Ditemukan 834 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2008 2003 2038 20132 20003 20032 20018 20218 2003ã 20,38 20034
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. IMAM POERWONO Bin SUKADI;
121 — 26
  • Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor011/691/RG/RSUD/XII/2003 tanggal 10 Desember 20038. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.9.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
449 — 373
  • FotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiSURAT KETERANGAN No.592.2/188/Ps.6/DM/G/20038,tanggal 19 Juli 2003, seluas + 480 M2, an. ARFAN PADANGditerbitkan oleh Kepala Desa Manunggal.......... (Bukti P 182) ;Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN, tanggal 11 Juni2015, dibuat oleh Pastor ARFAN PADANG....
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2011 — Upload : 27-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1784 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — Hj.SITI ARFAH PANUDARIAMA, DKK
51 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga milyar dua ratus sembilan puluh duajuta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :Tahun 20038 :Penggunaan Biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah :o Perjalanan Dinas Tanpa SPPD : Rp. 134.000.000,o Biaya Makan Minum :Rp. 58.400.000.co Biaya Operasional : Rp. 441.900.000, Listrik > Rp. 342.250.000,o Telepon : Rp. 345.000.000,o Air > Rp. 35.000.000,o BBM > Rp. 305.500.000,o Pemeliharaan Kendaraan : Rp. 161.600.000,o General Check Up : Rp. 186.439.200,
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
73 — 143
  • Daftar hadir rapat dokumen penawaran harga (SPH) sampul tanggal 12Desember 20038 rekanan ;Halaman 144 dari 148 hal Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Oktober 2013 — HANA SURYANA
112 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendapatan danj1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan April 20034 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan dan1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Mei 20035 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan danj1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Juni 20036 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan danj1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Juli 20037 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan dan1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Agustus 20038
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 22-08-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT TK
Tanggal 23 September 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
219 — 142
  • 71.100 000 00019. 20.12 179. 179.28 Budiono 948.020 7.020 000 000 Halaman 23 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 1 2.5 2.529 Ruli 117.000 19.500 00 0030 Samanik 2238.550 38.550 31 Muhtar 1.1 325. 325.873.200 98.200 000 00032 Jupri 2 45. 45.215.000 60.000 000 00033 Rohmani / Panjji 5 179. 179.327.500 07.000 500 50034 Fudel 2.1 1.405. 1.405.767.480 73.000 520 52035 Japar 1.1 202. 202.910.540 13.040 500 50036 Kusen 1. 1.1124.500 24.500 37 Zainudin 16. 40.19 23.736. 23.736.462.440 8.640 200 20038
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-08-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) VS 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI KEHUTANAN RI., 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI., 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., 5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
159 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon dalam permohonan hak uji materiil tidak dapatmembuktikan bahwa Pemohon = adalah perkumpulan yangberbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat(1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 Tahun 20038 jo.konsideran menimbang huruf a, Pasal 1 angka 1, dan Pasal 15 ayat(1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 dimanaPemohon selaku Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia belummendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. H. R. PUDYO PRAYUDI Bin KOESDIRIJANTO
135 — 137
  • Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor011/691/RG/RSUD/XII/2003 tanggal 10 Desember 20038. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.Halaman 142 dari 193 Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/Pid.Sus/2007
Dendy Kamudi, SH.; Drs. H. Zain Masyhur
141 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.700.081.07372.2.01.8 yang kemudian dirubah menjadi No.1020097524570 untuk rekening Rupiah tahun 1998 s/d 20038 ;4. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.0818002647 untuk rekening pinjaman Rupiah Desember 1999 s/dSeptember 2000;5. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 1020100003745 untuk rekening Pinjaman Rupiah ;6.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
84 — 14
  • Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor011/691/RG/RSUD/XII/2003 tanggal 10 Desember 20038. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.9.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
134 — 18
  • Hasil pembahasan tersebut disampaikan oleh Pansus dilaporkan padaParipurna tanggal 20 September 20038, hasilnya adalah: Merekomendasikan kepada Pimpinan Dewan untuk mencabut PerdaNo.4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, Menyarankan bahwa dalam menentukan dan menyusun anggaran DPRDditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui pembahasan sesuai denganmekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kab.Boyolali.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
132 — 19
  • Tunjangan kesejahteraan menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu:1) Tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat UUNomor 22 Tahun 2003 Pasal 101 ayat (3) yang menyatakan:Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan PeraturanPemerintah;2) Tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:161/3211/SJ tanggal 29 Desember 20038, perihal: Pedoman tentangKedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
75 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satu data yang digunakan BPKP Jawa Tengah berdasarkansuratnya tanggal 15 Maret 2006 Nomor : S1142/PW11/5/2006Perihal : Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/DaerahAtas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD danSekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dan Asuransi AnggotaDPRD Masa Bhakti 1999 sampai dengan 2004 untuk menghitungkerugian keuangan Negara/Daerah pada Anggaran BelanjaDPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan TahunAnggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; Tahun Anggaran 20038
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-02-2007 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2078K/PID/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAINAN ; Ir. SYAMSUDARMAN, MBA
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMJ terhadap barangyang didatangkannya yaitu sebanyak 9 invoice dengan nomor sebagaiberikut :1. 013/AMJ/IX/2003, tanggal 25 Agustus 20032. 015/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20033. 016/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20034. 017/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20035. 018/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20036. 019/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20037. 020/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20038. 021/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20039. 022/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003yang seharusnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
397 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal berdasarkan ketentuanKM No. 31 tahun 20038, khususnya Pasal 8, jelas bahwa kewenanganBRTI dalam melakukan pengawasan penyelenggaraantelekomunikasi tidak sekedar mengamatamati atau mematamatai, melainkan sampai kepada mengeluarkan tindakan hukumbaik, dalam bentuk mengeluarkan surat peringatan atau tegurankepada penyelenggara telekomunikasi atau bahkan sampai kepadamengeluarkan keputusan yang dituangkan dalam bentuk KeputusanDirektur Jenderal;Bahwa sebagai fakta penerapan kewenangan BRTI dalam
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
91 — 15
  • Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan dalam UU No.22Tahun 1999 Jo Pasal 16 Keputusan DPRD Boyolali No.1 Tahun 2000,kedudukan keuangan' diatur sebagaimana APBD, sehinggapembentukannya harus tunduk kepada tata cara pembentukan APBDsebagaimana diatur di dalam UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.22Tahun 20038, PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun2002, sehingga dikarenakan Perda No.1 Tahun 2004 tidak sepenuhnyamengadopsi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
172 — 46
  • USAHA KITA ABADI padatahun 20038 ;Bahwa pada tahun 1999 ketika CV. USAHA KITA ABADI dibentuk Saksimenjadi Komisaris dan Istri Saksi yang bernama NOVRIDA FITRIANIsebagai Direktur kemudian setelah kami ubah menjadi PT. USAHA KITAABADI maka Saksi tetap menjadi Komisaris dan Direktur Utama adalahRATNA MULYANI yang merupakan kakak dari istri Saksi ;Bahwa PT. USAHA KITA ABADI bergerak dibidang konstruksi, sipil danarsitek yang beralamatkan di JI. A.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
203 — 93
  • diganti rugi ;bahwa tanah yang disengketakan sekarang merupakan tanah yangdiganti rug ;Bahwa yang diganti rugi saat itu adalah bangunan rumah ;Bahwa ACONG dulunya merupakan manejer Hotel Holiday ;Bahwa saksi tidak bertanya kepada Pak BAHTIAR tentang siapa pemiliktanah tersebut;Bahwa saksi yang menawarkan kepada warga untuk diganti rugirumahnya ;Bahwa saksi ada melihat Sdr KAHAR sewaktu dikantor Pak BAHTIARBahwa saksi terakhir yang berhasil memediasi rumah warga yang digantirugi sekitar akhir tahun 20038
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
118 — 15
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 73 Tahun 20038, sertasesuai keterangan Ahli Keuangan Drs. Siswo Suyanto, tentang langkahlangkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran, diperbolehkanmengajukan permohonan pencairan pembayaran pada akhir tahunwalaupun pekerjaan belum selesai 100%, asal dilengkapi dengandokumendokumen tersebut diatas antara lain : Surat Kesanggupan untukMenyelesaikan Pekerjaan 100 %, Retensi 5 % sebagai uang jaminanpemeliharaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
799 — 796
  • Pst.EBITDA % 60% 550% * =40% a +20% : = a : 7 Lo10% /oO x T t ' FOfe Ss 20% 30% 40% 50% ED%10% ff25% 4 etdarket shareSouce Ovum 20038. Bahwa berdasarkan halhal yang telah kami sampaikan diatas, sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa tarif SMSsebesar Rp 250/SMS sama sekali tidak mendatangkankeuntungan yang eksesif bagi Mobile8.