Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 8 Mei 2013 — Drs. WENDRI AZMA, CS
6314
  • Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009.Adapun terdakwa I Drs.
    Pasaman Barat tersebut secara tekhnis tidak layakdigunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkandengan rincian :1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.196.835.100, (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribuseratus rupiah);2.
    Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAK tahun2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009; Bahwa Terdakwa I Drs.
    Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAKtahun 2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.
Register : 13-04-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/PID.SUS/2015/PT PTK
Tanggal 6 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ferdiansyah
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
7027
  • Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan BelanjaDaerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TahunAnggaran 2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.
    Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahuioleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PendidikanKab.
    Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab.Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor: 045. 2/1514/ Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Tekhnis
    Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja18.19.20.21.22,23.24.25.26.27.28.29.30.31.BA.42Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.
    Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.58.59.60.61.62.63.65.66.67.68.69.70.45Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik.
Register : 21-06-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 12 Juli 2016 — Ir. H. ABDUL MUNIR, M.M
6639
  • bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulanDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO, SH.M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selakurekanan (pemilik CV.
    Abdul Munir, M.M. bersamasamasaksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP Tk),saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku KetuaKomisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua KomisiB, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku KetuaKomisi D, berupa :1.
    Abdul Munir, M.M. selaku PenggunaAnggaran pada Sekretariat Dewan bersamasama saksi Muniroh, saksi Riviantoselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo SyafeiHalaman 32 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUSTPK/2016/PT SBY.selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, telah dilakukandengan tujuan menguntungkan diri
    M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.
Putus : 07-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 K/PID.SUS/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT
56196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta,ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PTSinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :a.
    Bahwa berdasarkan Hasil Uji Fungsi dan Uji Tekhnis terhadap MobilPompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakartapada tanggal 28 Desember 2011 oleh Ahli Tekhnik Mesin dari FakultasHal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013Tekhni Universitas Diponegoro, telah diperoleh kesimpulan bahwaperalatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :a. Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompadengan PTO tidak ada;b.
    Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkan kepada penyediabarang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100% berdasarkan beritaacara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasilpengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Konsultan Pengawas;d.
    HARTANA SUBEKTI, M.Si telahmenerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untukmemulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratuslima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT. Sinar Bhumi Yogyakarta,ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PT.
    Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT. SinarBhumi Yogyakarta yaitu : .
Putus : 23-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2746 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Februari 2012 — BAZIDUHU ZILIWU alias AMA KRISTIAN ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias berdasarkanKeputusan Bupati Nias No. 821.23/13.BKD/K/2007 tanggal 21 Mei 2007dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bagian Umumdan Perlengkapan Sekretariat daerah Kabupaten Nias.Bahwa terdakwa sebagai Plt.
    Kabag Umum dan PerlengkapanSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan PerlengkapanSekretariat daerah Kabupaten Nias mempunyai tugas yaitu :1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan3. menyiapkan dokumen = anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Bahwa berawal dari kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2006,terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Bagian Umum dan Perlengkapan
    lima ribu dua puluh rupiah).Bahwa jumlah mata anggaran masingmasing kegiatan yang sudahdilaksanakan oleh terdakwa selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp.3.498.325.020, (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan jutatiga ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah) ternyata dananyatelah melebihi pagu dana sebagaimana ditetapkan dalam APBDPemkab Nias TA 2007.Bahwa adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Kabag Umum dan PerlengkapanSekretariat Daerah Kabupaten Nias berdasarkan Keputusan Bupati NiasNo. 821.23/13.BKD/K/2007 tanggal 21 Mei 2007 selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bersamasamadengan DRS.
    Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan mempunyai tugaspokok sebagai berikut :1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan2.
Register : 22-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 45/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FIRMAN WAHYU OKTAVIAN, SH
Terbanding/Terdakwa : AHMAD MUZAKKIR,S.T. Bin ABDUL RAHMAN MUSTAFA
8544
  • satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis
    Put.No.45/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)1 (Satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK)lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (Satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan Selayar Nomor 77/ IV/Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan dan PengangkatanBendahara Penerima , Bendahara Pengeluaran , Pengurus danPenyimpan
    satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaanPembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis
    23/I/tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabatpengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penuntut Umum: HAFIDH FATHONI SH Terdakwa: SUTRISNO als SUTRIS bin alm KROMO KARIYO
4198
  • Dan untukmenjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan Kartu Tenaga Tekhnisyang ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaran TenagaTekhnis Pengelola
    Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) pada tahun 2015,sedangkan persaksiratan mempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan ProduksiLestari. bahwaselain itu tugas saksi selaku penguji adalah melakukan pegukurandan menentukan mutu kayu.
    telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahanhalaman 24 dari 35 Putusan No.134/Pid Sus/2017/PN Wngbaku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industri primer yang memilikiizin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis
    pengelola hutan produksilestari) sesuai Kompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.Dan SKSHH di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananmelalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan yangmengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutan produksilestari) yang di tunjuk oleh perhutani, dan yang mengeluarkan SKSHH adalahkepala TPK (tempat penimbunan kayu) yang mempunyai SIM (Surat jinMenguji) tenaga tekhnis.Sedangkan
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985 K/PID.SUS/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — Drs. SUNYONO, DKK ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada
    No. 985 K/PID.SUS/2011tahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi gurutahun 2008, namun hanya berdasarkan atas ide/gagasan dari Terdakwa sangat bertentangan dengan:1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional.2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen.3.
    sertifikasi guru tahun 2008 yangpembayarannya dilakukan oleh para peserta sertifikasi, yang mana mereka paraTerdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan dan penerimaanbiaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan menerima uang ratarata sebesar Rp.100.000, s/d Rp.150.000, dari para peserta sertifikasi gurutahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis
    No. 985 K/PID.SUS/2011atas adanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasiguru dalam jabatan tahun 2008, dan hanya berdasarkan atas idel gagasan dariTerdakwa bahwa semua pungutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasiguru tahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp. 100.000, s/d Rp. 500.000,.yangtelah terkumpul sebesar sekitar Rp. 301.750.000, (tiga ratus satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tersebut
    diketahui pula oleh Terdakwa dan Terdakwa Il sehinggamereka para Terdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan danpenerimaan biaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan iotalpenerimaan yang diterima oleh mereka para Terdakwa sekitar sebesar antaraRp. 77.000.000, s/d Rp. 115.500.000, atau sebesar sejumlah uang tersebut.Bahwa kebijakan mereka para Terdakwa tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis
Register : 02-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.PL
Tanggal 26 September 2012 — HARTONO TAULA
10512
  • PlanoEngineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman,ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa PenggunaAnggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumenlelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umumtersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT.
    Rampiansah untuk tahap I tahunBahwa apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak secara administrsisaksi yang bertanggung jawab selaku pimpinan perusahan , namun untukbertanggung jawab secara tekhnis dan berdasarkan laporan yang dibuat olehBahwa atasPengawas Tekhnis dilapangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pencairankeuangan adalah pengawas Tim Tekhnis yang setiap harinya berada dilokasibersama tim dari PU Propinsi Sulteng atas nama Sutarman, ST, untuk pekerjaantahap I tahun 2007;Bahwa
    untuk tahap I tahun 2007 laporan konsultan diperiksa oleh BapakSutarman, ST selaku Tim Tekhnis dilapangan selanjutnya diserahkan kepada sdrH.
    ASADBahwa saksi menjabat selaku PPTK untuk pekerjaan pembangunan gedungwanita tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi TengahNomor : 954/33/RO.KEUG.ST/2007 tanggal 07 PebruariBahwa Tugas Pokok saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalam proyek pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanitadijadikan Gedung Serba Guna (pembangunan Gedung Wanita) pada BiroPerlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov. Sulawesi Tengah adalah:1. Mengendalikan pelaksanaankegiatan ;2.
Register : 25-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 191/PID.B/2017/PT PBR.
Tanggal 9 Oktober 2017 — JULIANTO ALIAS NANANG BIN ALM. M. TAAT;
3332
  • Oleh karena saksi korban sudah( k dengan terdakwa yaitu pernahsamasama bekerja satu kantor di S ngkungan Hidup, selanjutnya saksikorban sepakat untuk memberika kepada terdakwa, yangmana terdakwaakan mengembalikan uang miliksaselesai dan tekhnis penyerahannya saksi korban langsung berurusan kepadaterdakwa ;orban apabila Proyek / pekerjaan tersebutBahwa karena saksi kosoan percaya dengan terdakwa, saksi korban telahmenyerahkan ae) epada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesarRp. 135. eysebag SS
    Oleh karena saksi korban sudah kenalsamasama bekerja satu kantor di Badan Ling n Hidup, selanjutnya saksikorban sepakat untuk memberikan moda Cons terdakwa, yangmana terdakwaakan mengembalikan uang milik saksj (ort apabila Proyek / pekerjaan tersebutselesai dan tekhnis ance korban langsung berurusan kepadaterdakwa ;ana)Anggaran Biayanyaterdakwa yaitu pernahBahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa, saksi korban telahmenyerahkan uang Nae rdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.s ti135.
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 217/Pid.B/2013/PN.Kng
Tanggal 13 Februari 2014 — Yudi Sugihartono bin Sabar Nursusanto
397
  • Bodin sebagai orang yangmenebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik Dudungabdul Kodir bin Kaspi dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00.Bahwa, kemudian Dudung Abdul Kodir bin Kaspi ada perintah dari Pimpinanmelakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan Pusdiklat SDMPerhutani di Madiun Jawa Timur, dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 23September 2013.Bahwa benar, sebelum berangkat Dudung Abdul Kodir bin Kaspimenyerahkan tugas kepada Terdakwa
    Bodin sebagai orang yangmenebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik Dudungabdul Kodir bin Kaspi dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00.e Bahwa, kemudian Dudung Abdul Kodir bin Kaspi ada perintah dari Pimpinanmelakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan Pusdiklat SDMPerhutani di Madiun Jawa Timur, dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 23September 2013.e Bahwa benar, sebelum berangkat Dudung Abdul Kodir bin Kaspimenyerahkan tugas kepada Terdakwa
    Saksi Dudung Abdul Kodir Bin Kaspi:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Mandor tebang pada petak 45C KPH Kuningan;Bahwa Saksi menjadi Mandor sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan26 Mei 2013;Bahwa posisi Saksi sebagai Mandor digantikan oleh Terdakwa karena Saksiditugaskan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan diMadiun;Bahwa penebangan di Petak 45C adalah sah oleh karena
    telah terbukti, maka telah cukup membuktikanbahwa unsur ini telah terbukti seluruhnya ;Menimbang, bahwa yang menjadi alternatif dalam unsur ini adalahkarena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada fakta nomor 3 s/d 9 terungkap fakta Terdakwamenggantikan posisi saksi Dudung Abdul Kodir bin Kaspi sebagai MandorTebang karena sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 23 September 2013mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis
Putus : 07-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1057/Pdt.G/2013/PA.PBR
Tanggal 7 Januari 2014 — PENGGUGAT Vs TERGUGAT
2918
  • Pihak Pertama hanya mampu dan berkewajiban setiap awal bulanmemberikan biaya hadhonah kepada anak, bernama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000, ( satu jutarupiah ), tekhnis pemberian tersebut, tetap di transfer melalui rekeningPihak Kedua, karena status Pihak Pertama saat ini sedang menjalanihukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, yangselesai menjalani pidana pada tahun 2017, berlaku terhitung awalFebruari 2014.; 5.
Register : 24-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Sbg
Tanggal 25 Juni 2015 — DERISTAN MALAU
577
  • satu) buah buku warna merah jambu Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku jurnal warna biru;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterian agama;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010;- 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku jurnal warna biru.e 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama. 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010.e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterianagama;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    warna hijau ikhlas, 1(satu) buah buku warna merah jambu Pembina, (satu) buah buku warna hijau Pembina,1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas, 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina, (satu)buah buku jurnal warna biru, 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama RepublikIndonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama, (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 2010, 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Sbge 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1158/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Desember 2015 — YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE. MM. Binti MIFTAH SAYUTI (Alm).
4221
  • Pada saat itu KEKEASTRIYANI alias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahaspermasalahan tentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM,kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKE ASTRIYANI aliasSHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenis shabu yang berada diterdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM tersebut, selanjutnyaKEKE ASTRIYANI alias SHANTI menelpone terdakwa YADIN INDRANILLA LILIK R, SE.MM untuk membahas tekhnis pengiriman
    Pada saat itu KEKE ASTRIYANIalias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahas permasalahantentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenis shabu yangberada di terdakwa, kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKEASTRIYANI alias SHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa tersebut, Selanjutnya KEKE ASTRIYANIalias SHANTI menelpone terdakwa untuk membahas tekhnis pengirimandan penerimaan, dan untuk sementara disepakati bahwa terdakwa yangakan mengantar barangbarang
Register : 30-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bhn
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Maria Margaretha Astari F.S, SH
Terdakwa:
Okman Hardianto Bin Taherman
37135
  • kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas ESDMProvinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai staf seksi Pengusahaan NonLogam dan Batuan sejak bulan Januari 2017; Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan RKAB (rencana kerjaAnggaran dan Biaya) perusahaan pertambangan; Bahwa Ahli menempuh pendidikan formal di Strata 1 GeologUmum Sekolah Tinggi Tekhnologi Nasional Yogyakarta; Bahwa Tugas pokok jabatan saya itu adalah:1. mengevaluasi kajian tekhnis
    Menyiapkan naskah kajian tekhnis perizinan batuan;3: Mengevaluasi pelaporan izin pertambangan.
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — HUMPOL OJAK SIGALINGGING;
8026
  • Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi, evaluasiaoa &tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaian kualifikasi, makaJajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkanPT.
    Sahroni SH.MH Kesmemerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Jajang, SKM, MSi selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk hadir pada pertemuan di Rumahmakan Talaga Saefood Cikarang Kabupaten Bekasi, dan didalam pertemuantersebut dr. Sahroni SH.
    PowernusaElektrindo untuk klarifikasi tehnik, membicarakan tekhnis serta jadwalpengiriman Genset serta masalah harga apakah bisa di negosiasi, danpertemuan tersebut dihadiri oleh saksi HUMPOL OJAK SIGALINGGING, saksiNIMROD ESAU SIHOMBING dan staf dari Powernusa Elektrindo AHMADRIYADI, kemudian setelah selesai membicarakan masalah klarifikasi tehnik,membicarakan tekhnis serta jadwal pengiriman dan juga masalah hargakemudian saksi dan teman saksi yang bernama Ahmad Riyadi pulang, beberapaminggu kemudian
    , harga terhadap penawaran yangmasukMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadap penawaranyang masuk.e Bahwa benar saksi selain sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa jugaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan keuangan, PejabatPembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sesuaiPengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab.
Putus : 03-02-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
10854
  • Indah Bukit Nusatama dan PT.Indopenta Bumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan Evaluasi Tekhnis, dari5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan tekhnis 3(tiga)perusahaan yaitu PT. Karisma Cipta Tunggal, PT. Sumber SaranaMakmur, dan PT.
    GENESA;Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Saksi PUGUH SUSILO, ST.selaku Ketua Panitia Mengusulkan Penetapan hasil evaluasi admistrasidan Tekhnis kepada terdakwa selaku PPK, dan tanggal 27 Agustus2010 terdakwa selaku PPK membuat Penetapan hasil evaluasiadministrasi dan tehknis, kemudian tanggal 30 Agustus 2010pengumuman hasil evaluasi administrasi dan tekhnis; 11 Perkara KorupsiBahwa pada tanggal 7 September 2010, mengundang perusahaan yangmemenuhi persyaratan administrasi dan Tehnis untuk pembukaandokumen
    Indah Bukit Nusatama dan PT.Indopenta Bumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan Evaluasi Tekhnis, dari5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan tekhnis 3 (tiga)perusahaan yaitu PT. Karisma Cipta Tunggal, PT. Sumber SaranaMakmur, dan PT.
    , dari 5 yangdievaluasi yang memenugi persyaratan tekhnis 3 perusahaanyaitu PT karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur,dan PT.Genesa;Tanggal 27 Agustus 2010, Usulan Penetapan hasil evaluasiadmistrasi dan Tekhnis kepada PPK;Tanggal 27 Agustus 2010 PPK membuat Penetapan hasilevaluasi administrasi dan tehknis;Tanggal 30 Agustus 2010 pengumuman hasil evaluasiadministrasi dan tekhnis;Tanggal 7 September 2010, undangan pembukaan dokumenpenawaran biaya;Tanggal 20 September 2010 pembukaan dokumen
    ;e Tanggal 29 April2010 PPK menetapkan peringkat tekhnis;e Tanggal 30 April2010, Pengumuman hasil peringkat tekhnis;e Tanggal 10 Mei 2010, undangan Pembukaan Penawaran Biaya;e Tanggal 11 Mei 2010 Pembukaan Penawaran Biaya, hasilnya :CV Primasetya Rp98.433.000, CV Prima CiptaKarsaRp99.150.000, dan CV Catur Eka Karsa Rp99.550.000,e Tanggal 12 Mei 2010 evaluasi gabungan tekhnis dan biaya,hasilnya sama; Kemudian diperoleh skor CV Primasetya 76,03,CV Prima Cipta Karsa 74,71 dan CV Catur Eka karsa 72,02
Register : 06-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 2 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MUH. ARAFAH, SH
Terdakwa:
ISMIATI SAFITRI SIRAJU,S.Pd Alias IBU FIT
7230
  • Bahwa substansi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kosmetiktersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik dan Peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentangPersyaratan Tekhnis Kosmetik.
    Bahwa Ahli jelaskan saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit yang telahmemproduksi dan.atau memperdagangkan kosmetik racikan yang tidakHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ttememiliki jin edae atau tanpa notifikasi BPOM, sedangkan ijin edar/notifikasiBPOM hanya merupakan salah satu persyaratan tekhnis kosmetiksebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KABPOM R.I Nomor19 Tahun 2015 tentang persyaratan tekhnis kosmetika yang berbunyi :. Nama kosmetika..
Putus : 29-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/PID.SUS/2010
Tanggal 29 Juni 2010 — SUPARDI bin KARSOREJO PANIMAN
6938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRINSIP PENGELOLAAN :1Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dandiketahui oleh masyarakat luas ;Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pemeliharaan ;Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,tekhnis dan hukum ;Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokokdan fungsinya ;E.
    No. 560 K/Pid.Sus/2010Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD / K dicatat dalam bukuKas Umum dan buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan yangberlaku, secara tekhnis dilakukan oleh Bendahara Desa / Kelurahan ;e Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPenggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2007mengatur dan menentukan antara lain :B.
    PRINSIP PENGELOLAAN :1Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dandiketahui oleh masyarakat luas ;Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pemeliharaan ;Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,tekhnis dan hukum ;Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokokdan fungsinya ;E. TAHAPAN PERENCANAAN :2 Tahap Perencanaan :a.
Putus : 04-06-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 03/PID.SUS/2012/PN.Mks
Tanggal 4 Juni 2012 — - MUHAMMAD DAHYAR, SP - JPU
7519
  • (tiga ratus lima puluh lima juta sembilanratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh sebanyak Rp.38.831 .455, (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribumpat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga anggaran yang dicairkangebesar Rp. 317.123.545 (tiga ratus tujuh belas juta seratus dua puluh tigaribu lima ratus empat puluh lima rupiah).Bahwa terdakwa Muh Dahyar, SP. yang pada saat itu menjabat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dari proyek Pembangunan KapalfPenangkap
    rekanan di BRI CabangSelayar, berdasarkan Daftar Isian Kegiatan (DIK) besarnya Rp.355.955.000, (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh limaribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh sebanyak Rp. 38.831.455, (tiga puluhdelapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh limarupiah) sehingga anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 317.123.545 (tigaratus tujuh belas juta afatuz. puluh ratus empat puluhBahwa terdakwa Muh Dahyar, SP. yang pada saat itu menjabat PejabatPelaksana Tekhnis
    Selayar tersebut adalahsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Kep.
    Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danTerdakwa Il adalah Konsultan Pengawas dari proyek PembangunanKapal Penangkap Ikan Tradisional/ Jollor pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Kep. Selayar T.A. 2008, Bahwa setelah melalui proses lelang yang dimenangkan oleh CV. SophiaMega Prima Direktrisnya adalah Dg. DJIBEANG dibuatlahNo. 09/Koil;:F.,;;D'r(P/X/2003 tanggal 07 Ok;.uber 2008 yang ditandatanganioleh saksi Ir.
    Anggaran yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) Tahun 2008, berdasarkan DaftarIsian Kegiatan (DIK) besarnya Rp. 355.955.000, (tiga ratus lima puluh lima jutasembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan jumlah Kapal Penangkap IkanTradisional/ Jollor yang akan dibangun berdasarkan anggaran yang adasebanyak 15 (lima belas) unit, harga perunitnya sebesar Rp. 23.730.346, (duapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis