terhadap Penggugat, akan tetapiPenggugat sendiri yang tidak mau bekerja lagi dimana hal tersebut jugaterungkap dari keterangan saksi Haris Lubis dan Suwandi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat menyatakan tidakdiikutsertakan Tergugat pada program jamsostek dan pensiun, namun olehkarena umur Penggugat telah mencapai 55 tahun maka Penggugat memintaagar hubungan kerja dengan Tergugat diputus dengan alasan Penggugat telahmemasuki usia pensiun sesuai Pasal 2 Permenaker RI No.Per

Halomoan Aritonang) adalahpekerja boronganharian lepas tidak lebih dari 20 hari dalam 1 bulansesual dengan ketentuanPasal 77 ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per 06/MEN/1985 Pasal 2 ayat (2) huruf (b)2.

Disnaker Semarang terkait perkara a quoberdasarkan PENDAHULUAN nomor: 4 diatas menyebabkan seluruhProses Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi antara Penggugatdengan Tergugat V dan Tergugat menjadi Tidak Sah dan Telah Batal DemiHukum karena Telah Dilakukan Tanpa Melalui Prosedur yang benar sesualketentuan UU PPHI,Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasinomor: PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (Permenakertrans no.PER

Kedua, bukti TI5;Fotocopy dari Asli, Surat Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan Cabang Semarang Nomor : B/2726/052021 Tanggal 19Mei 2021 Perihal Permohonan Surat Keterangan, bukti T16;Tergugat IV, yang diberi tanda T IV1 s/d T IV10, sebagai berikut:1.Fotocopy UndangUndang no. 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (UU PPHI), bukti TIV1;Fotocopy Herziene Inlandsch Reglement (HIR). bukti TIV2;Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.PER

HUMANIKASARANA MANDIRI dengan HENDA RUBIYANTO, nomor: 116/PKWT/HSM04/1/2018 tanggal 01 Januari 2018 (PKWT), bukti TIV10;Tergugat V, yang diberi tanda T V1 s/d T V10, sbagai berikut:1.10.Fotocopy UndangUndang no. 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), bukti TV1;Fotocopy Herziene Inlandsch Reglement (HIR). bukti TV2;Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui

terhadap Penggugat, akantetapi Penggugat sendiri yang tidak mau bekerja lagi dimana hal tersebut jugaterungkap dari keterangan saksi Haris Lubis dan Suwandi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat menyatakantidak diikutsertakan Tergugat pada program jamsostek dan pensiun, namunoleh karena umur Penggugat telah mencapai 55 tahun maka Penggugatmeminta agar hubungan kerja dengan Tergugat diputus dengan alasanPenggugat telah memasuki usia pensiun sesuai Pasal 2 Permenaker RI No.Per

Bahwa SUGIH ARDIANSYAH Alias EGI melakukan pengelasan tersebuttidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki Kompetensisesuai dengan yang diatur daam Permenaker No.PER.02/MEN/1982,membuat daftar potensi bahaya serta cara pencegahan dan penangananketika terjadi keadaan emergency, memastikan lokasi dan tempat kerjaaman, memiliki ijin atau ada perintah kerja, menyiapkan SOP pengelasan,dan melekapi alat pelidung diri.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.l,No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan,Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014sebesar Rp. 2.347.300,00 ( dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ributiga ratus rupiah );10. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidakmembayarkan upah dan hakhak lain Penggugat.

No.445 K/Pdt.Sus/2010gugatan, sehingga mengenai gugatan tersebut menjadi kabur dan tidakjelas, dan patutlah gugatan aquo untuk ditolak ;Bahwa mekanisme prosedur hukum acara penyelesaian perselisinan tidakpernah dijalankan, oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalamPasal 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Jo Peraturan MenteriTenaga KEra dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Per.31/MEN/XII/2008, Pasal 2 dikutip : setiap terjadi Perselisihan HubunganIndustrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian

Yoseph Siswanto selaku Ahli dariDinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yangmenerangkan bahwa berdasarkan data base perijinan yang diterbitkanoleh Dinas Kalautan dan Perikanan Prov.SU tidak ada tercatat / terdaftarSIPI No.523.3a/271J/P.8/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk kapal KM.Bintang Jaya dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanandan PERMEN Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2008 tentangUsaha Perikanan Tangkap diaturbahwa kewenangan menerbitkan SIUPdan SIPI untuk kapal

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 sebesar: NO NAMA TUNJANGAN HARI RAYAMohamad Kharir Rp 2.894.0332 Andri Ramdhan Rp 2.692.1903 Aris Rudiansyah Rp 2.692.190 MEN/1994, PARA PENGGUGAT Rekonpensi berhak atas Tunjangan30 4 Faisal Tanjung Rp 2.792.1905 Hari Hartono Rp 2.788.9536 Ipan Sopandi Rp 2.692.1907 Iwan Permana Rp 2.742.8948 Januari Iknhwan Yusuf Rp 2.692.1909 Agung Rp 2.842.01310 Obing Suryanto Rp 2.692.19011.

Rp 10.971.57616 Margiono Production Rp 2.692.190 Rp 10.768.76017 Muhamar Khadafi Production Rp 2.692.190 Rp 10.768.76018 Andrian Production Rp 2.742.894 Rp 10.971.57619 Heru Tri Mulyanto Production Rp 2.692.190 Rp 10.768.760 TOTAL 207.611.42032Dan tergugat Rekonpensi juga di wajibkan tetap membayar upah setiapbulannya yg biasa di terima Para Penggugat Rekonpensi sampai denganadanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perselisihan ini ;5.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER

Sembilan Puluh Rupiah)dan untuk selanjutnya Tergugat diwajibkan tetap membayar upahkepada Penggugat beserta hakhak lainnya selama perselisihan inibelum mendapatkan ketetapan hukum yang mengikat.Bahwa Penggugat juga masih memiliki hak cuti tahun 2014 sebanyak 12hari, maka TERGUGAT harus membayar hak cuti kepada PENGGUGATsebesar 12 (dua belas) hari x Rp 89.739,00 = Rp 1.076.868,00 (SatuJuta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh DelapanRupiah).Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl,No.PER

Percuho Permai tidak mengacu kepada UMK yang ditetapkanKabupaten Bengkalis maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 JoPasal 30 PP No. 8/1981 bahwa kekurangan upah dapat dibayarkan 2 tahunkebelakang (dirincikan di bawah);Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan khususnya Pasal 3 ayat (1)huruf d berbunyi, bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulansecara terus menerus atau lebih berhak mendapatkan THR satu bulan upah(upah

No. 462 K/TUN/2003telah disepakati dalam KKWT tersebut sesuai dengan pasal 16ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1993(daftar namanama karyawan KKWT terlampir ) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldari sengketa ini ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan , yaitu putusan No.213/G/2002/PT.TUN.DKI. tanggal 10 April 2003, yang amarnya sebagaiberikut :.

Bahwa Penggugat untuk penerimaan gaji bulan Agustus 2011 yangditerima dari Tergugat masih tetap berkurang termasuk penerimaan THRTahun 20102011 juga ikut berkurang yang diterima dari Tergugat hanyagaji pokok saja tanpa tunjangan tetap, dalam hal ini Tergugat sudahmelanggar Permenaker No.Per.04/Men/1994 ; 6.

Pasal 29 ayat (1) Permenakertrans No.Per.16/Men/XI/2011 yang mengatur : Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuanyang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama Jis Pasal 44 ayat (44.2.4)& (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT. Sari PuriPermai Hotel (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode Tahun20112013 ; 2.

Penggugatmendapatkan hak istirahat tahunan masingmasing sebesar :Penggugat ke 12 hari x upah sehari (Rp 36.385) =Rp. 436.620,Penggugat ke II 12 hari x upah sehari (Rp 36.385) =Rp. 436.620,Penggugat ke III 12 hari x upah sehari (Rp 36.385) = +Total = Rp. 1.309.860,(satu juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;Bahwa selain itu Para Penggugat setelah diputus Hubungan Kerjanyaoleh Tergugat tidak diberikan tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per

Bahwa habisnya masa berlaku SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) KM Fransisca 8itu merupakan pelanggaran yang bersifat administratif (Vide pasal 51 Ayat (13) danPasal 53 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PermenKP/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.39/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia) sehingga oleh karenanya Terdakwa tidakdapat dipidana penjara, melainkan hanya dikenai sanksi administrastif

Terdakwa tidak mengajukan permohonanperpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yang telah habis masa berlakunyakepada Direktorat Jenderal Kementerian dan Kelautan Perikanan sesuaidengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.26/PermenKP/2013 tentang perubahan atas Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan No.Per.30/Men/2012 tentang Usaha PerikananTangkap diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaiDeri KUt: 2+ 22 222 oon nnn nnn non nnn nen nnn nnn nae ne

gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Jumlah / Limit lelang sebesar Rp. 1.356.600.000. diatassebidang tanah dan bangunan, luas 528 M2 Sertipikat Hak Milik No.00543atas nama Ansar yang terletak di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor 106/PMK.06/2013;Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per

No. 870 K/Pid.Sus/2014iin yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I. baik ituberupa SIUP, SIPI ataupun SIKPI, demikian juga kapal yang menggunakanmodal asing dan/atau tenaga kerja asing dokumenya harus juga dikeluarkanoleh Kemenitrian Kelautan dan Perikanan R.1.Bahwa PERMEN Kelautan dan Perikanan No.Per.49/Men/201 1(PERMEN Usaha Perikanan Tangkap) tentang kewenangan penerbitan jjin(SIUP, SIPI, /SIKPI) mengatur :e Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berwenang untuk menerbitkankapal

Perikanan Kota Tarakan sejak tanggal 1 Desember2008 s.d sekarang dengan tugas melakukan pelayanan perijinan(SIUP dan SIPI) maupun usaha perikanan, mengadakan sosialisasimasalah perijinan dan usaha perikanan kepada masyarakatBahwa seseorang atau badan usaha melakukan usaha perikanandibidang usaha penangkapan ikan maupun dibidang UsahaPengangkutan Kapal Ikan harus memiliki SIUP yang tidakterpisahkan dari SIPI dan SIKPI;Bahwa Kewenangan penerbitan perizinan berdasarkan PermenKelautan dan Perikanan RI No.Per

Direktur Jendral Kekayaan Negara No.PEK03/KM/2012 tanggal 05 oktober 2010.Bahwa Termohon Kasasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak serta mertamengeluarkan suatu Penetapan tanpa didasari kepada aturanaturan yangmengikat TUPOKSI dengan walaupun atas permintaan Lembaga lain(Pengadilan) dan Objek Sengketa yaitu S Pen398/WKN.08/KNL.03/ 2011tanggal 19 September 2011.Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PNK.06/2010Tanggal 02 April 2010 Jo Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara No.PER