Ditemukan 8648 data
617 — 1121
EKO SOETIKNO, di bawah sumpah dalam persidangan padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.Bahwa Saksi merupakan pendiri dan sebagai Ketua Umum LSMLPPNRIL Lembaga Swadaya Masyarakat LPPNRI merupakansingkatan dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia yang didirikan pada tahun 2006 dan dideklarasikan padatahun 2007 yang berkantor di Jalan Proklamasi
101 — 12
yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaituPutusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 193 dari 218apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
negara atau PegawaiNegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 UndangUndang
154 — 50
terdakwa dikenakan dakwaan Subsidair pasal 3UU Tipikor yang mengatur delik korupsi yang dilakukan menggunakan jabatan,dengan dasar pertimbangan berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususandalampenerapan dakwaan perkara korupsi yakni sebagai berikut:1.Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornyaAPBN/APBD termasuk yang ditempatkan di BUMN/BUMD di diakibatkanulah para penyelenggara
Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yangkhusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggara Negara..
183 — 758
B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuai ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828,pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan dengan
Walet No. 91 Komplek(0817797799.TabungankomplekJenis(MandiriTabungan Bisnis), ditandatangani yangHankam SlipiRekeningbersangkutan tanggal 692013.Menikah, status pekerjaan82,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan. Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana). Identitas tambahan : Menandatangani permohonan untukdibuatkan fasilitas Sweep untukRekening Giro No. 12200567778999.
184 — 62
Direktur Utama besertaDirektur Keuangan PT Elnusa dan harus di tanda tangani oleh kedu belah pihak ; Bahwa yang berwenang membuka rekening atas nama PT Elnusa pada beberapabank adalah Direktur Keuangan bersama dengan Direktur Utama ; Bahwa sepengetahuan saksi bilyet deposito disimpan di brankas yang dikuasai olehDirektur Keuangan ; Bahwa yang bertanggung jawab atas bilyet deposito adalah Santun Nainggolanselaku Direktur Keuangan PT Elnusa ; Bahwa karyawan yang bekerja di PT Elnusaa bukan termasuk penyelenggara
negara Bahwa benar saksi berhenti sebagai Direktur Utama PT Elnusa melalui RUPS; Bahwa saksi tahu telah terjadi pencairan deposito PT Elnusa di Bank MegaJababeka pada saat saksi dipanggil ke Polda ; Keterangan saksi RONY THRAM MAULANA S.
119 — 113
Ooleh karena itumaka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebut tidak tercapai sertatidak berhasil guna dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatpenerima, karena dipergunakan oleh terdakwa dan saksisaksi untukkepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD dan sekaligussebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dan kewajibanHalaman 451 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikanteladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bebas dari korupsi;3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar; = Keadaan yang meringankan; 1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan; 2.
115 — 31
melainkanharus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum.Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l.tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara
Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkanindentitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksisaksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yangPutusan Reg.Perk.
58 — 9
Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4, yangmenyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidakmelakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto,berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara baik langsung maupuntidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan,atau persewaan, yang pada saat dilakukan perobuatan untuk seluruh atauHal. 29 dari 265 hal.
69 — 26
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
75 — 25
Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran danselaku Pengguna Anggaran dalam menangani pekerjaan Pemerintah;4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia yang adadisekitar dan dilokasi Puskesmas Flamboyan tersebut ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.
ANWAR RISA ZAKARIA, SH
Terdakwa:
SUNARTOYO alias TOYO Bin Alm. JOYO SUTRIMAN
160 — 51
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
58 — 24
Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30 tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkanyang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemenatau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
52 — 49
disebutkan bahwa KPK mempunyaitugas antara lain yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yangdimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara
Negara, Inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen.Bahwa benar saksi ahli dimintai bantuan audit/menghitung ada tidaknyakerugian Negara dalam dugaan penyimpangan penjualan Tanah AsetDesa Marga Mulya di Kapling Blok G2 yang terletak di Blok G2Dusun III di jl.
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
359 — 182
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauOo aA KR &Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan unsurunsur yang menyusun definisiKeputusan Tata Usaha Negara dan perluasan ruang lingkup Keputusan TataUsaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat
203 — 124
KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGsebagai Pegawai Negeri yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerima gaji dan upah dari kKeuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka2 huruf c UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau sebagai Penyelenggara
Negara berdasarkan Pasal 2 angka 5Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yangdiangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI)Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ditugaskan sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
94 — 39
B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesual ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
S2,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumahstatus milik sendiri, alamatkirim surat alamat sesuaiID,081277203848, tlp kantor0277. 8461828,yang dapat dihubungielektronikpihakdalam keadaan daruratNashihanJakarta Barat, hubunganMohammaddengan pemohon rekanbisnis, notel rumah0213142665 alamat Jl.Walet No. 91 komplekHankan Slipi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
47 — 37
B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuail ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
Bertindak untuk diri sendiriSyafei, Pria, TanjungBetuah, 09051972,penduduk, Nama Gadisibu kandung Kemalasiah,KTP Nomor3273010905720002,tempat dikeluarkanidentitas utama,berlaku hingga09.05.2017, alamatKomplek Kejati Jabar No.B3 RT.012/RW.009 SariJadiMenikah, status pekerjaanS2,Islam, pekerjaan sekarangSukasari Bandung,tetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungandan tujuandenganbank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat
71 — 25
Nata Sukarya No. 28Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihberada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau) orang lain secara melawan hukumataudenganmenyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
120 — 36
Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).