UDANG, MBA,MM terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf bUU RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan Primatr;2.

Oleh karena itu agar majelis hakimmenjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Membaca, Surat Tanggapan / duplik Penasehat Hukum Terdakwa,terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT MndBerkaitan dengan hal tersebut, kami Penasehat Hukum tetap pada kesimpulanbahwa dakwaan berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bundang undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana

amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusaninl;Menimbang, bahwa status terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkanpenahanan yang sah maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masapenahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidanamaka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Mengingat akan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah menjadi UndangUndang RI Nomor :20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dan Pasal197 KUHAP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Pembanding JaksaPenuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan

Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Maret 2013, No.Reg.Perkara: PDS04/ 0.3.10 /Ft.1/10/2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN terbuktibersalah turut serta Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RINo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim TipikorTingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa atas hal hal yang dipertimbangkan diatas,maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor. 111/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan peraturan perundangundangan yang bersangkutandengan perkara iniMENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Demak dan Penasehat Hukum TerdakwaTEPS@DUL 5 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut

2009 ; 2220222 anne n nnn nn nen eeeSehingga total nilai penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yangtidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SANUSI bin MADNURadalah sebesar Rp. 19.840.000, (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;Akibat dari perbuatan Terdakwa SANUSI bin MADNUR, Negaradirugikan sebesar Rp. 19.840.000, (Sembilan belas juta delapan ratus empatpuluh ribu rupiah) ; 222222 none nn nnn n nnn neePerbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam PidanaDalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dan apabila telahdilakukan pembinaan ternyata tidak bisa dilakukan perbaikan maka baru23diproses sesuai dengan ketentuan dan jika laporan adalah tidak benar agardilakukan klarifikasi kepada pelapor ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidaritas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa dakwaanPrimair terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayate Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut diatas telah merugikanKeuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan KabupatenSidoarjo sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan telah memperkayadiri sendiri Terdakwa ARY YOTO, SE, MM sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluhPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasundangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undangundang RI. No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana korups1.;Subsidair melanggar Pasal 3 Jo.

.; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

Pasal 64 (1) KUHPidana, sementaradakwaan yang disusun adalah berbentuk subsidairitas yang seharusnya MajelisHakim membuktikan terlebin dahulu dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primairtidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan Subsidair.Bahwa faktafakta yang terungkap dalam persidangan memang dapatditerapkan kepada dua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,yakni Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 (1) KUHPidana apabila dibuktikan terlebih dahulu dapat dibuktikan,sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah telan melanggar dakwaanPrimair, yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa THAMRIN ROBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

Menyatakan terdakwa THAMRIN ROBO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasHalaman 2 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN TteoS:1.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwamelalui penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) tertanggal 24Mei 2018 yang pada intinya memohon agar Majelis hakim memutuskan :1.Menyatakan bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor

2 ayat (1) jo.

Terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yangdijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasakeadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan

Menyatakan Terdakwa THAMRIN ROBO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsi pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

Pelaksana Kegiatantelah mengakibatkan Negara RI Cq Direktorat Jenderal Perhubunganlaut mengalami kerugian sebesar Rp. 333.805.210,96 (Tiga ratus tigapuluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah komasembilan ...sembilan puluh enam seng) atau setidak tidaknya sekitar jumlahitu,hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Investigasi yang dilakukanoleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi selatan No.SR0045/PW.21/5/2007 tanggal 8 Januari 2007 ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa OEINARDY ALIAS AYONG (Direktur PTArdywira Primakarsa) selaku Kontraktor bersamasama dengan H.MakmurRahim,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Amrullah Andi Asis,ST selakupelaksana kegiatan dan IrJuliadi selaku Konsultan Pengawas (masing masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu

) Negeri Asahan.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersamadengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesarRp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasinomor : SR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 oleh pihak Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan atausetidaktidaknya sebesar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalamUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.SUBSIDIAIR ;Bahwa ia Terdakwa NIRWANSYAH, SP., Msi. selaku Kepala Sekolah PertanianPembangunanSekolah Pertanian Menengah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225BKD/ 2006 tanggal28 Juni 2006 bersamasama dengan RAHMAD AMISYAH, SHI (ilakukan penuntutansecara

;Bahwa Terdakwa bersamasama Rahmad Aminsyah telah mencairkan danmenampung dana bantuan hibah tersebut dengan membuka Buku Tabungan di BankSumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumut atas nama SPPSPMA Negeri Asahandengan specimen tanda tangan Nirwansyah selaku Kepala Sekolah dan tanda tanganTerdakwa selaku Bendahara;Bahwa karenanya telah terbukti semua unsur dakwaan primer tersebut yaitu unsursetiap orang, memperkaya diri sendiri/orang lain, merugikan kekayaan Negara secarabersamasama, melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2001;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Terhadap AlasanAlasan Kasasi Terdakwa :Bahwa alasanalasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasanalasantersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999,UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IT : NIRWANSYAH, SP., MSitersebut ;Hal. 27 dari 30 hal.

Menyatakan Terdakwa OMARSYAH, S.Hut als OMAR Bin BUGELSYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIRmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Uraian Jumlah (Rp)1 Realisasi SP2D 3.509.374.000,002 PPN dan PPh 268.400.294,003 Realisasi SP2D Setelah Dikurangi PPN 3.240.973.706,00dan PPh4 Realisasi Pekerjaan 1.171.785.175,005 Kerugian Keuangan Negara (34) 2.069.188.531,00 Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN Ptk n= Perbuatan terdakwa OMARSYAH als OMAR sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang siginifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggaberdasarkan fakta hukum tersebut, perobuatan Terdakwa telah memenuhikualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2492K/Pid. Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 14/PIDTPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2492K/Pid.

telahmerugikan keuangan negara sebanyak Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empatjuta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilanratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) atauRp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus limapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilanribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu limapuluh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu ;Perbuatan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, STtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah,ST. dalamjabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Tim KUTWilayah Kabupaten Dati II Pacitan Lembaga SwadayaMasyarakat Pusat Peranserta Masyarakat (LSMPPM) Kabupaten Pacitan, dengan Surat Keputusan No.029/PPM13/KPTSPRES/XI/1998 tanggal 4 Desember 1998 yangdikeluarkan oleh Presidium LSM PPM Jawa Timur danSurat Tugas dari Ketua Tim KUT PPM Presidium Jatim No.Hal 7 dari 32 Hal.Put.No

Atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa Suherlan bin Soeparlan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Suherlan bin Soeparlan dan Drs.

pelaku;Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihatMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang "Telah salah menerapkan atauperaturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya"kami berpendapat perbuatan Terdakwa Suherlan bin Soeparlan telah memenuhiunsur "melawan hukum" karena perbuatan Terdakwa telah bertentangandengan peraturanperaturan yang sifatnya tertulis;Sehingga perbuatan Terdakwa Suherlan bin Soeparlan berdasarkanYuriprudensi telah memenuhi unsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang dalam putusannya Nomor: 19/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor Smg tanggal16 April 2014

Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana(Requisitoir) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknyasebagai berikut :1, Menyatakan terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana tercantumdalam dakwaan PRIMAIR;2.

Rusydi, SH,memberikan pendapat yang berbeda dengan Majelis Pengadilan Tinggi sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Munir SH bin Yusuf didakwa dengan dakwaanPrimair, telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dan dakwaan Subsidair telah melanggar Pasal 3jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor

.+ Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menyatakan : Bahwa pembayaran atas bebanAPBN / APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan / atau jasaditerima dengan baik.Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa

Menyatakan Terdakwa ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam DakwaanPrimair;2. Membebaskan Terdakwa Zeblon Dua Dirri, S.Pd, dari Dakwaan Primairtersebut ;3.

/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang siginifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggaberdasarkan fakta hukum tersebut, perobuatan Terdakwa telah memenuhikualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498K/Pid. Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor15/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 60/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498K/Pid.

Pd, bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.2.

Taslim Atan bin Atan Ladjim diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRanai tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut :1.12Menyatakan Terdakwa Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADuJIM tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanUU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaantersebut;.

Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli dan terdakwa;Setelah memperhatikan barangbarang bukti yang ada;Hal dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.SusTipikor/2014/PN Dps.Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairmelanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.RI Nomor : 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

., tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo.

Terdakwa selaku Direktur dan KontraktorPelaksana proyek negara atau RSUD SoE telah mengalamikerugian keuangan negara yaitu : Pekerjaan kurang sebesarRp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribuseratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) dan tidakmembayar denda keterlambatan sebesar Rp.769.807.555, (tujuhratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratuslima puluh lima rupiah);Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur deliktermuat dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo.

., tanggal 05 Agustus 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena ituharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sepertitertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa /Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah sertadipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi ini ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang Undang No. 31Tahun 1999 jo.

Selisih pengadaan dan sewa alat 0Jumlah 109.016.000 Bahwa perbuatan terdakwa SUYADI, S.Ag. bin SAdI1KU DLVLULYUsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001.

Menyatakan terdakwa SUYADI, S.Ag. bin SASTRO DIMULYOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 dalam dakwaan primair. 2.

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta sependapat dengan Jakwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas =;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secarasubsidaritas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartaakan membuktikan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut,:Primair:......38Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang