Ditemukan 1215 data
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : Aan Dahfah Pratama alias Aan Bin Burhanuddin
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : Muhammad Arfandy alias Fandy Bin Kasman
71 — 24
Perk : PDM 14 /Pare/Epp.2/09 /2016, tanggal26 September 2016, sebagai berikut :DAKWAANKESATUBahwa Anak AAN DAHFAH PRATAMA Alias) AAN BinBURHANUDDIN dan Anak Il MUHAMMAD ARFANDY Alias FANDY BinKASMAN USMAN GANI kedua Anak sesuai Pasal 1 butir nomor 3 UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Anak yangberkonflik dengan Hukum karena yang bersangkutan telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetap!
mengalami kerugian sebesarkurang lebih Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;Perbuatan para anak diatur dan diancam dengan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke1 dan ke2 KUHPjuncto Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak ;7 222 n nnn nnn nnn nnn nnnKeduaBahwa Anak AAN DAHFAH PRATAMA Alias) AAN BinBURHANUDDIN dan Anak Il MUHAMMAD ARFANDY Alias FANDY BinKASMAN USMAN GANI kedua Anak sesuai Pasal 1 butir nomor 3 UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak adalah Anak yangberkonflik dengan Hukum karena yang bersangkutan telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetap!
ini dalam tingkat banding ; Menimbang,bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Parepare No.11/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pre, tanggal 13 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan harusdikuatkan ; 2222222 ono nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Memperhatikan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1dan ke 2 KUHP,Undang undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak,Undang undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan peraturan lainnya yang berkaitan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumterS@DUt ; $2222 22 nono nnn nn nena nn eee Menguatkan putusan Pengadilan Negeri ParepareNo.11/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pre tanggal 13 Oktober 2016, yangdimintakan banding tersebut ; Hal. 13 dari 14 hal putusan No.47/PID.SUS.ANAK/2016/PT.Mkse Membebankan kepada kedua anak untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Pengadilan
61 — 17
Menyatakan Terdakwa HERI YANTO Alias HERI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secaratanpa hak atau melawna hukum memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan bukan Tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dandiancam pidana 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;2.
September 2019 menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) paket atau bungkus kecil sabusabu yang dibungkus dengan plastikbening dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga gram) adalah positifMetamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN SbgPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo UU Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak;ATAU;KEDUA;Bahwa ia terdakwa HERI YANTO alias HERI pada hari Sabtu tanggal31 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lainpada bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sipange KecamatanTukka Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana
Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupunPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Peradilan Anak, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
59 — 22
Peradilan Anak.2.
Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa didalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
peradilan anak yangmana didalam Undang undang ini juga mengatur tentang hukuman Penjara bagianak yang melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu maka Hakim akanmenerapkan hal tersebut dalam perkara ini ;Menimbang oleh karena itu maka menurut Hemat Hakim, Nota Pembelaaandari penasehat Hukum anak tidak beralasan oleh karenanya Nota PembelaanPenasehat Hukum anak patutlah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut
Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI1.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : SAIFUDDIN ALAMSYAH HARAHAP alias UCOK
116 — 54
Ruslan Pandia, SpOG denganmengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanDiva Ismawardah pada Alat Kelamin ditemukan selaput dara (Hymen) robekpada jam 1, 5, dan 11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;AtauKedua :Bahwa Anak Saifuddin Alamsyah Harahap bersama Saksi
Ruslan Pandia, SpOG denganmengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanDiva Ismawardah pada Alat Kelamin ditemukan selaput dara (Hymen) robekpada jam 1, 5, dan 11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLubuk
Menyatakan Anak Saifuddin Alamsyah Harahap Alias Ucok bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;2.
1.RIKI GUSWANDRI,SH.
2.Rudiansyah,S.H.
Terdakwa:
Jepri Saputra bin Hermanto
157 — 85
.: PDM50/Euh.1/SKM/09/2016, tanggal 26 September 2016 yang selengkapnyasebagaimana termuat dalam BAP perkara ini, yang pada pokoknya dalamDakwaan Primair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (2)Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jo UndangUndangnomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan dalam DakwaanSubsidair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Qanunnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinaya, jo UndangUndang nomor 11tahun 2012 tentang sistem
peradilan anak, serta dalam Dakwaan lebihsubsidair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinaya, jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umumtersebut dan Anak atau walinya menyatakan tidak mengajukan keberatannya(eksepsi) atas dakwaan tersebut;9.
Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 4 UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadikorban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anakyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaanfisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
dan sifat kejahatannya sertamendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, Hakimberharap putusan pidana ini dapat dilinhat dengan arif dan bijaksana denganmenjunjung hukum dan keadilanMenimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun AcehNo. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak dibebankanmembayar biaya perkara;Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, UndangUndang nomor11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.
