melakukan perbuatanmenempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimanadimaksud Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 yang mengatur bahwa orang perseorangandilarang menempatkann warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri danmenempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 39Tahun 2004 yaitu : perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKIswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b UU No. 39 Tahun 2004 wajibmendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI

melakukan kejahatan menempatkan WargaNegara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUNo. 39 Tahun 2004 yang mengatur bahwa orang perseorangan dilarangmenempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri danmenempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU NO. 39Tahun 2004 yaltu : perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKIswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b UU No. 39 Tahun 2004 wajibmendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI

Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta sedang menurut pasal 4 Undang undang RI Nomor 39 Tahun 2004bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indoriesiauntuk bekerja di luar negeri ;e Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi apabila Pelaksana penempatan TenagaKerja Indonesia swasta akan memberangkatan calon tenaga kerja Indonesia(SIPPTKD) sesuai dengan pasal 12 dan Pasal 32 UndangUndang No.39 Tahun2004, maka wajib memiliki Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (SIPPTKI

Pembekalan akhir pemberangkatan PAP.Bahwa Ahli menerangkan Persyaratan untuk dapat membawa TKI keluarnegeri adalah harus ada Izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri danuntuk mendapatkan yang SIPPTKI dari Menteri dan untuk mendapatkanSIPPTKI dari Menteri harus memenuhi Persyaratan sebagai Berikut :a.Bentuk Badan hukum ( PT) yang. didirikan berdasarkan PeraturanPerundang undangan.Memiliki Modal yang di setor yang tercantum dalam akte PendirianPerusahaan sekurang kurangnya 3 Milyar.Menyetor kepada

adalah sesuai dengan Pasal35 UU RI No. 39 Th. 2004 yaitu calon TKI harus berpendidikan sekurangkurangnya lulusan SMP atau sederajat, usia minimal 18 tahun kecuali bagicalon TKI yang akan dipekerjakan pada penggunakan perseoranganminimal 21 tahun, calon TKI harus sehat jasmani dan rokhani, tidak dalamkeadaan hamil;Bahwa adapun persyaratan bagi perusahaan yang akan menempatkanTKI ke Luar Negeri terlebih dahulu wajib mendapatkan Ijin tertulis dariMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk SIPPTKI

Pembekalan Akhir PemberangkatanBahwa persyaratan untuk dapat membawa TKI keluar negeri adalahharus ada izin tertulis berupa SIPPTKI dari menteri dan untukHalaman 27 dari 45 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN Sbsmendapatkan SIPPTKI dari menteri harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut :a. Bentuk badan hukum (PT) yang didirikan berdasarkan peraturanperundangundangan;b. Memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akta pendirianperusahaan sekurangkurangnya 3 Milyar;c.

Bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak mengajukan permohonanpembuatan paspor adalah WNI baik secara kolektif ataupun masingmasing,dalam prosesnya terhadap pemohon dilakukan wawancara, pada saatpelaksanaan wawancara pemohon yang bersankutan harus ada saatwawancara untuk menjelaskan kebenaran dari data yang diberikan;Bahwa adapun persyaratan bagi perusahaan yang akan menempatkan TKIke Luar Negeri terlebin dahulu wajib mendapatkan jin tertulis dari MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk SIPPTKI

dengan keterangan Ahli bahwa yang berhak mengajukanpermohonan pembuatan paspor adalah WNI baik secara kolektif ataupunmasingmasing, dalam prosesnya terhadap pemohon dilakukan wawancara,pada saat pelaksanaan wawancara pemohon yang bersankutan harus ada saatwawancara untuk menjelaskan kebenaran dari data yang diberikan dan adapunpersyaratan bagi perusahaan yang akan menempatkan TKI ke Luar Negeriterlebin dahulu wajib mendapatkan jin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi dalam bentuk SIPPTKI

Pembekalan akhir pemberangkatan PAP.e Bahwa adapun Persyaratan untuk dapat membawa TKI keluar negeri adalah harus adaIzin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri dan untuk mendapatkan yang SIPPTKI dariPutusan Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.Sbs 17Menteri dan untuk mendapatkan SIPPTKI dari Menteri harus memenuhi Persyaratan sebagaiBerikut :a. Bentuk Badan hukum (Perseroan Terbatas) yang didirikan berdasarkan PeraturanPerundang undangan ;b.

1000, (Seribu ringgit Malaysia) ;Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2014/PN.Sbs 8program asuransi TKI dan Pembekalan akhir pemberangkatan PAP ; Bahwa pelaksaan dan pengawasan terhadap penyelenggara penempatandan perlindungan TKI diluar Negeri dilakukan oleh Perwakilan RepublikIndonesia di Negara tujuan ; Bahwa adapun persyaratan bagi seseorang untuk dapat membawa tenagakerja keluar Negeri tersebut harus mendapat ijin tertulis yaitu SIPPTKI

dariMenteri ; Bahwa syaratsyarat untuk mendapatkan ijin berupa SIPPTKI itu adalah badanhukum (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan PerundangUndangan,memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akte pendirian Perusahaansekurangkurangnya Rp.3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah), menyetor kepadaBank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.500.000.000 (Limaratus juta rupiah) pada bank pemerintah, memiliki rencana kerja penempatandan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk

Kep 695/MEN/2006 tentang Surat ljin Pelaksanaan Penempatan TKI( SIPPTKI ) PT. NANGUMA SEJATI Penanggung jawab HUSENSAID.Disita dari WASTA bin ARSA, antara lain :1 (satu ) lembar formulir Permohonan KTP ( F1.07 ).1 (satu ) lembar formulir Permohonan KK ( F1.06 ).1 (satu ) lembar formulir Isian Data KK ( model FS01 ).1 (satu ) lembar foto copy Data Pemohon KTP No. Urut 17 an. SITI AISAHbinti ODAY.Disita dari Ir. H.

Kep 695/MEN/2006 tentang Surat ljin Pelaksanaan Penempatan TKI( SIPPTKI ) PT. NANGUMA SEJATI Penanggung jawab HUSENSAID.Terlampir dalam berkas perkara.35Disita dari WASTA bin ARSA, antara lain :1 (satu ) lembar formulir Permohonan KTP ( F1.07 ).1 (satu ) lembar formulir Permohonan KK ( F1.06 ).1 (satu ) lembar formulir Isian Data KK ( model FS01 ).1 (satu ) lembar foto copy Data Pemohon KTP No. Urut 17 an. SITI AISAHbinti ODAY.Terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Ir. H.

Kep 695/MEN/2006 tentang Surat ljin Pelaksanaan Penempatan TKI( SIPPTKI ) PT. NANGUMA SEJATI Penanggung jawab HUSENSAID.54Disita dari WASTA bin ARSA, antara lain :1 (satu ) lembar formulir Permohonan KTP ( F1.07 ).1 (satu ) lembar formulir Permohonan KK ( F1.06 ).1 (satu ) lembar formulir Isian Data KK ( model FS01 ).1 (satu ) lembar foto copy Data Pemohon KTP No. Urut 17 an. SITI AISAHbinti ODAY.Disita dari Ir. H.

Kep 695/MEN/2006 tentang Surat ljin Pelaksanaan Penempatan TKI( SIPPTKI ) PT. NANGUMA SEJATI Penanggung jawab HUSENSAID.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari WASTA bin ARSA, antara lain :1 (satu ) lembar formulir Permohonan KTP ( F1.07 ).1 (satu ) lembar formulir Permohonan KK ( F1.06 ).1 (satu ) lembar formulir Isian Data KK ( model FS01 ).1 (satu ) lembar foto copy Data Pemohon KTP No. Urut 17 an. SITI AISAHbinti ODAY.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Ir. H.

Assalam Karya Manunggal yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung ;1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor :KEP.498/MEN/2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Surat IzinPelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga KerjaIndonesia ke Luar Negeri atas nama PT.

Assalam Karya Manunggal yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung ;1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor :KEP.498/MEN/2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Surat IzinPelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk Penempatan TKI ke LuarNegeri atas nama PT. Assalam Karya Manunggal dan telah dilegalisirHal. 15 dari 29 hal. Put. No.78 K/PID.SUS/2010oleh Kepala Seksi Evaluasi Kinerja No.

Assalam Karya Manunggal yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung ;1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI Nomor :KEP.498/MEN/2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Surat IzinPelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk Penempatan TKI ke LuarNegeri atas nama PT. Assalam Karya Manunggal dan telah dilegalisirHal. 26 dari 29 hal. Put. No.78 K/PID.SUS/2010oleh Kepala Seksi Evaluasi Kinerja No.

padabulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten LombokTengah setidaktidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya,telah melakukan, turut serta melakukan, menempatkan Tenaga Kerja Indonesiatanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UndangUndang RI Nomor :39 Tahun 2004 (Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKIswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izintertulis berupa SIPPTKI

demikian juga dengan paspor dan tiket pesawat;Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Terdakwa MURNIATI menguruspembuatan paspor untuk BAIQ HARMONIS di Kantor Imigrasi Mataram dansetelah selesai paspor itu diberikan oleh petugas kepada BAIQ HARMONISnamun setelah itu paspor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa MURNIATIdan mengatakan mari paspornya nanti kalau sudah berangkat paspornya sayakasih;Pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA para Terdakwatanpa mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI

Maret 2010 sampai dengantanggal 17 Juni 2010.Bahwa menurut keterangan Ahli Rohyati Sarosa, SH MH sesuaiPasal 10 dan Pasal 12 Undang Undang RI Nomor 39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri, apabila seseorang ingin melakukan perekrutan calonTenaga Kerja Indonesia terlebih dahulu ta harus menjadiPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)dan wajib mendapatkan ijin tertulis berupa Surat Ijin PelaksanaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

Surat Izin Pelaksanaan penempatan TKIyang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diterbitkan olehHal. 8 dari 27 hal. Put.

Pelaksanaan Penempatan TKI SwastaPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)yang mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.Sdr.HARIS (DPO) tidak ada memiliki atau bekerja serta terdaftar diPPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta),dengan sendirinya Terdakwa MOHAMED YUSOFF bin YEOP SHUKORbertindak sebagai orang perseorangan yang mana pada Pasal 20, 24 UUNo. 39 tahun 2004 dikatakan bahwa permintaan akan Tenaga Kerja tidakbisa dilakukan oleh perorangan namun

Sukma Insan Kamil mempunyai Surat lzin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga KerjaIndonesia ke Luar Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.770/MEN/2006 tanggal 30November 2006; dengan susunan pengurusnya antara lain:e Komisaris : Ir.

Sukma Insan Kamil mempunyai Surat izinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja (SIPPTKI) untukPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeriberdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanHal. 25 dari 43 hal. Put. No. 642 K/Pid. Sus/2011Transmigrasi Rl Nomor : Kep. 770/MEN/2006 tanggal 30November 2006 dan PT.

haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pastiantara bulan Januari s/d Desember 2007 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, di KomplekDosen No. 23 Cirende Ciputat Timur Tangerang atausetidak tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan turutserta melakukan, telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) tanpa izin tertulis berupa Surat Izin PelaksanakanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

Akte Perubahan No.29 tanggal 21 Mei 2007 Notaris KASIR, SH. dan tidak11memiliki SIPPTKI dan tidak ada penunjukkan daripemerintah dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia keKorea Selatan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 102 ayat (1) b UU No. 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIObersamasama dengan ADE RULLY AGUSTINA, SH. dan Drs.ABDULLAH

petugasKepolisian dari Polda Jatim tepatnya di Jembatan Suramadu menujuSurabaya, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 102 (1) huruf a UU RI No. 39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa GHAZALI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalamdakwaan kedua Primair diatas, Setiap orang dilarang melaksanaan penempatan TKIswasta, mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI

Setiap orang dilarang melaksanaan penempatan TKI swasta, mengalihkan ataumemindahtangankan SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI) kepadapihak lain. Ad. 1.

Unsur Setiap orang ; Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam mempertimbangkan dakwaanprimair majelis telah mempertimbangkan dan ternyata unsur tersebut telah terbukti,terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan unsur tersebut majelisambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga oleh karenanyaunsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; Ad.2. unsur 1 ran ilarang melaksanaan nempatan TKImengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI (Surat Izin

