Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilinat secarasubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan, kataHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDNper kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satu denganyang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan kalimat serta penyamaan kalimat dan keteranganyang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksiberkesesuaian antara satu dengan lainnya.2.

Keterangan Para Saksi initidak pernah diterangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihatsecara substansi redaksi yang dituangkan di dalam salinanputusan, kata per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yangsatu dengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan inihanya penggandaaan kalimat serta penyamaan kalimat danketerangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksiberkesesuaian antara satu dengan lainnya.Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2021/PT MDN2.

Hal itu bertentangan dengan ketentuan yangberlaku mengingat hukum acara peradilan agama islam secarajelas mengatur penyamaan pada petitum perkara perceraianyaitu perceraian haruslah diputus dengan adanya penjatuhantala atau pemberian ijin penjatuhan tala sehingga jelas adaketidaksamaan antara posita dan petitum dalam gugatanPenggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana YurisprudensiTetap MA RI dalam Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975 tgl 13Mei 1975,

Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usahayang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;Bahwa terhadap unsur persekongkolan tesebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan ataupunsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalammemenangkan tender;Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak penyelenggaratender

Tidak ada istilan Tanah Ligub atas Tanah Lingko.Petitum Gugatan A Quo amar poin 2, sifatnya bukan alternatiftetapi penyamaan konsep asal usul Tanah Objek Sengketasebagai Tanah Ligub dan Tanah Lingko, sehingga Gugatan AQuo menjadi tidak jelas atau Kabur.2) Gugatan A Quo Para Penggugat telah Eror In Personaa.

Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungansesuai UndangUndang No. 4 Tahun 1996 dengan parate eksekusi Pasal 224HIR / 258 Rbg adalah keliru sama sekali.

Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat.2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hakhakyang serupa dari masyarakat hukum adat.3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.Bahwa Maria S.W. Sumardjono, kebijakan pertanahan, antararegulasi dan implementasi, (Jakarta: Buku Kompas, 2005), hal. 68dinyatakan masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat disuatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari:1.

Satuan bahu banyakdigunakan untuk areal pertanian (Sawah atau ladang) dan telah disepakatisejak zaman Hindia Belanda menurut cu/tuurstelsel, 1 bouw adalah 7096,5meter persegi (Sumber https://id.m.wikipedia.org);Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyamaan ukuran 1 (satu) baukuna sama dengan 1 (satu) hektar untuk ukuran saat ini tidak tepatmengingat ukuran 1 (satu) hektar adalah 10.000 meter persegi;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5yang antara lain menyatakan Ribut

.% Bahwa Ahli menerangkan katakata yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik adalah katakata atau kalimat yangdiucapkan atau ditulis yang ditujukan kepada seseorang atau kelompokorang, yang mengandung kriteria makna: menjelekjelekkan, mengatakansesuatu yang tidak ada buktinya, memfitnah, memaki, menggunakankatakata yang tidak pantas/jorok, menyebutkan kata dengan makna alatvital. menggunakan kata kata penyamaan seseorang dengan namanama binatang, menyamakan seseorang dengan pelakupelaku

Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secaraHalaman 43 dari 60 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PT MDNsubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan, kataper kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satu denganyang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan kalimat serta penyamaan kalimat dan keteranganyang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksiberkesesuaian antara satu dengan lainnya..

Kompilasi Hukum Islam, maka jikaApabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Bahwa mengenai bagian masingmasing ahli waris, berdasarkan ketentuanfaraidh (hukum waris Islam) dan ketentuan Pasal 174 ayat (2) tersebut diatasBahwa selanjutnya akan ditentukan bagian masinmasing ahli warismenurut ketentuan (penghitungan) dalam matriks berikut ini dari 2 bagiansisa tirkah harta bersama rumah dan penjualan mobil Rp. 60.000.000,00: Ahli waris Bagian waris Penyamaan

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, sedang senyatanya ikatan yang terjadi antara PENGGUGATdengan TERGUGATI adalah ikatan anatara DEBITOR denganKREDITOR/Lembaga Pembiayaan, sesuai UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan UndangUndang Nomor 21Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan bagaimana mungkinPerjanjian Pembiayaan a quo dibuat secara sepihak, sedangkan adapenandatangan atau persetujuan anatar PENGGUGAT dan TERGUGATI,artinya ada pembahasan dan penyamaan

Halmana Guru PNS yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional39,40.29Republik Indonesia sistem tunjangan dan atau penghasilannya diotonomisasi kePemerintah Daerah sedangkan Guru PNS yang berada di bawah KementerianAgama Republik Indonesia tetap tersentralisasi, sehingga penyamaan dan ataupemerataan tunjangan dan atau penghasilan bagi Guru PNS yang berada di bawahKementerian Agama Republik Indonesia dengan Guru PNS yang berada di bawahKementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia oleh

