., Nomor Akte 08 ;Bahwa benar Primkopkalta telah memiliki berbagai ijinsebagai dasar hukum (legal) untuk menjalankan usahanya antara lain:SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;Ijin Domisili ;SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;Bahwa susunan organisasi Primkopkalta adalah sebagaiberikut :a) Ketua : Letkol CAJ Drs.

II Letkol CAJ Drs.Rafdy Saiful MA sebagai Ketua Primkopkalta sejak tanggal 20 April2012 sebagai pengganti pejabat sebelumnya yaitu Letkol Inf AjiWijaya NRP 547481 ;Bahwa benar dalam persidangan Saksi II Letkol CAJ Drs.Rafdy Saiful MA bahwa Primkopkalta yang telah dipimpin telahmemiliki ijin :a) SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) ;b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;f)Ijin Domisili ;g) SPPKP

RafdySaiful MA) bahwa Primkopkalta yang dipimpin telah memiliki ijin :SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;Ijin Domisili ;SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan NPIK (NomorPengenal Importir Khusus) ;Bahwa benar sejak Primkopkalta dibawah kepemimpinanSaksi IV telah melaksanakan usaha di bidang importir yang bermitradengan PT.

tujuh) dengan dibawah sumpah memberikanketerangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 sebagaiberikut :Bahwa benar di dalam persidangan di Pengadilan Militer Il08Jakarta Saksi VII atas nama Melvian, S.E sebagai BendaharaKoperasi Kalta memberikan kesaksian bahwa Primkopkalta dalamusahanya telah memiliki :SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;Ijin Domisili ;SPPKP

Dan SuratPerintah Komandan Satinteltek Bais TNI Nomor Sprin/02/I/2012 tanggal 2Januari 2012 ;Bahwa dalam usahannya Primkopkalta memiliki suratsurat ijinantara lain :a) SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) ;b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;f)Ijin Domisil ;g) SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;Bahwa Terdakwa sejak berdirinya unit usaha Import/Forwader,sejak tahun 2010, yang

Republik Indonesia Nomor:C25120 HT.01.04.TH 2003tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan terbatasberdasarkan Akta pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 27 Maret 2003Nomor: 7 yang dibuat oleh Notaris Lies Herminingsih, SH, memilikisusunan pengurus sebagai berikut : 1 Direktur Utama : Tuan JOHNNY BASUK 1 ; 2 Direktur : Tuan SAID ABDURRAHMAN ALATAS ; 3 Komisaris Utama : Nyonya LILIJEN SUHERMAN :; 4 Komisaris : NYONYA MAGDALENA ; e Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( SPPKP

PER20/PJ/2012 tentangRegistrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012, yang pada bagianperiode tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya Nihil.bahwa tidak terdapat ketentuan secara khusus dalam Undangundang yangmengatur tentang permohonan pembatalan pencabutan Pengusaha KenaPajak.bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat berpendapat bahwa penolakanpembatalan SPPKP

Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor01/SPPKP/XA/2013;2. Berita Acara Gelar Kasus antara PT GMTD dengan Tadjuddin Molla,tanggal 8 Januari 2013;3. Berita Acara Gelar Perkara oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi SulawesiSelatan, tanggal 19 Ferbruari 2013;Surat Pernyataan atas nama Ganna bin Lampai;Surat Pemberitanuan Pajak Terhutang atas nama Muh. Alwi;Tanda Terima Dokumen atas nama Muh.

Diponegoro, RT.18, Bukuan, Palaran, Samarinda 75241;Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapatketidakbenaran dalam pencantuman alamat Pembeli BPK/PenerimaJKP dalam Faktur Pajak Nomor 010.007.1100000019 tanggal 27 Mei2011 karena tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SPPKP pada saat pembuatan Faktur Pajak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER65/PJ

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Faktur Pajak Nomor 010.007.1100000019 telah diisisecara lengkap, jelas, benar dan/atau ditandatangani oleh pejabatyang telah ditunjuk, dengan faktafakta sebagai berikut:Bahwa keterangan yang tercantum di dalam Faktur Pajak Nomor010.007.1100000019 berupa nama, alamat dan NPWP sudah samadengan surat PKP Nomor PEM029/WPJ.14/KP.0203/2009 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Samarinda (Fotokopi SPPKP

