Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai warga negara yang tundukkepada peraturan perundang undangan yang berlakudi Indonesia termasuk terhadap UU Nomor 5 tahun1997 tentang psikotropika .Dengan demikian Unsur Kesatu yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.Unsurkedua : Menyalurkan psikotropika selainyang ditetapkan dalam pasal 60 ayat(2) UU RI No.5 Tahun 1997 *Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat denganOditur Militer mengenai apa yang dimaksud denganmenyalurkan dalam pasal dimaksud

Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hakdan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum,sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiap peraturan yangberlaku di Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuSetiap orang telah terpenuhi.Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli

Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik ;c. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkatART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaranAD;Hal. 6 dari 44 hal. Put.

;Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan No. 2189/Pid.Sus/2018/PNTNG Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan Terdakwa adadalah laryawanSwasta dalam hal menerima kiriman Ekstasy terdakwa tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan juga tidak ada kerelasinya dengan pekerjaan Terdakwa; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dalam rangka Hakim mempertimbangkan tentangterbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, makaterlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara

;Bahwa benar terdakwa menerangkan pekerjaan Terdakwa adadalah laryawanSwasta dalam hal menerima kiriman Ekstasy terdakwa tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan juga tidak ada kerelasinya dengan pekerjaan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories, BalaiLaboratoriom Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 69ARNI/2018/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 28 Joni 2018, yang dibuat danditanda tangani oleh Sdri.MAIMUNAH, S.Si, M.Si. ; Sdri.

dengan28kekerasan terhadap orang tidakterpenuhi karena dari rangkaianperbuatan tidak ada sedikitpunperbuatan yang menimbulkan sakitatau menderita sehingga timbulketakutan.Bahwa pertimbangan Majelis Hakimyang menyatakan para Terdakwa yangmempunyai karakter yang semena menasehingga khuwatir akan = menyulitkanBinpers dikesatuannya, perbuatanpara Terdakwa dilakukan berulangulang sehingga bila dibiarkan akanditiru dan mengganggu mentalPrajurit lainnya dan perbuatan paraTerdakwa dapat merusak citra INI ADadalah

lima puluh riburupiah), tetapi di saat itu saksi Murtala hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun mau menerima uangnya ;Menimbang, bahwa untuk sisanya besok harinya diberikan kepadaterdakwa, setelah terdakwa terima uangnya dan terdakwa serahkan senjata reflikaAir Soft Gun Jenis FN itu kepada saksi Murtala dan terdakwa pun langsungpulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan pengakuanterdakwa dimana terdakwa menguasai senjata api tersebut adadalah

Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hakdan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapanhukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiapperaturan yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuBarangsiapa, telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum .Hal 17 dari 26 hal Putusan

Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai WNI biasa yang mempunyai hak dan kewajiban yangsama dengan WNI lainnya dihadapan hukum, sehingga Terdakwa jugaharus tunduk dan taat pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuSetiap orang telah terpenuhi.Unsur kedua: Dengan sengaja.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja, berarti si pelaku(Terdakwa) dalam melakukan aksi kejahatannya dalam keadaan sadaratas kehendaknya

Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum danperundangundangan yang berlaku di Indonesia termasukUU narkotika.Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur kesatu Setiap orang telahterpenuhi.Unsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli menukar ataumenyerahkan;Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapaalternatif, Majelis hanya akan

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai Warga Negara RI dan Terdakwaadalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada hukumyang berlaku di Indonesia.4.

tergugat tidak perlu meminta izin/persetujuan dari penggugatsepanjang para tergugat berbuat dalam kaumnya sendiri, apapun yang tergugatlakukan terhadap sako dan pusako tinggi tergugat adalah hak tergugat sendiri dantidak perlu penggugat ikut campur terhadap harta sengketa, karena harta sengketaadalah harta pusaka tinggi tergugat, begitu juga dengan sako/Gelar Dt.BandaroPangeran itu adalah urusan kaum tergugat sendiri, karena yang berhak atas Sako/Gelar Dt.Bandaro Pangeran dan Pusaka/harta pusaka adadalah

Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapanhukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiapperaturan yang berlaku di Indonesia.Menimbang20Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuBarangsiapa, telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum .Bahwa penempatan

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai Wirga Negara Indonesia danmerupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepadahukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepadahukum yang berlaku di Indonesia.3.

berbatasan dengan tanah Sdr.Ismail Ibrahim ,sebelah Barat berbatasan dengan Jin.Paka Rohim ;Bahwa sebelum tahun 2003 memang ada tanah milik TNI AD yanngdiberikan / dihibahkan kepada anggota TNI AD, yang berhak memberikan23hibah kepada anggota TNI AD, sebelum adanya Keppres tahun 2003adalah Pangdam, Pangdam memiliki kewenangan untuk menghibahkantanah dan bangunan milik TNI AD, setelah Keppres Tahun 2003 tidak adalagi kewenangan tersebut ;Bahwa yang menjadi dasar bahwa objek sengketa adalah milik TNI ADadalah

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah seorang warga negara Indonesia yang tundukkepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku dinegara RI.3.

Bahwa Saksi tidak kenal langsung dengan Terdakwa tetapi Saksi sudah tahu yangmembantu anak Saksi yang bernama Saksi Aji Jafar Sidik masuk menjadi anggota TNI ADadalah Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari adik ipar Saksi yang bernama Sdr.Engkus yang berdomisili di Bandung selain itu Saksi pernah berkomunikasi melaluitelepon pada saat Saksi Aji Jafar Sidik mau Pantuhir tetapi tidak ada hubungan keluarga.2.

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepadahukum yang berlaku di Indonesia.3.

dari Danrem151/Binaiya Nomor Kep/101/IV/2018 tanggal 30 April2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorangPrajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 3100334260779Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki yang oleh Paperadiserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III18Ambon.Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmanimaupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupunpembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupunbersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI ADadalah

Selanjutnya angka 2 menjelaskananggaran dasar Partai Politik selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik, dan selanjutnyaangka 3 menjelaskan anggaran rumah tangga PartaiPolitik, selanjutnya disingkan ART adalah peraturanyang dibentuk sebagai penjelasan anggaran dasar (AD).Bahwa dalam anggaran rumah tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana akta Nomor 27tanggal 21 Maret 2003 yang dibuat di hadapan HajiRahmat, S.H., Notaris di Jakarta dalam BAB VI Pasal 14huruf