BANDARO KUNIANG melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 hurufb, ayat 2, dan ayat 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT.

BANDARO KUNIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair;2

Menyatakan Terdakwa Drs H Aadril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) ndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;3.

,(perkara terpisah) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan KesatuPrimair bukan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMUEL MATUTINA, S.E., Alias SAM selaku DirekturPT.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

2 Ayat(1) jo.

Bahwa berdasar alasan alasan pertimbangan di atas, terbukti bahwaperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pidana dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo.

No. 447 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo.

Rembangkurang lebih sebesar Rp. 40.158.498, (empat puluh juta seratus lima puluhdelapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

BUDI DARMAWAN Bin SUYOTO PROJOSUROTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;3 Menyatakan Terdakwa Ir.

Put. 13/11.D.SUS.KOR/2013/PT.MKS.Euntuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrakkerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yaknisebesar Rp. 52.925.000 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI"sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 'UU No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam surat Dakwaan ke Satu;2.

Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp44.145.454, (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and CoastalResources Management Project / MCRMP) Nomor : LAPR172/PW.17/5/2009 tanggal19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke2 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai DirekturUtama CV.

NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 56 ke2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itumembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2 Menyatakan Terdakwa Ir.

No. 840 K/Pid.Sus/2010 JUMLAH Rp. 3.100.000.000, Akibat perbuatan mereka Terdakwa Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Ketapang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tigamilyar seratus juta rupiah), sesuai laporan hasil audit BPKP PerwakilanKalimantan Barat Nomor : S902/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006.Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

RANI, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan primer ;2.

No. 840 K/Pid.Sus/2010persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalamdakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagaiberikut :1.

saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRDMata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesarRp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut sudahdibagikan kepada masingmasing anggota dewan.Dengan demikian unsur telah melakukan atau turut serta melakukantelah terpenuhi.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang NomorHal. 45 dari 48 hal.

., tersebut menyebabkan adanya kerugianHalaman 14 dari 12115keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa Sutejo sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRl Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun = 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Namun apabila dakwaan Primair sudah terbuktimaka dakwaan subsidiair tidak perlu = dipertimbangkan lagiuntuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakimberpendirian untuk terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaanPrimair yaitu) perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU.RI

No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaanPrimair yaitu) Pasal Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP harus dipenuhi unsur unsur yang terdapatdidalammnya yaitu sebagai

2 ayat (1) jo.

Adami Chazawi, SH, Hukum PidanaMateriil dan Formil Korupsi di Indonesia, BayumediaPublising, Jawa Timur, tahun 2005, hal. 4142);Menimbang, bahwa unsur unsur dalam dakwaan Primair yangdidakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yangmemuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadiMajelis Hakim tidak perlu) mempertimbangkan semua unsurnya,cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke 3Halaman 107 dari 121108yang di kehendaki dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor

RTSPM harus langsung diserahkan kepadaSatker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat olehPelaksana Distribusi Raskin, dan Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkanmenunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG diBank ;e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesarRp124.340.000,00 ( seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah ) atau sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair:Bahwa ia Terdakwa ST. RUKIAH S, selaku Pengelola Raskin/PelaksanaDistribusi Raskin di Kecamatan Pallangga periode Bulan Januari 2011 sampai denganbulan April 2011.

RUKIAH S. tidak terbukti secara sah menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999,Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa ST. RUKIAH S. dari dakwaan primair yakni Pasal 2ayat (1) jo.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.19secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatunkan Pidana terhadap terdakwa Ir.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 hurufa, b Ayat (1),(2),(8) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1ANomor : 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 April 2020 dimanaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaHal. 61 dari 67 halaman

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalammemutus perkara a quo, sehingga dengan demikian alasan keberatan tersebuttidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang,bahwa atas alasan keberatan Memori Banding PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakimdalam membuktikan beberapa unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatunkan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo.

Pidana Nomor :97/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1.Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNo. 20 tahun 2001 Jo.

,tertanggal 04 Januari 2016., yang dibacakan di depan persidangan tanggal 04Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikanHukuman yang seringanringannya ; == 9 nn nnnTelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum TerdakwaSamson Sawangin, M., tertanggal 04 Januari 2016., yang pada pokoknya sebagaiberikut : 1Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam DakwaanPrimair ; Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

ditemukan kerugian keuangan negara sebesarRp. 55.835.000, (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut : Tanggal Jumlah Harga Harga Beli Subsidi Jumlah (Rp)Beras (Kg) Pembelian Beras (Rp) PemerintahPemerintah (Rp)(Rp)1 2 3 4 5 619/2/2007 17.000 5.100, 3.505, 1,595,= 27.115.000,27/2/2007 16.000 5.300, 3.505, 1,795,= 28.720.000,JUMLAH KERUGIAN NEGARA 55.835.000, Perbuatan Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) sub b, (2), (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan Februari 2007 bertempat masingmasing di Gudang Beras milik HeriHarjoni Jl.

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1)sub b, (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalamHal. 13 dari 20 hal. Put.

2011 Nomor015/LPKT/XI/2011Bab III Pasal 4 ayat :(4) Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaanpenggunaan keuangan dana hibah dari pihak pertama sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku.(7) Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupunkeuangan dan bersedian diprses secara hukum dan menggantikerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabilaterjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001.Subsidair :Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO selakuPenanggungjawab/ Direktur LPK.

Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primatr ;2.

/PW17/5/2017 tanggal 25September 2017 yang siginifikan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut,perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/201855 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor18/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/2018KUHPidana jo.

Cipta Frima Jaya.Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 531.682.873,0(12) 0 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayatUndangUndang Nomor 31 tahun 41999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1)KUHP ; 222222222 202225SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa

sebagai pertimbangan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidanaperlu diperbaiki karena pertimbangan unsur turut serta padaPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah dipertimbangkan olehHakim Tingkat Pertama telah benar, sehingga amarnya berbunyisebagaimana pada amar putusanMenimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI...MENGADILI Menerima permintaan banding dariTerdakwa 5 22222 Memperbaiki Putusan Pengadilan

IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.17Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ProvinsiJawa Tengah Tahun 2014 dan dari hasil penghitungan yang dilakukan olehSaksi Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat tugasdari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kajen Nomor ST561 /PW11 / 5 / 2015 tanggal 5 Mei 2015 telah menimbulkan kerugian Negarasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa MOHAMAD FADLI alias Moh.

FADLI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1243 K/PID.SUS/2016Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa MOHAMAD FADLI alias MOH.

YUSUF TOJIRI Bin SUDIA bersamadengan Terdakwa II JAJA Bin MAKSUM sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa M.

YUSUF TOJIRI Bin SUDIA dan Terdakwa IIJAJA Bin MAKSUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;2.

pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan paraTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya berdasarkan pasal 242KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahananpatutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasalpasal dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;Halaman 35 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PTBag.MENGADILI1.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dakwaan primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYONO Bin SULAIMANberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesarRp.500.000.000,.

suratsurat bukti,salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 DESEMBER 2012 Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., memori banding yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangsependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor PengadilanNegeri Semarang bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehinggapertimbanganpertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil aliholeh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasandan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang 17 DESEMBER 2012 Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkanterdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan ; Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktanbertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO serta menjaminkeberlanjutan operasional UPPO, sebab dengan dijualnya sapisapi tersebutmenjadikan program UPPO menjadi terhenti; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuanganNegara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya sekira jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok TaniJatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombangberdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Hal. 21 dari 22 hal. Put.

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1 ) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidarr ;Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaog re Pp =Merupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.