Surat Pengukuhan Pengusaha 1 (satu) lembar FotokopiKena Pajak (SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar Fotokopi20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar Fotokopi21. Surat Keterangan Tempat Usaha 1 (satu) lembar Fotokopi(SKTU)22. Rekap Penjualan tahun 2008 Juli 2008 25 (dua puluh lima) set Asli Agustus 2008 25 (dua puluh lima) set Asli September 2008 25 (dua puluh lima) set Asli Oktober 2008 23 (dua puluh tiga) set Asli23.

Surat Pengukuhan Pengusaha 1 (satu) lembar FotokopiKena Pajak (SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar Fotokopi20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar Fotokopi21. Surat Keterangan Tempat Usaha 1 (satu) lembar Fotokopi(SKTU)22. Rekap Penjualan tahun 2008 Juli 2008 5 (dua puluh lima) set Asli Agustus 2008 5 (dua puluh lima) set Asli September 2008 5 (dua puluh lima) set Asli Oktober 2008 7 (dua puluh tiga) set Asli23.

Surat Pengukuhan Pengusaha 1 (satu) lembar FotokopiKena Pajak (SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar Fotokopi Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015 20. Surat Tanda Daftar 1 (satu) lembar FotokopiPerusahaan21. Surat Keterangan Tempat 1 (satu) lembar FotokopiUsaha (SKTU)22. Rekap Penjualan tahun 2008 Juli 2008 25 (dua puluh lima) set Asli Agustus 2008 25 (dua puluh lima) set Asli September 2008 25 (dua puluh lima) set Asli Oktober 2008 23 (dua puluh tiga) set Asli23.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 1 (satu) lembar FotokopiPajak (SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar Fotokopi20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar Fotokopi21. Surat Keterangan Tempat Usaha 1 (satu) lembar Fotokopi(SKTU)22. Rekap Penjualan tahun 2008 Juli 2008 25 (dua puluh lima) set Asli Agustus 2008 25 (dua puluh lima) set Asli September 2008 25 (dua puluh lima) set Asli Oktober 2008 23 (dua puluh tiga) set Asli23.

PER20/PJ/2012 tentangRegistrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012, yang pada bagianperiode tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya Nihil.bahwa tidak terdapat ketentuan secara khusus dalam Undangundang yangmengatur tentang permohonan pembatalan pencabutan Pengusaha KenaPajak.bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat berpendapat bahwa penolakanpembatalan SPPKP

., Nomor Akte 08 ;Bahwa benar Primkopkalta telah memiliki berbagai ijinsebagai dasar hukum (legal) untuk menjalankan usahanya antara lain:SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;Ijin Domisili ;SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;Bahwa susunan organisasi Primkopkalta adalah sebagaiberikut :a) Ketua : Letkol CAJ Drs.

II Letkol CAJ Drs.Rafdy Saiful MA sebagai Ketua Primkopkalta sejak tanggal 20 April2012 sebagai pengganti pejabat sebelumnya yaitu Letkol Inf AjiWijaya NRP 547481 ;Bahwa benar dalam persidangan Saksi II Letkol CAJ Drs.Rafdy Saiful MA bahwa Primkopkalta yang telah dipimpin telahmemiliki ijin :a) SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) ;b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;f)Ijin Domisili ;g) SPPKP

RafdySaiful MA) bahwa Primkopkalta yang dipimpin telah memiliki ijin :SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;Ijin Domisili ;SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan NPIK (NomorPengenal Importir Khusus) ;Bahwa benar sejak Primkopkalta dibawah kepemimpinanSaksi IV telah melaksanakan usaha di bidang importir yang bermitradengan PT.

tujuh) dengan dibawah sumpah memberikanketerangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 sebagaiberikut :Bahwa benar di dalam persidangan di Pengadilan Militer Il08Jakarta Saksi VII atas nama Melvian, S.E sebagai BendaharaKoperasi Kalta memberikan kesaksian bahwa Primkopkalta dalamusahanya telah memiliki :SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;Ijin Domisili ;SPPKP

Dan SuratPerintah Komandan Satinteltek Bais TNI Nomor Sprin/02/I/2012 tanggal 2Januari 2012 ;Bahwa dalam usahannya Primkopkalta memiliki suratsurat ijinantara lain :a) SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) ;b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;f)Ijin Domisil ;g) SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;Bahwa Terdakwa sejak berdirinya unit usaha Import/Forwader,sejak tahun 2010, yang

Cuma saja kami ditanyai satu persatu,kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung menyuratikami, agar memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto,secepatnya, dalam dalam batas waktu 3 bulan yang berakhir tanggal 9Januari 2018, belum juga didaftarkan, maka proses pembuatan sertifikatatas nama Tergugat 1 akan dilanjutkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Sijunjung.Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung memberikan 2(dua) pucuk surat kepada Penggugat, pertama dengan nomor2279/SPPKP

/SKT/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, yang isinya tentangobyek tanah seluas 18.060 m2, terletak di Jorong Batu Balang NagariLimo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi SumateraBarat Antara Awang Sulan melawan Afdhal Rizky nomor Reg Kasus02/Sengketa/2017 dan Nomor 2280/SPPKP/SKT/X/2017 tanggal 9Oktober 2017, yang isinya tentang obyek tanah seluas 6.532 m2, terletakdi Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII KabupatenSijunjung Provinsi Sumatera Barat Antara Awang Sulan melawan

saja kami ditanyai satu persatu,kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung menyuratikami, agar memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto,secepatnya, dalam dalam batas waktu 3 bulan yang berakhir tanggal 9Januari 2018, belum juga didaftarkan, maka proses pembuatan sertifikatatas nama Tergugat 1 akan dilanjutkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Sijunjung.Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung memberikan 2(dua) pucuk surat kepada Penggugat, pertama dengan nomor 2279 /SPPKP

/ SKT / X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, yang isinya tentangobyek tanah seluas 18.060 m2, terletak di Jorong Batu Balang NagariLimo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi SumateraBarat Antara Awang Sulan melawan Afdhal Rizky nomor Reg Kasus02/Sengketa/2017 dan Nomor 2280/SPPKP/SKT/X/2017 tanggal 9Oktober 2017, yang isinya tentang obyek tanah seluas 6.532 m2, terletakdi Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII KabupatenSijunjung Provinsi Sumatera Barat Antara Awang Sulan

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) 1 (satu) lembar Foto Copy19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar Foto Copy20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar Foto Copy21. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 1 (satu) lembar Foto Copy22. Rekap Penjualan tahun 2008 - Juli 2008 25 (dua puluh lima) set Asli - Agustus 2008 25 (dua puluh lima) set Asli - September 2008 25 (dua puluh lima) set Asli - Oktober 2008 23 (dua puluh tiga) set Asli23.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 1 (Satu) lembar Foto CopyPajak (SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (Satu) lembar Foto Copy20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar Foto Copy21. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 1 (Satu) lembar Foto Copy22. Rekap Penjualan tahun 2008Juli 2008 25 (dua puluh lima) AslisetAgustus 2008 25 (dua puluh lima) AslisetSeptember 2008 25 (dua puluh lima) AslisetOktober 2008 23 (dua puluh tiga) Asliset23.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1 (satu) lembarFoto Copy(SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar)/Foto Copy20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar/Foto Copy21. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) /1 (satu) lembar/Foto Copy22. Rekap Penjualan tahun 2008Juli 2008 25 (dua puluh Astlilima) setAgustus 2008 25 (dua puluh Astlilima) setSeptember 2008 25 (dua puluh /Asiilima) setOktober 2008 23 (dua puluh /Asiitiga) set23.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1 (satu) lembar Foto Copy(SPPKP)19. Surat Ijin Usaha Perdagangan 1 (satu) lembar Foto Copy20. Surat Tanda Daftar Perusahaan 1 (satu) lembar Foto Copy21. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) 1 (satu) lembar Foto Copy22. Rekap Penjualan tahun 2008Juli 2008 25 (dua puluh lima) AslisetAgustus 2008 25 (dua puluh lima) AslisetSeptember 2008 25 (dua puluh lima) AslisetOktober 2008 23 (dua puluh tiga) Asliset23.

