Ditemukan 8572 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Makanan kadaluarsa Hak menuntut pesangon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
406 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalil Pemohon mengenai keberatan pajak yang diputus olehPemohon tidak dapat dijadikan masalah hukum sebab telah lampauwaktu atau kadaluarsa mengingat keberatan pajak tahun 2004dilakukan untuk tahun pajak 1999 yang berakhir 31 Desember 2009sangat tidak beralasan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
103 — 38
  • yang mengikat sehingga selaku kontraktorpelaksana menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak kerja tanggal 16Nopember 2009 yang pertama petunjuk lisan pak Ir.PETRUS MUGA KadisPertanian dan perkebunan prov NTT untuk melanjutkan pekerjaan tersebutmengingatr pupuk tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung programpemerintah berupa kaitannya intensifikasi padi dan palawija dimana benihpadi dan palawija telah didistribusikan dan telah berada ditangan kelompokpetani, dan pupuk ini bukan sesuatu yang punya kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PTP IX) vs ROKANI, dkk
268 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan dengantegas bahwa pengakuan Para Penggugat pada gugatannya(dimajukan di muka Hakim) merupakan alat bukti yang sempurna, danPasal 1926 KUHPerdata yang menyatakan dengan tegas bahwapengakuan tersebut tidak dapat dicabut kembali;Dikaitkan dengan Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdata makapengakuan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 1.2dan butir 1.3 di atas merupakan alat bukti yang sempurna bahwagugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;Bahwa Para Penggugat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Mei 2019 — Nama : LA MASIKAMBA Tempat lahir : Tomia Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, ATAU Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
376 — 196
  • penandatangan yang menugaskan dalamSP2 dan Surat Tugas tersebut); Bahwa terhadap ke 13 WP tersebut bisa saja dilakukanpemeriksaan khusus lagi di kemudian hari apabila tidak adaperubahan perilaku dan atau ada data dari analisa resiko berikutnya; Bahwa setelah terbit instruksi pemeriksaan dari DUP, maka KepalaKPP Pratama harus segera menunjuk petugas pemeriksa dan untukpemeriksaan masing masing WP dengan batas maksimal 8 bulan,apabila pemeriksaan belum selesai maka bisa diperpanjang sampaisebelum kadaluarsa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - KALUMBAN MALI, SE.
132 — 59
  • yang mengikat sehingga selaku kontraktor pelaksanamenyelesaikan pekerjaan diluar kontrak kerja tanggal 16 Nopember 2009 yangpertama petunjuk lisan pak Ir.PETRUS MUGA Kadis Pertanian dan perkebunanprov NIT untuk melanjutkan pekerjaan tersebut mengingatr pupuk tersebutsangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah berupa kaitannyaintensifikasi padi dan palawija dimana benih padi dan palawija telahdidistribusikan dan telah berada ditangan kelompok petani, dan pupuk ini bukansesuatu yang punya kadaluarsa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
136 — 39
  • Dan yang menyampaikan kesediaan untukmenyediakan atas kekurangan tanah pengganti adalah Sdr RADENERMAWAN dan Sdr SYAMSUL ARIFIN MADJID.Saya tidak mengetahui dengan hal persetujuan gubenur jatim yangsudah kadaluarsa dan obyek tanah pengganti tidak sesuai denganHal 91 Put. No. 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyKeputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998,dikarenakan saya sebagai pelaksana.Ya, bahwa pihak PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1544 — 1073
  • Tanda PendudukElektronik maupun Surat Keterangan dari Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik, hanyamemiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) itupunsudah kadaluarsa. Dan pada saat tahap perbaikan, pengurustersebut tidak melakukan perbaikan terhadap kelengkapandokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik;Penggugat TMS karena Syarat Keanggotaan. jumlah minimalAnggota Partai PKPI di Kabupaten Gresik yang harus dipenuhiadalah 1.000 orang.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
78 — 29
  • lanjut diaturdengan Peraturan Walikota, akan tetapi dalam UndangUndang Nomor 28tahun 2009 juga tidak secara jelas diatur produk hukum apa untukmengatur ketetapan bayar, terhutang, oleh karena itu selama inipenerapannya hanya berdasarkan kwitansikwitansi saja atau Surat tandaSetor namun tidak ada permasalahan yang timbul dan ini merupakansifatnya bukan beschiking/penatapan sehingga tidak perlu perwalinya;Bahwa yang diperlukan Perwali dalam materi Perda Nomor 6 tahun 2012tersebut antara lain tentang kadaluarsa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
199 — 62
  • Jenepontountuk menghindari adanya pemakaian obat yang kadaluarsa;Hal 112 dari 189 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Mkst. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima danmemberikan informasi yang berhubungan dengan tugastugasRumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto;u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugastugas Rumah Sakit UmumDaerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto kepada BupatiJeneponto;v.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
616 — 319
  • mempertimbangkanya ;Menimbang, bahwa apakah permohonan a quo apakah sudahdaluarsa atau belum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahyang dimaksud dengan daluarsa itu ;Menimbang, bahwa daluarsa (lewat waktu/verjaring) adalah istilahyang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam prakteknya.Dalam pengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menunitut, jika suatu tindakpidana sudah kadaluarsa
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
611 — 246
  • Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, danbuangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, Sedangkankarakteristik limbah B3 diatur dalam pasal 7 ayat 3 yaitu:a) mudah meledak; Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal. Halaman 113 dari 225b) mudah terbakar;c) bersifat reaktif;d) beracun;e) menyebabkan infeksi; danf) bersifat korosif.Bahwa berdasarkan data analisis memang sam pel mengandung logam beratyang beracun seperti Cr dan Pb.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
140 — 63
  • ., tetapi dalam persoalan ini kenapa Penggugat yang tidak pernah memegang sertifikat ex HGB milik PT 12Way Halim Permai dikenakan kewajiban untuk menyerahkan sertifikat asli yang telah kadaluarsa????
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
401 — 395
  • Modis NASA kadaluarsa dantidak bisa digunakan sebagai bukti ilmiah untuk kebakaran hutan ;Bahwa titik arang tidak sama dengan titik api. Kalau kita tahu titik api,maka kita yakin arang itu berasal dari titik api ini. Tapi kalau loncat darihotspot langsung ke titik arang, maka kita tidak tahu kapan peristiwakebakaran terjadi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
138 — 125
  • dan Alat Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor TU.02.01/1/1359/UM/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihalData Registrasi/ Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)terkait Pengadaan IUD Kit Tahun 2013 Il, tidak selurunnya memiliki suratizin edar dan surat izin penyalur alat kesehatan.Berdasarkan Pendapat ahli dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa:Untuk alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar atau izinedarnya sudah kadaluarsa
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 4 Desember 2014 — W. SUWITO, SH, MH
129 — 23
  • ;Dalam ketentuan Pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat mengikatkedua belah pihak, dan dalam membuat perjanjian harus memenuhiketentuan Pasal 1320 BW, perjanjian tersebut berakhir kalau kontraktelah selesai, kadaluarsa, hilangnya objek yang dijanjikan dan adanyaputusan Hakim, dalam hal ini kalau terjadi tipu muslihat dalammembuat perjanjian barulah masuk unsur tindak pidana;Bahwa Mengenai ada tidak kerugian negara, ada ahli yangmenentukan;Halaman 121 dari 220 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TP.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
166 — 35
  • Dan yang menyampaikankesediaan untuk menyediakan atas kekurangan tanah penggantiadalah Sdr RADEN ERMAWAN dan Sdr SYAMSUL ARIFINMADJID ; Bahwa terdakwa tidak tahumengenai persetujuan Gubenur Jatimyang sudah kadaluarsa dan obyek tanah pengganti tidak sesuaidengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun1998, dikarenakan saya sebagai pelaksana ;Halaman 155Put. No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby Ya, bahwa pihak PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — H. MUHAMMAD IDRUS HP
49 — 8
  • 2000, dan berakhir masa bakti berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2444852 Tanggal 5 Agustus2004.Bahwa Tugas yang terdakwa lakukan selaku Anggota DPRD Kota Bontangyaitu di bidang Pendidikan membahas Perda tentang Dinas Pendidikan,menampung aspirasi masyarakat dan guru untuk ditindak lanjuti; dibidangEkonomi yaitu kalau ada pedagang yang mengadu ke Dewan maka kitamemfasilitasi dengan pemerintah untuk penyelesaiannya, meninjau barangbarang yang dijual ditokotoko kalau ada yang kadaluarsa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - HARSONO AHMADI KODA, SP - COSMAS CEKARUS, STP
88 — 52
  • yang mengikat sehingga selaku kontraktorpelaksana menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak kerja tanggal 16Nopember 2009 yang pertama petunjuk lisan pak Ir.PETRUS MUGAKadis Pertanian dan perkebunan prov NTT untuk melanjutkan pekerjaantersebut mengingatr pupuk tersebut sangat dibutuhkan untukmendukung program pemerintah berupa kaitannya intensifikasi padi danpalawija dimana benih padi dan palawija telah didistribusikan dan telahberada ditangan kelompok petani, dan pupuk ini bukan sesuatu yangpunya kadaluarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1643 — 3229
  • JalanPemuda No. 17 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, diterbikan padatanggal 31 Maret 2021;Bahwa jika dihitung dari waktu terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugatpada tanggal 31 Maret 2021, maka pengajuan gugatan masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, gugatan PENGGUGATdiajukan tidak prematur atau belum lewat waktu (kadaluarsa), melainkanmasih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 danPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
208 — 74
  • Pendahuluandan Pemeriksaan Lanjutan Perkara a quo telah disampaikanoleh Turut Termohon Keberatan didalam Kesimpulannya dan didalam Eksepsi yang termuat didalam Putusan a quo darihalaman 214 angka 35 sampai halaman 220 angka 35.1.2.Bahwa, atas Eksepsi Turut Termohon Keberatan menyangkutAspek Formil bahwa lewat waktu/daluarsanya PemeriksaanPendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara aquo,Termohon Keberatan mendalilkan Tentang Hukumnya didalamPutusan yang tertuang pada angka 3 Aspek Hukum Formil (3.1Mengenai Kadaluarsa