NANA TRISYANA, menerangkan : Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersediamemberikan keterangan ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganterdakwa dan saksi kini sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KotaTangerang;Bahwa saksi pada Tahun 2013 tersebut bertugas sebagai Anggota dalamTim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD) berdasarkan SK Walikota, jugabertindak sebagai Koordinator Tim Penelitian RKA SKPD T.A. 2013berdasarkan Surat Perintah Wakil Walikota

Saat penyusunan RKA Dinas Pemadam Kebakaran yangdiajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai olehSekretaris Daerah dan melampirkan RAB mobil tangga tersebut.Bahwa nilai yang tercantum dalam Renstra untuk 1 (satu) unit mobil tanggasebesar Rp.15.400.000.000, namun yang kami usulkan dalam RKA untukdibahas adalah sebesar Rp. 12.011.175.000.

Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawa tahunanggaran 20121 (Satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Baratnomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012 halpermohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetap APBDtahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernur melaluiSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi Jawa Barat besertalembar asistensi pra DPASKPD RAPBD APBD Profinsi JawaBarat tahun anggaran 2012 (belanja langsung);2 (dua) buah buku paket pelatinan pelayanan

UtamaSarana Medicah) Daftar peralatan medis Dinas Kesehatan Profinsi Jawa tahunanggaran 20121 (Satu) bundel surat Kepala Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Baratnomor: 902/43770/Renprog tanggal 28 Desember 2012 halpermohonan pengalihan belanja untuk belanja aset tetap APBDtahun 2012 yang ditujukan kepada bapak Gubernur melaluiSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Profinsi Jawa Barat besertalembar asistensi pra DPASKPD RAPBD APBD Profinsi JawaBarat tahun anggaran 2012 (belanja langsung);2 (dua) buah buku

Sos M.Si Bin SEAMET(Alm) selaku anggota Banggar mempunyai tugas dantanggungjawab yaitu membahas dan menyusun sertamengevaluasi tentang Plafond Anggaran bersama TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk APBD Murnidan perubahan dan dalam melaksanakan tugas tersebutbertanggungjawab kepada seluruh rakyat KepulauanRiau.a Melakukan pengawasan yaitu dengan melaksanakan rapat evaluasi,kordinasi dan melaksanakan sidak (inspeksi mendadak), dan melihatkegiatan yang dikerjakan oleh SKPD tersebut sesuai dengan

mataanggaran yang telah disetujui oleh DPRD.Budgeting yaitu melaksanakan penganggaran bersama TAPD, danmelakukan pengesahan atas APBD murni dan perubahan.c Legislasi yaitu membahas dan mengevaluasi pengajuan tentang Ranperdayang diajukan oleh pemerintah daerah , serta melakukan pengesahanterhadap Perda yang telah disetujui.Bahwa sekira tanggal 20 April 2011 Terdakwa AbdulAziz, S.Sos, M.Si Bin SLAMET (Alm) selaku KetuaKomisi 2 Bagian Anggaran Bidang Ekonomi danKeuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Rembang diterima setelahpenetapan Perubahan APBD 2014.Bahwa setelah mengetahui mendapat DPPA dari pemerintah ProvinsiNomor 4998/DPPA/2014 yang didalamnya ada 3 (tiga) paket pekerjaantersebut kemudian melaporkan ke Bupati Rembang, terkait dengan teknisdan mekanisme Penganggaran Alokasi Bantuan Keuangan dari PemerintahProvinsi Jawa Tengah, kemudian ditindak lanjuti dengan rapat TAPD TimAnggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 11 September 2014 yangdiketuai Sekda Kab.

Rembang selaku Ketua TAPD, dengan merubahperaturan Bupati Rembang Nomor 22 tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014tentang penjabaran perubahan APBD Kab. Rembang TA 2014, sesuaidengan Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang PedomanPenyususunan APBD TA 2014 pada romawi III Kebijakan penyusunanAPBD Poin lainlain pendapatan daerah yang syah angka 8.Hal 114 dari 289 halaman, Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Bahwa setelah diadakan rapat, Sekda Kab.

tahun 2013, atas permintaanTAPD, Kabag Pemerintahan Umum memerintahkan para kasubbagnyatermasuk saksi untuk membuat usulan program dan kegiatan untukdianggarkan pada tahun 2013, pada saat itu saksi selaku kasubbagPertanahan pada bagian pemerintahan umum mengusulkan beberapaprogram dan kegiatan kecuali kegiatan pengadaan tanah untukpembangunan SMP 2 Pandrah, usulan kegiatan pengadaan tanah SMP 2Pandrah dimaksud muncul pada saat Pembahasan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) bersama tim TAPD

Bungo Pantai Bersaudara dengannilai kontrak sebesar Rp 216.000.000.000, (dua ratus enam belas milyarrupiah) ;Bahwa penganggaran kegiatan Pembangunan Kawasan PusatPemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan MultiYears Tahun Anggaran 2009 2012 tidak dilaksanakan melaluimekanisme penyusunan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) oleh karena anggaran untuk kegiatan tersebut tidak pernahdianggarkan, sedangkan anggaran yang dipergunakan untuk membiayaiPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan

Sasando mengajukan permintaan dalam bentuk rencana kerjakemudian di bahas di tingkat TAPD dari anggaran yang diajukanRp4.543.000.000,00 kesepakatannya dipenuhi Rp2.000.000.000,00 dankemudian diajukan dalam bentuk RAPBD untuk dibahas bersamaDPRD;2. Selanjutnya rencana anggaran Rp2.000.000.000,00 dibahas bersamabanggar DPRD yang diketuai oleh Telend Daud;3.

Morowali Utara Nomor rekening 401-0103206826 pada Bank Sulteng cabang Kolonodale tanggal 16 Desember 2015;

9) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0119/IX2014 tentang Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2014;

10) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan DPRD Kab.

--[endif]-->5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0119/IX2014 tentang Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara tahun 2014;

< !--[if !supportLists]-->1 ) <;!--[endif]-->1 (satu) bundel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan DPRD Kab.

Perihalundangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Alor berdasarkan SuratKeputusan Bupati Alor dengan tugas yaitumembantu Kepala Dinas dalam melaksanakantugas di bidang anggaran dan melaksanakankoordinasi perencanaan, penyusunan~ danpenetapan anggaran yang meliputi perekapanRKA dari masingmasing SKPD yang telahdilakukan asistensi dari Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) untuk disusun dalambentuk Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) selanjutnya diajukan keDPRD untuk dilakukan pembahasan~= danpenetapan menjadi APBD.

Setelah APBDditetapbkan maka TAPD membuat PeraturanBupati ;Bahwa pembayaran ganti rugi dan pembebasanlahan dan tanaman untuk pembangunanperumahan bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec.Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan biayaPanitia juga masuk dalam RKA dibuat bulanJanuari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwaselaku Kepala Dinas PKAD Kab.

Setelah itu RKB dibahasbersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;RKB diajukan bulan Maret 2013 ;Pada saat pengeluaran dana untuk kegiatan Pilkada Kab. TTStahun 2013, tidak atas persetujuan dari saksi sebagai KetuaKPU Kab. TTS ;Setiap kali pengeluaran dana untuk kegiatan di 32 Kecamatan,selalu didahului rapat bersama ;Sebagai Ketua KPU Kab.

Setelah itu RKB dibahas bersama TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;Setahu saksi Tidak pernah dilakukan revisi terhadap RKB yangdiajukan sebelumnya sebesar Rp.18.242.292.000, menjadiRp.17.500.000.000, namun rincian kegiatan apa saja yangdikurangi saya tidak mengetahuinya ;Hubungan Terdakwa dengan Pilkada Kab. TTS tahun 2013adalah terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab.

Perihalundangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Perihal undangantanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatanganioleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Datuk Bandar Kota Tanjung adalahprogram dari Pemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulantersebutmerupakan program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinas PU(Pekerjaan Umum) dan saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaTanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKA (Rencana KerjaAnggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda Pemko Tanjung Balai,selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebut dibahas oleh teamanggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari eksekutif dan legislative

ABDULAZIS, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balaimenyusun /menyampaikan dalam bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran)pada akhir tahun 2011 ke Bappeda Pemko Tanjung Balai, selanjutnya RKA(Rencana Kerja Anggaran) tersebut dibahas oleh team anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang terdiri dari eksekutif dan legislative ;Bahwa setelah disetujui dan disyahkan oleh Wali Kota Tanjung Balai laluRKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebut diajukan ke Gubernur SumateraUtara melalui Biro Keuangan Pemko

untuk perencanaan anggaran secara teknis, Saksi tidak mengetahuikarena perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Setda Kabupaten TelukBintuni dalam hal ini Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan saat itutetapi setahu Saksi Sesuai perencanaan, anggaran yang dibutuhkan sangatbesar sehingga dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak bisadilakukan hanya pada 1 (satu) tahun anggaran dan ketika dilakukanpembahasan anggaran antara TAPD

PASTORLEWI IBORI karena Saksi hanya berkewajiban agar anggaran atas pekerjaanbisa diakomodir di dalam pembahasan anggaran antara TAPD dan DPRDKabupaten Teluk Bintuni;Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan pihakpihakdiantaranya Sdri. DESSY AS SIWABESSY,ST selaku direktris CV.SINARCENDRAWASIH SEJAHTERA selaku Pelaksana pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010, Sdr. NICHOLASWILLIAM NG selaku Direktur PT.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Alor berdasarkan SuratKeputusan Bupati Alor dengan tugas yaitumembantu Kepala Dinas dalam melaksanakantugas di bidang anggaran dan melaksanakankoordinasi perencanaan, penyusunan~ danpenetapan anggaran yang meliputi perekapan147RKA dari masingmasing SKPD yang telahdilakukan asistensi dari Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) untuk disusun dalambentuk Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) selanjutnya diajukan keDPRD untuk dilakukan pembahasan~ danpenetapan menjadi APBD.

Setelah APBDditetapkan maka TAPD membuat PeraturanBupati ;Bahwa pembayaran ganti rugi dan pembebasanlahan dan tanaman = untuk pembangunanperumahan bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec.Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan biaya Panitiajuga masuk dalam RKA dibuat bulan Januari2012 yang ditandatangani oleh Saksi UrbanusBella selaku Kepala Dinas PKAD Kab.

Kepahiang adalah sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan SKBupati Kepahiang sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;Bahwa saksi mengetahui dana pengawasan pekerjaan jaringan pembangkit listriktenaga Mikro Hidro (PLTMH)di Desa Air Pesi Kec.Seberang Musi Kab.KepahiangTA.2012 telah di cairkan seluruhnya;Bahwa dasar pencairan dana pekerjaan pengawasan jaringan PLTMH tersebutadalah adanya Penganggaran dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)dimasukkan dalam daftar hutang jangka pendek dan

nama, sebanyak 3 (tiga) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara;

dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama, sebanyak 8 (delapan) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara;

kegiatan), pemeliharaan jalan & jembatan (6 kegiatan), dan pembangunan jalan & jembatan (5 kegiatan) dengan tambahan informasi nilai rupiah di masing-masing kegiatan, sebanyak 1 (satu) lembar, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Anggota : H.MUCHAMAD ARISANDI BACHRUM, SH.AMRIL JAZ, S.Ap.YUYUN RODIANABahwa pada bulan Nopember 2009 di ruang rapat paripurna DPRD KabupatenSumedang Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang disebut TAPD KabupatenSumedang yang diketuai oleh Terdakwa H. ATJE ARIFIN ABDULLAH melakukanrapat pembahasan untuk APBD Tahun 2010 dimana dalam rapat tersebut dianggarkandana pengadaan tanah di desa Haurgombong Kecamatan Pamulihan KabupatenSumedang untuk relokasi pasar hewan terpadu.

MUCHAMAD ARISANDIBACHRUM,SH.AMRIL JAZ,S.Ap.YUYUN RODIANAe Bahwa pada bulan Nopember 2009 di ruang rapat paripurna DPRDKabupaten Sumedang Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yangdisebut TAPD Kabupaten Sumedang yang diketuai oleh TerdakwaH. ATJE ARIFIN ABDULLAH melakukan rapat pembahasanuntuk APBD Tahun 2010 dimana dalam rapat tersebut dianggarkandana pengadaan tanah di desa Haurgombong Kecamatan pamulihanKabupaten Sumedang untuk relokasi pasar hewan terpadu.