaran oleh PD. Pembangunan Kota Binjai denganSKPD adalah sama, bedanya PD.

Garut.Bahwa Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) untukkegiatan pembangunan GOR Sporhall TA 2016 dilakukan asistensi oleh Verifikator dariTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu saudara YAYAN GUNAWAN, S.Sos,M.Si selaku Kabid Sosbud Bappeda, saudara H. OTTO ISKANDAR, SH, M.Si selakuKabag Administrasi Pembangunan, saudara AGUS ISMAIL, ST, MT selaku KabidAnggaran DPPKA dan saudara AYI ROSYAD, S,lp, M.Si selaku Kabid Pengelola AsetDPPKA.

Garut) membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudianRencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut diperiksa oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yaitu yang pertama verifikasi dilakukan oleh pihakHalaman 236 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Bapeda Kab.

Garut(untuk proses verifikasinya saksi tidak mengetahui) kemudian setelah TAPDmelakukan verifikasi RKA lalu diterbitkan DPA tersebut dinyatakan sesuaikemudian terbitlah DPA dan ditandatangani oleh TAPD tersebut.Bahwa sedangkan untuk pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Nomor : 1.18.1.18.01.21.037.5.2, tanggal O5 Januari 2016 dan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.18.1.18.01.21.062.5.2,tanggal kosong bulan April 2016 saksi tidak mengetahui karena pihak BappedaKab.

ukur kinerja meningkatnya Prestasi Olahraga Permainan yangseharusnya meningkatnya sarana dan prasarana permainan target kinerja 20%yang seharunya 100%Bahwa Pada dokumen yang bertanda tangan basah hanya ditandatangani olehKepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset pada kolom tanda tanganTAPD sekaligus pada kolom tanda tangan pengesahan selaku PPKD, namun padadokumen yang foto copy selain terdapat tanda tangan Kepala Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset pada kolom tanda tangan TAPD

Garut kKemudian Apabila dilakukanperubahan APBD P tidak dilakukan asistensi kembali karena langsung menggunakanDPPA Parsial yang telah dibahas sebelumnyaBahwa dasar pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) adalah Rencana Kerja(Renja) dan Rencana Strategi (Restra) SKPD yang diusulkan melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Kab.Halaman 241 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Garut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum AnggaranPemerintah

hasil verifikasi sesuai Surat Kepala Kantor KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat Kabupaten SanggauNomor 903 / 199 / KBPLB, tanggal 24 Juli 2017 perihal Hasil VerifikasiBantuan Hibah Tahun anggaran 2017, dengan nilai rekomendasi SKPDterhadap usulan sejumlah Rp5.892.376.325,00 (lima milyar delapanratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratusdua puluh lima rupiah);Bahwa surat hasil verifikasi tersebut kemudian diajukan kepada TimAnggaran Perangkat Daerah (TAPD

) Kabupaten Sanggau dengandiketuai oleh Sekda Kabupaten Sanggau, kemudian TAPD menetapkanbesaran anggaran hibah kepada Polres Sanggau berdasarkanrekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyrakat Kabupaten Sanggau, kemudian dibahasbersama tim anggaran legislative DPRD TK II Kabupaten Sanggau dansekitar Bulan November 2017 disepakati pemberian hibah dariPemerintah Kabupaten Sanggau ke Polres Sanggau untuk Operasimantap Praja Kapuas tahun 2018 dalam rangka PengamananPemilinan

Selanjutnya saksi memerintahkan kepada Gatot Suhendro waktu itusebagai Kepala Bidang Rekayasa Tekhnis Dinas PSDA dan ESDM KotaSemarang untuk mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatanPengadaan Mobil Sedot Lumpur, untuk selanjutnya diajukan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, setelah RKAKegiatan Pengadaan Mobil Sedot Lumpur dibuat kemudian oleh TAPDdiajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kemudian disetujuiserta disahkan dengan anggaran sebesar Rp. 3.810.000.000,00

40. 8 (delapan) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan Hasil pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama.

41. 11 (sebelas) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan 27/8 2019 Arah Pak Obaja di ruangan Kabid Anggaran, defisit 9,920 ditutup dari BK, adakan rapat TAPD buatkan BA.

53. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas PUPR nomor: 600/191/DPUPR-TU tanggal 28 Juni 2019 perihal Usulan Program dan Kegiatan Dinas PUPR pada Perubahan APBD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ALEKSIUS) yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kab.

Kutim bulanJuni 2020;1 (satu) lembar salinan Tambahan Penghasilan Pegawai NegeriSipil Berdasarkan Beban Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Yang dibebankan pada APBD Belanja Tidak langsunguntuk pembayaran Bulan Nopember sampai dengan DesemberPemerintah Kab. Kutai Timur tahun Anggaran 2019;1 (satu) lembar salina kuitansi/Bukti pembayaran, tertulis SudahTerima dari: Kuasa Pengguna Anggaran Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kab.