Majelis Hakim meyakini bahwa penebalan terhadapangka 6 tersebut dilakukan untuk menutupi angka 0 yang sebelumnya tertulisguna penyamaan data pengukuran ukuran tanah pada bagian baratsebagaimana yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu 26 (duapuluh enam) meter;Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN ArmMenimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati Sertifikat HakMilik Nomor 00181 atas nama HOMPRIT DEREK, Majelis Hakim sama sekalitidak menemukan informasi perihal ukuran

Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukankejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat.Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukanpelanggaran hukum pidana harus dengan putusan, tidak bolehdengan norma;18.Bahwa seseorang dihukum tentunya harus melalui proses yang adildan prosedural. Sistem hukum pidana kita menutut seseorang hanyaHalaman 17 dari 73 halaman Put. No. 46 P/HUM/2018dapat dihukum jika putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Halmana Guru PNS yang berada di bawah Kementerian PendidikanNasional Republik Indonesia sistem tunjangan dan atau penghasilannyadiotonomisasi ke Pemerintah Daerah sedangkan Guru PNS yang beradadi bawah Kementerian Agama Republik Indonesia tetap tersentralisasi,sehingga penyamaan dan atau pemerataan tunjangan dan ataupenghasilan bagi Guru PNS yang berada di bawah Kementerian AgamaRepublik Indonesia dengan Guru PNS yang berada di bawahKementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia oleh PemerintahDaerah

kemudianditunjuk sebagai pemenang dan tidak bersedia kemudian tidak hadir dalamundangan pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang dapat diterima;Bahwa apabila perusahaan penyedia barang/jasa tersebut di black listsudah kewajibannya untuk tidak ikut tender karena sebagai penyedia diasudah tau kalau black list itu Sudan tidak boleh mengikuti tenderdipemerintah, peraturan mengenai black list diatur dalam Perlem LKPP;Bahwa supaya tidak ada perbedaan penilaian antar pokja disuatu daerahdengan daerah lain harus ada penyamaan

Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN SmnBahwa saksi tanggal dan tahunnya lupa, waktunya tetapi terjadipenandatanganan akta perikatan jual beli, akta kuasa dan akta kuasamenjual;Bahwa justru itu pada saat permohonan IPT saksi masukkan ke kantorSatu Atap dikembalikan karena kekurangan surat kuasa itu sehinggadengan pertimbangan saksi bahwa jual beli ini lunas dan saksi tidakmerugikan hakhak penjual maka saksi menyamakan tanda tangan;Bahwa saksi tidak lapor kepada Notaris Tri Agus, saksi lakukan sendiri;Bahwa penyamaan

Tetapi jika penghadapnya tidak mempunyai legal standing dantibatiba menguruskan sesuatu yang bukan miliknya berarti tidakprocedural dan jika itu terjadi dan Notaris sudah menerima danmemproses dan dia sudah mengerti jika yang mengerjakan tidakHalaman 170 dari 280 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Smnmempunyai legal standing untuk urusannya misalnya IPT itu artinyaprosedur berikutnya adalah jika ada penyamaan maka sudahmengandung unsur pemalsuan;Bahwa pada Pasal 55 prinsipnya, jika temanya pada tindak

Sehingga serangkaian kelakuanpemalsuan tersebut yang melibatkan 2 orang lebih berarti hubunganketurut sertaan;Bahwa jika tidak punya legal standing dan melibatkan 2 orang atau lebihyang terlibat itu berarti turut serta dan jika ada kesengajaan yang berartikesamaan niat;Bahwa ahli tidak tahu, tahunya hanya dokumen pendukung karena yangahli terangkan adalah mengenai penyamaan tanda tangan yang dalamteori tidak ada penyamaan tanda tangan itu yang ada tanda tanganpalsu;Bahwa disampaikan sebagai prolognya

Membayaratau menyerahkan dokumen tidak perlu meminta kepada orang lain.Tetapi kalau yang datang orang lain da nada penyamaan tanda tangan ituberarti kamuflase dari pemalsuan tanda tangan. Sehingga Notaris tidakbisa berbuat apaapa jika tidak ada penghadap.

Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.Bahwa 10 (Ssepuluh) Kelompok Tani yang dikumpulkan oleh

Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanHalaman 23 Putusan No.23/Pid.Sus TPK/2021/Pn.MksMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.Bahwa

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor :05/Permentarn/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Terdakwa ADE AZIZ SUJADI dan saksiSAEPUDIN berkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhandalam rangka :1. penyamaan persepsi,2. membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas,Hal

KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, Terdakwa ADE AZIZ SUJADI dan saksi SAEPUDINberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :1. penyamaan