Ditemukan 168 data
57 — 24
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
84 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerahb. Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Propinsi (PKB/BBNKB) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)c. Lainlain Pendapatan yang sah Bantuan Pemerintah Propinsi Sumsel Bantuan Pemerintah Kabupaten OKUJumlah Pendapatanll.
25 — 19
Sekretaris Daerah Kabupaten.Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep NaskahDinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.MHIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.MHIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.e
56 — 25
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yangmenyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Menimbang berdasarkan faktafakta hukum yang telah terungkapdipersidangan bahwa..terdakwa Dr. HM.
67 — 12
anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang,berdasarkan arahan dari Danton dan Danki sebagai kepanjangan tangan KasiTibumb) Mencaatat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas harian kepada Dantondan DankiC) Menggalang, membina anggota dibawahnya.Sedangkan tugas Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja antara lain sebagaiberikut :a) Melaksanakan penindakan terhadap Warga Negara atau Badang Hukumyang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota danKeputusan Walikota sebagai Pelaksana Peraturan daerahb
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
99 — 59
Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,0 2.455.000,00 12.545.000,00 0 Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,0) 7.500.000,00 4.500.000,00Luar Daerah 0Subjumlah 1 27.000.000,0 9.955.000,00/ 17.045.000,00 02. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desaa. Belanja Modal Jalan 181.056.934,) 37.610.000,0 143.446.934,Pengerasan Jalan 00 0 00b. Belanja Modal 34.318.923,0 7.000.000,00 27.318.923,0Jembatan/Plat Duiker 0 0c.
89 — 34
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadi rugiatau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
108 — 20
Berada dalam penguasaan pengurusan clan pertanggung jawaban pejabatNegara baik ditingkat pusat maupun daerahb.
95 — 39
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
103 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berada dalam penguasaan pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerahb.
46 — 18
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
58 — 19
Sekretaris Daerah Kabupaten.Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan KonsepNaskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 84 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatanganioleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, BupatiMandailing Natal.e
Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU,Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan KonsepNaskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatanganioleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, BupatiMandailing Natal.e. 5 (lima) lembar Fotocopy
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
61 — 13
Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak haklain yang dapat dinilainya dengan uang termasuk kekayaan negara yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerahb.
134 — 27
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
79 — 36
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadi rugiatau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
I MADE ALIT NUADA
139 — 87
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertangguangjawabanpejabat, lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerahb.
56 — 21
Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDkepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaranpendapatan dan belanja daerah selambatlambatnya 5 bulam sebelumditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerahb. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasanrancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaransementarac.
Sedangkan tugas dan tanggung jawab Badan Anggaran adalah :a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDkepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaranpendapatan dan belanja daerah selambatlambatnya 5 bulamsebelum ditetapbkannya anggaran pendapatan belanja daerahb) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepadakomisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasanrancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plaponanggaran sementarac) Melakukan
196 — 321
denganmenyelenggarakan1.)Pengukuran titiktitik dasar dari seluruhdaerah persiapan ; 2.)Pembuatan Petapeta titiktitik dasar ;3.)Pembagian daerah persiapan dalamdaerahdaerah lembar dan pembuatanlembarlembar dari daerah tersebut ;4.)Pengukuran dan pembuatan petapetaSituasi dari persiapan desa demi desa ;Setelah petapeta situasi dari suatu daerah persiapanselesai dibuat maka desa persiapan itu dapat diusulkanoleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepadaMenteri Negara Agraria untuk ditetapkan sebagai daerahb
79 — 36
131 dari 217 Putusan No : 174/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby132yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Pasal 2 (e; f; g) Keuangan negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 meliputi: Penerimaan Daerah; PengeluaranDaerah; kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelolasendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/ perusahaan daerahb
87 — 13
Produksi Desa , kemudian berdasarkan Surat Keputusan MenteriKeuangan Nomor Kep860/DJM/III..3/9/1973 tentang pemberian jjinusaha Bank kepada BKPD Kecamatan Darmaraja KabupatenSumedang, selanjutnya pada tahun 1996 terjadi perubahan nama dariBKPD menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor : KEP601/KM.17/1997 tentangpersetujuan perubahan nama BKPD Darmaraja menjadi PD BPRDarmaraja pada tanggal 10 Nopember 1997 dan ditindak lanjuti denganPeraturan Daerah Kabupaten Daerahb