Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yangtelah dilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001524.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK08/BC/2017, tanggal

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK08/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017, sehingga seluruhjumlanh Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK08/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017,dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK08, yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)Nomor 000046, tanggal 5 Agustus 2016, yang berisi tagihan bea keluarsebesar Rp439.013.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon PeninjauanKembali yang diberitahukan secara tertulis dengan SPKPBK08, yangHalaman 5 dari 8 halaman.

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp7.049.388.000,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp2.848.350.000,00. Perhitungan Bea Keluar (sesuai PEB Nomor: 004864 tanggal 27Nopember 2010).3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan

Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015

Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger

dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah

Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.

Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (

Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari

PPN Kurang Bayar a.PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)343.510.068 b.Dikurangi b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan426.872.405 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri b.5.LainLain b.6.Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.872.405 c.Diperhitungkan c.1.SKPPKP d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)426.872.405 eJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(83.362.337) Kelebihan Pajak yang

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang R 0sama pb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 5 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 5 0b.6. Jumlah 5 426.872.405c. DiperhitungkanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019c.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.405e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)co Do Wo wD3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 83.362.337b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 83.362.3374.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0Rb.6. Jumlah p 426.872.405c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.4005e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45099/PP/M.IX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Kernel Oil,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor: 005421 tanggal 31 Desember 2010 pos. tarif1513.21.0000 dengan Tarif Bea Keluar 13,50%, Harga Ekspor USD 1,502.00/MT dan Kurs

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 005421 tanggal 31 Desember 2010,e Perhitungan

BeaKeluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggalPEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai denganPasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 danaturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/10/418/11 tanggal 7Juli 2011 Masa Pajak Juli 2010;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding ata:Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 atas dividen sebesarRp.32.132.578.484,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.32.132.578.484,00 yang diangTerbanding sebagai Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 perhitungan

saldo laba ditahan Pemohon Banding Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2010;bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a , Pz26 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undangund:Nomor 36 Tahun 2008;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding bahwa perhitungan .ditahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 tidak sesuai dengan saldo 1diatahan yang sudah

Pemohon Banding perhitungkan dan laporkan dalam SPT BaTahun 2010 yaitu berjumlah Rp.5.724.571.034,00 bahwa jumlah sebeRp.5.724.571.034,00 yang merupakan objek dividen;bahwa dari hasil pemeriksaan, buktibukti, datadata dan keterangan dalam persidan;diketahui:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan laba ditahan yang dilakulTerbanding karena perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dilakulberdasarkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, SPT Tahunan Pajak PenghasiBadan

dan Surat Keputusan Keberatan yang belum mempunyai kekuatan hukum y:tetap (inkrah);bahwa Terbanding melakukan perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dianggap oleh Terbanding sebagai dividen berasal dari saldo laba ditahan per 31 Juli 21MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangyang masih tersisa pada saat pembubaran Pemohon Banding (likuidasi);bahwa besarnya laba ditahan yang dihitung oleh Terbanding adalah berdasarkan laba fissebagaimana disampaikan Terbanding dalam sidang acara pemeriksaan

BAS07SP/Pg.24/2013 bahwa yang menjadi dasar perhitungan Terbanding atas dividen adapenghasilan netto fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan terutang;bahwa Majelis berpendapat bahwa pembagian dividen merupakan kewajiban perusah:kepada para pemegang sahamnya bahwa dividen dapat bersumber dari laba dital(retained earning) yang seharusnya dihitung secara komersial bukan secara fisberdasarkan laporan keuangan komersial Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding terbukti telah menyetor dan melaporkan Pajak

PrapatanNo. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan Kewajiban Pengusaha atasHal. 7 dari 51 Hal Putusan No. 100/Padt/2017/PT.DKI.15.16.Putusan P4P tersebut dengan surat No.W10.U1.PHVP4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari2015;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakartameneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari PengadilanHubungan Industrial kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat Il) dengan suratNo

;Bahwa dalam membuat perhitungan upah, Tergugat Il sama sekali tidakberdasar hukum.....;Bahwa Tergugat Il dalam membuat perhitungan upah telah merugikanhak Penggugat karena tidak menghitung kekurangan upah yang belumdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulanAgustus 2004 sampai dengan bulan Januari 2005...

;Bahwa Tergugat Il dalam membuat perhitungan upah tidak cermat yangberakibat merugikan Penggugat yaitu telah memperlakukan Penggugatseolaholah terjadi PHK atas diri Penggugat sehingga membuatperhitungan hak Penggugat seperti perhitungan uang pesangon dalamproses PHK karena hanya memperhitungkan hak upah berdasarkannilai upah terakhir pada tahun 2004, padahal nyatanyata Penggugatmasih berstatus Pekerja dengan hak penuh terhadap upah beserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima pekerja/ouruh, termasuk

;Bahwa Tergugat Il adalah instansi yang berkewenangan dibidangketenagakerjaan di Indonesia untuk melakukan perhitungan hakhakPenggugat selaku pekerja, oleh sebab itu perhitungan upah yangdiminta oleh Pengadilan Hubungan Industrial kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan ketentuan pengupahan, hakhak Penggugat yangseharusnya dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut(Perincian perhitungan nilai hak Penggugat terlampir dan menjadibagian tidak terpisahkan dari surat gugatanRingkasan hak Penggugat:e Kekurangan

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaia menqulurulur waktu dan tidak membavar hakhak Penggugat sebagaimana PutusanHal. 38 dari 51 Hal Putusan No. 100/Pat/2017/PT.DKI.Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat........Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il dalam suratnya "Nomor: 966/1.835.3 tanggal 12 Maret 2015, Perihal: Penjelasan/Perhitungan Upah"yang tidak melakukan perhitungan upah sebagaimana ketentuan Pasal 155ayat (3), Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor

Yorim melakukan perhitungan sesuai denganpengambilan bahan maerial yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV.Yorim tertanggal 26 November 2014 dengan perincian sisa jumlah utangHal. 7 dari 31 hal.

Yorim) memberikan kembalipembelian batu Gamping tersebut kepada Terdakwa sampai dengan bulanSeptember 2015 sesuai dengan perhitungan bahan material sejak bulanHal. 8 dari 31 hal.

Yorim melakukan perhitungan sesuai dengan pengambilan bahanmaterial yang telah diambil oleh Terdakwa dari CV.

Karunia Cipta milikanak Terdakwa atas persetujuan Terdakwa dimana perhitungan tersebuttertulis perhitungan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November2014 sebesar Rp682.202.500,00 (enam ratus delapan puluh dua juta duaratus dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan pembayarannya sejak bulan Juli2014 sampai dengan bulan November 2014 Terdakwa hanya membayaruang sebesar Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluhribu rupiah).

Disini jugamasih terlinat kebohongan Terdakwa untuk tidak mau membayar uangtagihan tersebut, karena pada perhitungan November 2014 masih tertulissisa perhitungan uang milik CV.

Mediator tidak memperhatikan perhitungan masa kerja sebagai faktorCc.angka pengali dalam perhitungan pesangon yang hanya ditetapkan 9(Sembilan) terhadap TERGUGAT sedangkan pada karyawan lainsebelumnya, yang masa kerjanya diatas 9 tahun, PENGGUGATmenerapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonadalah sesuai dengan jumlah tahun masa kerjanya, contohnya yaitu :jika ada karyawan yang masa kerjanya 15 tahun kemudianmengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang telah disepakati olehkedua belah pihak

Menetapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonyang harus digunakan oleh PENGGUGAT KONVENSITR adalahsesuai dengan jumlah tahun masa kerja TERGUGATKONVENSIPR;b. Menetapkan Tunjangan Transport (car allowance) adalahTUNJANGAN TETAP;c.

Pemutusan Hubungan Kerja adalahdengan perhitungan : Uang Pesangon : 2 x 19 x Rp. 47.256.736,)= Rp.1.795.755.968.

masa kerja sebagai pengali uang pesangon yanghanya maksimum 9 bulan upah, serta keberatan atas perhitungan DPLKManulife Tbk, yang disetor oleh perusahaan menjadi faktor pengurangdari perhitungan pesangon;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mempersoalkandan tidak pula mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali, akan tetapitelah mengajukan perhitungan uang pesangon yang harus dibayarkan olehPenggugat, maka dengan adanya pengajuan perhitungan oleh Tergugattersebut Majelis Hakim berkesimpulan

NokiaSolutions and Networks Indonesia, bahwa dana pensiun' yangdibayarkan oleh perusahaan menjadi pengurang dalam perhitunganpesangon Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan = perhitungan UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakMajelis Hakim akan mengacu pada Pasal 72 Peraturan Perusahaan PT.Nokia Solutions and Networks Indonesia, dalam pasal tersebutdinyatakan bahwa perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak bagi karyawan PKWTT yang

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul karena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut: Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

kerja tersebut berupa :a. upah proses selama proses Perselisihan ini berlangsung yaitu sebanyak 4(empat) kali upah sebulan, yaitu terhitung sejak bulan Agustus denganperhitungan sebagai berikut : 4x Rp.2.178.850 = Rp.8.715.400, (delapanjuta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);Bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat secara sepihak tanpoa adanya kesalahanPenggugat, maka Penggugat berhak terhadap uang pengakhiran hubungankerja dengan perhitungan

.BuMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebutadalah tidak Sah dan batal demi hukum;Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan nonprocedural;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterimaPenggugat dalam setiap bulannya selama proses perselisihan ini berlangsungyaitu terhitung sejak diakhiri hubungan kerjanya Agustus sampai denganNopember dengan perhitungan sebagai berikut : 4 x Rp.2.178.850 =Rp.8.715.400, (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;7.

Membebaskan Tergugat untuk membayarkan upah selama prosesperselisinan berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1981 Pasal (4) tentang perhitungan upah;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang timbulkarena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

suara dan/atausertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat(4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasihasil perhitungan perolehan suara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

ZAINI yangmemerintahkan terdakwa Apabila data hasil perhitungan suarapada PPK Kecamatan Ngambur di Aula Pemda KabupatenLampung Barat sudah selesai maka di printkan saja.

Patria Anugerah Sejati); - Foto copy Rekap Selisih Perhitungan UMP Januari - Desember 2012, Januari-Desember 2013 (PT. Patria Anugerah Sejati); - Foto copy Absen Periode Februari 2013. - Foto copy Tim Sheet atas nama MURYANTO. - Foto Copy Kalkulasi perhitungan kekurangan pembayaran UMP tahun 2011 (2) dua lembar. - Foto copy Rekapitulasi THP Karyawan tahun 2011. - Foto Copy Kalkulasi perhitungan kekurangan pembayaran UMP tahun 2012 (2) dua lembar.

- Foto Copy Kalkulasi perhitungan kekurangan pembayaran UMP tahun 2013 (2) dua lembar. - Foto Copy Rekapitulasi THP Karyawan tahun 2013. - Foto Copy daftar kehadiran Karyawan tahun 2013. - Daftar Absen periode Januari 2013;(7) - Foto copy Tanda Terima pembayaran dan Persetujuan bersama tanggal 28 Juni 2013 atas nama karyawan PAINI. - Foto copy Tanda Terima pembayaran dan Persetujuan bersama tanggal 3 Juli 2013 atas nama karyawan WARSITA.

Patria AnugerahSejati);Foto copy Rekap Selisih Perhitungan UMP Januari Desember 2012,2JanuariDesember 2013 (PT.

Patria Anugerah Sejati);Foto copy Absen Periode Februari 2013.Foto copy Tim Sheet atas nama MURYANTO.Foto Copy Kalkulasi perhitungan kekurangan pembayaran UMP tahun2011 (2) dua lembar.Foto copy Rekapitulasi THP Karyawan tahun 2011.Foto Copy Kalkulasi perhitungan kekurangan pembayaran UMP tahun2012 (2) dua lembar.Foto Copy Rekapitulasi THP Karyawan tahun 2012.Foto Copy Kalkulasi perhitungan kekurangan pembayaran UMP tahun2013 (2) dua lembar.Foto Copy Rekapitulasi THP Karyawan tahun 2013.Foto Copy

Patria AnugerahSejati);Foto copy Rekap Selisih Perhitungan UMP Januari Desember 2012,JanuariDesember 2013 (PT.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 57 alinea ke3Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Bandingyang terdiri dari HPP perusahaan induk (PT.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4Majelis menilai bahwa Terbanding telah melakukan double koreksi atasHPP;"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Bandingyang terdiri dari HPP perusahaan induk (PT.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4ada data/bukti/dokumen yang dapat menyanggah perhitungan hargapokok penjualan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di persidangan;d.

Terdapat selisih perhitungan PendapatanBunga sebesar Rp 1.263.134.761,00b. Terdapat selisih Biaya Bunga Rp 1.667.068.585,00c. Terdapat Selisih laba/(Rugi) Kurs Rp 989.608.208,00d. Terdapat selisin Pendapatan/(Biaya)Lainlain Rp 7.418.087.836,00Jumlah Rp11.337.899.390,00e.

Putusan Nomor 209/B/PK/PJK/201 4Pemohon Banding dapat diyakini kebenarannya, sehingga Majelisberpendapat nilai Penghasilan/(Biaya) di Luar Usaha menurut MajelisHakim adalah sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding yaitusebesar Rp42.613.236.893,00;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa :a.

Berita Acara Tahun 2009a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCSSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 2182009);Berita Acara Houling Out Yang Sudah DiprosesSiklus Ketiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 13012009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Keempat Libo SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 08122009);q. Berita Acara Houling Out COCS yang SudahDiproses Siklus Keempat libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 24juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 12 November2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SesudahProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 21 Mei2010);x. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusHal. 83 dari 128 hal. Put.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Ketiga Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 25062009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 24082009);Berita Acara Houling Out Yang Sudah DiprosesSiklus Ketiga Libo SBF (tanggal 1892009);.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 1112008);Hal. 84 dari 128 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat sebesar = Rp. 74.340.000,- (Terbilang : Tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , dengan rincian perhitungan sbb : Uang Pesangon sebesar 2x(7bulanxRp. 2.800.0000) = Rp. 39.200.000,-

bahwa tidak adakejelasan peralihan status Penggugat dari Administrasi di SP Arara Abadi ke SP MitraAbadi Riau (SP MAR) maka dengan demikian masa kerja Penggugat dengan Tergugatbukan sejak 29 Maret 2010, tetapi adanya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah sejak adanya Pencatatan Serikat Pekerja Mitra Abadi pada tanggal 30Oktober 2013 sama dengan 6 tahun 7 bulan dengan pembulatan sesuai UU a quo =tahun masa kerja bahwa Pettitum (4) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganperubahan perhitungan

yangmenyesuaikan dengan masa kerja Penggugat;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas bahwa hakhak Penggugatharus deihitung ulang maka Majelis Hakim berkesimpulan perhitungan HakhakPenggugat dan merupakan kewajiban Tergugat adalah sebagai berikut :7 Uang Pesangon sebesar 2x(7bulanxRp. 2.800.0000) =Rp. 39.200.000,7 Uang Penghargaan masa kerja 3 x 2.800.000, = Rp. 8.400.000,Sub Jumlah =Rp. 47.600.000,7 Uang pengantian hak berupa :e.

Menghukum Tergugat untuk membayar HakHak Penggugat sebesar = Rp.74.340.000, (Terbilang : Tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah) , dengan rincian perhitungan sbb :zoeHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/2020/PN Pbr Uang Pesangon sebesar 2x(7bulanxRp. 2.800.0000) = Rp. 39.200.000,7 Uang Penghargaan masa kerja 3 x 2.800.000, = Rp.8.400.000, Sub Jumlah = Rp. 47.600.000,7 Uang pengantian hak berupa :a. Cuti tahunan =Rp. 2.800.000,b.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1979 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1979 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;b. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1980 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1980 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;c.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1981 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1981 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;d. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1982 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1982 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;e.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1981 sebesarRp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1981 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;d. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1982 sebesarRp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1982 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;e.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1983 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1983 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;f. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1984 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;g.

Untuk pembayaran uang sewa/sretribusi tahun 1985 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1985 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;h. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1986 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1986 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;i.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp = 829.536.007= Rp 663.628.806= Rp 165.907.201= Rp 16.590.720bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2006 adalah sebesar Rp580.674.179,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

2007 menghitung ulang biaya bunga yang dibebankan oleh PemohonBanding;Bahwa dengan demikian, atas dasar penghitungan ulang tersebut,maka dilakukan koreksi berupa PPh Pasal 23 yang terutang sejumlahRp. 480.371.283,00 ditambah dengan sanksi administrasi sejumlahRp. 163.326.236,00, sehingga jumlah PPh Pasal 23 yang masih harusdibayar menjadi Rp. 643.697.519,00 (Rp. 480.371.283,00 +Rp. 163.326.236,00);Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya koreksiini dilakukan oleh Terbanding, karena perhitungan

yang PemohonBanding lakukan sudah benar adanya, oleh karena Pemohon Bandingseringkali membayar pinjaman yang diterima dengan cara mencicil,maka merupakan perhitungan yang benar adanya, jika besar bungapinjaman dihitung berdasarkan besarnya pokok pinjaman yangdikembalikan saja, tentunya pada saat pembayaran cicilan pokokpinjaman yang selanjutnya, cicilan pokok yang sudah dikembalikansebelumnya, tidak boleh lagi menjadi bagian dari pokok pinjaman yangdikenakan bunga;Bahwa walaupun pada Tahun 2000

No. 165/B/PK/PJK/2007Bahwa pada Tahun 2002 ini, Pemohon Banding tetap konsisten untukmenghitung dengan dasar jumlah pelunasan (jumlah masingmasingpokok pinjaman yang dilunasi), namun hari bunga yang dihitung adalahsejak tanggal awal pinjaman sampai dengan tanggal pelunasan;Bahwa kedua metode perhitungan ini, tetap akan menghasilkanperhitungan jumlah nilai bunga pinjaman yang sama besarnya, asalkanperhitungan hari bunganya ditentukan secara tepat, yaitu:a.

No. 165/B/PK/PJK/2007Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan banding telahmengabaikan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan,penelitian keberatan maupun pada saat proses pemeriksaansengketa banding di Pengadilan Pajak yaitu ketidak konsistenanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalammenerapkan cara perhitungan bunga pinjaman untuk Tahun 2002dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya, yaitu Tahun Pajak2000 dan Tahun Pajak 2001.

Bukit Kapur Reksa (selakuPemberi Pinjaman), sehingga akan mempengaruhi kewajarandalam cara perhitungan bunga pinjaman tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan alasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohonsebagai berikutBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karenaPutusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonanbanding terhadap Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor: KEP268/WPJ.01/2005 tanggal 12 Agustus2005 dan melakukan

Bahwa uang makan dan uang transport anggota PPS yang mengikutiRapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara sebesar Rp.111.600.000 tersebut oleh bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Bone saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDAmenyerahkan dana tersebut kepada masingmasing BendaharaKecamatan .

Suara untuk Tingkat PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluhempat juta tiga ratus ribu rupiah) dan anggaran Kegiatan Rapat KerjaEvaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat PanitiaPemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ke pembelian tasbertentangan dengan:a.

(PPK) sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluhempat juta tiga ratus ribu rupiah) dan anggaran Kegiatan Rapat KerjaEvaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat PanitiaPemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ke pembelian tasbertentangan dengan:a.

Bone ygbertanggung jawab terhadap Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran(RKA), namun kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan PenangananLogistik & Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri yangdilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012.Bahwa anggaran untuk Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia

BINTIH.ANDI GENDA selaku bendahara tetap menyerahkan anggaran Kegiatan RapatKerja Evaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar.