Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N7 (PTPN VIl LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGARP.4.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N7 (PTPN VIl LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGARP.19.600.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

kelas 061Objek Pajak Bangunan = Rp.Luas 343 Mf kelas 021NJOP sebagai dasar = Rp.pengenaan PajakNJOP TKP = Rp.NJOP untuk perhitungan = Rp.PBBNJK : 20 % x = Rp.Rp954.150.000,00PBB yang terhitung = Rp.550.550.C411.600.C962.150.C8.000.00C954.150.C190.830.C954.150,Cbahwa berdasar kedua tabel perhitungan NJOP PBB versi Terbanding dan versiPemohon Banding tersebut diketahui bahwa:Pemohon Banding telah setuju terhadap luas bumi dan nilai bumi per M? versiTerbanding, yaitu luas bumi : 350 M?

Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk dapatmenyampaikan:Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP 32.75.050.002.0130854.0 atasnama Pemohon Banding;Daftar Hasil Rekaman (DHR) atau Info Rinci atas SPOP a quo pada aplikasi SistemManajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terbanding;Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) tahun 2012;Foto objek pajak;Data terkait lainnya;bahwa Majelis juga telah meminta kepada Pemohon Banding untuk dapatmenyampaikan:SPPT pembanding yang digunakan sebagai dasar perhitungan

versi PemohonBanding (minimal 2 pembanding);Data pendukung terkait lainnya;bahwa Terbanding dalam persidangan telah menyampaikan dokumendokumensebagai berikut:ak WO DY1011Nota Dinas Nomor ND 138/WPJ.22/BD.03/2012 tanggal 24 Oktober 2012;Laporan Penilaian Nomor LAP032/WPUJ.22/BD.0303/2012 tanggal 22 Oktober 2012NOP 32.75.050.002.0130854.0 atas nama Pemohon Banding;Kertas Kerja Penilaian;Perhitungan Rinci Nilai Bangunan;Denah Lokasi dan Peta ZNT;Fotofoto objek pajak;Data pasar pembanding;SPOP dan

RinciNilai Bangunan NOP 32.75.050.002.0130854.0 oleh tim Fungsional Penilai padapokoknya sebagai berikut: PERHITUNGAN RINCINILAIBANGUNANNOP : 35.75.050.002.0013.0854.0JENIS PENGGGUNAAN i PERUMAHAN THN : 2005DIBANGUNLUAS BANGUNAN 343.

Rinci NilaiBangunan a quo telah sesuai dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)tahun 2012 untuk wilayah Kota Bekasi a quo;bahwa berdasarkan tabel Perhitungan Rinci Nilai Bangunan aquo diketahui pulabahwa Rincian data bangunan telah sesuai pula dengan SPOP serta fotofotobangunan objek pajak NOP 32.75.050.002.0130854.0 a quo;bahwa berdasar tabel Perhitungan Rinci Nilai Bangunan aquo diketahuinilaibangunan berdasar penilaian individual adalah Rp556.251.700,00 dengan nilaibangunan/M?

Bahwa, atas pertimbangan penegakan aturan hukum ketenagakerjaan denganharapan untuk mendapatkan solusi yang objektif dan berkeadilan maka Penggugatmengkonsultasikan perihal perhitungan hak pensiun dan sebagainya kepadaDisnakertrans Kabupaten Jember dalam bentuk mediasi hubungan industrial;3.

Our ref : PE/S/01/07/13D.28195 Bremen, 03 Juli 2013, perihal perhitungan pesangon Ir. Gutama (Penggugat),berdasarkan UU.

Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Juni 2013 perihal :Perhitungan Uang Pesangon, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P5; 6. Fotocopy Surat Nomor : Our ref. PE/S/01/07/13 D28195 Bremen tertanggal 03Juli 2013 perihal : Perhitungan Uang Pesangon sdr. Gutama, yang selanjutnya diberitanda Bukti P6; 0nnnn enn nn nnn nsecHal. 16 dari 27 hal. Put. No.125/G/2013/PHI.Sby. 1.

HessyHindarsi tertanggal 4 Desember 2013 dan perhitungan uang pesangon Ir. HessyHindarsi, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T15; 16. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Direktur Perantara GmbH denganSusedianto tertanggal 4 Desember 2013 dan perhitungan uang pesangon Susedianto,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T16; Hal. 14 ri 27 hal. Put.No.125/G/2013/PHI.Sby.17.

Fotocopy Perjanjian Bersama antara Direktur Perantara GmbH dengan AudiRabendra tertanggal 29 Nopember 2013 dan perhitungan uang pesangon AudiRabendra, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T17; 18. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Direktur Perantara GmbH dengan BudiSetiyanto tertanggal Desember 2013 dan perhitungan uang pesangon Budi Setiyanto,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T18; 19.

Bahwa, perhitungan kerugian keuangan negara Versi Putusan Pengadilan sebesarRp.4.643.568.267, (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enampuluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) menggunakan surat Tergugat Itertanggal 15 Maret 2006 Nomor : S1 142/PW11/5/2006 Perihal : Laporan PerhitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Penyusunan Dan Pelaksanaan AnggaranBelanja DPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Dan Asuransi AnggaranDPRD Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004

Negara padaDPRD Kabupaten Pekalongan, yang pada pokoknya menyatakan perluasanskope audit yaitu untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negaradugaan Penyimpangan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten PekalonganTahun 2001 s.d. 2003 dan Dana Asuransi Anggota DPRD KabupatenPekalongan Tahun 1999 s.d. 2004.e Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah gunamemenuhi permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kajen tersebut, Tergugat Itelah menggunakan data antara lain berupa Keputusan DPRD

KabupatenPekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 19 Maret 2002 tentangPenggunaan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pekalongan.f Bahwa terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah tersebut,selanjutnya Tergugat I menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan NegeriKajen melalui Surat Nomor: S1142/PW.11/5/2006 tanggal 15 Maret 200627Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atasPenyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan SekretariatDPRD

padaDPRD Kabupaten Pekalongan, yang pada pokoknya menyatakan perluasanskope audit yaitu untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negaradugaan Penyimpangan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten PekalonganTahun 2001 s.d. 2003 dan Dana Asuransi Anggota DPRD KabupatenPekalongan Tahun 1999 s.d. 2004.Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerahguna memenuhi permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kajen tersebut,Tergugat I telah menggunakan data diantaranya berupa Keputusan DPRDKabupaten

Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 19 Maret 2002 tentangPenggunaan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pekalongan.Bahwa terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerahtersebut, selanjutnya Tergugat I menyampaikannya kepada KepalaKejaksaan Negeri Kajen melalui Surat Nomor: S1142/PW.11/5/2006tanggal 15 Maret 2006 Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian35CcKeuangan Negara/Daerah atas Penyusunan Dan Pelaksanaan AnggaranBelanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut:No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 9 X 2.085.000,00 37.530.000,002.

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti tahunan Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perhitungan upah per hari Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.30400 x 3 Tahun = Rp3.849.216,00; 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pengembalian pemotongan upah Penggugat untuk pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah Rp3.936.000,00 + Rp123.000,00 = Rp4.059.000,00;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;10.

Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) = Rp1.387.350,004. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;Hal. 5 dari 23 hal. Put.

No. 363 K/Pdt.SusPHI/2015(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) x 12 =Rp16.648.200,00;2) Tahun 2006;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00;1.Jam pertama Rp10.075 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur

No. 363 K/Pdt.SusPHI/201520 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2009;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00/ jam;1.Jam pertama Rp10.075,00 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan

kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2010;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.481.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp14.341 ,00/ jam;1.Jam pertama Rp14.341,00 x 1,5 = Rp21.511,50;20 x Rp14.341,00 x 1,5 = Rp430.230,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp14.341,00 x 2 = Rp28.682,0060 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan

Rp14.341,00 X 2 = Rp28.682,00;60 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rpl4.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 =Rp2.151.150,00;Untuk perhitungan kerja lembur 9 bulan (Januari, Februari,Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September);20 x Rp14.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 x 9 =Rp19.360.350,00;Bahwa, semenjak bulan Oktober, November dan Desember2012 diberlakukan 5 (lima) hari kerja normal dan untuk hari ke6 (enam) dihitung kerja lembur

Unilever Indonesia, Tbk,komponen home salary ini sudah diperhitungkan dalam perhitungan 1721 Al yaitudigabungkan ke dalam komponen Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi danTHR (1721 Al anga 8) lampiran 3, dimana pada komponen Tantiem, Bonus,Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR (1721 Al angka 8) yang dilaporkan sebesar Rp.3.086.997.797, merupakan penggabungan dari komponen : No.

Deskripsi Total 1 Home Component 328.514.5592 HS Subsidy 162.2363 Temporary Special Supplement 219.009.7054 VPAis MS 43.000.0005 VPA Multi Currency 128.413.988Jumlah 719.100.488 Rincian perhitungan 1721 Al dimaksud khususnya mengenai home salaryterlampir (lampiran 4).c. Perhitungan gross up 30% menurut fiskus seharusnya tidak dilakukan, karenaberdasarkan perjanjian kerja, home salary ini diterima bersih oleh karyawan (net oftax), dalam arti PPh Pasal 21 yang terutang atasnya dibayarkan oleh PT.

Unilever Indonesia telahmelakukan koreksi fiskal pada perhitungan PPh Badan atas PPh Pasal 21 yangdibayarkan (lampiran 5).3.

Perhitungan gross up 30% menurut fiskus seharusnya tidak dilakukan, karenaberdasarkan perjanjian kerja, home salary ini diterima bersih oleh karyawan (netof tax), dalam arti PPh Pasal 21 yang terutang atasnya dibayarkan oleh PT.Unilever Indonesia (Net as gross method). Selanjutnya PT.

Unilever Indonesiatelah melakukan koreksi fiskal pada perhitungan PPh Badan atas PPh Pasal 21yang dibayarkan (lampiran 11).Berdasar pertimbangan diatas, maka menurut kami, perhitungan PPh Terutang untukTahun 2004 seharusnya sbb : Uraian Cfm WP Cfm Pemeriksa Koreksiseharusnya Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/C/PK/PJK/2009 (Rp) (Rp)(Rp)Penghasilan Bruto :Home Salary (gross up) Gaji 651,866,928 651,866,928 Tunjangan Pajak 14,920,850 14,920,850 Tunjangan Lain 27,710,682 27,710,682 Tantiem,

Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Re124.916.696.903,00 Re113.264.221.943,00 =Rp11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp971.039.580,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Maret 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak .....

,berpendapat Surat Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;Aspek Materialbahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitunganSKPKBT PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp675.335.054,00 yang tidakdisetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

KeputusanKeberatan Terbanding Nomor: KEP81 1/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009menjadi sebesar Rp574.300.034,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Banding dengan Surat Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.

Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (3.513.610.958,00)1e. Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.661.865.484,001f. Jumlah PPN kurang bayar Rp 1.148.254.526,001g. Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 367.441.448,001h. Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 1.148.254.526,001i.. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.663.950.500,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Oktober 2009 yang terutang menurut Pemohon Banding URAIAN Jumlah ja.

Kompensasikan ke masa berikutnyaRp 4.661.865.484,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak

SaharjoNo.13B Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: Penyerahan yang Terutang PPN ...................ceeeeeeeeeees Rp 6.822.798.992,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN ........................

Dari perhitungan persediaantersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alur penjualan per jenisbarang, per unit, dan customernya;5. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melinat bahwa:a.

Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit,dan customernya;. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.

Bahwa namun demikian Para Penggugat dalam dalil gugatannya butir5 huruf a dan b, justru menuntut besarnya uang Purnabaktiberdasarkan perhitungan PUT Nomor 003, hal ini membuktikanketidak jelasan dan tidak konsistennya Para Penggugat dalammengajukan tuntutan a quo;2.3.

,dengan formula perhitungan yang berdasarkan pada PUT Nomor 003;Gugatan Para Penggugat yang demikian sangat membingungkan,tidak jelas dan terkesan hanya untung untungan dan mau menangsendiri, karena faktanya jika mau jujur, ternyata perhitungan uangPurnabakti yang menjadi hak Para Penggugat, jika dihitung denganmenggunakan formula/ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2013, akanmenghasilkan angka yang jauh lebih kecil dari perhitunganberdasarkan PUT Nomor 003;2.4.

Bahwa ternyata Para Tergugat Rekonvensi menolakSurat Anjuran dari Mediator tersebut, meskipunpada halaman 5 butir ke8 Surat Anjuran, Mediatortelah memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana dimaksudpada poin di atas, oleh karenanya menurut Mediator Hubungan Industrial,WAJAR apabila perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku di UniversitasTarumanagara untuk dapat dipertimbangkan, mengingat hal tersebut lebihbaik dari perhitungan ketentuan UU Nomor 13

Menyatakan telah terjadi kelebihan pembayarantunjangan purnabakti dari Penggugat Rekonvensikepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat IlRekonvensi yang telah diterima dan dihitungberdasarkan perhitungan purnabakti yang diaturdalam Peraturan Universitas Tarumanegara Nomor003 Tahun 2000;3.

Pemohon Kasasi II masa kerjanya hanya dihitung selama 31 tahun10 bulan yang seharusnya dihitung menjadi 32 tahun 1 bulan;Sehingga dengan kurangnya perhitungan masa kerja mengakibatkanperbedaan angka pengali didalam perhitungan komponen uang perhargaanmasa kerja kepada:a. Pemohon Kasasi dengan masa kerja 28 tahun 1 bulan seharusnyamendapatkan Tunjangan Purna Bakti (TPB) sebesar 29 kali upah;b.

Bahwa fakta telah diakuinya telah jatuh tempo dan dapat ditagihnyautang tersebut lebih ditegaskan lagi dengan fakta bahwa Surat PemohonKasasi No.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney Akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek Jembatan CrownDaan Mogot (Vide Kembali Bukti Pemohon7) nyata nyatanya

oleh Termohon Kasasi,jelas bahwa dokumen tersebut telah memiliki Kekuatan pembuktian yangsempurna sebagaimana dokumen asili ;Bahwa pengakuan Termohon Kasasi terhadap Surat Pemohon KasasiNo.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney Akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek Jembatan CrownDaan Mogot

of Money Akibat Keterlambatan Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot (Vide Kembali Bukti Pemohon7) memangbetul ada ;Pengakuan Termohon Kasasi terhadap keberadaan Surat PemohonKasasi No.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney akibat keterlambatan pembayaran Proyek Jembatan Crown DaanMogot (

No. 535 K/Pdt.Sus/2010Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa Termohon Kasasi secara tegasmengakui keberadaan Surat Pemohon Kasasi No.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 Perihal Kesepakatan BaruTentang Skedul Kerja & Pembayaran Proyek Jembatan Crown DaanMogot dan lampirannya berupa Tabel Estimasi Final Account &Perhitungan Cost of Money, dan Perhitungan Cost of Money AkibatKerlambatan Pembayaran Proyek Jembatan Crown Daan Mogot sebagaisuatu dokumen yang ditandatangani oleh Ir.

Hartono Tjandraselaku Direktur Utama Termohon Kasasi di dalam Surat Pemohon KasasiNo.005/D01/SRT/SPCI/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney Akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek Jembatan CrownDaan Mogot, adalah jelas pengakuan dari Termohon Kasasi bahwaTermohon Kasasi mempunyai utang yang telah jatuh tempo

Alasannya adalah :Bahwa karena upah Penggugat dibayar berdasarkan borongan, setelahdijumlah dalam dua belas terakhir yaitu bulan Januari s/d Desember 2007jumlah upahnya mencapai Rp. 18.988.945,24 sehingga upah/ bulan sebesarRp. 18.988.945, 24 : 12 = Rp. 1.582.412,20 perhitungan tersebut berdasarkanUndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 pasal 157 ayat 3 yang berbunyi :" dalamhal upah pekerja/ buruh atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama denganpendapatan

Dengan demikian checkyang baru diterima tersebut Penggugat bawa ke Bank untuk dicairkan dan saatitu pula Penggugat lunasi hutanghutang Penggugat kepada dua orang tamutersebut, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengembalikan uang purnabhakti ke perusahaan karena jumlahnya tidak benar (ada kekurangan);Bahwa karena menurut Penggugat jumlah uang pesangon purna bhaktitidak sesuai dengan jumlah perhitungan Penggugat, sehingga pada tanggal 12Januari 2007 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untukmembicarakan

Tergugat menyatakan : berdasarkan perhitungan uang purna bhakti(perhitungan satu tahun terakhir) maka uang purna bhakti yang seharusnyaditerima Sdr. Moch llyas adalah Rp. 26.128.548,39 sehingga PT. VariaUsaha memiliki kekurangan bayar sebesar Rp. 26.128.548,39 Rp.20.905.846,15 = Rp. 5.222.702,24 ;2. Penggugat menyatakan : berdasarkan musyawarah kami minta tambahanpesangon purna bhakti sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;3. Akhir pertemuan para pihak tetap pada pendiriannya.

ratus tiga ribu limaratus tiga rupiah koma delapan puluh enam sen), bukan Rp. 745.000, (tujuhratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tertulis dalam halaman 13, dimanaseolah olah Pemohon Kasasi tidak melakukan pembenaran ataskesalahannya ;Sehingga kekurangan bayar sebenarnya yang menjadi amar putusanadalah sebesar Rp. 5.222.702,24 (lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuhratus rupiah koma dua puluh empat sen) ;Keberatan KeduaBahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 18 denganmelakukan perhitungan

PemohonKasasi mewajibkan kepada. seluruh sopir (Termohon Kasasi) setiapmenjalankan kendaraannya wajib didampingi oleh seorang kernet ;Bahwa dalil tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam suratjawaban khususnya pada angka nomor 2 yang secara tegas didalilkan, bahwadahulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi mewajibkan kepada seluruhsopirnya untuk menggunakan kernet, mengingat barang yang dibawahnyacukup berat, bahwa pembagian upah premi tersebut adalah 60:40, 60 untuksopir dan 40 untuk kernet ;Sehingga perhitungan

Sampit atas nama BOBBY ADOLF AUGUST TEWU;- 15 (lima belas) lembar nota penjualan jasa kepelabuhan;- 15 (lima belas) lembar kertas warna putih bertuliskan perhitungan jasa dermaga yang ditandatangani manager operasi & komersial an. KARTOMO dan distempel oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dikembalikan kepada PT PUNDI ABADI INTISARI melalui saksi SUGIANTO Bin AGUNG;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

SULKAN untukmengambil Perhitungan Jasa Dermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawaiPT. Pelindo);Bahwa dengan Sdr. KARTOMO saksi kenal karena dikenalkan olehSdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari Sdr.SULKAN, kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusatdengan memerintahkan Sdr. YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu)membuat dokumen usulan biaya jasa dermaga PELINDO dengan nilaisebagaimana tercantum dalam Perhitungan Jasa Dermaga yang dibuatoleh Sdr.

SULKAN;Bahwa benar setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusat dengan memerintahkansaksi YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu) membuat dokumen usulan biaya jasadermaga PELINDO dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Perhitungan JasaDermaga yang dibuat oleh Sdr.

Pundi Abadi Intisariterlebih dahulu terdakwa meminta saksi SULKAN untuk mengambil Perhitungan JasaDermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawai PT. Pelindo) dan terdakwa kenal dengan Sdr.KARTOMO karena dikenalkan oleh Sdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT.

menggunakan kurs akhir tahun Rp10.950,00 dan Rp 9.412,20, namun dalam menghitung kerugiannya mengunakankurs Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00;bahwa menurut Terbanding (Peneliti) terdapat hal yang saling bertentanganmengenai alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding(Pemeriksa) menghitung ulang atas keuntungan selisin kurs berdasarkan rateKeputusan Menteri Keuangan (KMK) sedangkan dalam Risalah Pembahasan yangdiketahui antara Pemeriksa dan Pemohon Banding tertuang pendapat Pemeriksabahwa perhitungan

Tahun 2008,Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2008,Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31Desember 2007,Laporan Rugi Laba Internal Tahun 2007,Ledger (Buku Besar) Keuntungan Penjabaran MUA Tahun 2007,Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2007,Keuntungan Penjabaran MUA,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 31 Desember 2007,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 02 Januari 2008,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 03 Januari 2008,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 21 Desember 2008,Perhitungan

sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya,dan dalam rangka kegiatanusahanya atau berkaitan dengan usahanya.bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Ledger dan dokumendokumen lainnya yangtelah disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa PemohonBanding menerima pembayaran dalam rupiah dan valas, untuk pembayaran yangberupa valas Pemohon Banding kemudian mengkonversikannya dalam rupiah padaakhir tahun, sehingga dalam Neraca nampak dalam bentuk rupiah;bahwa Pemohon Banding hanya melakukan perhitungan

atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (Dollar USA);bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d.31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinyatransaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp10.950,00 per 1 USD;bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugianselisih kurs

atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (dollar USA);bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d.31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinyatransaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp10.950,00 per 1 USD;bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugianselisih kurs

Bahwa dari pertemuan tahun 2016 dikantor Kelurahan SAOKAtersebut, menghasilkan Perhitungan Ganti Kerugian Tanaman Tumbuhyang disepakati dan harus dibayarkan Oleh Tergugat KepadaPenggugat sebesar Rp. 1.067.202.000, (satu milyar enam puluhtujuh juta rupiah), yang terbagi dari dua kelompok perhitungan yaituKelompok A, Rp.993.962.000, (Sembilan ratus Sembilan puluh tigajuta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Kelompok B,Rp.73.240.000, (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh riburupiah

harga tuntutan ganti rugi yang dimintaPenggugat terkesan bombastis dan mengadaada ;Bahwa selain itu. terdapat dua Keputusan walikota yaituKeputusan Walikota sorong nomor 10/tahun 2003 dan keputusanwalikota sorong nomor : 188.45/50/2013 berarti ada dualismekeputusan yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi.

Fotocopy Berita acara perhitungan tanaman tumbuh bapak LAHAYA dan rekapitulasi harga tanaman yang dibuat oleh Pemkot Sorong ,Distrik Maladom Mes, Kelurahan Saoka, selanjutnya diberi tanda P6 ;Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2019/PN Son7.

Penggugat dan Tergugat hadir ;Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2019/PN Son Bahwa hasil perhitungannya diambil Tergugat ; Bahwa pada tahun 2016, Tergugat meminta tolongmenghitung jumlah dan harga tanaman tumbuh milik Tergugat dansaat itu langsung dibuatkan berita acaranya (bukti P6) ; Bahwa saat itu disepakati bahwa hasil perhitungan yangdilakukan adalah yang terakhir dan tidak akan dilakukanperhitungan kembali ; Bahwa dari hasil perhitungan diketahui bahwa hargatanaman Penggugat

jumlahtanaman masing MaSiNQ $; 222 === Bahwa saksi yang membuat tabel hasil perhitungannya(bukti P4) untuk perhitungan nilai ganti rugi tahun 2013 dengannilai dasar perhitungan adalah Surat Keputusan Walikota Nomor10 Tahun 2003 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti RugiTanaman Tumbuh di Kota Sorong (bukti P5) ; Bahwa untuk perhitungan 2013, belum dilakukanpembayaran ; Bahwa pada tahun 2016 pernah dilakukan perhitunganulang tanaman tumbuh dengan dihadiri oleh perwakilan darikelurahan SAOKA, perwakilan

Lampiran IVKeputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988,tanggal 5 November 1988, Bab IIl Pasal 53 Ayat (1) : Semua pegawaiyang diserahi pekerjaan menerima dan membayar uang, juga merekayang diwajibkan memegang kas bantu atau kas antara ydm, ayat 4 pasalini setiap hari setelah menutup pertanggungan daftardaftar penunjang,ketika akan menutup pekerjaannya membuat perhitungan denganmenggunakan buku perhitungan bernomor folio yang khusus diadakanuntuk keperluan itu.

Lampiran IVKeputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988,tanggal 5 November 1988, Bab Ill Pasal 53 Ayat (1) : Semua pegawaiyang diserahi pekerjaan menerima dan membayar uang, juga merekayang diwajibkan memegang kas bantu atau kas antara ydm, ayat 4 pasalini setiap hari setelah menutup pertanggungan daftardaftar penunjang,ketika akan menutup pekerjaannya membuat perhitungan denganmenggunakan buku perhitungan bernomor folio yang khusus diadakanuntuk keperluan itu.

Lampiran IVKeputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988,tanggal 5 November 1988, Bab Ill Pasal 53 Ayat (1) : Semua pegawaiyang diserahi pekerjaan menerima dan membayar uang, juga merekayang diwajibkan memegang kas bantu atau kas antara ydm, ayat 4 pasalini setiap hari setelah menutup pertanggungan daftardaftar penunjang,ketika akan menutup pekerjaannya membuat perhitungan denganmenggunakan buku perhitungan bernomor folio yang khusus diadakanHal. 21 dari 42 hal.

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;Hal. 25 dari 42 hal. Put.

ini merupakan dasar perhitungan pembuatan SSRD,biasanya kalau ada kesalahan akan diperbaiki lagi.

hal tersebut sudah benar atau tidk dibenarkan secara hukm tentangpembuatan rincian perhitungan IMB tersebut oleh petugas teknis tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan apa Sdr.

yang dipakai adalah perhitungan kerugian keuangan Negara;b.

Karena audit dalam perhitungan kerugiankeuangan Negara dalam kasus ini termasuk jenis audit dengan tujuan tertentu; Bahwa dokumen yang menjadi dasar perhitungan kerugian Negara antara lainPerda Nomor 6 tahun 2012, SSRD tahun 2013, Laporan Penerimaan Pajak danretrebusi tahun 2013, berkas permohonan IMb dari masyarakat, Perhitunganretrebusi berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2012 dibuat staf Dinas Tata KotaPalangka Raya, dan sebagainya; Bahwa semua dokumen dalam pelaksanaan perhitungan kerugian keuanganNegara

Oleh karenanya sebelum dilakukanperhitungan kerugian Negara dalam kasus ini, terlebih dahulu ahli memintakepada penyidik untuk terlebih dahulu dihitung oleh instansi yang berkopen dalamhal ini Distakobangtaman, kemudian dari hasil perhitungan inilah ahli bersamaanggota tim lainnya melakukan perhitungan kerugian Negara/daerah; Bahwa ahli didak berkopen untuk menentukan kepada siapa dibebankan kerugianNegara/daerah tersebut; Bahwa sdr.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP64/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012),2.1.

Perhitungan Bea Keluar : Rp2.361.583.500,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp681.136.000,00.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Pasal 25 Rp. 0,004 PPh Pasal 29 Rp. 0,005 Lainlain Rp. 16.675.000.006 Jumlah Rp. 16.675.000,00Jumlah yang dapat dikreditkan Rp. 261.286.206.00Jumlah yang tidak/kurang dibayar Rp. 271.731.855,00Sanksi administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 86.954.194.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 358.686.049,00Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatanyang telah diterima sebagian oleh Terbanding dengan keputusan Nomor : KEP70/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008, dengan perhitungan

KEP70/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan TahunPajak 2005 dengan keputusan sebagai berikut : 1 Menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dalam surat tanpanomor tanggal Agustus 2007 tentang Keberatan atas SKPKB PPh BadanTahun Pajak 2005 No. 00013/206/05/013/07 tanggal 4 Mei 2007 ;2 Sehingga perhitungan semula diubah menjadi sebagai berikut :No.

KEP70/WPJ.04/2008 ;Penghasilan Netto 3.650.869.460,Kompensasi Kerugian 1.905.555.176,Penghasilan Kena Pajak 1.745.314.284,PPh Badan Terutang 306.094.200,50% Syarat Banding PPh Badan Terutang 253.047.100,Kredit Pajak :e Dipotong/dipungut pihak lain 244.611.206,e =Dibayar sendiri 16.675.000.Jumlah Kredit Pajak 261.286.206.Syarat Banding yang masih harus dibayar 0,Bahwa berdasarkan perhitungan diatas Pemohon Banding tidak melampirkanSSP pembayaran pajak karena syarat pada Pasal 36 ayat 4 UndangUndang

,Rp. 1.905.555.176,Rp. 0,Rp. 0..Rp. 244.611.206,Rp. 16.675.000.Rp. 261.286.206.Rp. 261.286.206,Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmengharapkan alasan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No.KEP70/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 dapat diterima dan dikabulkan sesuaidengan perhitungan Pemohon Banding di atas.

;Berdasarkan semua argumentasi serta alasan yang kami sampaikan diatasmaka tambahan koreksi fiscal pada perhitungan PPh Badan untuk tahunpajak 2005 menurut kami adalah sebagai berikut : M.11/15/2009 Pemohon PKUraian No. Put. 20973/PP/ Ditambah/ (Dikurangi) Menurut Perhitungan Hal. 17 dari 20 hal. Put.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, ddan e diatas Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya melakukan pembatalan PEB, bukan pembetulan PEB;b.

;Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaianpemberitahuan pabean ekspor;Bahwa dengan demikian apabila Terbanding bermaksud menetapkankembali perhitungan Bea Keluar atas ekspor yang dilakukan oleh PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD /MT 891b Jumlah barang MT 9.000Cc tarif Bea Keluar % 7,20%d Bea Keluar (a x b x c) USD 601.425,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 8.933,80f Bea Keluar (d x e) Rp 5.373.010.665,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 5.373.011.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000207 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang