Ditemukan 194 data
93 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan Kauangan Tahun 20092. Buku Besar Tahun 20093. Surat Pernyataan Tahun Pajak 20094.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IMELDA, SH
Terbanding/Terdakwa : Karno Sugiharto bin Eswan Resmi Sukarno,
Terbanding/Terdakwa : Otto Supringgo bin alm Kadarisman Wongsodipuro
121 — 109
dengantanggal 23 September 2013 dengan ketentuan data telahlengkap, namun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013Terdakwa , Terdakwa Il, dan Terdakwa Ill tidak menyerahkandata yang diperlukan, kesimpulan hasil audit yaitu :v Koperasi mengakui bahwa laporan keuangan disusunmenggunakan sistem pembukuan tunggal, padahal sistempembukuan tunggal tidak dapat menghasilkan laporankeuangan yang terdiri dari neraca/laporan polisi kKeuangan,laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporanarus kas laporan kauangan
34 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya atas selisih sebesar Rp1.506.124.35,00 telahdilakukan analisa sebagai berikut:a.Bahwa transaksi kKeuangan yang termuat dalam General Ledger(Detail) periode 1/1/2006 sampai dengan 31/12/2006,bertentangan dengan Laporan Kauangan Tahun 2006 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik HDIS, Akta Pendirian PT WarwickInternational Management (Akta Nomor 08 tanggal 29 Maret 2007notaris Fitri Kartikasari, S.H.), dan Lease Agreement (antara Mr.Tjokorda Raka Kerthyasa, PT Damar wayang, dan PT
73 — 19
Terdakwa danTerdakwa sendiri masingmasing mengajukan nota pembelaan (pledoi) yangpada pokoknya mohon agar Majelis Hakim agar memutus :1.Menyatakan terdakwa : Drs AA Putrayasa M.Si tidak terbukti secarasah dan menyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dua orang atau lebih dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapatmerugikan kauangan
53 — 20
., dan keterangan terdakwa serta bukti surat/barang bukti,tiket masuk pengunjung ke TNTP yang dijual oleh Disbudpar KabupatenKotawaringin Barat dicetak oleh Dinas Pengelolaan Kauangan Daerah (DPKD)Kabupaten Kotawaringin Barat.
Abdul Wahab, saksiAntonnyo Aram, saksi Dino Ardian,SE., saksi Muhamad Qojim, saksi DerryDamayanti,SE., saksi Sri Hastuti, saksi Wiwik Hidayati,SE., saksi Rafikah, saksi SriWahyuni, saksi Desi Ariyati,SE.Par., dan keterangan terdakwa serta bukti surat/barang bukti, tiket masuk pengunjung ke TNTP yang dijual oleh DisbudparKabupaten Kotawaringin Barat dicetak oleh Dinas Pengelolaan Kauangan Daerah(DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
36 — 24
campaka 1, campaka 1 16,300,0002, campaka 2 14,600,000 3, mawar 7,000,0004, melati 10,800,0005, kenanga 16,900,0006, rosela 9,300,000jumlah 74,900,00014 cikarag 1, kenanga 2 7,000,0002, anggrek 3 14,300,0003, melati 11,000,0004, pasar 8,000,000Jumlah 40,300,000TOTAL 573,600,000 Bahwa benar pada sekitar bulan September tahun 2012 , FasilitaorPNPM MPd Kecamatan Malangbong yang baru, yaitu Saksi WAHYUDINmemenmukan ketidak sesuaian data antara jumlah kelompok simpanpinjam perempuan ( SPP) dengan kjumlah kauangan
campaka 1, campaka 1 16,300,0002, campaka 2 14,600,0003, mawar 7,000,0004, melati 10,800,0005, kenanga 16,900,0006, rosela 9,300,000179jumlah 74,900,00014 cikarag 1, kenanga 2 7,000,0002, anggrek 3 14,300,0003, melati 11,000,0004, pasar 8,000,000Jumlah 40,300,000TOTAL 573,600,000 Bahwa benar pada sekitar bulan September tahun 2012 , FasilitaorPNPM MPd Kecamatan Malangbong yang baru, yaitu Saksi WAHYUDINmenemukan ketidak sesuaian data antara jumlah kelompok simpan pinjamperempuan ( SPP) dengan kjumlah kauangan
41,000,00013 campaka 1, campaka 1 16,300,0002, campaka 2 14,600,0003, Mawar 7,000,0004, melati 10,800,0005, kenanga 16,900,0006, rosela 9,300,000jumlah 74,900,00014 cikarag 1, kenanga 2 7,000,0002, anggrek 3 14,300,0003, melati 11,000,0004, pasar 8,000,000Jumlah 40,300,000 TOTAL Bahwa benar pad a sekitar bulan September tahun 2012 , Fasilitaor PNPMMPd Kecamatan Malangbong yang baru, yaitu Saksi WAHYUOINmenemukan ketidak sesuaian data antara jumlah kelompok simpan pinjamperempuan ( SPP) dengan kjumlah kauangan
campaka 1, campaka 1 16,300,0002, campaka 2 14,600,0003, Mawar 7,000,0004, melati 10,800,0005, kenanga 16,900,0006, rosella 9,300,000jumlah 74,900,00014 cikarag 1, kenanga 2 7,000,0002, anggrek 3 14,300,0003, melati 11,000,0004, pasar 8,000,000Jumlah 40,300,000TOTAL 573,600,000 Bahwa benar pada sekitar bulan September tahun 2012, Fasilitaor PNPMMPd Kecamatan Malangbong yang baru, yaitu Saksi WAHYUDINmemenmukan ketidak sesuaian data antara jumlah kelompok simpanpinjam perempuan ( SPP) dengan kjumlah kauangan
Terbanding/Penggugat : DR. H. KUSNADI, M.Pd
55 — 31
Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagaiWakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kauangan / IVadiangkat melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: SR 11/Un.04/KP.07.06/07/2018 tertanggal 9 Juli 2018 untuk masa bakti 2018 sampai dengan 2022;2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim untuk masa jabatan20182022, menggantikan Dr. H.
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2728 K/Pdt/200813.14.16.sesegera mungkindilakukan proses balik nama atas sertifikat tanah yangtelah dibeli dari nama Tergugat ke atas nama paraPenggugat ;Bahwa permintaan para Penggugat untuk diberikanlaporan kauangan perihal penggunaan dana investasimilik para Penggugatserta melakukan proses balik nama pemegang sertifikattidak pernahditanggapi dengan baik oleh para Tergugat, malah paraTergugatmempunyai kesan berusaha menghindari apabila paraPenggugatingin membicarakan perihal tersebut dan tidak
HANTJE YOHANIS
Tergugat:
1.SAMSURIZAL TOMBOLUTUTU
2.NICO RANTUNG
3.ARIFIN AMAT
96 — 18
Saksi IlRiski Amalia, staf Kauangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang danPertanahan, menerangkan bahwa saksi yang melakukan pembayaran di BankSulteng pada tanggal 20 Mei 2019.Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas,Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar mengadili danmemutus dengan amar sebagai berikut :Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Prg1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaar)2.
166 — 86
Asuransi AXA Indonesia yangmerupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasaasuransisejaktahun2002 dengan Izin untuk rnelakukan kegiatanasuransi berdasarkan Keputusan Menteri Kauangan Republik IndonesiaNomor : 682/KMKO1711996 Tentang Pemberian lIzin UsahaPatunganDi Bidang Asuransi Kerugian kepadaPT. Asuransi AXAIndonesia pada tanggal 16 Desernber 1996 (Bukti P1) ;BahwaPT. ChandraAsri Petrochemical Tbk, yang berkedudukan diWisma Barito: Pacific Tower A, 7 th Fba. A Let. Jend. S.
167 — 46
sampai selesai, oleh karenaterhalang oleh sebabsebab yang timbul kemudian, tidak terletakdalam kemauan pelaku itu sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupunterdakwa sendiri serta berdasarkan barang bukti yang diajukandipersidangan, ditemukan faktafakta sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 09.00wita di Kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba BaratDaya yang juga dipergunakan sebagai Kantor PPK Wewewa Baratdiadakan pertemuan Bimtek Kauangan
219 — 69
Asuransi AXA Indonesia yangmerupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasaasuransi sejak tahun 2002 dengan Izin untuk rnelakukan kegiatanasuransi berdasarkan Keputusan Menteri Kauangan Republik IndonesiaNomor : 682/KMKO1711996 Tentang Pemberian Izin Usaha PatunganDi Bidang Asuransi Kerugian kepada PT. Asuransi AXA Indonesia padatanggal 16 Desernber 1996 (Bukti P1) ;Bahwa PT. ChandraAsri Petrochemical Tok, yang berkedudukan diWisma Barito : Pacific Tower A, 7 th Fba. A Let. Jend. S.
TARMI
Tergugat:
YUDITH ANGGARA
134 — 49
Apabila masih belum ada kejelasan mengenai pelunasan seperti yangdijanjikan, saya berencana untuk mengembalikan seluruh kauangan yangsudah masuk dipotong uang sewa rumah selama pak Taufik menempatirumah saya, dan rumah saya ambil alih kambali.
363 — 256
didalamnya terdapat kepentingan kauangan tau kepentingan laindari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sertaakuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan programdan/atau. kegiatan yang dapat menghambat kelancaranpembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, auditinvestigative terhadap kasuskasus penyimpangan yangterindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, auditperhitungan kerugian keuangan negara/ daerah, pemberianketerangan
61 — 29
honor sebesar Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah) setiap bulan kepada SLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebutselesai selama 4 (empat) bulan;Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas dilapangan yangmengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung Keuangan NegaraSemarang Il tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya,tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Mingguyang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rahabiltasi Overhoull Lift diGedung Kauangan
Koordinator Pengawas CV ESPRO membiarkanadanya ketidak sesuaian komponen lift yang tertera dalam kontrak dengankomponen lift yang seharusnya dipasang oleh CV MUTIARA ABADI yaitukomponen lift yang seharusnya dipasang adalah merk Fuji ex Japan tetapi padakenyataannya komponen lift yang dipasang adalah merk Fuji Yida yangdidatangkan dari China, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan KemajuanPekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyekRahabiltasi Overhoull Lift di Gedung Kauangan
sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepadaSLAMET SUNDORO sampai pekerjaan tersebut selesai selama 4 (empat) bulan;Kemudian SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas dilapangan yangmengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung Keuangan NegaraSemarang ll tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya,tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Mingguyang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rahabiltasi Overhoull Lift diGedung Kauangan
ESPRO selaku Koordinator Pengawaslapangan pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung Keuangan NegaraSemarang Il, yang pada kenyataannya saksi SLAMET SUNDORO,ST., tidakmelaksanakan tugas pengawasan pekerjaan itu sebagaimana mestinya, namundemikian saksi SLAMET SUNDORO,ST., membuat Laporan Kemajuan PekerjaanMingguan secara sekaligus atau laporan fiktif atas kemajuan pekerjaan proyekRahabiltasi Overhoull Lift di Gedung Kauangan Negara Il Tahun 2008 yang dilakukanoleh CV MUTIARA ABADI.
Negara Semarang Il Tahun 2008yang dikerjakan oleh CV MUTIARA ABADI, sampai pekerjaan tersebut selesaiselama 4 (empat) bulan;Bahwa selanjutnya SLAMET SUNDORO selaku Koordinator Pengawas dilapanganyang mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung KeuanganNegara Semarang Il tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimanamestinya, tetapi SLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaansetiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek RahabiltasiOverhoull Lift di Gedung Kauangan
119 — 52
QUATRO AURA BANGUN sebesar Rp danKoperasi Swadharma Rp.693.151.532 (Enam ratus Sembilan puluh tigajuta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)sehingga telah merugikan kuangan Negara Cq.PT.BNI (Persero) tbksebesar Rp.4.922.374.284,29 (empat milyar Sembilan ratus dua puluh duajuta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empatrupiah, dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil perhitunganKerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Kauangan danpembangunan
PT.BNI (Persero ) tbk sebesarRp.4.922.374.284,29 (empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua jutatiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah,dua puluh Sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil perhitunganKerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Kauangan danpembangunan (BPKP) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPengadaan Loose Furniture dan Renovasi Kantor (Banking Hall) dalamRangka Standarisasi Identitas perusahaan (rebranding) pada PT.BNI(Persero) tbk tahun 2005 Nomor
94 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMIR SYARIFUDIN BIN DUAL;Bahwa berdasarkan laporan perhitungan kerugian kauangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera SelatanNomor : S1300/pw.07/5/2005 tanggal 15 April 2005, hasil perhitungan adalahsebagai berikut:1.
AMIR SYARIFUDIN BIN DUAL ;Bahwa berdasarkan laporan perhitungan kerugian kauangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera SelatanNomor : S1300/pw.07/5/2005 tanggal 15 April 2005, hasil perhitungan adalahsebagai berikut:1.
YEREMIAS ROMA
Tergugat:
1.NURIANI
2.PARWITA SARI, SH, M.Kn.
3.VERA SARTIKA
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri & Pergudangan SAFE & LOCK
5.ARIESCA DWI APTASARI, SH, M.Kn
6.ADITYO (Suami Tergugat-I)
7.AGIT SUSILO
8.ARIYANI WIDYA ASTUTI (Anak dari Tergugat-VII)
9.PAK NO (Nama panggilan/sebagai pengontrak)
10.DUL KAMID (nama panggilan)
11.CHURIAH (Istri Tergugat-X)
12.AGUS SAPUTRO
Turut Tergugat:
YEANNY, SH, M.Kn
41 — 5
Bank Duta.Sehingga Penggugat terpaksa memberi surat kuasa kepada Tergugatuntuk mengurus SHM Nomor 126/Desa Kludan atas nama YEREMIASROMA, SHM Nomor 237 / Desa Larangan, tercatat atas nama YEREMIASROMA, SHM Nomor 3 / Desa Tenggulunan, tercatat atas nama MASHOEDI(yang ditulis juga MASHUDI), untuk mengurus sertifikat tanah/rumah diDirektorat Jendral Kauangan Negara serta pihakpihak lain yang ditunjukoleh Direktorat Jendral Keuangan Negara dengan adanya Akta KuasaNomor 08, tanggal 23 Mei 2012, yang diterbitkan
tidak bisamengambil kalau bukan Penggugat sendiri yang mengambilnya.Pada tanggal 18 Desember 2013 Penggugat mendapat surat dariDepartemen Keuangan RI untuk segera melunasi pinjaman Penggugat diPT.Bank Duta dan tidak lama kemudian Tergugat bersama denganseorang yang mengaku pegawai Departemen Kauangan danmemberitahukan kepada Penggugat bahwa jumlah kewajiban pembayaranPenggugat di PT.Bank Duta adalah sejumlah Rp.126.000.000 (Seratus duapuluh enam juta rupiah) dan Penggugat menanyakan kepada orang
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertanggungjawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas/Unit Kerja/Kantor dalamlingkup Pemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan,pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud denganjumlah maksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiransebagai bagian tak terpisahkan ;Atas dasar Surat Walikota Nomor 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebutSekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada SaudaraUmar HS selaku Kepala Badan Kauangan
357 — 220
Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi.Bahwa JUSTRU, selain sudah sesuai dengan Pasal 9 tentang Prosedur Klaim dariPolis Asuransi, penolakan Tergugat atas Klaim Asuransi Penggugat tersebut juga telahsesuai dengan Pasal 27 Keputusan Menteri Kauangan No. 422/KMK.06/2003 tentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang secarategas menyatakan Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim