., M.Si tersebut tidakada jawaban tertulis dari pihak Pemkab Bangka Selatan dan meskipuntanpa proposal awal permintaan hibah, ternyata Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Pemkab Bangka Selatan tetap menganggarkan danahibah untuk KONI Kabupaten melalui APBD Kabupaten Bangka Selatantahun 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)dan disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Selatanpada saat rapat pembahasan anggaran dan pada akhirnya pemberianbelanja hibah kepada KONI Kabupaten

rincianRp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk kebutuhanpembinaan atlit KONI Kabupaten Bangka Selatan danRp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) supayadianggarkan oleh Pemkab di SKPD yang berkompeten melaksanakanpengadaan sarana dan prasarana, akan tetapi terhadap ikhtisar notulenrapat yang disampaikan oleh Terdakwa Sofian, AP., M.Si tersebut tidakada jawaban tertulis dari pihak Pemkab Bangka Selatan dan meskipuntanpa proposal awal permintaan hibah, ternyata Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

No.1475 K/PID.SUS/2015tanpa proposal awal permintaan hibah, ternyata Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Pemkab Bangka Selatan tetap menganggarkan danahibah untuk KONI Kabupaten melalui APBD Kabupaten Bangka Selatantahun 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)dan disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Selatanpada saat rapat pembahasan anggaran dan pada akhirnya pemberianbelanja hibah kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan sebesarRp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar

/2016/PN.SBYProses verifikasi SPM sampai dengan diterbitkannya SP2D oleh KuasaBUD diatur dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperkuat denganKeputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/60/Kpts/433.013/2014 tanggal 28Januari 2014, dimana yang menjadi Petugas Penatausahaan Pengeluaranterlampir dalam Keputusan Bupati tersebut.Bahwa prosedur Penatausahaan Pengeluaran pada BPKAD sebagaiberikut :Berdasarkan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD kemudian PPKDmengesahkan DPA SKPD yang telah diverifikasi TAPD

SP2D oleh KuasaBUD diatur dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperkuat denganKeputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/60/Kpts/433.013/2014 tanggal 28Januari 2014, dimana yang menjadi Petugas Penatausahaan Pengeluaranterlampir dalam Keputusan Bupati tersebut.Halaman ke 108 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY Bahwa prosedur Penatausahaan Pengeluaran pada BPKAD sebagaiberikut :Berdasarkan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD kemudian PPKDmengesahkan DPA SKPD yang telah diverifikasi TAPD

----------------------------------------67) Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI; --------------------------------68) 1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelah dilakukan pemeriksaan Kejari Martapura; ----------------------------69) Undangan Rapat Sekda Banjar selaku Ketua TAPD

Nomor: 903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat; --------------------------------------------------------------------------------------70) 1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan dan pembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015; -------- 71) 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab.

Kutim bulanJuni 2020;1 (satu) lembar salinan Tambahan Penghasilan Pegawai NegeriSipil Berdasarkan Beban Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Yang dibebankan pada APBD Belanja Tidak langsunguntuk pembayaran Bulan Nopember sampai dengan DesemberPemerintah Kab. Kutai Timur tahun Anggaran 2019;1 (satu) lembar salina kuitansi/Bukti pembayaran, tertulis SudahTerima dari: Kuasa Pengguna Anggaran Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kab.

Bogor sejak tahun 2012yang mempunyai tugas pengkoordinasianPenyusunan rancangan anggaran, pendapatan,belanja dan penyusunan RAPBD ;Bahwa benar saksi mengetahui awalnya padatahun 2012 ada proposal yang masuk ke Bupatimelalui Dinas Pendidikan Kab.Bogor untuk dikaji,lalu diteruskan ke Asisten Kesra mengenai layaktidaknya mendapat bantuan dana hibah, dariAsisten Ksra ke Tim Anggaran PemereintahDaerah (TAPD) untuk diadakan pertimbanganguna diusulkan dalam Rancangan APBDKab.Bogor , selanjutnuya RAPBD adapersetujuan

40. 8 (delapan) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan Hasil pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama.

41. 11 (sebelas) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan 27/8 2019 Arah Pak Obaja di ruangan Kabid Anggaran, defisit 9,920 ditutup dari BK, adakan rapat TAPD buatkan BA.

53. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas PUPR nomor: 600/191/DPUPR-TU tanggal 28 Juni 2019 perihal Usulan Program dan Kegiatan Dinas PUPR pada Perubahan APBD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ALEKSIUS) yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kab.

Desember 2016

23

32

188.45 /275/ 436.1.2/ 2016

23 Desember 2016

23

TOTAL

731

Rekap Pengantar proposal Hibah Tahun 2016 nomor : 910/546/436.5/2017 tanggal 25 Januari 2018 berisi Rekap Penyampaian Hibah Jasmas Tahun 2016 DPRD Kota Surabaya dan Surat Pengantar proposal dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ke Walikota Surabaya
Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya bersama TAPD

menyusun renstra.Dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggungjawab kepada sekretarisdinas ; Bahwa, yang termasuk dalam rencana kerja kegiatan adalah seluruhkegiatan dan program beserta jumlah anggarannya yang ada di DinasKesehatan yaitu 22 (dua puluh dua) jenis program dimana tugas saksimengumpulkan rencana kerja dari masingmasing pemegang programdan menyusunnya untuk selanjutnya saksi seleksi dan saksi masukkanke dalam rencana kerja dinas kesehatan untuk saksi serahkan keBappeda untuk dibahas bersama TAPD

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk anggarannya sudahditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

Pembangunan Kota Binjai adalahkarena saksi selaku Sekda adalah sebagai Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kota Binjai ; Bahwa kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahasanggaran yang diajukan oleh PD. Pembangunan Kota Binjai kemudian hasilpembahasan tersebut diusulkan kepada walikota dengan memberikan saranmengenai jumlah dana yang dapat ditampung di APBD Kota Binjai ; Bahwa pengajuan anggaran oleh PD. Pembangunan Kota Binjai denganSKPD adalah sama, bedanya PD.

Selanjutnya Bagian Hukum yang berhadapan di pengadilan.Apabila ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukanpembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bandung, maka DPKADakan memproses pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan perintahdari Walikota atau permohonan dari SKPD terkait yang sudah masukdalam TAPD untuk diproses anggarannya masuk kedalam APBD.Bahwa Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa ikut dalamkegiatan pengadaan tanah yang berasal dari klaim pihak ketiga dalam

Kemudian usulan hibahyang diajukan KONI Kota Yogyakarta ditelaah oleh KantorKesatuan Bangsa, telaahan itu bertujuan untuk menentukandana hibah yang bisa diberikan oleh Pemerintah KotaYogyakarta, kemudian telaahan tersebut disampaikan ke TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kantor KesatuanBangsa membuat Surat Perjanjian membuat NPHD (NaskahPerjanjian Hibah Daerah) dengan KONI, KONI mencairkanke Pengurus KONI Kota Yogyakarta/PBVSI.

40. 8 (delapan) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan Hasil pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama.

41. 11 (sebelas) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan 27/8 2019 Arah Pak Obaja di ruangan Kabid Anggaran, defisit 9,920 ditutup dari BK, adakan rapat TAPD buatkan BA.

53. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas PUPR nomor: 600/191/DPUPR-TU tanggal 28 Juni 2019 perihal Usulan Program dan Kegiatan Dinas PUPR pada Perubahan APBD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ALEKSIUS) yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kab.

3). Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 115 / SIT / PID.SUS.K / 2013 / PN.MDN tanggal 13 Desember 2013 berupa :

1. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati nias Nomor 903/232/K/2007 TANGGAL 26 September 2007 tentang pembentukan Tim TAPD penyusunan rancangan P.APBD Kab.Nias TA.2007.

2.

Selain Tupoksi tersebut,Kabag TU Bappeda adalah juga sebagai Sekretaris II Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD);Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag TU Bappeda Kabupaten Purwakarta padatahun 2007/2008 ;Bahwa anggaran untuk Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Purwakarta tahun2008 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) MurniKabupaten Purwakarta tahun 2007 sebesar Rp.7.000.000.000, (tujuh milyarrupiah) dan dari APBD Perubahan 2007 sebesar Rp.5.409.750.000, (limamilyar empat ratus sembilan

tahun2007/2008 menurut sepengetahuan saksi penyusunannya sudah dimulai daritahun 2006 sudah dilakukan inventarisasi Kebutuhan untuk belanja pegawai,=113=belanja Operasional dan belanja barang dan belanja kontijensi acuannyaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian dibahas beberapa kalidalam rapat pleno KPU Kabupaten Purwakarta, setelah disetujui olehKomisioner (KPU Kabupaten Purwakarta) diajukan usulan RKB nya kepadaPemerintah Daerah, setelah dilakukan pembahasan beberapa kali dengan TAPD

.,22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

Ppmenyusun renstra.Dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggungjawab kepada sekretarisdinas ; Bahwa, yang termasuk dalam rencana kerja kegiatan adalah seluruhkegiatan dan program beserta jumlah anggarannya yang ada di DinasKesehatan yaitu 22 (dua puluh dua) jenis program dimana tugas saksimengumpulkan rencana kerja dari masingmasing pemegang programdan menyusunnya untuk selanjutnya saksi seleksi dan saksi masukkanke dalam rencana kerja dinas kesehatan untuk saksi serahkan keBappeda untuk dibahas bersama TAPD

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk jumlah anggarannyamemang sudah ditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

panitiapengadaan, maka fungsi paraf dari Terdakwa selaku Kepala BagianKeuangan tersebut tidak memiliki kKekuatan hukum, bila dilihat darisegi administrasi baik sebagai kendali ataupun sebagai validasi ;Bahwa persetujuan terhadap pengusulan anggaran untuk kegiatanpengadaan jasa konsultan pajak untuk kompensasi PPh pasal 21PNS Kabupaten Langkat tahun 2001 dan tahun 2002 ke tahun 2003dan tahun 2004 bukan mutlak melekat menjadi kewenangan dariTerdakwa selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Garut.Bahwa Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) untukkegiatan pembangunan GOR Sporhall TA 2016 dilakukan asistensi oleh Verifikator dariTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu saudara YAYAN GUNAWAN, S.Sos,M.Si selaku Kabid Sosbud Bappeda, saudara H. OTTO ISKANDAR, SH, M.Si selakuKabag Administrasi Pembangunan, saudara AGUS ISMAIL, ST, MT selaku KabidAnggaran DPPKA dan saudara AYI ROSYAD, S,lp, M.Si selaku Kabid Pengelola AsetDPPKA.

Garut) membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kemudianRencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut diperiksa oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yaitu yang pertama verifikasi dilakukan oleh pihakHalaman 236 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Bapeda Kab.

Garut(untuk proses verifikasinya saksi tidak mengetahui) kemudian setelah TAPDmelakukan verifikasi RKA lalu diterbitkan DPA tersebut dinyatakan sesuaikemudian terbitlah DPA dan ditandatangani oleh TAPD tersebut.Bahwa sedangkan untuk pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Nomor : 1.18.1.18.01.21.037.5.2, tanggal O5 Januari 2016 dan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.18.1.18.01.21.062.5.2,tanggal kosong bulan April 2016 saksi tidak mengetahui karena pihak BappedaKab.

ukur kinerja meningkatnya Prestasi Olahraga Permainan yangseharusnya meningkatnya sarana dan prasarana permainan target kinerja 20%yang seharunya 100%Bahwa Pada dokumen yang bertanda tangan basah hanya ditandatangani olehKepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset pada kolom tanda tanganTAPD sekaligus pada kolom tanda tangan pengesahan selaku PPKD, namun padadokumen yang foto copy selain terdapat tanda tangan Kepala Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset pada kolom tanda tangan TAPD

Garut kKemudian Apabila dilakukanperubahan APBD P tidak dilakukan asistensi kembali karena langsung menggunakanDPPA Parsial yang telah dibahas sebelumnyaBahwa dasar pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) adalah Rencana Kerja(Renja) dan Rencana Strategi (Restra) SKPD yang diusulkan melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Kab.Halaman 241 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Garut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum AnggaranPemerintah

Penarikan Ke Tujuh : tgl 17 Juli 2014 sebesar Rp. 152.500.000;

AcaraPenyerahan.MelaporkankemajuanPekerjaantermasukpenyerapananggarandanhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan danMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang /jasaBahwa dalam fakta sidang terungkap Qari keterangan :1) Muhammad Rusdi (Kepala BAPPEDA 20122016 pada PemkabBanjar) yang memberikan keterangan sbb:o Bahwa saksi menerangkan RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim danditandatangani oleh Kepala Dinas/SKPD selaku PenggunaAnggaran (PA) kemudian diusulkan ke Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Banjar.Halaman 120 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT.BJMo Bahwa saksi menerangkan tim TAPD ( Tim Anggaran PemerintahDaerah) diketuai Sekretaris Daerah Kab. Banjar dengan anggotaantara Kepala BPKAD Kab. Banjar, Ketua Bappeda Kab. Banjar,Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.