GMTD, Tbk dan Surat Ukur No. 02175/2011 (N.1.B) 20.01.10.03.02078dibuktikan dengan SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN KASUSPERTANAHAN Nomor : 01/SPPKP/XA/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 yangdisertai GAMBAR TANAH MASINGMASING (N.1.B) (BUKTI P.15);9.

;Hak Milik Nomor :Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat21824/Barombong, tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur No.02175/2010, tanggal 26/08/2010, luas 1.284 M2 atas nama AdeSuratMan) 222222 oon nn nn nnn nn nnn nnn ne eneFoto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir asli, SuratPemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor01/SPPKP/XA/2013 tanggal 21 Februari 2013 #TentangHalaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 01/P.FP/2018/PTUN.Mks15.Bukti P15 :16. Bukti P16 :17. Bukti P17 :18.Bukti P18 :19.

pajak masukanatas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanmenghasilkan TBS (perkebunan) tidak dapat dikreditkan karena kegiatanusaha Pemohon Banding adalah kegiatan usaha yang terintegrasi/terpadudalam satu entitas usaha sehingga Terbanding/Pemeriksa seharusnyamelihat kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai suatu kegiatan usahaterpadu, dan bukan sebagai kegiatan usaha terpisah dan yang masingmasing berdiri sendiri;bahwa sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

Dengan demikian,jelaslah bahwa dengan adanya SPPKP ini, KPP Madya Medan (DirekturJenderal Pajak) mengakui bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalahIndustri untuk menghasilkan minyak kasar (CPO dan Palm Kernel) yangterpadu dengan perkebunan kelapa sawit dan bukan usaha perkebunan saja;bahwa dengan kegiatan usaha terpadu/terintegrasi ini, maka PemohonBanding tdak akan melakukan penyerahan TBS yaitu barang yang termasukkategori dibebaskan dari pengenaan PPN.

Jika di ACC maka saksi membuatSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). selanjutnya SPPKPtersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan dan dikembalikan kepadasaksi atau kepada CHRISTOFORUS RENALDI LIMBONG untuk dimasukkankedalam amplop surat dan dibuatkan register pos untuk dikirimkan ke BagianUmum;Bahwa mekanisme wajib pajak dalam pengurusan wajib pajak PKP secaralangsung dari awal sehingga terbit SPPKP yakni : Wajib Pajak (WP) datang keKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo,

Kemudiandikirimkan ke Bagian Umum; Bahwa SPPKP tersebut kemudian diteruskan kebagian umum untuk selanjutnyatugas bagian umum yang mengirimkan SPPKP tersebut ke Kantor Pos; Bahwa untuk Wajib Pajak PKP secara Jabatan merupakan tugas ataukewenangan dari seksi pemeriksaan, saksi yang termasuk sebagai petugas TPT(Tempat Pelayanan Terpadu) hanya menerima disposisi dari atasan untukmenindaklanjuti hasil laporan dari pemeriksaan yang telah di Acc atauditandatangani oleh Kepala Kantor; Bahwa saksi hanya menginput

nomor, tanggal dan hasil laporan kedalamaplikasi "EREG kemudian mencetak SPPKP dan mengajukannya kepadaKepala Seksi Pelayanan; Bahwa setelah ditandatangani Kasie Pelayanan, SPPKP tersebut dikembalikankepada saksi dibagian TPT untuk kemudian petugas TPT paketkan/bungkus danmengantarkannya ke Bagian Umum untuk kemudian Bagian Umum mengirimkansurat tersebut ke Kantor Pos; Bahwa baik Wajib Pajak secara Langsung ataupun secara Jabatan keduanyamelalui satu system aplikasi yakni "EREG yang terdapat pada

CHRISTOFORUS RENALDILIMBONG; Bahwa tugas saksi yang termasuk sebagai petugas TPT (Tempat PelayananTerpadu) hanya menginput dan mencetak SPPKP yang dicetak dari aplikasi EREG?

Namun yang melakukan proses PKP tersebut Rekansaksi CHRISTOFORUS RENALDI LIMBONG; Bahwa dokumen sebelum cetak SPPKP misalnya untuk Wajib Pajak Badan PKPyang diajukan secara langsung sejak memasukkan permohonan ditambahPutusan No. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.Hlm.273/323dengan dokumen lain berupa Surat Tugas dan laporan hasil Visit Lapangan,adapun Dokumendokumen tersebut seingat saksiantara lain :Formulir PKP (ditandatangani Direktur dan dicap);Fotocopy KTP Direktur dan Pengurus;Fotocopy NPWP Direktur

Bahwa dari hasil pencarian/klarifikasi tersebut, maka Penggugatmendapatkan, diberikan surat oleh bagian perizinan Walikota Palopotentang Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nmor:600/01/SPPKP/73.73/X1/2013 tertanggal 06 November 2013 dari Tergugat /Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo (Dahulu Daerah Tingkat IILuwu), lalu kemudian pada tanggal 17 Desember 2013 Penggugatmendapatkan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 398 sekarang telahberubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 300 tersebut

Bukti P1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan PenyelesaianKasus Pertanahan Nomor: 600/01/SPPKP/73.73/XI/2013tentang Objek tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:468/Bara tanggal 11 Maret 1983 Gambar Situasi tanggal02 Februari 1983 Nomor: 72/1983 seluas 19.998 m?

Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014kegiatan menghasilkan TBS (perkebunan) tidak dapat dikreditkan karenakegiatan usaha Pemohon Banding adalah kegiatan usaha yangterintegrasi/teroadu dalam satu entitas usaha sehingga Terbanding/Pemeriksa seharusnya melihat kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaisuatu kegiatan usaha terpadu, dan bukan sebagai kegiatan usaha terpisahdan yang masingmasing berdiri sendiri;Bahwa sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) Nomor PEM00253/WPJ.01/KP.0703/2007,

Kantor PelayananPajak Madya Medan mengklasifikasikan Lapangan Usaha (KLU) adalahIndustri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani (13141).Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan adanya SPPKP ini, KPP MadyaMedan (Direktur Jenderal Pajak) mengakui bahwa kegiatan usaha PemohonBanding adalah Industri untuk menghasilkan minyak kasar (CPO dan PalmKernel) yang terpadu dengan perkebunan kelapa sawit dan bukan usahaperkebunan saja;Bahwa dalam kerangka kegiatan usahaterpadu/terintegrasi,Pemohon Banding

;Memiliki NPWP dan SPPKP 7" 227 2= 2277" ==" =Persyaratan lain yang tercantum dalam LDK.;5.

(Perpajakan)Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S73PKP/WPJ.23/KP.0503/201 7.Bahwa berdasarkan data dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta,diperoleh informasi bahwa CV.

kalau untuk di lapangan, Saksi tidak tahu;Bahwa pengungkapan yang harus dibayarkan oleh Wajib pajak sampai hari inisejumlah Rp. 4.841.925.410, (empat milyar delapan ratus empat puluh satu jutasembilan ratus dua puluh lima riobu empat ratus sepuluh rupiah);Bahwa pengungkapan tersebut sudah dibayarkan, dan sudah masuk kas negara;Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;Bahwa sebagai Account Representative (AR), Saksi bisa melakukanpemeriksaan;Bahwa Saksi belum pernah menerbitkan SPPKP

Saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDYSANTOSO mendatangai Terdakwa dan menyatakan kalau CV PRIMAALAM SEJAHTERA omzetnya dalam sebulan telah melebihi Rp 4 miliarapa tidak sebaiknya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),namun Terdakwa menyatakan agar CV PRIMA ALAM SEJAHTERAmengajukan sebagai PKP tahun 2017 saja karena baru beroperasitahun 2016 sehingga CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA baru dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 5 April 2017 dengan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

(Perpajakan)ALAM SEJAHTERA omzetnya dalam sebulan telah melebihi Rp 4 miliarapa tidak sebaiknya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP), namun Terdakwa menyatakan agar CV PRIMA ALAMSEJAHTERA mengajukan sebagai PKP tahun 2017 saja karenabaru beroperasi tahun 2016 sehingga CV.PRIMA ALAM SEJAHTERAbaru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 5 April2017 dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)Nomor : S73 PKP/WPuJ.23/KP.0503/2017;Bahwa alasan TERDAKWA agar CV PRIMA ALAM

Saksi SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDYSANTOSO mendatangai Terdakwa dan menyatakan kalau CV PRIMAALAM SEJAHTERA omzetnya dalam sebulan telah melebihi Rp 4 miliarapa tidak sebaiknya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP), namun Terdakwa menyatakan agar CV PRIMA ALAMSEJAHTERA mengajukan sebagai PKP tahun 2017 saja karenabaru beroperasi tahun 2016 sehingga CV.PRIMA ALAM SEJAHTERAbaru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 5 April2017 dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP

melaksanakan tugas di "Pimer KoperasiKalta" berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XII/201 1tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor 02//21012/SITtanggal 2012.Koperasi Primer Kalta sebagai organisasi usaha di bawahpembinaan Badan Intelijen Strategis TNI memiliki ijin terdiri dariSIUPB (Surat ijin Usaha Perdangan Besar) TDPK (TandaDaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (Nomor IdentitasKepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP

melaksanakan tugas di "Pimer KoperasiKalta" berdasarkan surat perintah Kabais Nomor Sprin/2008/XH/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat perintah Nomor02/1/21012/SIT tanggal 2012.Koperasi Primer Kalta sebagai organisasi usaha di bawahpembinaan Badan Intelijen Strategis TNI memiliki ijin terdiri dariSIUPB (Surat ijin Usaha Perdangan Besar) TDPK (TandaDaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (Nomor IdentitasKepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP

Hal tersebut menurut kami TimPenasihat membenarkan Putusannya tersebut dengan Buktibahwa Pimkopkalta telah mendirikan usaha yang bertentangandengan Perpang TNI nomor 93/XII/2009 tentang penataanKoperasi di Lingkungan TNI, ijin tersebut antara lain SIUP B(Surat ijin Usaha Perdangan Besar) TDPK (TandaDaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok WajibPajak) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (NomorIdentitas Kepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP (SuratPengukuhan Pengusaha, Kena Pajak) NPIK

dilunaskan namun sampai dengan saat ini uangpembelian BBM tersebut belum di bayar oleh pihak KOPERASIMUTIARA SELATAN kepada MUTIARA CAHAYA BERSAUDARABahwa Saksi YOGI (KOPERASI MUTIARA SELATAN)melakukan pemesanan BBM industri Jenis Solar Kepada PT.MITRA CAHAYA BERSAUDARA sebanyak 20.000 (Dua Puluhribu) liter BBM industri Jenis Solar dengan cara melalui SaksiANGGI kemudian Saksi ANGGI memberitahukan kepada saksiYOGI bahwa dalam pemesanan BBM industri jenis solar tersebutmemerlukan persyaratan berupa SIUP, SPPKP

yaitu HO, TDP, NPWP, SPPKP kemudian saksi YOGImengirimkan persyaratan tersebut melalui email, kemudiansetelah persyaratan lengkap saksi melaporkan pemesanantersebut kepada Saksi ANDRE (kepala cabang PT.MITRACAHYA BERSAUDARA) setelah di pelajari dan di teliti olehSaksi ANDRE kemudian saksi ANDRE memesan kepadaPT.OCEAN PETRO ENERGY cabang jambi untuk mengirimkanBBM jenis solar sebanyak 20.000 (dua puluh ribu)liter keKOPERASI MUTIARA SELATAN ;Bahwa kemudian sekira tanggal 06 Desember 2017 BBM Jenissolar

SHM No.119 yang merupakan induk dari SHM No.21824/Barombongbersumber dari Tanah Adat (T.M.1);Hal. 10 dari 24 Pts. 640/PID/2018/PT.MKS.Dibuktikan dengan : Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan PropinsiSulawesi Selatan :Nomor : 01/SPPKP/XA/2013Tanggal: 21 Pebruari 2013Halaman 6 alinea Pertama, menerangkan :a) Kepemilikan SHM No.119/Barombong a.n. TAJUDDIN MOLA BAmerupakan induk dari SHM No.21824/Barombong a.n.