115 — 68
;Umur / Tanggallahir : 17 tahun / 18 Oktober 2002;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempattinggal : Kab.Pesisir Barat ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pelajar;Pendidikan > SMK.Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor :W9.PAS22.PK01.01.340 tanggal 18 Mei 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, makaproses pemeriksaan perkara harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem
Peradilan Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 TentangPedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;MENETAPKAN1.
76 — 40
UU RI No. 11 tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair:Bahwa terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul11.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014bertempat di balebale dalam kebun yang terletak di Songkolo KelurahanBontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriHal. 4 dari hal. 15 Put.No. 363/PID.Sus/2014/PT.MksSungguminasa, dengan sengaja melakukan tipu
UU RI No. 11Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal10 Juli 2014 No : Reg. Perk PDM 35/ Snggu /0.8/2014 , meminta agarPengadilan Negeri memutuskan :1.
UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3. Menetapkan agar barang bukti berupa:e 1. (Satu ) lembar baju kaos warna pink bergambarkan kartunperempuane 1(satu ) lembar celana kaos panjang warna pinkHal. 7 dari hal. 15 Put.No. 363/PID.Sus/2014/PT.MksSemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korbanJuwita binti Dwi Sudarto4.
66 — 26
Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.wanes Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP AtauKedua :Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Dum.ann Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam
Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau,Ketigawanes Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul 23.00Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yang
Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umumtersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa
Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggarPasal 82 Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannyadengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Hakim dapatlangsung memilin salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan padafakta fakta persidangan;Menimbang
Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sertaKetentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
43 — 28
terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo UURI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak.2.
25 Februari 2019,Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Deny Iswara telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat(2) UURI No.17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang Jo.UURI No.11 Tahun 2012tentang sistem
Peradilan Anak; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim TingkatBanding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,dengan mengambil alin pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka HakimTingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019,, yangdimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena
Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo Undang Undang RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
33 — 21
S.Si.Aptmasingmasing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan,menyimpulkan barang bukti 1 (satu)bungkus plastik klip berisikan kristal putihdiduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.08 grammilik Anak TaufikFahri positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang sistem
Peradilan Anak;AtauKedua :Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat diHalaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid SusAnak/2019/PT MDNDusun Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kisaranyang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;AtauKetiga :Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat diDusun Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat KabupatenAsahan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kisaran,yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya
UU RlNomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriAsahan tertanggal 27 Februari 2019 No.Reg.Perkara : PDM65/Kisar/Euh.2/02/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid SusAnak/2019/PT MDN1.
112 — 43
UURI No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Dan Kedua Pasal 332 ayat (1) ke1 KUHPJo. UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang tertuangdalam dakwaan Penuntut Umum;2.
ini ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadadirinya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaituKesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak dan Kedua melanggar Pasal 332ayat (1) Ke1 KUHP Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat(2) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
Peradilan Anak Dan Pasal 332 ayat (1) Ke1 KUHP Jo UUNo 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; maka untuk selanjutnya olehHakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti pulasecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHANDENGANNYA DAN MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA YANG BELUMHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2016/PN BirDEWASA TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA TETAPI ATASPERSETUJUANNYA, DENGAN MAKSUD
66 — 20
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnyaserta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasanuntuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
36 — 12
22September 2015;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 22 September 2015;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun = 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal 52ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKANHal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGTMenyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dalam perkara tersebutdipergunakan dalam berkas perkara lain An.
Terbanding/Terdakwa : WAHYUNI EFENDI Bin MAHLIAN
53 — 29
sebagaiberikut :a.Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwaterdakwa dan menuntut melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidanapenjara paling singkat bagi orang dewasa selama 5 (lima) tahun dan palingIma 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) sedangkan terhadap anak dalam perkara ini berlaku UUNo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak Pasal 79 ayat (1), (2),(3), dan (4) mengenai pidana Pembatasan kebebasan karena dalam hal initerdakwa melakukan tindak pidana berat, dan berdasarkan Pasal 79 ayat (2)terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara yang diancamkanterhadap orang dewasa yaitu % (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7 (tujuh)tahun 6 (enam) bulan dan dalam Pasal 73 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Apabila dalam hukumHalaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK
/2016/PT.BJMmateriil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, makapidana denda diganti dengan pelatinan kerja.b.Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa WAHYUNIEFENDI Bin MAHLIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun danpelatinan kerja selama 03 (tiga) bulan telah sesuai dengan amanat UUNomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, tujuan dari UndangUndang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi anak dari segala bentukperlakuan tidak manusiawi, dan sesuai dengan
83 — 19
Peradilan anak dalamDakwaan pertama Penuntut Umum;2.
XXXX3220107XXXX)Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKEDUABahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum Egi, pada hari Sabtutanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan
XXXX8220107XXXX) yang artinya masihberusia 18 tahun;Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RINo. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan
Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.
Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
185 — 84
Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga pada diri terdakwa tidakHalaman 22 dari 27 Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN.Ttndijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskanatau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang,
UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Zulfadli Bin ZainalAbidin telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 16tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebuttentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dandapat mempertanggungjawabkan
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan
41 — 13
Menyatakan Anak Eko Saputra Bin Yusri telah terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan
Anak; 2.
Menyatakan Anak Eko Saputra Bin Yusri tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalamdakwaan yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 2.
Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka luka dan kekuatan otot baik.Horasanee Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak. wnnnnn= Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas,Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi / keberatan; Soeaeaee Menimbang, bahwa untuk membuktikan
Peradilan Anak, serta segala aturanhukum dan perundangundangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : MUHAMMAD ZIDAN NANDANA Alias ZIDAN Bin ACHMAD SYAIFUL ANSYARI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : REKKY SAPUTRA Bin AHMAD RIDANI
157 — 45
peradilan anak dalam rangkamenegakan hukum materil terhadap anak dan bukan merupakan hukummateril itu sendiri sehingga tidak dapat mengatur tentang tindak pidana danpemidanaan (Subtantive Criminal Law), kedua hal tersebut merupakanranah hukum materil bukan hukum formil, hal tersebut Sesuai dengan Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem PeradilanPidana Anak menyatakan : Sistem Peradilan Pidana Anak adalahkeseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan denganhukum
Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 mempunyai 6 (enam) unsur yaitu:1.
Peradilan Anak (SPPA);Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMenimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan kepadapara Anak yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan dengan alasansebagai berikut :Bahwa, para Anak adalah dari lingkungan yang cukup artinya mereka disekolahkan dan keluarganya memang memperhatikan para Anaktersebut;Bahwa, terhadap korban mengalami kerugian material selama barangnyadicuri oleh para Anak;Bahwa, perbuatan para Anak dikatagorikan
gagalkarena motor yang hendak dibawa ke Martapura terkena razia;Bahwa penjatuhan pidana dalam kasus yang pelakunya AnakAnakharuslah memperhatikan berat atau ringannya perbuatan yangdilakukannya;Bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas Majelis Hakim PengadilanTinggi perlu mengadili sendiri dan memperbaiki putusan PengadilanNegeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN.Bjb mengenai pidanayang dijatunkan kepada para Anak.Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjarbaru.Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Pebruari2018 Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Bjb sekedar mengenai tindakankepada para Anak berupa : Pengembalian kepada orang tua, sehinggaberbunyi sebagai
56 — 8
Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Pelajar.2 Berita Acara Diversi Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT Tanggal 9 September2014;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 9 September 2014;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 12 September 2014;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGTMENETAPKAN Menyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dikembalikan kepada yangberhak atau dari mana barang bukti tersebut disita;Memerintahkan
96 — 25
ituHakim dapat menerima barang bukti tersebut sebagai barangbukti yang sah dalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap di11persidangan seperti dikemukakan di atas anak terbuktimelakukan tindak pidana seperti didakwakan terhadapnya.Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 365 ayat(1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RINomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak dandakwaan Subsidair melanggar pasal : 363 ayat (1), 4e KUHP jopasal 53 KUHP jo UU RIDakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 365 ayat(1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RINomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dandakwaan Subsidair melanggar pasal : 363 ayat (1), 4e KUHP jopasal 53 KUHP jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan AnakMenimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara inididakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Hakim yangmemeriksa
perkara ini akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal365 ayat (1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UURI Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut1.Unsur Barang Siapa.2.Unsur Didahului, Disertai, Diikuti dengan Kekerasan atauAncaman kekerasan terhadap orang dengan maksudmempersiapkan atau
meringankan 16e Anak berlaku sopan dipersidangan.e Anak mengakui perbuatannya dan menyesal.e Anak belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara iniakan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, makakepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) dan ayat(2) 1 e, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RI Nomor : 11 tahun2012 tentang Sistem
Peradilan Anak serta peraturan yangberkenaan dengan perkara ini.MENGADILI1.Menyatakan Anak TUPALDO STAHAAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan Pencurian Dengan Kekerasan.2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak TUPALDO SIAHAAN olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan.3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.Menyatakan barang bukti berupae 1 (satu) buah tas sandang merk Giordani