Ditemukan 64 data
169 — 125
meter persegi) sertifikat hak milik nomor:597 tahun 2010 atasnama Bob Stenly Rudi HusainSeharusnya Bob Stenly Rudi Husain di gugat karena menduduki ataumenguasai obyek sengketa; Gugatan Penggugat pada angka 8.3 yakni Sebidang tanah komplexperumahan Elivar yang sudah terbangun Perumahan Elivar yaknisebanyak 20 unit perumahan ini berada di Jalan Sawit KelurahanTuladenggi Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo bahwa dalam obyeksengketa tersebut telah dikuasai oleh 18 orang lain yang masing masingmemiliki Sertifikst
181 — 96
Sertifikst merupakan tandabukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknyadata fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterimasebagai data yang benar. (Vide : Penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
104 — 74
Bahwa dalam hal TURUT TERGUGAT IV menerbitkan sertifikst Hakmmilik SHM No. 1723/Desa Banjarnegoro atas nama Ny.Lilies Sugiarti ,SHM No. 1984/Desa Banjarnegoro Sudirman adalah:a) Bertinfak sebagai badan atau pejabat tata usaha Negarasebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU PTUNb) Bahwa seharusnya Gugatan PENGGUGAT terharap TURUTTERGUGAT IV diajukan pada pengadilan tata usaha Negara danbukan kepada pengadilan negeri, karena PENGGUGAT merasadirugikan sebagai akibat terbitnya sertifikat Hak milik Nomor
82 — 12
Mitra Prabu Pasundan ternyataterdapat sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikst Keterampilan (SKT)yang sudah tidak memenuhi syarat dan sudan tidak berlaku lagi,sehingga seharusnya PT Mitra Prabu Pasundan tidak lolos ataugugur pada saat evaluasi teknis berkaitan dengan personal inti.Kalau masalah SKA dan SKT, PPK tidak melakukan evaluasidokumen penawaran, karena itu bagian daripada tugas PokjaPengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kepulauan Riau dalam pelelangan jasakonstruksipembangunan