Tjbkemudian atas laporan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BTanjung Balai Petugas Kepolisian dari Polres Tanjung Balai datang keLembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Tanjung Balai untuk melakukanpemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa.Bahwa sewaktu saksi melihat terdakwa didalam kamar mandi bersama2 (dua) orang temannya sedang jongkok di dalam kamar mandi danada yang sedang mengisap shabu.Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal shabu tersebut diperolehterdakwa sedangkan bong tersebut berdasarkan pengauan

saudara Edy yang beralamat di Desa Cot Gapu, KecamatanKota Juang, Kabupaten Bireun;Bahwa menurut keterangan Terdakwa Shabu tersebut Terdakwa beli darisaudara Edy pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, sekira pukul 02.00 WIBdengan cara dikirim melalui mobil angkutan yang Terdakwa ambil di daerahRongaronga;Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu yang Terdakwabeli dari saudara Edy tersebut sebanyak setengan sak dengan hargaRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa menurut pengauan

Dalam halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) gugatan Penggugat dari nomor 3 (tiga)camnai nomor 11 (sebelas) dimana pihak Penggugat telah salah dalam penerapan hokum dantelah salah dalam gugatanya karena pengauan yang diajukan oleh Imam Safei'i selakutergugat II (dua) dan Soepardji selaku Tergugat I (satu) telah menurut prosedurapa yangditentukan oleh P.P.

Batubara, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara,selanjutnya dengan menggunakan asas /ex superior derogat legi inferior(peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa proses pengauan

No. 875 K/PID/2017Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa adamembebaskan Lahan Saksi Mursahroni Dkk beserta lahan Abu BinturBahwa benar saksi menerangkan luas tanah yang dilepaskan olehSaksi Mursahroni kepada Terdakwa + 3 (tiga) Hektar;Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2014 melihatS.K.H.U.A.T No 408/SKHUAT/LS/V/1995 tanggal 30 mei 1995 danSurat Pernyataan Pengauan Hak di Atas Tanah Negara yang adagambar denah Tanah berbentuk seperti Pistol dalam bentuk Fotocopydan Terdakwa lah

Nganjuk, setelan selesai kemudian terdakwa menyerahkan uangHalaman 39 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Nikpinjaman tersebut kepada saksi YUDI PRASETIYO yang selanjutnya nantisaksi akan mendapatkan bagian yang dibagi oleh saksi YUDI PRASETIYO;Bahwa untuk mengajukan permohonan kredit, terdakwa selalu mengajakperempuan yang sebelumnya sudah bertemu di tempat karaoke ataupunwarung lalu dengan imingiming upah agar berpurapura menjadi istriterdakwa untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;Bahwa atas pengauan

Tanjunganom kab.Nganjuk yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa YUDIPRASETYO;Bahwa atas pengauan pinjaman yang saksi lakukan tersebut, saksi adamendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.83.000.000, (delapan puluhtiga juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada terdakwa YUDI sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesarRp.67.000.000, (enam puluh tujuh juta) digunakan saksi untuk mencicilhutang orang tua saksi dan sisanya digunakan untuk keperluan seharihari;Halaman 114 dari 207

Gambirejo, DesaWarujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelahselesai kemudian saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepadaterdakwa YUDI PRASETIYO yang selanjutnya nanti saksi akanmendapatkan bagian yang dibagi oleh terdakwa YUDI PRASETIYO;Bahwa untuk mengajukan permohonan kredit, saksi selalu mengajakperempuan yang sebelumnya sudah bertemu di tempat karaoke ataupunwarung lalu dengan imingiming upah agar berpurapura menjadi istrisaksi untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;Bahwa atas pengauan

2020 tertanggal 30Desember 2020, 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018, 1 Lembar berisifoto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN NikLembar Surat Khusus Akta Wakalah, kemudian setelah melalui prosesperiksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 30 Desember2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasidan simpanan pokok;Bahwa atas pengauan

pencairan pinjamansebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NikBahwa untuk meyakinkan petugas survey, pada setiap dilakukannya surveykelokasi objek jaminan terdakwa selalu mendampingi petugas survey danmemberikan fee sehingga petugas survey tidak akan bertanya kemasyarakat sekitar;Bahwa untuk lokasi SHM yang dijadikan jaminan tersebut terdkwamenunjukkan beberapa lokasi berupa Rumah yang sebelumnya sudahdisewa oleh saksi YUDI PRASETYO;Bahwa dari pengauan

tersebut merupakan kewenangan pihakRSUD;Bahwa sepengetahuan Saksi, DPPKAD bekerja by system artinyasesuai dengan peruntukannya yang terdapat dalam kode rekening(nomen klatur) sehingga apabila kode rekeningnya tidak sesuai makasystem akan menolaknya;Bahwa sepengetahuan Saksi, SPM yang diterbitkan dalam rekeningjaspel secara global, bukan terperinnci secara orang perorangan, adapunpendistribusian ke dalam rekening perorangan merupakan kewenanganpihak RSUD;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran pengauan

dan 20% adalah atasusulan bersama dengan bidangbidang ;Bahwa terhadap biaya perkara untuk bidang Pidana Khusus yang di danainegara yang dibayarakan 50 % kepada Kasi Pidsus dan 30% untuk Kajaridan 20% untuk dana oprasional kantor,yang mempertanggungjawabkankeuangan tersebut adalah Kasi Pidsus ;BahwaMUKMIN MARDJUN, A.Md mengakui telah menggunakan uanganggaran dari DIPA Kejaksaan Marisa lebih dari Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) dan dibuat dalam surat pernyataanbermaterai ;Bahwa menurut pengauan

dan 20% adalah atasusulan bersama dengan bidangbidang ;Bahwa terhadap biaya perkara untuk bidang Pidana Khusus yang di danainegara yang dibayarakan 50 % kepada Kasi Pidsus dan 30% untuk Kajaridan 20% untuk dana oprasional kantor,yang mempertanggungjawabkankeuangan tersebut adalah Kasi Pidsus ;BahwaMUKMIN MARDJUN, A.Md mengakui telah menggunakan uanganggaran dari DIPA Kejaksaan Marisa lebih dari Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) dan dibuat dalam surat pernyataanbermaterai ;Bahwa menurut pengauan

Dan dalam perjanjian Akad Kredit BRI atas namadebitur ISKANDAR surat pengauan tersebut sebagai jaminan karenaSHM belum jadi, maka menurut saksi itu cacat hukum/ tidak sah.Tentangfoto dokumentasi yang digunakan sebagai pembanding harga per metertanah di Melabun itu juga tidak tepat, sebab : Gambar 1. Pak HormenHalaman 405 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Pgpsetahu saksi tidak pernah menjual tanahnya dan harga tanah di lokasitanah pak Hormen sekitar Rp.10.000, per M*. Gambar 2.