Bahwa Terdakwa telah membawa, mengurus dokumen danmenempatkan korban Yayah Salsiah (almarhumah) bekerja diLuar Negeri yaitu Qatar tidak ada ijin berupa SIPPTKI (Surat jjinPelaksana Penempatan TKI) yang dikeluarkan oleh MenteriTenaga Kerja, dan Terdakwa bertindak bertindak secaraperseorangan tidak memiliki PPTKIS (Pelaksana PenempatanTKI Sementara), tidak melakukan pendidikan dan pelatihanterhadap korban Yayah Salsiah (almarhumah) sebagaimanaprosedur atau syarat mau masuk penampungan TKW/BLK,apalagi

tertanggal 12 September 2015 atas nama Sakrondibacakan persidangan;Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan ahli sebagaiberikut :As Syafii, .Ip, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi bertugas di kantor P4TKI Entikong dengan jabatan sebagaikordinator;e Bahwa prosedur untuk pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)keluar negeri adalah sebagai berikut :PPTKIS harus memiliki surat ijin pelaksana penempatan tenaga kerja IndonesiaSwasta (SIPPTKI

perjanjian penempatan dan asuransi TKI Prapenempatan;PPTKIS menfasilitasi pendidikan dan pelatihan CTKI;PPTKIS menfasilitasi pemeriksaan kesehatan CTKI;CTKI diberikan pembekalan akir pemberangkatan, pengesahan perjanjian kerjadi BP3TKI dan asuransi TKI masa dan purna penempatan;e Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki PPTKIS (Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk memberangkatkan TKI ke luarnegeri adalah sebagai berikut :PPTKIS wajib memiliki Surat jin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI

Tenaga Kerja Indonesia atas nama GEMA GELGANA BETEtidak ditempatkan oleh Perusahaan milik Penggugat ; Bahwa atas dasar faktafakta tersebut di atas, kemudian baik sebelummaupun sesudah obyek sengketa diterbitkan, atas inisiatif sendiriPenggugat telah berusaha untuk memberi penjelasan dan klarifikasibaik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat mengenaikejadian yang sebenarnya yaitu melalui surat No : 0881/SKSBK/IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Peninjauan KembaliPencabutan SIPPTKI

Sukma Insan Kamil mempunyai Surat Izin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) Untuk Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Ke luar Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.770/MEN/2006 tanggal 30November 2006, dengan susunan pengurusnya antara lain:e Komisaris : Ir.

Maret 2010 sampai dengantanggal 17 Juni 2010.Bahwa menurut keterangan Ahli Rohyati Sarosa, SH MH sesuaiPasal 10 dan Pasal 12 Undang Undang RI Nomor 39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri, apabila seseorang ingin melakukan perekrutan calonTenaga Kerja Indonesia terlebih dahulu ia harus menjadiPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)dan wajib mendapatkan ijin tertulis berupa Surat Ijin PelaksanaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

Bahwa Terdakwa tidakmempunyai dokumen ketenagakerjaan untuk memberangkatkan para CalonTKIke Malaysia;Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yaitu tidakmempunyai Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk merekrut,mengirim atau menempatkan para Calon TKI sebanyak 12 (dua belas) oranguntuk diberangkatkan ke Malaysia, tidak memiliki dokumen berupa, Surat IjinPengerahan (SIP), Perjanjian Kerjasama Penempatan (RekruitmentAgreement), tidak mempunyai perjanjian kontrak antara Calon TKI

SUBANDI sudah diperpanjang, dan tersangka belumtahu hasilnya;Bahwa dengan adanya SIPPTKI yang atas nama SUBANDI dasar tersangkamemegang UP3CTKI tersebut yang atas nama DARWONO adalah yaitu :Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha antara Sdr.

SUBANDI sudah diperpanjang, dan tersangka bfelum tahu hasilnya;Bahwa dengan adanya SIPPTKI yang atas nama SUBANDI dasar tersangkamemegang UP3CTKI tersebut yang atas nama DARWONO adalah yaitu :Halamani5dari42Putusan No. 221/Pid.Sus/2017/PN GprBahwa Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha antara Sdr.

Surat Pemberian izin gangguanBahwa Terdakwa sudah melengkapi segala syarat yang diperlukansehingga telah dikeluarkan surat ijin UP3CTKI PT. lowikon CabangKedini ;Bahwa untuk SIPPTKI adalah surat dari PT induk yang menerangkanbahwa PT tersebut telah mempunyai jijin untuk dapat mengirimkanTenaga Kerja Ke Luar Negeri ;Bahwa untuk ijin UP3CTKI PT. lowikon Cabang Kediri dimintakan olehTerdakwa yaitu. atas nama Darwono, sedangkan untuk jjinpenampungan dikeluarkan atas nama Pujiati Wulandari ;Bahwa untuk